7cloud.asia – Pemberlakuan Peraturan Uni Eropa (UE) mengenai produk bebas deforestasi (EUDR) yang akan menimbulkan dampak perekonomian dan kesejahteraan petani Indonesia menjadi perhatian Komisi IV DPR.
Antisipasi pemberlakuan produk bebas deforestrasi Uni Eropa ini termaktub dalam salah satu kesimpulan rapat kerja yang digelar di Ruang Komisi IV, Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan saat rapat kerja mengimbau Menteri LHK agar betul-betul secara bijak melakukan pemilahan diplomasi untuk menyikapi pemberlakuan aturan produk bebas deforestrasi Uni Eropa ini.
Menteri LHK diminta memanfaatkan forum internasional untuk melakukan diplomasi hutan dalam mengkampanyekan produk-produk hasil kehutanan dan pertanian seperti sawit bisa masuk ke pasar Uni Eropa.
Baca Juga: Tujuh Komoditas Indonesia Bakal Terdampak Aturan Anti Deforestasi Uni Eropa
Terlebih, ungkap Budhy, ternyata tidak semua negara Uni Eropa menyetujui aturan produk bebas deforestrasi tersebut.
“Kebetulan saya dan Pak Budi Djiwandono memimpin kunjungan ke Swedia, dan ternyata kita baru tahu bahwa Parlemen Swedia di dalam voting di Parlemen Uni Eropa dia menolak EUDR ini,” ujar Budhy.
Dia menambahkan, ternyata nilai ekspor Indonesia ke Swedia cukup besar yakni hampir USD52 juta, 90 persennya ekspor adalah kelapa sawit.
“Jadi sepanjang juga ibu (Menteri KLHK) bisa melakukan pemilahan terhadap hal itu, tidak semua negara Uni Eropa anti terhadap sawit ini. 90 persen perdagangan kita terhadap Swedia itu sawit,” imbuhnya.
Baca Juga: Malaysia dan Indonesia Sepakat untuk Satu Suara Hadapi UU Anti Deforestasi Uni Eropa
Kabar baiknya, Budhy mengungkapkan Parlemen Swedia dalam waktu dekat akan segera melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.
Terkait hal itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan kembali agar KLHK bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk berdiplomasi sejauh mana praktek pengelolaan sawit yang diterapkan di Indonesia betul-betul mendukung kesejahteraan petani.
Anggota Komisi IV DPR Hermanto sebelumnya dalam rapat juga mengungkapkan temuan yang sama saat ikut berkunjung ke Parlemen Swedia.
Dia memperoleh informasi yang cukup mengejutkan bahwasanya Swedia memberikan dukungan positif terhadap Indonesia perihal EUDR utamanya terhadap sawit Indonesia.
Baca Juga: Disayangkan! COP 28 Tak Secara Tegas Hentikan Deforestasi
Saya menduga, ujarnya, tidak semua negara Uni Eropa menolak sawit Indonesia yang terkena aturan produk bebas deforestasi.
Sekarang tergantung bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian KLHK melakukan diplomasi hutan atau diplomasi lingkungan.
“Sehingga produk-produk yang berkaitan dengan produk pertanian dan kehutanan kita ini bisa masuk kesana,” tandas politisi Fraksi PKS ini.
Sumber: Parlementaria
Leave a Reply