Tag: ump

7cloud.asia – Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (19/12/2025).

Buruh menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai minim pelibatan serikat buruh dan berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).

KSPI memperkirakan, dengan penggunaan indeks tertentu, kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 4–6 persen, lebih rendah dibanding kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menilai polemik UMP 2026 harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari besaran persentase kenaikan, tetapi dari substansi perlindungan kesejahteraan pekerja sebagaimana diamanatkan konstitusi.

“Dalam pemaparan Menteri Ketenagakerjaan sudah disebutkan indeks kenaikan berada di rentang 0,5 sampai 0,9. Ini jelas lebih baik dibanding PP 51 Tahun 2023 yang hanya 0,1 sampai 0,3, dan sudah mengacu pada kebutuhan hidup layak serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168,” kata Edy melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (18/12/2025).

Baca: Demo buruh tolak upah murah dan Tapera

Edy menjelaskan, dengan asumsi inflasi sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP 2026 secara realistis berada pada kisaran 5,5 hingga 7,5 persen.

Rentang ini, menurutnya, masih sejalan dengan harapan buruh untuk menjaga daya beli dan mencegah penurunan upah riil.

Namun demikian, Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa acuan utama penetapan UMP bukan semata formula, melainkan kebutuhan hidup layak pekerja di masing-masing daerah.

Kalau upah minimum masih di bawah KHL, maka yang harus dijadikan patokan adalah KHL. Upah minimum harus dinaikkan hingga memenuhi kebutuhan hidup layak.

“Ini bagian dari amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak,” tuturnya.

Baca: UU Cipta Kerja perburuk situasi kerja buruh industri

Lebih lanjut, Edy mengingatkan bahwa kenaikan upah nominal tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan jika tidak dibarengi pengendalian inflasi, terutama pada komponen pangan, perumahan, dan transportasi yang menjadi kebutuhan utama pekerja.

“Upah bisa naik, tapi kalau harga beras, sewa rumah, dan transportasi naik lebih tinggi, maka upah riil justru turun. Karena itu, pemerintah wajib menjaga inflasi dan memperkuat subsidi kebutuhan dasar agar daya beli buruh benar-benar terjaga,” ujarnya.

Edy juga mendorong agar kebijakan UMP diimbangi dengan dukungan bagi UMKM dan pekerja sektor informal, baik melalui peningkatan keterampilan maupun subsidi langsung untuk kebutuhan hidup pokok.

“Kesejahteraan pekerja tidak boleh hanya dibebankan pada pengusaha. Negara harus hadir melalui APBN dan APBD, terutama untuk pekerja UMKM dan informal, agar kebijakan upah tidak memperlebar kesenjangan dan benar-benar menurunkan angka kemiskinan,” ucap Legislator Dapil Jawa Tengah III itu.

7cloud.asia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Selasa (30/12/2025) akan menggelar unjuk rasa memprotes penetapan upah minimum provinsi (UMP).

Aksi yang berlangsung di sekitar Istana Negara ini merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh pada Senin (29/12/2025).

Dalam aksi kemarin, buruh menuntut agar penetapan upah didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL). Buruh menolak UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 karena dinilai tidak layak.

Polisi menghalangi buruh yang berunjuk-rasa untuk mendekati Istana Negara dan menyekat akses jalan menuju Istana sehingga buruh hanya bisa menggelar aksi di sekitar Patung Kuda.

Kepada media, presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyayangkan langkah polisi ini. Said Iqbal menilai, demokrasi di Indonesia sudah semakin mundur lantaran aksi unjuk rasa dibatasi oleh ruang.

“Reformasi kepolisian rasanya harus dipercepat, Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya termasuk oleh buruh,” kata Said Iqbal, Senin.

Iqbal menegaskan, Istana dan Gedung DPR harus bisa didatangi untuk menyampaikan aspirasi bagi petani, buruh, nelayan, guru dan semuanya.

Said Iqbal menyatakan, kendaraan komando aksi sempat diderek oleh petugas kepolisian dan buruh dipukul mundur agar tidan bisa mendekat.

Baca: Daftar UMP 2026 di 38 provinsi

“Pasti ada yang menyuruh secara militeristik. Ini sudah kembali ke jaman militeristik, cara-cara militer digunakan untuk menghadapi para demonstran,” tegasnya.

Antisipasi polisi
Untuk mengantisipasi aksi buruh hari ini, polisi menyiapkan 2.167 personel.

“2.617 personel yang dikerahkan untuk melayani unras KSPI di Silang Selatan Monas,” tutur Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, Selasa (30/12/2025).

Dia menerangkan, para personel telah dilakukan Tactical Wall Game (TWG) dan apel pelayanan sejak pukul 07.00 WIB. Personel terdiri dari jajaran Polda, Polres, hingga Polsek.

Susatyo menyatakan, kepolisian menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

“Para orator diminta tidak memprovokasi massa lainnya, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, serta tidak melawan petugas di lapangan,” ujar Susatyo.

Lebih lanjut dia menambahkan, seluruh personel yang diterjunkan tidak dibekali senjata api. Para personel juga diperintahkan untuk mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Baca: UMP 2026 diprotes buruh karena tidak didasarkan pada kebutuhan hidup layak

“Petugas hadir untuk melayani dan mengawal jalannya kegiatan penyampaian pendapat. Tidak ada anggota yang dibekali senjata api. Pendekatan humanis dan persuasif menjadi prioritas kami selama kegiatan berlangsung,” ungkap Susatyo.

Dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa ini, kata dia, personel disebar sesuai ploting masing-masing untuk melayani masyarakat di sekitar Monas serta mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas dan kemacetan lalu lintas.

Terkait arus lalu lintas, dia menyampaikan bahwa pengaturan lalin akan dilakukan secara situasional dengan melihat perkembangan dan eskalasi massa di lapangan.

Susatyo juga mengharapkan para pengguna jalan untuk dapat mencari jalur alternatif selama aksi berlangsung.

Melalui langkah ini, ungkap dia, Polres Metro Jakarta Pusat berharap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan tertib, aman, serta tetap menghormati hak pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas agar menggunakan jalan alternatif guna menghindari kemacetan,” ucap dia.