Tag: unjuk rasa

7cloud.asia – Unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI atau UU TNI yang baru disahkan DPR digelar di sejumlah daerah pada Senin (24/3/2025).

Di Surabaya, Jawa Timur unjuk rasa menolak UU TNI diikuti ratusan orang dari sejumlah elemen masyarakat sipil bersama mahasiswa.

Dipantau dari Kompas TV, sekitar 1000 orang dengan mengenakan pakaian serba hitam menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi.

Para demonstran membentangkan poster dan membakar ban di tengah jalan. Tampak pagar betis kawat berduri mengelilingi area depan Gedung Grahadi.

Dalam orasinya, mereka menyuarakan delapan poin tuntutan yang menolak perluasan fungsi maupun kewenangan TNI dalam ranah sipil.

Baca: Prajurit TNI yang duduki jabatan sipil harus tunduk pada hukum sipil

Delapan poin tuntutan aksi masyarakat sipil di Surabaya dalam aksi ‘Tolak UU TNI’ juga menolak perluasan penugasan prajurit TNI di ranah sipil

Pengunjuk rasa juga menolak penambahan kewenangan TNI dalam ranah operasi militer selain perang, terutama di ranah siber.

Tuntutan lainnya adalah bubarkan komando teritorial, tarik seluruh militer dari tanah Papua, kembalikan TNI ke barak, Revisi UU Peradilan Militer untuk menghapus impunitas di tubuh TNI dan Copot TNI aktif dari jabatan sipil

Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ milik band Sukatani. Lagu itu bercerita tentang rakyat yang harus bayar polisi untuk mengurus segala sesuatu.

“Tolak dwifungsi dan tolak revisi UU TNI,” tulis salah satu spanduk yang dibawa massa pengunjukrasa.

Baca: Pengesahan UU TNI dinilai akan membunuh demokrasi

Unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU TNI juga berlangsung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Aksi mahasiswa ini digelar di depan Gedung DPRD Provinsi NTT. Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Julia Nomleni, menemui pengunjuk rasa untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Setelah aspirasinya didengarkan, mahasiswa pun membubarkan diri dan meninggalkan gedung DPRD.

Unjuk rasa menolak pengesahan UU TNI, terpantau juga berlangsung di Bekasi dan Sukabumi Jawa Barat dan sejumlah daerah lainnya.

Seperti diketahui meski menuai penolakan, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi UU TNI pada Kamis (20/3/2025). Pengesahan ini memicu unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah.

7cloud.asia – Sejumlah mahasiswa yang menjadi korban kekerasan aparat pada saat unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI atau UU TNI selama sepekan kemarin meminta bantuan hukum.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Fadhil Alfathan mengatakan, para mahasiswa berencana mengambil langkah hukum.

“Rencana habis Lebaran kami mau kumpulkan semua mahasiswa (yang mengalami kekerasan) pada aksi 20 Maret kemarin dan 27 Maret untuk mendiskusikan langkah ke depan,” kata Fadhil dikutip Tempo.co Sabtu, (29/3/2025).

Fadhil menambahkan, para mahasiswa ini ingin menuntut pertanggungjawaban polisi atas kekerasan yang dialami pada saat aksi demonstrasi menolak UU TNI.

Usai aksi 20 Maret 2025, LBH Jakarta mengunjungi Rumah Sakit Pelni untuk memastikan ada atau tidaknya korban. Dari kunjungan itu, mereka mendapati ada tiga mahasiswa yang dirawat karena mengalami kekerasan oleh polisi.

Baca: Unjuk rasa adalah hak yang dijamin konstitusi

LBH Jakarta juga menerima beberapa pengaduan akan pengunaan kekerasan oleh polisi saat aksi pada 27 Maret 2025. Menurut Fadhil, massa aksi mengalami kekerasan saat dipukul mundur oleh aparat ke Senayan Park.

“Bentuk kekerasan rata-rata kekerasan fisik dengan tangan kosong maupun benda tumpul,” kata dia.

Tak hanya mahasiswa, seorang pengemudi ojek online juga dihajar oleh sejumlah anggota polisi pada aksi 20 Maret 2025. Peristiwa itu terjadi di kolong jembatan layang JCC, tidak jauh dari lokasi aksi di depan Gedung DPR/MPR.

“Tendangan, pentungan, yang paling parah kena kepala,” kata Raka, pengemudi ojol yang menjadi korban.

Raka bercerita, saat itu dirinya sedang menepi di pinggir jalan untuk mengisi daya baterai gawai miliknya. Tidak lama kemudian datang segerombolan polisi yang menuduhnya sebagai mahasiswa yang terlibat demonstrasi.

Baca: Suara Ibu Indonesia serukan perempuan ikut turun ke jalan

Menurut Raka, dia sudah mengatakan bahwa dirinya bukan mahasiswa, melainkan ojol. Namun belum sempat memberikan banyak penjelasan, Raka langsung dipukul dan ditendang bertubi-tubi.

Fadhil mengakui, membuat laporan ke polisi perihal kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya sendiri belum tentu membuahkan hasil.

Sejak kekerasan aparat terjadi pada aksi Reformasi Dikorupsi pada 2019, LBH Jakarta telah berupaya melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap massa aksi.

Tapi, menurut Fadhil, laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh kepolisian.

Masalahnya, kata Fadhil, polisi dinilai tidak pernah serius melakukan evaluasi terhadap kekerasan yang dilakukan anggotanya terhadap massa aksi. Dia pun menyebut Ombudsman seharusnya bisa mengambil langkah tegas.

“Harusnya penanganan masa aksi yang tidak proporsional kemarin harusnya dinyatakan juga oleh Ombudsman sebagai maladministrasi,” kata dia.