Tag: uni eropa

7cloud.asia – Tujuh komoditas Indonesia akan terdampak Undang-Undang Anti -deforestrasi Uni Eropa atau European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR).

Hal itu diungkapkan Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers usai ratas membahas implementasi UU Anti deforestasi Uni Eropa yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/07/2023).

Saat memimpin ratas Jokowi menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian pada aturan anti deforestasi sudah diundangkan di Uni Eropa tersebut.

Baca: Pemerintah diminta terbuka soal data hilangnya hutan skunder

Pemerintah berharap pedoman pelaksanaan regulasi anti deforestasi Uni Eropa tersebut dapat mengadopsi apa yang sudah menjadi praktik terbaik selama ini.

Seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk komoditas sawit.

“Kita ingin agar implementation guide line-nya itu mengadopsi apa yang sudah menjadi best practice, termasuk untuk kayu-SVLK, kemudian sawit-RSPO/ISPO, ataupun kemarin joint mission dengan Malaysia menjadi MSPO,” ujar Airlangga.

Baca: KLHK sebut laju deforestasi di Indonesia terus menurun

Airlangga mengatakan, kebijakan anti deforestasi Uni Eropa tersebut akan berdampak pada tujuh komoditas Indonesia, antara lain, sapi, kakao, sawit, soya, kayu, hingga karet.

Dalam kebijakannya, Uni Eropa meminta agar barang-barang atau komoditas yang masuk ke Eropa bebas dari deforestasi—tergantung kepada undang-undang di negara masing-masing—dan dilengkapi uji kelayakan.

Selain itu, negara-negara juga akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan risikonya, yaitu risiko tinggi, risiko standar, dan risiko rendah.

Baca: Masyarakat sipil soroti pelepasan hutan di Kalimantan Timur

Airlangga mengatakan, kebijakan anti deforestasi Uni Eropa tersebut diperkirakan akan berdampak kepada 15-17 juta pekebun dan produk Indonesia hingga senilai 7 juta dolar AS.

Ini, lanjut Airlangga, sangat mengganggu kepada small holder, 15-17 juta pekebun kita akan terdampak dengan ini dan juga masalah geolocation.

“Yang kita berkeberatan karena tidak perlu geolocation untuk setiap produk itu dicek karena kita punya berbasis standar RSPO ataupun SVLK,” imbuhnya.

Baca: Komitmen Indonesia penuhi Pakta Glasglow mendapat apresiasi

Pada kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut bahwa kebijakan anti deforestasi Uni Eropa tersebut merupakan kebijakan yang diskriminatif karena menyasar produk-produk Indonesia harus terjamin bebas dari praktik deforestasi.

Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan berupaya mengajak negara-negara lain yang turut terdampak kebijakan tersebut untuk melakukan perlawanan.

“Itu sangat diskriminatif. Oleh karena itu kita akan melakukan perlawanan nanti berunding melakukan perlawanan tentu mengajak negara-negara yang punya kesamaan seperti Malaysia,” kata Mendag.

Sumber: Setkab

7cloud.asia – Pemberlakuan Peraturan Uni Eropa (UE) mengenai produk bebas deforestasi (EUDR) yang akan menimbulkan dampak perekonomian dan kesejahteraan petani Indonesia menjadi perhatian Komisi IV DPR.

Antisipasi pemberlakuan produk bebas deforestrasi Uni Eropa ini termaktub dalam salah satu kesimpulan rapat kerja yang digelar di Ruang Komisi IV, Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan saat rapat kerja mengimbau Menteri LHK agar betul-betul secara bijak melakukan pemilahan diplomasi untuk menyikapi pemberlakuan aturan produk bebas deforestrasi Uni Eropa ini.

Menteri LHK diminta memanfaatkan forum internasional untuk melakukan diplomasi hutan dalam mengkampanyekan produk-produk hasil kehutanan dan pertanian seperti sawit bisa masuk ke pasar Uni Eropa.

Baca Juga: Tujuh Komoditas Indonesia Bakal Terdampak Aturan Anti Deforestasi Uni Eropa

Terlebih, ungkap Budhy, ternyata tidak semua negara Uni Eropa menyetujui aturan produk bebas deforestrasi tersebut.

“Kebetulan saya dan Pak Budi Djiwandono memimpin kunjungan ke Swedia, dan ternyata kita baru tahu bahwa Parlemen Swedia di dalam voting di Parlemen Uni Eropa dia menolak EUDR ini,” ujar Budhy.

Dia menambahkan, ternyata nilai ekspor Indonesia ke Swedia cukup besar yakni hampir USD52 juta, 90 persennya ekspor adalah kelapa sawit.

“Jadi sepanjang juga ibu (Menteri KLHK) bisa melakukan pemilahan terhadap hal itu, tidak semua negara Uni Eropa anti terhadap sawit ini. 90 persen perdagangan kita terhadap Swedia itu sawit,” imbuhnya.

Baca Juga: Malaysia dan Indonesia Sepakat untuk Satu Suara Hadapi UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Kabar baiknya, Budhy mengungkapkan Parlemen Swedia dalam waktu dekat akan segera melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

Terkait hal itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan kembali agar KLHK bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk berdiplomasi sejauh mana praktek pengelolaan sawit yang diterapkan di Indonesia betul-betul mendukung kesejahteraan petani.

Anggota Komisi IV DPR Hermanto sebelumnya dalam rapat juga mengungkapkan temuan yang sama saat ikut berkunjung ke Parlemen Swedia.

Dia memperoleh informasi yang cukup mengejutkan bahwasanya Swedia memberikan dukungan positif terhadap Indonesia perihal EUDR utamanya terhadap sawit Indonesia.

Baca Juga: Disayangkan! COP 28 Tak Secara Tegas Hentikan Deforestasi

Saya menduga, ujarnya, tidak semua negara Uni Eropa menolak sawit Indonesia yang terkena aturan produk bebas deforestasi.

Sekarang tergantung bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian KLHK melakukan diplomasi hutan atau diplomasi lingkungan.

“Sehingga produk-produk yang berkaitan dengan produk pertanian dan kehutanan kita ini bisa masuk kesana,” tandas politisi Fraksi PKS ini.

Sumber: Parlementaria

7cloud.asia – Komisi Uni Eropa pada Rabu (2/10/2024) mengumumkan proposal yang telah lama ditunggu-tunggu untuk menunda penerapan aturan produk bebas deforestasi atau UU anti-deforestasi yang kontroversial.

Penundaan ini sebagai tanggapan atas meningkatnya tekanan dari mitra bisnis dan industri global, yang mengeluhkan kurangnya kesiapan untuk mematuhi aturan baru anti-deforestasi yang dinilai terlalu ketat ini.

Seiring dengan penundaan tersebut, yang dikatakan “sama sekali tidak akan mempertanyakan tujuan atau substansi undang-undang tersebut,” Komisi juga menerbitkan dokumen panduan tambahan.

Panduan tambahan ini untuk “memberikan kejelasan tambahan kepada perusahaan dan lembaga penegak hukum untuk memfasilitasi penerapan peraturan tersebut.

”Dokumen-dokumen tersebut mencakup berbagai masalah, termasuk persyaratan legalitas, jangka waktu penerapan, penggunaan pertanian, dan klarifikasi mengenai cakupan produk,” demikian pernyataan Komisi Uni Eropa.

Baca: Aturan produk bebas deforestasi Uni Eropa rugikan petani kecil

Mengutip earth.org, Parlemen Eropa dan Dewan Eropa mempunyai waktu hingga akhir tahun ini untuk mengadopsi usulan Komisi untuk penundaa implementasi aturan anti-deforestasi tersebut

Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang awalnya akan diberlakukan pada tanggal 30 Desember – merupakan peraturan pertama di dunia – secara resmi diadopsi tahun lalu untuk mengatasi semakin besarnya peran Uni Eropa dalam mendorong deforestasi global.

Dalam konteks perdagangan global, Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara ini mengimpor produk-produk yang menyumbang sekitar 13-16persen deforestasi dunia dan emisi yang disebabkannya.

Namun, sejak diadopsi, aturan anti-deforestasi tersebut telah menjadi pusat kontroversi, dimana industri dan negara-negara, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa, menyerukan revisi.

Dalam suratnya kepada Komisi Eropa yang dipantau oleh Reuters, pemerintah Brasil bulan lalu mengatakan undang-undang tersebut merupakan “instrumen sepihak dan bersifat menghukum” yang mendiskriminasi negara-negara yang perekonomiannya bergantung pada sumber daya hutan seperti Brasil.

Baca: Aturan produk bebas deforestasi Uni Eropa menghambat keberlanjutan Petani Kecil

Perhitungan pemerintah Brasil menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dapat mempengaruhi ekspor senilai 15 miliar dolar.

Menurut angka Kementerian Pembangunan, Industri, dan Perdagangan Luar Negeri Brasil, ekspor produk Brasil yang tercakup dalam undang-undang tersebut pada tahun 2023 berjumlah 46,2 miliar dolar.

Negara-negara lain, termasuk Indonesia, Malaysia dan Kolombia juga mengkritik peraturan anti-deforestasi Uni Eropa tersebut, dengan mengatakan bahwa peraturan tersebut mahal dan memberatkan.

Dan, pada akhirnya dapat mengecualikan misi petani miskin skala kecil dari pasar blok tersebut. Hal ini terutama berlaku bagi petani kecil, yang memiliki 25persen lahan pertanian dan menghasilkan sekitar 30 persen tanaman pangan secara global.

Meskipun perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas impor dan ekspor produk melalui pasar Uni Eropa pada akhirnya bertanggung jawab untuk memastikan produksi yang berkelanjutan, proses dokumentasi sering kali disebarkan ke produsen primer dan sekunder oleh perusahaan-perusahaan besar.

Baca: Tujuh komoditas Indonesia bakal terkena Aturan produk bebas deforestasi Uni Eropa

Untuk memenuhi standar dokumentasi dan persyaratan produksi legal EUDR, petani kecil memerlukan dukungan yang signifikan dan kapasitas yang lebih besar.

Negara-negara juga telah diperingatkan bahwa produk seringkali sulit dilacak mengingat rantai pasokan sering kali tersebar di banyak negara, sehingga semakin mempersulit upaya untuk mematuhi peraturan baru tersebut.

Pada April lalu, Komisaris Lingkungan Hidup Eropa saat itu Virginijus Sinkevicius mengatakan undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada akhir tahun 2024 sesuai rencana awal.

Pernyataan ini menanggapi seruan koalisi 20 dari 27 negara anggota UE yang dipimpin Austria untuk meninjau ulang undang-undang tersebut.

Mereka berpendapat bahwa peraturan baru ini akan merugikan petani Eropa, yang juga tunduk pada peraturan baru tersebut.

Kritikus juga memperingatkan bahwa peraturan tersebut akan mengganggu rantai pasokan Uni Eropa dan menaikkan harga.