ruangkota

Tag: tod

  • Penataan Transportasi Publik dan Pembangunan Kawasan Berkonsep TOD Akankah Kurangi Kemacetan di Jakarta?

    Penataan Transportasi Publik dan Pembangunan Kawasan Berkonsep TOD Akankah Kurangi Kemacetan di Jakarta?

    7cloud.asia – Kemacetan dan buruknya kondisi udara di Jakarta seolah menjadi pengingat sudah saatnya Jakarta mengubah paradigma pembangunannya dengan tidak lagi berorientasi pada kendaraan pribadi khususnya mobil dan beralih ke transportasi publik dan sarana lain yang lebih ramah lingkungan.

    Perubahan tersebut tak hanya dalam penyediaan sistem transportasi publik yang memadai, tapi juga konsep pembangunan kota yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warga Jakarta.

    Konsep ini termasuk penataan kawasan dan integrasi antarmoda transportasi massal di Jakarta.

    Karena alasan inilah, maka PT MRT Jakarta mengembangkan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di beberapa stasiun yang ada di fase 1 koridor selatan – utara.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Dilansir di akun PT MRT Jakarta, TOD merupakan kawasan yang dirancang untuk memadukan fungsi transit dengan manusia, kegiatan, bangunan, dan ruang publik yang bertujuan untuk mengoptimalkan akses terhadap transportasi publik sehingga dapat menunjang daya angkut penumpang.

    Dengan konsep kawasan berorientasi TOD ini, PT MRT Jakarta menawarkan keuntungan bagi warga Jakarta, seperti:

    • Mengurangi penggunaan kendaraan, kemacetan jalan, dan polusi udara;
    • Pembangunan yang mendukung pejalan kaki serta gaya hidup sehat dan aktif;
    • Meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan ekonomi;
    • Berpotensi menciptakan nilai tambah melalui peningkatan nilai properti;
    • Meningkatkan jumlah penumpang transit dan keuntungan dari penjualan tiket;
    • Menambah pilihan moda pergerakan kawasan perkotaan.

    Baca: LRT segera dioperasikan, tapi tarifnya dinilai kemahalan

    Dalam pembangunan MRT Jakarta fase 1 koridor selatan – utara ini, Pemprov DKI Jakarta pun telah memberikan mandat kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk menjadi operator utama pengelola kawasan TOD di lima kawasan, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M dan Sisingamangaraja, Istora, dan Dukuh Atas.

    Stasiun Lebak Bulus merupakan stasiun pertama di koridor selatan – utara yang diharapkan dapat menjadi magnet bagi masyarakat penglaju dari daerah penyangga seperti Tangerang Selatan yang banyak beraktivitas di Jakarta.

    Para penglaju ini menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi publik setiap hari dari area permukiman padat sehingga berpotensi berkontribusi pada kemacetan.

    Baca: Penerapan konsep smart city di IKN

    Kehadiran konsep TOD yang memiliki sejumlah fasilitas penunjang mobilitas penumpang serta memiliki sistem transportasi pengumpan dari dan ke area tersebut diharapkan akan meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik berbasis rel kereta ini.

    Dengan demikian, maka secara bertahap masyarakat yang setiap hari bekerja di Jakarta dapat mulai meninggalkan kendaraan pribadi dalam mobilitas sehari-hari mereka.

    Sedangkan kehadiran konsep transportasi publik yang terintegrasi seperti di Dukuh Atas, akan mengatur arus penumpang yang menggunakan lima moda tranportasi berbeda di kawasan ini, yaitu MRT Jakarta, Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta, kereta bandara (railink), kereta komuter (commuterline), dan kereta Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek yang sedang dikembangkan oleh pemerintah.

    Baca: Empat kota di dunia yang sangat memperhatikan pejalan kaki

    Pergerakan manusia ini akan didukung oleh sistem pedestrianisasi kawasan yang dikembangkan dengan konsep TOD, baik berupa infrastruktur pedestrian yang baru maupun upgrade dari yang ada serta ruang-ruang terbuka yang akan dibentuk.

    Pengembangan kawasan Cipete (yang mencakup Stasiun Cipete, Haji Nawi, dan Blok A) akan mendorong kawasan perdagangan yang saat ini tumbuh dengan konsep shopping street serta meningkatkan aksesibilitas di setiap bagian dari kawasan tersebut sehingga penyebaran kegiatan tidak hanya terjadi di jalan utama.

    Peningkatan aksesibilitas tersebut diutamakan untuk pejalan kaki dan non-motorized vehicles baik melalui jalan yang ada maupun menggunakan lahan-lahan milik pribadi melalui metode public use private own. 

    Baca: Slow city, konsep tata kelola kota yang lebih ramah lingkungan

    Pengembangan kawasan transit terpadu atau TOD ini diharapkan menjadikan MRT Jakarta atau moda transportasi publik lainnya sebagai pilihan masyarakat dalam mobilitas sehari-harinya.

    Namun pengembangan kawasan TOD di Jakarta ini telah mengalami deviasi dan seolah-olah itu adalah merek sebuah produk properti. Kawasan berkonsep TOD seolah diartikan sebagai hunian yang dibangun menempel ke stasiun atau fasilitas transportasi publik lainnya, yang ini melenceng dari konsep TOD yang sebenarnya.

    Meski demikian, upaya Pemprov DKI Jakarta tetap mendapat apresiasi. Apa saja yang harus dibenahi dan bagaimana konsep TOD yang ideal akan kami bahas dalam tulisan selanjutnya di 7cloud.asia

    Baca: Gaya hidup selow ala warganya membuat Yogyakarta layak disebut sebagai slow city

     

  • Salah Kaprah Pembangunan Hunian Berkonsep TOD di Indonesia

    Salah Kaprah Pembangunan Hunian Berkonsep TOD di Indonesia

    7cloud.asia – Sejumlah hunian yang diklaim menerapkan konsep transit oriented development atau TOD kini tengah dibangun di Jakarta. Salah satu di antaranya adalah Hunian Milenial di Pondok Cina, Depok. 

    Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan agar hunia dengan konsep TOD ini  dibangun di kota-kota besar di Indonesia selain Jakarta, mengingat saat ini jutaan warga belum memiliki tempat tinggal.

    Lantas, apakah pembangunan hunian dengan konsep TOD ini bisa menjawab masalah kemacetan di Jakarta sekaligus memenuhi kebutuhan hunian warga Jakarta?

    Baca Juga: Menengok Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai Kampung Bahari Nusantara

    Ketua Bidang Ekonomi The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip mengatakan pembangunan hunian dengan konsep TOD memang menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan masyakarat urban. 

    Hal ini disampaikan Sunarsip dalam diskusi bertajuk Prospek dan Tantangan Pembiayaan Perumahan Rakyat, Khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Selasa (11/7/2023).

    Lebih lanjut, ia melihat hunian/kawasan dengan konsep TOD di Jakarta lebih menyasar kelompok menengah atas.

    Baca Juga: LRT Jabodebek Resmi Diujicobakan, Segini Kisaran Tarifnya

    Hal ini karena Hunian dengan konsep TOD ini lebih banyak dibangun dan dimiliki swasta yang orientasinya lebih mengejar keuntungan.

    “Hunian TOD akan mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat berpendapatan rendah jika lahan, pelaksana dan pembiayaannya dilakukan dan dimiliki pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Sunarsip.

    Terpisah Senior Urban Planning, Gender and Social Inclusion Associate The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Deliani Poetriayu Siregar menilai ada mislead dalam pembangunan hunian berkonsep TOD di Indonesia. 

    Baca Juga: Gerakan Rumah Mungil Sedang Ngetrend, Apa Manfaatnya untuk Lingkungan?

    Deliani memaparkan, konsep hunian TOD sebenarnya merujuk pembangunan satu kawasan sedemikian rupa sehingga orang yang tinggal di kawasan itu juga melakukan aktifitasnya di tempat tersebut.

    “Sehingga mobilitas penghuninya bisa dilakukan dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Baru pada pemenuhan layanan untuk tingkat selanjutnya adalah dengan membangun dan menyediakan transportasi publik secara massal,” terang Deliani kepada 7cloud.asia, Rabu (12/7/2023) melalui zoom.

    Sementara dalam prakteknya, pembangunan hunian berkonsep TOD di Indonesia seolah-olah hanya menempelkan hunian pada area stasiun kereta komuter maupun LRT/MRT.  

    Baca Juga: Penataan Transportasi Publik dan Pembangunan Kawasan Berkonsep TOD Akankah Kurangi Kemacetan di Jakarta?

    Padahal, lanjutnya, kawasan di sekitar hunian yang disebut mengadopsi konsep TOD tersebut  belum terbangun fasilitas lain yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan harian mereka yang tinggal.

    “Di kawasan tersebut belum terbangun untuk pejalan kaki dan bersepeda, sehingga mereka yang tingal masih harus pergi ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan pribadi,” imbuhnya.

    Menurut Deliani, hunian berkonsep TOD kini berubah menjadi branding. “Karena kami memiliki property dekat dengan transportasi publik, ujarnya, maka kami konsep TOD. Padahal belum tentu hunian tersebut memenuhi syarat TOD,” tandasnya.

    Baca Juga: Menikmati Kreatifitas Urang Bandung di Pasar Kreatif Bandung

    Untuk mendekatkan agar pembangunan yang salah kaprah ini dengan konsep TOD yang sebenarnya, maka pengembang perlu menyediakan dan membangun fasilitas pendukung yang dibutuhkan. 

    Namun untuk itu, pengembang harus melibatkan pemilik persil, agar penambahan dan pelengkapan fasilitas yang biasanya berujung dengan kenaikan harga tersebut tidak justru mengusir penghuni awalnya.

    Sependapat dengan Sunarsip, Deliani juga melihat pembangunan hunian berkonsep TOD di Indonesia juga belum memiliki konsep affordability atau keterjangkauan.

    Baca Juga: Oktober 2023, Bandara Kertajati Diharapkan Sudah Beroperasi Penuh

    Padahal, menurutnya, aspek keterjangkauan ini penting untuk mewujudkan TOD yang berkeadilan. Hal ini guna menghindari terjadinya jentrifikasi (penghuni asli ‘terusir’ karena tidak mampu membayar biayanya).  

    Hunian dengan harga dan biaya hidup terjangkau menjadi poin kunci, selagi orang belum bisa tinggal dekat dengan tempat dia beraktivitas.

    Saat ini, ITDP bersama sejumlah lembaga laiinya sedang menggodok sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk ‘menyempurnakan dan menyesuaian’ konsep asli TOD dengan kondisi yang ada di Indonesia. 

  • Sukses Terapkan Konsep TOD, Ini Manfaat yang Dirasakan Kota Bogota

    Sukses Terapkan Konsep TOD, Ini Manfaat yang Dirasakan Kota Bogota

    7cloud.asia – Kota Bogota adalah salah satu kota yang dinilai berhasil menerapkan konsep Transit Oriented Development atau TOD

    Untuk menjadikan Kota Bogota sebagai kawasan TOD, pemerintah setempat menginvestasikan dana hingga 7 miliar dolar atau sekitar Rp 100 triliun selama satu dekade terakhir.

    Namun dalam jangka panjang, banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh warga dan pemerintah kota Bogota dengan pengembangan kawasan TOD ini. 

    Dilansir di laman UNFCC, penerapan konsep TOD di Kota Bogota yang merupakan ibu kota Kolombia ini anatara lain sebagai berikut:

    – Mengurangi waktu perjalanan di Bogota hingga 32% atau sekitar 20 menit
    – Meningkatkan nilai properti di sepanjang jalurnya hingga 15-20% 
    – Meningkatkan penjualan sepeda hingga 23% 
    – Kesehatan dan keselamatan meningkat
    – Mendorong peningkatan pendapatan pajak 
    – Mendorong kehidupan seni dan budaya

    Baca: Penataan kawasan berkonsep TOD di Jakarta

    Sebelum konsep TOD diterapkan, Bogota juga dikenal sebagai kota yang sangat mempedulikan pejalan kaki. Sejak lama Kota-kota di Kolombia memang dikenal memiliki budaya bersepeda yang kuat.

    Bersepeda adalah olahraga nasional negara tersebut – pandemi mempercepat banyak perubahan infrastruktur bebas kendaraan bermotor.

    Pada 2020, Walikota Bogota, Claudia Lopez menetapkan tambahan 84 kilometer jalur sepeda sementara ke jaringan jalur sepeda Ciclorruta sepanjang 550 km yang ada di kota Bogota.

    Jalur sepeda di Kota Bogota ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia – dan sejak itu menjadikannya jalur permanen.

    Baca: Pembanguan hunian berkonsep TOD di Indonesia dinilai salah kaprah

    Bogota juga disebut sebagai salah satu kota pertama di dunia yang menambahkan jalur sepeda “pop-up” selama pandemi.

    Dan, warga Kota Bogota telah memperhatikan perubahan permanen tersebut menjadi lebih baik.

    “Kota ini benar-benar mulai mengembangkan suasana Amsterdam dan Kopenhagen yang nyata selama beberapa tahun terakhir,” kata Alex Gillard, pendiri blog Nomad Nature Travel dan memilih menetap di Bogota selama pandemi.

    “Di Bogota ada begitu banyak sepeda di jalanan sepanjang hari, itu cukup menginspirasi.”

    Baca: Jakarta kini sudah punya peta bersepeda

    Lewat program yang dikenal sebagai Ciclovia, pada hari Minggu dan hari libur, mobil benar-benar dilarang dari rute tertentu di Kota Bogota. 

    Program ini berhasil menarik lebih dari 1,5 juta pengendara sepeda, pejalan kaki dan pelari setiap minggunya

    Bus kota baru, SITP, yang menggunakan listrik dan gas, juga telah meningkatkan sistem transportasi umum secara signifikan, menurut penduduk setempat.

    “Suasana Kota Bogota telah berubah. Jauh lebih mudah, lebih tenang dan lebih aman untuk bergerak di sekitar kota sekarang,” kata penduduk Josephine Remo, yang menulis blog perjalanan.

    Baca: Bersepeda, cara warga mengenali kota tempat tinggalnya

    Dia merekomendasikan para pelancong untuk mengunjungi lingkungan bersejarah La Candelaria, tempat kelahiran ibu kota Kolombia tersebut lebih dari 400 tahun yang lalu.

    Di bagian Kota Bogota ini, pengunjung akan menemukan banyak museum tentang sejarah kota yang kaya, serta restoran yang bertempat di bangunan berusia berabad-abad.

    Dia juga menyarankan Taman Usaquén untuk pasar terbuka pada akhir pekan, di mana pengunjung dapat melihat makanan, kerajinan, dan acara musik di Kota Kolombia.

    Sukses Kota Bogota ini oleh UNFCC dijadikan contoh atau acuan pengembangan kawasan TOD di dunia.

     

     

  • Kembangkan Proyek Berkonsep TOD di Jalur MRT, Pemprov Jakarta Coba Gandeng Investor dari Jepang

    Kembangkan Proyek Berkonsep TOD di Jalur MRT, Pemprov Jakarta Coba Gandeng Investor dari Jepang

    7cloud.asia – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan proyek berkonsep Transit Oriented Development atau TOD di sepanjang stasiun Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta.

    Saat menghadiri kegiatan TOD Investment Forum 2024 di KBRI Tokyo, Jepang, Kamis (25/4/2024) Budi menuturkan sejak beroperasi pada 2019, MRT Jakarta telah meletakkan fondasi kuat untuk proyek-proyek berkonsep TOD.

    Tersedianya jaringan transportasi yang efisien dan andal lewat MRT Jakarta memungkinkan terwujudnya proyek berkonsep TOD tersebut sekaligus menciptakan banyak peluang kolaborasi sektor swasta termasuk real estat, ritel, perhotelan dan lainnya.

    “Pemerintah Indonesia mendukung dan siap memfasilitasi investasi pembangunan TOD di sepanjang jalur MRT sebagai salah satu solusi kemacetan, polusi serta kebutuhan akan transportasi keberlanjutan di Jakarta,” katanya seperti dikutip Antaranews.com.

    Pada forum yang dihadiri Parliamentary Vice Minister for MLIT Ishibashi tersebut, Menhub membahas potensi investasi pada pengembangan proyek-proyek TOD di sekitar stasiun MRT Jakarta.

    Baca Juga: Penataan Transportasi Publik dan Pembangunan Kawasan Berkonsep TOD Akankah Kurangi Kemacetan di Jakarta?

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turut mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, untuk membahas kerja sama di bidang transportasi, termasuk proyek investasi MRT) Jakarta.

    Heru menyebutkan, pembangunan Jakarta berkonsep TOD melalui kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dapat diandalkan untuk memicu pertumbuhan investasi.

    “Kerja sama pembangunan dengan konsep TOD di Kota Jakarta bersama Pemerintah Jepang ini sangat dapat diandalkan dalam pertumbuhan investasi pembangunan di Jakarta,” kata Heru di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang, Kamis.

    Selain itu, Heru menyebutkan kerja sama ini menandakan komitmen Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Jepang untuk membangun Kota Jakarta yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

    Kerja sama tersebut diawali dengan pembangunan MRT Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Jepang.

    Baca Juga: Salah Kaprah Pembangunan Hunian Berkonsep TOD di Indonesia

    “Dan juga tentunya dari dalam negeri yang saat ini sedang berlangsung,” kata Heru.

    Dalam pembangunan MRT Jakarta fase 1 koridor selatan – utara ini, Pemprov DKI Jakarta pun telah memberikan mandat kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk menjadi operator utama pengelola kawasan TOD di lima kawasan.

    Kelima kawasan tersebut adalah Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M dan Sisingamangaraja, Istora, dan Dukuh Atas.

    Stasiun Lebak Bulus merupakan stasiun pertama di koridor selatan – utara yang diharapkan dapat menjadi magnet bagi masyarakat penglaju dari daerah penyangga seperti Tangerang Selatan yang banyak beraktivitas di Jakarta.

    Para penglaju ini menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi publik setiap hari dari area permukiman padat sehingga berpotensi berkontribusi pada kemacetan.

    Baca Juga: Sukses Terapkan Konsep TOD, Ini Manfaat yang Dirasakan Kota Bogota

  • Stasiun di Jabodetabek Akan Dibangun Menjadi Kawasan TOD

    Stasiun di Jabodetabek Akan Dibangun Menjadi Kawasan TOD

    7cloud.asia – Stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

    Pembangunan kawasan TOD di stasiun kereta api ini diutamakan untuk rakyat kecil, dan bukan kelas menengah atas. Maka dari itu sarana publik seperti kereta api itu harus untuk rakyat kecil.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, dia ditugaskan untuk bertemu direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengembangkan konsep TOD di stasiun kereta api ini.

    Menurutnya, ada 27 stasiun kereta api di daerah Jabodetabek, saat ini ada empat stasiun yang sedang dikembangkan konsep TOD dan terdapat 23 stasiun lagi yang masih belum.

    “Ini salah satunya adalah Stasiun Manggarai,” ujar Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

    Baca: Salah kaprah pembangunan kawasan TOD di Indonesia

    Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai.

    “Di situ kita mungkin bisa bangun 20, 30, 40 (lantai),” imbuh Hashim.

    Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

    Hashim juga menyampaikan bahwa Ridwan Kamil akan memberikan masukan terkait apartemen TOD yang terkoneksi stasiun kereta api di Jabodetabek.

    “Bapak Ridwan Kamil arsitek, dia mau kasih masukan,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

    Kementerian PUPR optimistis pihak swasta dapat saling berkolaborasi dalam memberikan bantuan Perumahan berbasis TOD, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakat dengan lingkungannya.

    Baca: Jalur MRT akan dikembangkan menjadi kawasan TOD

    Konsep TOD ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi semua, khususnya segmen berpendapatan rendah dan menengah.

    Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

    Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

    Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

    Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

    TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

  • Pakar: Butuh Waktu 20 tahun untuk Merasakan Dampak Transformasi Transportasi Publik di Sebuah Kota

    Pakar: Butuh Waktu 20 tahun untuk Merasakan Dampak Transformasi Transportasi Publik di Sebuah Kota

    7cloud.asia – Profesor Perencanaan Kota dan Kebijakan Publik dari University of Southern California Marlon G. Boarnet menyatakan, dibutuhkan waktu antara 10-20 tahun untuk melihat dampak signifikan dari adanya transformasi pada transportasi publik di sebuah kota.

    Dalam skala kota metropolitan, menurut Marlon, diperlukan visi pembangunan dan pengembangan transportasi publik baru yang dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu hingga 20 tahun.

    “Ketika saya mengajar mahasiswa di sini, saya memberi tahu tentang sesuatu yang saya sebut two-decade rule. Argumen saya bahwa untuk benar-benar melihat transformasi transportasi publik yang bermakna, Anda memerlukan sekitar dua dekade dengan kebijakan dan aktivitas perencanaan yang berkelanjutan,” kata Marlon yang hadir secara virtual dalam webinar di Jakarta, akhir Oktober lalu.

    Ia mencontohkan pengembangan transportasi umum di salah satu daerah yang dekat dengan Washington D.C., Amerika Serikat (AS), yakni Arlington County di negara bagian Virginia.

    Ketika Washington D.C. merencanakan sistem kereta bawah tanah pada tahun 1960-an, Arlington County melihat peluang untuk memanfaatkan perencanaan tersebut untuk mengubah beberapa lingkungan menjadi apa yang disebut sebagai kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

    Baca: Penataan transportasi publik dan pembangunan kawasan berkonsep TOD di Jakarta

    Setelah kereta bawah tanah Washington dibuka pada 1976, Marlon mengatakan bahwa saat itu Arlington County sangat berhati-hati untuk membangun koridor prioritas, sehingga dapat terhubung ke Washington.

    Pembangunan koridor mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk hingga akhirnya diikuti dengan pembangunan hunian 25 lantai yang kini telah dilengkapi area komersial di lingkungan sekitarnya.

    “Itu adalah pembangunan berorientasi transit yang sangat matang dan penuh semangat. Tetapi, itu membutuhkan waktu sekitar dua dekade (untuk benar-benar melihat dampaknya),” ujar Marlon.

    Akan tetapi, untuk kasus kota metropolitan seperti Jakarta, Marlon memandang pengembangan transportasi umum mungkin lebih cepat setidaknya satu dekade atau 10 tahun.

    “Tetapi, pada dasarnya hal-hal seperti ini membutuhkan waktu yang lama, biasanya lebih lama dari rentang waktu jabatan pemimpin terpilih, dan itu salah satu tantangannya. Jadi, kalau saya simpulkan, mungkin antara 10-20 tahun,” kata dia.

    Baca: Transportasi publik berkualitas bisa atasi polusi udara

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya S. Dillon juga mengamini pendapat Marlon.

    Ia mencontohkan ide untuk pembangunan MRT sebenarnya sudah dipertimbangkan sejak tahun 1980-an, namun baru terealisasikan pada dekade sekarang.

    Begitu pula yang terjadi pada pembangunan Transjakarta di era kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada tahun 2000-an.

    Setelah Transjakarta mulai beroperasi pada tahun 2004, muncul pertanyaan apakah gubernur berikutnya akan melanjutkan pengembangan Transjakarta atau tidak. Namun, akhirnya Transjakarta semakin berkembang hingga saat ini.

    Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah mengembangkan TOD. Harya mengatakan, pembangunan hunian vertikal atau apartemen yang terintegrasi dengan transportasi umum juga relatif berjalan cepat, karena sebagian besar lahan merupakan milik pemerintah.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Namun sayangnya, apartemen berbasis TOD tersebut masih mengakomodasi lahan parkir untuk kendaraan pribadi. Hal ini, menurut Harya, perlu ditinjau kembali secara kritis terhadap efektivitas konsep TOD.

    Untuk melihat dampak signifikan atas TOD, ia berharap waktu yang dibutuhkan lebih cepat dari dua dekade.

    Jadi, lanjutnya, TOD ini sedang berkembang. Two-decade rule, saya kira dalam rentang sejarah, itulah yang diekspektasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    “Tapi, mari kita lihat nanti. Saya berharap, untuk generasi muda dapat mengembangkannya lebih cepat dari generasi sebelumnya,” kata Harya.

  • Pemprov DKI Jakarta Targetkan Bangun 33 Kawasan TOD di Sejumlah Titik

    Pemprov DKI Jakarta Targetkan Bangun 33 Kawasan TOD di Sejumlah Titik

    7cloud.asia – Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong pembangunan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), baik untuk mengatasi kemacetan maupun polusi udara.

    Kawasan dengan kawasan TOD ini utamanya akan dibangun di sepanjang jalur KRL, LRT dan MRT dengan tujuan memudahkan akses ke fasilitas publik, ruang terbuka, dan perumahan.

    Konsep TOD juga bertujuan untuk mengintegrasikan transportasi publik dengan pemukiman dan pusat aktivitas, sehingga memudahkan warga menjangkau segalanya dengan berjalan kaki, sepeda, atau kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan.

    Konsep pembangunan kawasan TOD juga akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi: Dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi, TOD mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum untuk mobilitas sehari-hari.

    TOD juga meningkatkan kualitas hidup: Mengembangkan kawasan dengan kepadatan tinggi namun tetap nyaman, serta dapat diakses dengan berjalan kaki atau bersepeda, untuk menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan efisien.

    Baca: Pembangunan TOD Dukuh Atas akan dipercepat

    Menciptakan kota yang berkelanjutan menjadi tujuan TOD lainnya. Dengan mendorong penggunaan transportasi publik dan meminimalkan perjalanan jarak jauh, TOD berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Dalam diskusi bertajuk “A City’s Pulse: Dukuh Atas as the Model of Urban Fusion” pada Jumat (24/10/2025) di Transport Hub Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat terungkap, saat ini di DKI Jakarta sudah memiliki lima TOD aktif.

    Lima TOD tersebut adalah TOD Dukuh Atas, TOD Lebak Bulus, TOD Blok M, TOD Fatmawati, dan TOD Istora Senayan.

    Sesuai target Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, nantinya akan ada rencana pengembangan 33 titik TOD di Jakarta yang 13 di antaranya sudah berproses saat ini.

    “Saya juga berharap dengan kegiatan Jakarta Innovation Days ini juga memberikan dampak lebih baik lagi, khususnya pada perkembangan ekonomi,” terang Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Hermawan.

    Baca: Proyek berkonsep TOD dibangun di Jalur MRT

    Ujang menambahkan, terkait TOD Dukuh Atas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri ke depannya terus melakukan inovasi-inovasi yang salah satunya bukan hanya mempermudah perjalanan transportasi publik, tapi juga terkait meningkatkan pelayanan transportasi.

    “Kita ingin memberikan contoh bagi kota-kota lainnya, bahwa DKI Jakarta dengan segala aspek moda transportasi yang baik, maka akan membuat seluruh warganya merasa aman dan nyaman di manapun,” tandasnya.

    Ujang mengatakan, pembangunan TOD ini sebagai bagian inovasi dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang berbudaya dan berpihak kepada warganya.

    Ujang berharap, dengan moda transportasi yang sudah terintegrasi di suatu ruang TOD akan menjadi kebanggaan untuk masyarakat dan Jakarta agar lebih maju lagi dan tetap berkelanjutan.

    Hadir dalam diskusi pengembangan atau inovasi yang sudah dilakukan, khususnya Transit Oriented Development (TOD) ini Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Asdo Artriviyanto; Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, Fuad IZ Fachroeddin.

    Baca: Salah kaprah pembangunan hunian berkonsep TOD di Indonesia

  • MRT Jakarta Jajaki Potensi Pengembangan Kawasan TOD di Jalur Timur-Barat

    MRT Jakarta Jajaki Potensi Pengembangan Kawasan TOD di Jalur Timur-Barat

    7cloud.asia – PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Deltasari Adipratama menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjajaki potensi kerja sama pengembangan lahan di sekitar jalur Lin Timur–Barat Fase 1 Tahap 1 MRT Jakarta.

    Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, Farchad Mahfud menjelaskan, kerja sama ini merupakan wujud komitmen MRT Jakarta untuk mendukung pengembangan jaringan MRT.

    Kerja sama ini sekaligus memperkuat konsep kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) di sepanjang koridor timur–barat MRT.

    “Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah awal dalam menghadirkan integrasi antarmoda dengan bangunan di sekitarnya, sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat di Jakarta dan wilayah sekitarnya, termasuk Jabodetabek,” ujar Farchad, Sabtu (8/11/2025).

    Baca: MRT Jakarta kaji perluasan jalur hingga Tangerang Selatan

    Ia menambahkan, penjajakan ini juga membuka peluang pengembangan jaringan MRT hingga wilayah Jawa Barat di masa yang akan datang.

    Ruang lingkup nota kesepahaman mencakup studi dan kajian potensi pengembangan lahan dan properti di sekitar jalur Lin Timur–Barat Fase 1 Tahap 1, termasuk peningkatan aksesibilitas menuju dan dari stasiun MRT.

    Selain itu, kedua pihak akan mengidentifikasi potensi penempatan stasiun yang paling efisien dan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. Penjajakan awal ini akan berlangsung selama dua tahun ke depan.

    Lin Timur–Barat Fase 1 Tahap 1 direncanakan akan membentang dari Tomang, Jakarta Barat, hingga Medan Satria, Kota Bekasi, sepanjang 24,5 kilometer, dengan tambahan 5,9 kilometer jalur menuju depo di Rorotan, Jakarta Utara.

    Baca: Progress pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Stasiun Kota

    Pembangunan tahap pertama direncanakan mulai pada 2026, dengan skema co-financing dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB).

    Secara keseluruhan, MRT Lin Timur–Barat akan menghubungkan Cikarang, Jawa Barat, hingga Balaraja, Banten, dengan jalur sepanjang 84 kilometer.

    PT MRT Jakarta (Perseroda) juga tengah melakukan studi pendahuluan untuk memperluas jangkauan rute hingga Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

    Dilansir beritajakarta.id, proyek perluasan MRT ini dirancang untuk dibiayai melalui skema non-APBD seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, Farchad Mahfud mengatakan, pihaknya berupaya memulai studi awal atau penjajakan, serta strategi pembangunan jalur tersebut tanpa melibatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

  • Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A: Stasiun Harmoni Bakal Dikembangkan Jadi Kawasan TOD

    Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A: Stasiun Harmoni Bakal Dikembangkan Jadi Kawasan TOD

    7cloud.asia – Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI hingga Kota Tua terus berproses.

    Pada hari ini, Selasa (20/1/2026) dilakukan groundbreaking pembangunan entrance (pintu masuk) Stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2A di Komplek Pertokoan Duta Merlin, Jakarta Pusat,

    Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan lokasi Stasiun Harmoni ini sangat strategis sehingga akan dikembangkan menjadi salah satu kawasan dengan konsepvTransit Oriented Development (TOD).

    Selain dikelilingi oleh pusat bisnis seperti Gajah Mada Plaza, Stasiun Harmoni juga dekat dengan berbagai kantor pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, hingga Kantor Staf Presiden (KSP).

    “Saya yakin bahwa Stasiun Harmoni ini akan menjadi TOD yang pasti ramai sekali, stasiun yang ramai sekali. Karena itu tadi, menjadi pusat bisnis dan sekaligus menjadi tempat mobilisasi orang yang bekerja di kantor-kantor pemerintah,” ujar Pramono dikutip dari keterangan resmi Pempro DKI Jakarta

    Baca: Pembangunan kawasan TOD jadi daya tarik warga nikmati kota

    Pramono Anung berharap, perluasan MRT Jakarta tidak hanya mengatasi masalah kemacetan di Jakarta, tetapi juga menghidupkan kembali kawasan ekonomi di Harmoni agar lebih berkembang pesat.

    Pramono menjelaskan, pada masa lalu kawasan Harmoni merupakan pusat bisnis yang sangat strategis.

    Melalui pembangunan MRT dan pengembangan TOD, kawasan ini diharapkan kembali tumbuh sebagai simpul aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, dengan karakter yang berbeda dibandingkan kawasan TOD lainnya, seperti Blok M.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat menjelaskan, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter, lebar 18 meter, dan kedalaman 17 meter.

    Stasiun ini nantinya akan memiliki total tujuh pintu masuk, dan tiga di antaranya akan terintegrasi langsung dengan halte Transjakarta.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta kembangkan proyek berkonsep TOD di sepanjang jalur MRT

    “Di tahun ini, tahun 2026, kami bertekad untuk meningkatkan dari sebelumnya 127 ribu menjadi 137 ribu pelanggan per hari atau mendekati angka 50 juta pelanggan per tahun,” ucap Tuhiyat.

    MRT Jakarta Fase 2A merupakan kelanjutan jalur Utara-Selatan dari Bundaran HI ke Stasiun Kota, sepanjang 5,8 kilometer dengan tujuh stasiun bawah tanah, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

    Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A dibagi dua dalam segmen. Segmen I menghubungkan Bundaran HI-Harmoni yang ditargetkan rampung 2027.

    Sedangkan Segmen II menghubungkan Harmoni-Kota, ditargetkan selesai pada tahun 2029.

    Pembangunannya menggunakan sistem Transit Oriented Development (TOD) untuk integrasi transportasi publik yang lebih luas.

  • Pembangunan Rusun TOD Pondok Cina Dapat Menekan Angka Backlog Rumah

    7cloud.asia – Komisi V sangat mendukung program Rumah Susun Transit-Oriented Development (TOD) untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Jabodetabek.

    Oleh karena itu dibutuhkan penguatan regulasi terkait undang-undang perumahan agar bisa terlaksana diberbagai titik.

    Menurut Anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi dengan adanya konsep TOD itu bisa menjadi solusi untuk kota dengan padat penduduk.

    “Jabodetabek sangat butuh desain seperti ini (Rusunawa TOD) untuk menyelesaikan masalah kepadatan (dan juga) polusi,” ujar Hadi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ke Rumah Susun Transit-Oriented Development(TOD) di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/05/2026).

    Legislator dari Fraksi PKS tersebut menambahkan bahwa program rusunawa TOD ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang ingin memiliki hunian dengan harga terjangkau.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta Targetkan Bangun 33 Kawasan TOD di Sejumlah Titik

    Terlebih, menurutnya, rusunawa itu berlokasi di sekitar Pondok Cina, Depok, sehingga bisa menekan angka backlog rumah , yaitu kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Selain itu, Hadi juga menyoroti proses Pembangunan rusunawa TOD ini agar tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan Masyarakat yang hendak menggunakan transportasi umum di Stasiun Pondok Cina.

    “Pembangunan (rusunawa TOD) ini diharapkan juga tidak mengganggu kenyamanan, keamanan dari transport keluar masuk daripada masyarakat pengguna daripada baik itu transportasi ataupun yang tinggal disini,” jelas Hadi.

    Anggota Komisi V DPR, Teguh Iswara mempertegas pentingnya Rusun TOD diamplifikasi ke banyak titik sehingga bisa mengurangi permasalahan backlog perumahan terlebih lagi pihak pengelola memiliki lahan yang cukup untuk bisa mengembangkan rusun TOD ini.

    Diketahui, kawasan Transit Oriented Development (TOD) Pondok Cina di Jalan Margonda Raya, Depok, mengintegrasikan Stasiun KRL Pondok Cina dengan pusat perbelanjaan, hunian apartemen, dan Universitas Indonesia.

    Baca: Proyek Berkonsep TOD di Jalur MRT

    Terobosan ini mengutamakan konektivitas pejalan kaki melalui fasilitas penyeberangan untuk mengurangi mobilitas kendaraan pribadi.

    Adapun komponen utama kawasan meliputi transportasi yang terpusat langsung di Stasiun KRL Pondok Cina, yang terhubung ke jalur utama komuter Jakarta-Bogor.

    Selanjutnya, secara konektivitas, akses langsung (sky bridge) yang menghubungkan stasiun, area komersial, dan kampus Universitas Indonesia.

    Dari sisi hunian dan komersial, diilengkapi dengan proyek pembangunan Rusunami TOD di area lahan PT KAI serta terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan Margo City dan Depok Town Square.