ruangkota

Tag: tepi barat

  • AS Jatuhkan Sanksi Kepada Kelompok Ekstrem Kanan Israel karena Kekerasan ke Warga Palestina di Tepi Barat

    AS Jatuhkan Sanksi Kepada Kelompok Ekstrem Kanan Israel karena Kekerasan ke Warga Palestina di Tepi Barat

    7cloud.asia – AS menjatuhkan sejumlah sanksi kepada sebuah kelompok ekstrem kanan Israel pada hari Kamis (11/7/2024).

    Sanksi AS juga dijatuhkan kepada empat pemukiman ilegal terdepan di Tepi Barat, yang diyakini telah merusak stabilitas di wilayah yang dikuasai oleh Israel tersebut.

    “AS masih sangat prihatin mengenai kekerasan ekstremis dan instabilitas di Tepi Barat, yang merongrong keamanan Israel sendiri,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.

    Pemerintah AS, yang juga menjatuhkan sanksi terhadap tiga warga Israel, menyerukan pemerintah Israel untuk mengatasi sejumlah aksi ekstremis yang diyakini menghambat progres menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

    “Kami mendorong kuat Pemerintah Israel agar mengambil langkah-langkah segera untuk menuntut pertanggungjawaban individu-individu dan entitas ini. Dengan tidak adanya langkah-langkah tersebut, kami akan terus memberlakukan langkah-langkah akuntabilitas kami sendiri.”

    Baca Juga: UNRWA: 453 Serangan Israel Menyasar Fasilitas Kemanusiaan Milik UNRWA

    Satu lembaga yang menjadi target sanksi yang diberlakukan pada Kamis tersebut adalah Lehava, organisasi nirlaba Israel yang disebut oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai “organisasi ekstremis dengan kekerasan terbesar di Israel,” dan memasukkannya ke daftar hitam.

    Lehava sendiri menentang pembauran orang-orang Yahudi dengan non-Yahudi.

    Menurut Departemen Luar Negeri, Lehava memiliki 10.000 anggota terdaftar dan telah terlibat dalam aksi kekerasan terhadap warga Palestina. aksi kekerasan tersebut berdampak pada situasi di Tepi Barat.

    AS juga menjatuhkan sanksi tambahan terhadap empat permukiman ilegal di Tepi Barat, dengan mengatakan bahwa permukiman itu dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang Palestina antara lain dengan melancarkan serangan dan membatasi akses ke air.

    Satu sanksi diterapkan langsung ke seorang pemilik permukiman, Isaschar Manne. Dua individu lainnya juga dikenai sanksi. Mereka adalah pemimpin Tsav 9, kelompok yang dikabarkan telah menyerang konvoi pembawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

    Baca Juga: Unjukrasa Besar-besaran Tandai 9 Bulan Perang Israel-Hamas

    Sanksi-sanksi itu mencegah entitas AS mana pun bekerja dengan mereka yang dikenai sanksi, membekukan aset-aset yang mungkin berada di bawah yurisdiksi AS.

    Langkah yang diambil oleh pemerintahan Biden terhadap para pemukim Israel itu telah membuat anggota koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kecewa. Anggota koalisi Netanyahu kebanyak mendukung pendudukan di Tepi Barat.

    “Langkah-langkah Biden tidak akan menghalangi kami – kami akan terus bertindak tanpa takut untuk menyelamatkan putri-putri Israel, yang membuat kaget Biden dan musuh-musuh lain Israel,” kata Lehava.

    PM Israel Benjamin Netanyahu telah mendukung perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel telah menduduki kawasan Tepi Barat Sungai Yordan sejak 1967 dan telah membangun permukiman yang dianggap ilegal oleh banyak negara.

    Warga Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara merdeka mereka kelak.

    Pemerintahan Biden menganggap permukiman itu tidak konsisten dengan hukum internasional, dan beralih kembali ke kebijakan yang sebelumnya ditinggalkan pemerintahan Trump.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Serangan terhadap Warga Palestina di Tepi Barat Terus Meningkat

    Serangan terhadap Warga Palestina di Tepi Barat Terus Meningkat

    7cloud.asia – Warga Palestina di Tepi Barat mengeluhkan kekerasan yang semakin meningkat dan intensitas serangan dari pemukim di daerah-daerah seperti Huwara atau Burqa.

    Kedua wilayah pemukiman warga Palestina tersebut sering menjadi sasaran serangan, sehingga sering mengejutkan penduduknya.

    Warga menyatakan, mereka sudah pernah mengalami serangan sebelumnya, tetapi tidak dengan tingkat kekerasan dan terorganisasi seperti ini. Apa yang terjadi bukanlah tindakan dari empat atau lima pemukim yang sekadar ingin menyerang.

    “Ini adalah sesuatu yang terorganisasi; mereka merencanakannya selama beberapa hari, dilengkapi dengan senjata, gas air mata, semprotan merica, pisau, dan berbagai jenis senjata lainnya,” tutur Hassan Orman, seorang warga yang menyaksikan serangan tersebut.

    Meskipun militer Israel mengutuk serangan tersebut, dan mengatakan telah menangkap satu orang. Penduduk setempat mengatakan butuh waktu sekitar satu jam bagi pasukan keamanan pertama untuk tiba di tempat kejadian.

    Baca Juga: Dubes Palestina: Hanya Akan Ada Satu Pemerintahan di Palestina

    “Jika ada orang dari desa yang pergi ke permukiman, mereka akan sampai di sana dalam hitungan menit,” kata Saddam Kahder (40 tahun).

    Warga Palestina dan kelompok hak asasi manusia sering menuduh pasukan Israel hanya berdiam diri saat terjadi serangan.

    Bahkan mereka dituduh ikut ambil bagian dalam serangan tersebut. Selain itu, tindakan hukum terhadap pemukim yang melakukan kekerasan sangat jarang terjadi.

    “Bagaimana mungkin geng-geng teroris ini memobilisasi 100 anggotanya … dan menyerang desa Palestina jika mereka tidak merasa terlindungi,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan.

    Dalam laporan bulan Januari, Yesh Din, sebuah kelompok hak asasi manusia Israel yang memantau kekerasan pemukim, menyebutkan bahwa analisis terhadap 1.664 berkas investigasi dari 2005 hingga 2023 menunjukkan hampir 94 persen berkas tersebut ditutup tanpa ada dakwaan.

    Baca Juga: Rakyat Palestina Berduka Atas Pembunuhan Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh

    Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan global terhadap Israel akibat perang Gaza yang berlangsung selama 11 bulan, kesabaran sekutu-sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat, semakin menipis karena insiden-insiden yang memicu kemarahan mendalam di negara-negara mereka.

    Banyak pihak, termasuk Amerika Serikat, mulai menjatuhkan sanksi kepada individu-individu terkait. Mereka menghadapi tekanan untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam mengekang perluasan permukiman.

    Perluasan tersebut mengancam wilayah yang diinginkan Palestina sebagai inti dari negara merdeka di masa depan, yang merupakan bagian penting dari solusi dua negara yang didorong oleh negara-negara Barat.

    Sebagian besar negara menganggap permukiman yang dibangun di atas tanah yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai tindakan ilegal.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Di Tengah Gencatan Senjata, Israel Justru Intensifkan Operasi Militer ke Tepi Barat

    Di Tengah Gencatan Senjata, Israel Justru Intensifkan Operasi Militer ke Tepi Barat

    7cloud.asia – Di tengah pelaksanaan gencatan senjata di Gaza, Israel justru meningkatkan operasi militernya di Tepi Barat yang diduduki.

    Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan dalam sebuah kunjungan ke kota Jenin pada hari Rabu (29/1/2025) mengatakan Israel telah “menyatakan perang terhadap terorisme Palestina di Yudea dan Samaria,”

    Pernyataan Katz ini mengacu pada kondisi di Tepi Barat. Dia mengatakan, kamp pengungsi Jenin tidak akan kembali seperti semula.

    “Setelah operasi selesai, [Pasukan Pertahanan Israel] IDF akan tetap berada di kamp tersebut untuk memastikan bahwa terorisme tidak akan kembali.” ujarnya

    Baca: Lebih dari 430.000 warga Palestina kembali ke Gaza Utara

    Warga Palestina di Gaza telah diizinkan kembali ke beberapa daerah yang telah lama dikepung oleh pasukan Israel, termasuk ke bagian utara Gaza.

    PBB pada hari Rabu mengatakan lebih dari 423.000 orang telah kembali ke Gaza Utara pada minggu ini.

    Sesuai perintah Israel, sekitar satu juta orang meninggalkan Gaza dan mengungsi ke tempat yang lebih aman pada hari-hari pertama perang yang berkecamuk sejak 7 Oktober 2023.

    Warga Palestina yang kembali ke rumah mereka akan dihadapkan pada wilayah yang telah hancur akibat operasi militer Israel terhadap Hamas.

    Baca: Israel halangi truk pembawa bantuan kemanusiaan masuk Gaza

    PBB pada awal pekan ini mengatakan hampir tidak ada tempat yang layak ditempati lagi di Gaza.

    Perang Israel-Hamas berawal dari serangan Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang.

    Hamas juga menculik sekitar 250 orang lainnya, yang sebagian besar telah dibebaskan dalam perjanjian gencatan senjata pertama pada November 2023, dan lainnya dibebaskan secara bertahap dalam perjanjian gencatan senjata saat ini.

    Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan serangan balasan Israel lewat darat dan udara telah menewaskan sedikitnya 47.400 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

    Serangan Israel juga menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.

  • Sekjen PBB Soroti Eskalasi Kekerasan Israel di Tepi Barat

    Sekjen PBB Soroti Eskalasi Kekerasan Israel di Tepi Barat

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya kekerasan dan operasi militer Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

    “Sekjen sangat prihatin dengan eskalasi kekerasan, serangan, dan operasi besar-besaran pasukan Israel di wilayah utara Tepi Barat, termasuk pengerahan tank Israel untuk pertama kalinya selama lebih dari dua dekade,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric Senin (24/2/2025).

    Dia menambahkan bahwa Guterres juga “sangat prihatin dengan meningkatnya angka kematian, termasuk anak-anak, jumlah warga Palestina yang terlantar, dan kian luasnya penghancuran infrastruktur sipil.”

    Dia juga menekankan bahwa Sekjen PBB “terkejut melihat anak-anak terus menjadi korban kekerasan.”

    “Serangan dan kekerasan ini harus segera dihentikan,” tegasnya.

    Baca: Pembangunan kembali Gaza butuh dana lebih dari 50 miliar dolar

    Guterres mendesak Israel “menahan diri” dan “hanya menggunakan kekuatan mematikan jika benar-benar tidak terhindarkan.”

    Menurut Dujarric, Guterres dengan tegas menolak pernyataan pejabat Israel yang menunjukkan niat mereka “tetap berada di beberapa wilayah utara Tepi Barat yang diduduki dalam jangka waktu lama dan menolak kembalinya warga Palestina yang terusir ke rumah mereka.

    Sekjen PBB disebutnya juga mendesak Israel untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan hukum humaniter internasional, serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil dan menjamin keselamatan mereka.

    Mengutip laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric menyinggung insiden penembakan terhadap seorang bocah perempuan 13 tahun di dekat kamp pengungsi Jenin oleh pasukan Israel.

    Baca: Uni Emirat Arab tolak rencana Trump merelokasi warga Palestina di Gaza

    Dia juga menyoroti situasi di Kota Qabatiya, Jenin, di mana penduduk diperintahkan untuk tidak keluar rumah, sementara buldoser Israel meratakan jalan-jalan dan menyebabkan pemadaman listrik di wilayah itu.

    Sejak bulan lalu, tentara Israel telah melancarkan operasi militer di wilayah utara Tepi Barat yang menewaskan sedikitnya 60 warga dan membuat ribuan warga Palestina mengungsi.

    Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sejak Israel melancarkan agresi militer di Jalur Gaza pada Oktober 2023, sedikitnya 923 warga Palestina di Tepi Barat telah terbunuh dan hampir 7.000 lainnya terluka akibat serangan tentara dan pemukim ilegal Israel,

    Mahkamah Internasional (ICJ) dalam putusannya Juli lalu menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah tindakan ilegal dan menuntut Israel mengosongkan semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Donald Trump: Israel Akan Kehilangan Dukungan AS Jika Caplok Tepi Barat

    Donald Trump: Israel Akan Kehilangan Dukungan AS Jika Caplok Tepi Barat

    7cloud.asia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan bahwa Israel akan kehilangan seluruh dukungan Amerika Serikat jika mencaplok wilayah Tepi Barat, Palestina.

    Dalam peryataan pada Kamis (23/10/2025) Trump mengatakan, pencaplokan itu tidak akan terjadi karena ia sudah berjanji kepada negara-negara Arab dan AS telah memperoleh dukungan besar dari mereka.

    “Israel akan kehilangan seluruh dukungannya dari Amerika Serikat jika itu terjadi,” katanya kepada harian Time ketika ditanya apa konsekuensinya jika Israel menganeksasi Tepi Barat.

    Trump juga mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, situasi di Timur Tengah akan membaik. Namun, jika ia digantikan oleh seorang presiden yang gagal mendapatkan rasa hormat, semuanya bisa berakhir dengan mudah.

    “Jika presiden yang buruk datang, itu bisa berakhir dengan sangat mudah… Jika mereka menghormati presiden, itu akan menjadi perdamaian jangka panjang yang indah,” katanya.

    Baca: Kesepakatan gencatan senjata di Gaza

    Pada September lalu, Trump juga telah mengatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat.

    Portal Axios, yang mengutip sumber anonim yang mengetahui masalah itu, melaporkan bahwa Gedung Putih telah menjelaskan kepada pemimpin Israel Benjamin Netanyahu bahwa melanjutkan konflik di Timur Tengah hanya akan membuat Israel kian terisolasi.

    Trump mengusulkan rencana perdamaian di Gaza berisi 20 poin pada 29 September, yang menyerukan gencatan senjata segera, dengan syarat pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.

    Rencana itu juga mengusulkan agar Hamas atau kelompok bersenjata Palestina lainnya tidak disertakan dalam pemerintahan baru di Jalur Gaza dan kendali wilayah itu diserahkan kepada komite teknokrat yang diawasi badan internasional pimpinan Trump.

    Baca: Pasukan Israel mulai ditarik mundur dari Gaza

    Pada 9 Oktober, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan untuk melaksanakan tahap pertama rencana itu guna mengakhiri konflik bersenjata di Jalur Gaza yang telah berlangsung selama dua tahun.

    Pada 13 Oktober, Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani deklarasi gencatan senjata di wilayah kantong Palestina itu.

    Kesepakatan  gencatan senjata tersebut mensyaratkan Hamas untuk membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan telah ditahan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 1.718 tahanan Palestina dari Gaza dan 250 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-RIA Novosti

  • Trump Ingatkan Kebijakan Netanyahu di Tepi Barat Mengancam Kesepakatan Gencatan Senjata

    Trump Ingatkan Kebijakan Netanyahu di Tepi Barat Mengancam Kesepakatan Gencatan Senjata

    7cloud.asia – Presiden AS Donald Trump meminta pemimpin Israel Benjamin Netanyahu untuk mengubah kebijakannya di wilayah pendudukan Tepi Barat karena bisa mengganggu kesepakatan damai di Jalur Gaza.

    Mengutip sejumlah sumber, portal berita AS , Axios melaporkan bahwa permintaan itu disampaikan Trump saat bertemu Netanyahu pada Senin (29/12/2025).

    “Netanyahu berbicara sangat keras menentang kekerasan pemukim dan mengatakan dirinya akan lebih banyak bertindak,” kata seorang sumber kepada Axios.

    Baca: Angka kelahiran di Gaza anjlok

    Netanyahu juga dikabarkan menyetujui dimulainya persiapan fase kedua kesepakatan damai di Gaza.

    Ia juga menerima usulan Trump untuk melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah baru di Suriah guna membahas kemungkinan perjanjian keamanan.

    Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mencatat bahwa sejak 7 Oktober 2023 hingga 13 November 2025, sedikitnya 1.017 warga Palestina tewas di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

    Baca: 8 Negara Siap Tangkap Benjamin Netanyahu atas Kejahatan Kemanusiaan di Gaza

    Dari jumlah tersebut, 221 korban adalah anak-anak. Angka itu tidak mencakup warga Palestina yang meninggal dalam tahanan Israel, menurut OHCHR.

    Dalam periode yang sama, 59 warga Israel tewas akibat serangan, dugaan serangan, atau bentrokan bersenjata yang melibatkan warga Palestina.

    Aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat selama ini menjadi salah satu masalah utama dalam hubungan Israel dengan komunitas internasional dan Otoritas Palestina.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-RIA Novosti

  • 80 Negara Kutuk Aksi Israel Perluas Permukiman di Tepi Barat

    80 Negara Kutuk Aksi Israel Perluas Permukiman di Tepi Barat

    7cloud.asia – Sebanyak 80 negara dan organisasi internasional mengutuk keputusan dan langkah sepihak Israel yang terus memperluas permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat.

    Dalam pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (17/2/2026) waktu setempat, Pengamat Tetap Negara Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan langkah Israel ini harus segera dibatalkan.

    Kelompok itu menilai bahwa keputusan Israel tersebut bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional.

    Baca: Ada upaya sistematis Israel lemahkan reproduksi rakyat Palestina

    Mereka juga menyampaikan sikap penolakan keras terhadap segala bentuk aneksasi Israel ke wilayah Palestina.

    Pernyataan itu menegaskan penolakan terhadap segala langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status hukum wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur.

    Disebutkan pula bahwa tindakan Israel itu melanggar hukum internasional, merusak upaya perdamaian dan stabilitas kawasan, serta mengancam prospek perjanjian damai final.

    Baca: UNRWA tuding Israel ingin “lenyapkan” Badan Pengungsi Palestina

    Negara-negara itu kembali menegaskan komitmen, seperti yang tercantum dalam Deklarasi New York, untuk mengambil langkah konkret sesuai hukum internasional, resolusi PBB, serta opini penasihat (advisory opinion) yang dikeluarkan Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024.

    Hal tersebut dilakukan guna mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta merespons kebijakan pemukiman, ancaman pengusiran paksa, dan aneksasi di wilayah pendudukan, termasuk Yerusalem Timur.

    Mereka menekankan bahwa perdamaian adil dan langgeng melalui Solusi Dua Negara, berdasarkan resolusi PBB dan Prinsip Tanah untuk Perdamaian, tetap menjadi satu-satunya jalan yang menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.

    Sumber: Antaranews.com/WAFA