Tag: TPS3R

  • Riset: Mayoritas TPS3R di Indonesia Tidak Berfungsi Optimal

    Riset: Mayoritas TPS3R di Indonesia Tidak Berfungsi Optimal

    7cloud.asia – Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce-Reuse-Recycle atau TPS3R adalah tempat pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah di skala desa atau komunitas.

    Pada dasarnya TPS3R merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk desa. Namun, setelah diserahterimakan kepada desa, pengelolaannya tidak didampingi secara berkelanjutan.

    Akibatnya, tidak ada kegiatan yang dilakukan di banyak TPS3R. Bahkan, kajian yang dilakukan Peneliti sekaligus Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Reni Suwarso menemukan hampir 90 persen TPS3R di Indonesia mangkrak.

    Berbicara di acara bincang media Riset KONEKSI untuk Solusi Pengelolaan Sampah di Jakarta Kamis (24/7/2025) Reni memaparkan, hampir semua TPS3R dibangun oleh pemerintah (lalu) diserahterimakan kepada desa habis berhenti di tengah jalan.

    “Tidak ada dana operasional. Memang pelatihannya ada, manajemennya, operatornya ada pelatihan, tapi setelah itu stop,” ujar Reni

    Baca: Mengintip kerja TPS3R Mekarwangi Bogor

    Dalam penelitiannya, Reni menggandeng Dwinanti Marthanty dari Fakultas Teknik UI melakukan penelitian berjudul Citarum Action Research Project (CARP) – Transisi Ekonomi Sirkular untuk Iklim dan Lingkungan yang Tangguh di Masa Depan.

    Studi ini juga merupakan proyek penelitian kolaboratif yang melibatkan Universitas Indonesia, Monash University dan lembaga lain.

    Adapun pembiayaan riset dilakukan oleh Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia (KoneksI), IPPIN-CSIRO, dan Pengabdian Masyarakat (Pengmas) UI.

    Reni menyebut, data tentang TPS3R tertuang dalam studi yang dilakukan Indri Kurnia berjudul Development Policy and Management of 3R TPS in Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Pada studi tersebut dijelaskan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasiona (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, masih terdapat 39,53 persen atau sekitar 5,8 juta ton/tahun sampah yang tidak terkelola.

    Baca: Kota Yogyakarta mengatasi situasi darurat sampah

    Namun, data tersebut hanya berasal dari 374 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada 2023.

    Dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan TPS3R Tahun Anggaran (TA) 2015-2022 disebutkan bahwa dari 922 lokasi TPS3R, hanya 538 lokasi (58,35 persen) yang berfungsi dan 384 lokasi (41,65 persen) yang tidak berfungsi.

    Angka hampir 90 persen yang disebutkan Reni merupakan hasil prediksi akademisi dan organisasi masyarakat sipil bila dihitung dengan data yang tidak masuk ke dalam laman https://simantu.pu.go.id/.

    Hingga saat ini, belum ada studi yang komprehensif untuk mendata sebenarnya ada berapa TPS3R yang pernah dibangun dan bagaimana status terbarunya.

    Reni menyebut, dari penelitiannya terungkap bahwa di banyak TPS3R para pekerja bersifat sukarelawan. Namun, para petugas ini diharuskan bekerja dari Senin hingga Jumat dari pukul 05.00 pagi hingga 16.00 sore.

    Baca: Catatan kritis pada pembangkit listrik tenaga sampah

    “Mereka (pemerintah) berharap bahwa orang itu sukarela bekerja di TPS. Kalau kita sukarela ya berarti sekali-sekali datang, tapi kalau dia mesti datang dari jam 5 pagi sampai 4 sore dari Senin sampai Jumat, siapa yang mau sukarela?” ungkap Reni.

    Selain itu, Reni menemukan bila petugas operator sampah di TPS3R tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak ada di struktur desa.

    “Di dalam peraturan pemerintah itu dana desa tidak bisa digunakan untuk membayar gaji para operator. Kenapa? Karena operator sampah itu tidak termasuk sebagai struktur pemerintahan desa,” bebernya.

    “Kalau dia masuk di struktur pemerintahan desa bisa dibayar oleh dana desa. Tetapi TPS itu di luar, jadi nggak bisa dibayar,” sambungnya lagi.

    Dua faktor itu, membuat banyak petugas enggan bekerja di TPS3R. Akibatnya, TPS3R mengkrak dan sampah tidak terurus dan berujung dibuang ke sungai.

    Baca: Pemerintah akan bangun 33 pembangkit listrik tenaga sampah

    Ketika sampah dibuang ke sungai, banyak dampak yang ditimbulkan. Termasuk ancaman banjir dan kualitas air yang menjadi buruk.

    Meski banyak TPS3R yang mangkrak, Reni menyebut tetap ada pengelolaan TPS3R yang sukses. Salah satunya yang berada di ranah penelitiannya yakni di TPS3R Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

    Selain itu, ada juga TPS3R Sapuhjagat di Badung, Bali. Setelah melihat kondisi tersebut, Reni menyebut ada beberapa faktor yang membuat TPS3R bisa sukses.

    Yang pertama adalah dekat dengan daerah pariwisata. Karena APBD-nya banyak dan ada objek wisata di situ maka tersedia dana operasional.

    Yang kedua adalah dekat dengan perkantoran dan perumahan menengah atas. Dari kedua faktor itu, Reni menyimpulkan uang atau pemberian dana kepada TPS3R lah yang menjadi penentu keberhasilan.

    Bila TPS3R desa, masyarakat sekitar sulit untuk membayar iuran sampah sehingga tidak tersedia dana operasional.

    Baca: Mengintip kinerja TPSA Benowo, Surabaya

  • KLH Siapkan SKB 4 Menteri untuk Aktifkan Kembali TPS3R yang Mangkrak

    KLH Siapkan SKB 4 Menteri untuk Aktifkan Kembali TPS3R yang Mangkrak

    7cloud.asia – Pemerintah dalam hal ii Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan pengelolaan sampah bisa diselesaikan di tapak.

    Wamen LH/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono mengatakan, untuk itu pihaknya tengah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait pengaktifan kembali Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).

    KLH menargetkan agar 1.195 Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dapat beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pengelolaan sampah.

    Menurut data yang dia pegang, TPS3R banyak yang mangkrak atau non-aktif. Diaz memperkirakan sekitar 30 persen TPS3R yang ada tidak berfungsi, padahal instalasi ini memegang peran penting dalam pengelolaan sampah.

    “Jadi kami di KLH sendiri sebenarnya sedang mendraf SKB 4 Menteri untuk mereaktivasi TPS3R,” kata Diaz dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah di Jakarta, Kamis (26/2/2026)

    Baca: Mayoritas TPS3R di Indonesia tidak berfungsi optimal

    “Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti mohon juga di daerah didorong supaya lebih banyak TPS3R,” tambahnya.

    Pengaktifan kembali TPS3R diperlukan, katanya, karena pemerintah menargetkan pengelolaan sampah dapat mencapai 100 persen pada 2029.

    Adapun volume sampah yang harus dikelola diperkirakan mencapai 146.780 ton per hari secara nasional pada 2029.

    Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan pengolahan 38 persen dari total sampah secara efektif.

    Upaya ini krusial guna mencegah terjadinya kelebihan kapasitas (over capacity) Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengingat proyeksi volume sampah pada tahun 2045 diprediksi mencapai 82 juta ton per tahun.

    Baca: Semua TPA dengan sistem open dumping akan ditutup pada 2028

    Detail rencana
    Diaz memaparkan, khusus untuk TPS3R dan Bank Sampah Induk ditargetkan dapat mengelola 29.124 ton per hari atau sekitar 19,84 persen di tingkat desa/kelurahan pada 2029.

    Sedangkan pengelolaan dari sumber melalui biodigister dan kompos diharapkan dapat mencapai 12,40 persen dari total timbulan sampah per hari.

    Sementara itu akan digunakan juga pengelolaan menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengelola 25,29 persen dari sampah harian dan TPST Non-RDF untuk daerah yang tidak memiliki off taker RDF mengelola 19,98 persen.

    Untuk skala besar, pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) diharapkan dapat menyelesaikan 33.000 ton sampah per hari atau 22,48 persen timbulan sampah pada 2029.

    Sisanya atau 30 persen dari total timbulan sampah, lanjut dia, akan dikelola di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang hanya menyisakan residu.