7cloud.asia – Sebagian wilayah Jakarta berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Selasa (02/06/2026) pagi hingga malam hari.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan berintensitas ringan akan terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada pagi hari hingga sore hari. Wilayah lainnya diprediksi cerah dan berawan tebal.
Malamnya hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Wilayah lainnya diprediksi cerah hingga berawan.
Untuk wilayah lain di Indonesia, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten.
Selain itu wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan Papua Pegunungan juga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
BMKG mengajak masyarakat di wilayah Jawa Barat agar berhati-hati dengan hujan berintensitas lebat hingga sangat lebat yang berpotensi mengguyur wilayah Jawa Barat.
Tak hanya hujan, BMKG juga mengajak masyarakat di wilayah Aceh, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau untuk mewaspadai potensi angin kencang.
7cloud.asia – Sejumlah wilayah di Pantai Utara Jawa (Pantura) mengalami penurunan tanah dengan tingkat yang bervariasi dan menghadapi kenaikan permukaan laut hingga 4,3 milimeter (mm) per tahun.
Penurunan tanah dan naiknya permukaan laut terjadi di berbagai kawasan pesisir, mulai dari Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak, dan berpotensi meningkatkan risiko genangan di masa mendatang.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agung Syetiawan, mengungkapkan fenomena penurunan tanah di Pantura dapat diamati melalui berbagai pendekatan geodesi dan penginderaan jauh.
Agung menjelaskan, pemanfaatan teknologi Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Global Navigation Satellite System (GNSS), pengamatan terestris, hingga pemodelan geospasial multidata menjadi bagian penting dalam memetakan dinamika deformasi wilayah pesisir.
Data pengamatan GNSS yang diperoleh dari Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) juga memperlihatkan pola deformasi vertikal yang cenderung tidak linear di sebagian besar wilayah Pantura.
“Data tersebut digunakan sebagai validasi terhadap hasil pengamatan satelit Synthetic Aperture Radar (SAR),” kata Agung, dalam kegiatan BRIGHTS Seri #2, Selasa (26/5/2026).
Dilansir di laman resmi brin.go.id, Agung mengatakan eksploitasi air tanah menjadi salah satu faktor utama penyebab penurunan permukaan tanah (subsidence) di kawasan pesisir.
“Kebutuhan air bersih masyarakat maupun aktivitas budi daya seperti tambak udang vaname turut meningkatkan tekanan terhadap cadangan air tanah,” jelasnya.
Dia menambahkan, penurunan tanah juga memperparah dampak kenaikan muka laut di wilayah pesisir utara Jawa. Berdasarkan hasil analisis data altimetri, tren kenaikan muka laut berada pada kisaran 2,4 milimeter hingga 4,3 milimeter per tahun.
Melalui pemodelan sederhana bath up model, sejumlah wilayah pesisir Pantura berpotensi mengalami genangan permanen apabila tidak dilakukan langkah mitigasi yang tepat.
Kawasan Muara Gembong dan beberapa wilayah pesisir Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jatabek) disebut telah mengalami perluasan area genangan akibat kombinasi penurunan tanah dan kenaikan muka laut.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur mitigasi seperti Giant Sea Wall perlu mempertimbangkan hasil kajian geospasial secara komprehensif agar wilayah prioritas penanganan dapat ditentukan secara tepat.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data geospasial dalam mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan, termasuk pengendalian sumur bor, rehabilitasi mangrove, dan evaluasi pembangunan tanggul laut.
“Save water, save life, air bersih yang kita hemat hari ini adalah napas kehidupan untuk generasi masa depan,” katanya.
Agung mengungkapkan adanya keterbatasan dalam sistem pengamatan subsidence, salah satunya disebabkan lokasi stasiun pengamatan yang tidak selalu berada tepat pada area dengan laju penurunan tinggi.
Untuk mengatasi hal tersebut, BRIN bersama Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan pengamatan episodik melalui pemasangan pilar benchmark permanen pada sejumlah titik hotspot penurunan tanah.
Pilar benchmark permanen ini dipantau secara berkala setiap tahun.
Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN Rokhis Khomarudin mengatakan isu penurunan tanah dan degradasi ekosistem pesisir merupakan persoalan multidisiplin yang membutuhkan dukungan riset geospasial dan penginderaan jauh secara berkelanjutan.
“Pemanfaatan teknologi GIS dan remote sensing menjadi sangat penting untuk mendukung pemantauan, analisis, serta penyusunan strategi mitigasi yang berbasis data ilmiah,” ujarnya.
7cloud.asia – Anggota DPR Firman Soebagyo, menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berpotensi mematikan ruang gerak sektor swasta yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak.
“Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujar Firman dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Firman menjelaskan, kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas sehingga APBN tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pembangunan nasional.
Dia menyoroti besarnya porsi anggaran negara yang sudah terserap untuk sektor pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, hingga pembangunan infrastruktur.
“Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Menurut Firman, negara-negara maju mampu berkembang bukan semata-mata karena kekuatan APBN, melainkan karena terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan kondusif bagi sektor swasta.
“Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN ini.
Ia menambahkan, dunia usaha saat ini lebih membutuhkan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, serta insentif yang jelas dibanding kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian.
Firman pun mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap dunia usaha dan investasi nasional.
“Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun,” ujar Anggota Baleg DPR RI itu.
Firman juga menyinggung maraknya penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di sejumlah daerah sebagai contoh nyata dampak kebijakan dan kondisi usaha yang tidak kondusif.
Menurutnya, keberadaan ritel modern tidak hanya menjadi penggerak investasi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM dan usaha menengah sebagai pemasok maupun mitra usaha.
“Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Ia mengingatkan, tanpa keberpihakan nyata kepada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta agenda hilirisasi industri nasional akan sulit diwujudkan.
“Tanpa keberpihakan nyata pada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai,” pungkas Firman
7cloud.asia – Krisis iklim mendorong negara-negara termasuk Indonesia untuk beralih menggunakan energi bersih atau transisi energi. Inisiatif ini bahkan sebenarnya sudah dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Hingga akhirnya per 2026 ini mandatori biodiesel akan mencapai 50% atau disebut B50. Maksudnya, 50% dari seliter minyak diesel atau solar yang dijual berasal dari bahan bakar minyak (BBM) berbasis tanaman.
Kebijakan yang akan dimulai Juli mendatang ini sejatinya lebih ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM sekaligus pengembangan energi yang disebut-sebut sebagai energi terbarukan.
Dengan kebijakan mandatori biodiesel pemerintah juga menargetkan adanya ekspor BBM apabila penghematan berjalan optimal.
Namun, program B50 sangat tergantung dari suplai minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Mandatori justru berisiko memicu ekspansi perkebunan sawit dan deforestasi.
Pelaksanaan masif B50 juga berpotensi mengurangi suplai CPO untuk minyak goreng dan pangan turunan lainnya. Salah-salah, krisis minyak goreng tahun 2022 terulang kembali.
Artinya, B50 sebenarnya berdampak merugikan bagi masyarakat luas, khususnya perempuan. Risikonya terhadap perempuan dapat dilihat baik di ranah produksi (perkebunan sawit), maupun di ranah konsumsi rumah tangga.
Ancaman krisis minyak goreng, harga pangan, dan beban berlapis bagi perempuan
Sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia menjadi penyuplai utama pasar minyak nabati internasional dan domestik. Di dalam negeri, minyak sawit merupakan input penting dalam produksi minyak goreng.
Pengalihan suplai minyak sawit untuk program B50 akan memengaruhi suplai minyak goreng, lalu membuat harga minyak goreng meroket.
Hal ini juga mengurangi kontrol masyarakat terhadap sumber pangan karena suplai dan harga pangan yang diatur oleh pasar. Harga minyak goreng yang semakin mahal akan membebani perempuan dalam mengatur keuangan rumah tangganya.
Bukan tidak mungkin, krisis minyak goreng tahun 2022 akan terulang. Saat itu harga CPO global sempat meroket sehingga produsen minyak goreng berebut pasokan dengan eksportir maupun penghasil biodiesel.
Krisis minyak goreng 2022 bukan hanya merugikan masyarakat, tapi jadi bancakan koruptor yang mencari keuntungan dari keadaan tersebut.
Ketika harga pangan meningkat, khususnya kebutuhan dasar sehari-hari seperti minyak goreng, akan lebih sulit bagi masyarakat untuk mencari alternatif lain. Mereka akhirnya harus pasrah menerima keadaan.
Perempuan menjadi pihak paling terdampak dalam krisis pangan di level mikro ini karena peran gender yang ditanggungnya. Inflasi harga minyak goreng akan menambah beban perempuan di aspek konsumsi rumah keluarga.
Konstruksi gender menempatkan peran pemenuhan kebutuhan pangan keluarga di pundak perempuan. Akibatnya, perempuan akan berupaya dengan segala cara agar kebutuhan pangan keluarga terpenuhi, termasuk bekerja serabutan hingga ke perkebunan sawit yang sangat maskulin (identik dengan laki-laki).
Praktik perkebunan yang timpang gender
Celakanya, dalam riset yang saya lakukan menunjukkan ketergantungan masyarakat pada pasar dalam pemenuhan kebutuhan pangan menyebabkan krisis pangan di level mikro bagi para buruh perkebunan sawit.
Hipotesis ini kemudian diperkuat dalam riset terbaru saya yang menunjukkan permasalahan bagi masyarakat, khususnya perempuan, sudah terjadi di lapisan hulu industri minyak goreng.
Hampir semua pola perkebunan kelapa sawit nasional menerapkan monokultur yang tidak hanya menyebabkan konsentrasi lahan, tapi turut memicu perampasan lahan hingga mempertajam hierarki sosial melalui pembagian kerja berdasarkan gender.
Meskipun sawit berasal dari Afrika Barat yang awalnya tumbuh dengan corak polikultur, perkebunan sawit yang berkembang di Indonesia selama 100 tahun menggunakan corak monokultur.
Hilangnya sumber penghidupan akibat perampasan lahan memaksa perempuan untuk bekerja di perkebunan. Bagi perusahaan, perempuan merupakan tenaga kerja murah.
Peran gender perempuan dalam sistem patriarki menempatkan pekerjaan reproduktif. Perempuan seolah harus memerankan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumberdaya insani (SDI) dan tugas kerumahtanggaan seperti menyiapkan makanan, mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak.
Stigma tersebut membuka celah pembentukan skema pekerjaan fleksibel yakni buruh harian lepas (BHL)) dan buruh siluman (karena tak tercatat dalam data pekerja perusahaan) di perkebunan bagi para perempuan. Perusahaan perkebunan pun menganggap hubungan kerja yang fleksibel sebagai pilihan yang sesuai untuk perempuan.
BHL perempuan di perkebunan sawit hidup dalam kondisi mengkhawatirkan. Selain dibayar dengan upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), mereka tidak memiliki akses terhadap hak cuti sakit, cuti haid, cuti maternitas, akses terhadap BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Parahnya lagi, perusahaan tak menyediakan APD (alat pelindung diri) untuk BHL perempuan. Artinya, perempuan menanggung risiko kecelakaan kerja yang besar.
Aspirasi perempuan di ranah produksi dan konsumsi
Menimbang berbagai potensial dampak terhadap perempuan di atas, pemerintah harus mendengar aspirasi perempuan dalam perumusan kebijakan energi, termasuk kebijakan B50. Ini termasuk mengikutsertakan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan energi nasional.
Mirisnya, negara masih melihat perempuan hanya sebagai pengguna energi, bukan sebagai aktor utama.
Industri biodiesel untuk program B50 yang mengandalkan minyak sawit mentah berhubungan dengan suplai kebutuhan minyak goreng, sehingga prinsip pelibatan perempuan harus berlaku dalam penyusunan regulasinya.
Pemerintah harus mendorong partisipasi aktif perempuan dalam perumusan kebijakan swasembada energi dan pangan nasional.
Di ranah produksi, program B50 sebagai bentuk “hilirisasi sawit” mereproduksi perkebunan sawit monokultur, yang pada akhirnya melanggengkan ketimpangan gender. Jika perempuan, yang menjadi aktor utama konsumsi sawit saja dirugikan, lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan dari program ini?
7cloud.asia – Berbagai jenis ikan mati secara massal di sejumlah titik sepanjang saluran irigasi induk atau saluran primer di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Untuk mengatasi kondisi ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mengerahkan personel untuk melakukan investigasi.
Seorang warga Guro, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Ujang, di Karawang, Selasa, mengaku sudah melihat ikan mati di saluran irigasi sejak Senin (1/6/2026) malam. Kemudian hingga hari Selasa jumlah ikan yang mati semakin banyak.
“Sudah dari kemarin (Senin) banyak ikan mati mengambang di saluran irigasi dan hari ini terlihat semakin banyak ikan yang mati,” katanya dikutip Antaranews.com.
Ikan-ikan banyak yang mati terlihat di sejumlah titik saluran irigasi primer di Karawang, seperti di Tanggul Johar, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, serta di sekitar saluran irigasi Perumahan CKM.
Di antara jenis ikan yang mati itu seperti ikan tawes, baung, dan jenis ikan air tawar lainnya. Bahkan ikan sapu-sapu juga banyak yang terlihat mati di saluran irigasi.
Ikan-ikan yang mati itu mengambang dan berkumpul di pinggiran saluran irigasi.
Atas kondisi itu masyarakat berinisiatif mengambil dan mengumpulkan ikan yang mati tersebut. Bahkan ada beberapa masyarakat yang justru membawa ikan mati ke rumahnya.
Belum diketahui secara pasti penyebab ikan mati secara massal itu. Namun sejumlah warga menyebutkan kondisi tersebut terjadi akibat adanya pembuangan limbah cair ke saluran irigasi.
Kepala DLH Karawang Asep Suryana mengatakan, pihaknya sudah mengambil sampling air saluran irigasi tempat ikan mati secara massal di sejumlah titik saluran irigasi di Karawang.
“Beberapa petugas kami sudah meluncur ke lokasi dan mengambil sampel air dan juga ikan yang mati. Kami belum tahu penyebabnya karena masih diselidiki,” kata Asep Suryana.
7cloud.asia – Majelis hakim hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Juni 2026 mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan aktivis hak asasi manusia, Andrie Yunus.
Putusan itu dibacakan hakim Suparna membacakan putusan praperadilan Andrie Yunus. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata dia ketika membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut Suparna, Andrie Yunus selaku pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Ia menilai, pemohon berhak mengajukan permohonan praperadilan perkara ini.
“Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026,” ujar hakim Suparna.
Kuasa hukum Andrie Yunus yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyambut positif putusan praperadilan ini.
Anggota TAUD, Alghiffari Aqsa mengapresiasi putusan hakim tunggal praperadilan nomor 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL itu.
“Ini merupakan landmark decision bahwa kepolisian tidak bisa menunda ataupun menghentikan penyidikan. Kepolisian harus segera memproses kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh militer sekalipun,” tutur Alghiffari seusai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seperti dikutip Temo.co.
Menurutnya, putusan ini menjadi titik cerah bagi korban dan TAUD. Ia pun berharap, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya menghormati putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu.
Polisi diminta segera melanjutkan proses penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ini.
Anggota TAUD lainnya, Afif Abdul Qoyim menambahkan bahwa putusan praperadilan ini memberikan angin segar bagi proses penegakan hukum di Indonesia terutama Andrie Yunus untuk mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum.
“Putusan hari ini, telah mengembalikan ruh penegakan hukum pada relnya,” kata Afif.
Teknologi ini umumnya diperuntukkan bagi sektor-sektor yang emisinya sulit dikurangi, seperti industri semen dan baja.
Selain untuk kebutuhan domestik, teknologi ini juga bisa “dijual” sebagai jasa penyimpanan karbon (carbon storage) bagi negara-negara yang tidak punya cukup lahan untuk menyimpan emisi mereka sendiri, seperti Singapura, Jepang, atau Korea Selatan.
Peluang ekonomi inilah yang tampaknya sedang dijajal pemerintah untuk mendapat cuan. Sebagai negara yang punya lahan luas untuk menyimpan karbon, Indonesia berambisi menjadi hub atau penghubung industri CCS di kawasan Asia-Pasifik.
Indonesia memiliki kapasitas ruang bawah permukaan tanah (penyimpanan geologi) yang cukup besar untuk menyimpan karbon.
Tempatnya di lapisan batuan air tanah asin, maupun di reservoir atau kantong-kantong minyak dan gas yang sudah kosong. Potensinya masing-masing kapasitas 680,57 gigaton dan 10,14 gigaton.
Masalahnya, penyimpanan karbon di bawah permukaan Bumi tidak sepenuhnya aman karena kondisi bawah permukaan bersifat dinamis.
Area bawah permukaan bumi tak selalu aman
Riset kami di Selat Makassar menunjukkan contoh bahwa lapisan batuan yang dianggap kedap (penutup) pun ternyata masih bisa dilalui gas.
Artinya, lokasi yang kelihatannya aman bisa saja berpotensi bocor jika kita lalai melakukan deteksi dini. Keamanan penyimpanan karbon sangat bergantung pada pemilihan lokasi dan pemantauan yang ketat.
Salah satu alasan penyimpanan karbon di bawah tanah dianggap aman adalah karena adanya batuan penutup yang relatif kedap.
Ibarat sebuah botol, lapisan penyimpanan (reservoir) adalah botolnya, sedangkan batuan penutup adalah tutupnya. Batuan penutup ini berfungsi seperti segel alami yang menahan fluida alias gas cair agar tidak naik dan bocor ke atas.
Proses CCS. Karbon disimpan di dalam batuan reservoir, dan disegel oleh batuan penutup (impermeable caprock) agar tak lepas. (Alberta Energy Regulator)
Gas seperti karbon cenderung bergerak naik karena massa jenisnya lebih rendah daripada massa air di sekitarnya. Analogi sederhananya seperti balon udara yang melambung ke atas karena lebih ringan daripada massa udara sekitarnya.
Menurut hasil asesmen global, di tempat penyimpanan geologi yang baik, karbon bisa diperangkap selama lebih dari 10 ribu tahun dengan tingkat kebocoran hanya 0,0008% per tahun.
Tetapi, sistem bawah permukaan tidak selalu sesederhana itu.
Ilustrasi pergerakan CO2 (berwarna kuning) di bawah permukaan Bumi yang disimpan dalam batuan reservoir dan ditahan oleh batuan penutup. (FluidFlower, University of Bergen).
Penelitian kami di Selat Makassar menunjukkan bahwa lapisan batuan sedimen yang selama ini dianggap sebagai batuan penutup yang baik tidak selalu benar-benar rapat.
Gas bisa tetap lolos lewat dua cara: melalui retakan-retakan kecil di batuan, atau lewat jalur besar seperti pipa vertikal yang terbentuk akibat tekanan gas terlalu kuat.
Dengan kata lain, keamanan penyimpanan gas tergantung pada keseimbangan antara tekanan gas di dalam batuan dan kekuatan batuan penutup yang menahannya.
Tekanan ini bisa berubah-ubah, bertambah atau berkurang, seiring waktu dan proses alami bumi.
Kebocoran batuan penutup dapat memberikan dua jalur perpindahan gas: terfokus dan tersebar. Pada jalur terfokus, gas bisa keluar ke dasar laut dan membentuk lubang. Pada jalur tersebar, gas bisa terperangkap menjadi gas hidrat. Dimodifikasi dari Nugraha dkk. (2026), CC BY
Temuan saya dan tim menambah bukti area bawah permukaan Bumi bukan ruang penyimpanan yang sepenuhnya statis, melainkan sistem dinamis yang terus berubah seiring waktu dan perubahan kondisi geologi.
Saat keseimbangan ini gagal dijaga, maka gas bisa bocor sampai ke dasar laut.
Ini bukan berarti penyimpanan karbon di bawah tanah pasti berbahaya. Hanya saja kita tidak boleh langsung menganggap semuanya pasti aman.
Pentingnya pemantauan
Untuk mencegah kebocoran gas, deteksi dini di dasar laut perlu dilakukan. Misalnya melalui survei geohazard untuk memastikan keamanan kondisi geologi sebelum karbon injeksi ke dalam Bumi.
Lokasinya harus memenuhi sejumlah syarat, terutama tidak boleh berada di wilayah rawan gempa.
Setelah karbon diinjeksikan ke bawah permukaan, pergerakannya pun harus terus dipantau.
Pemantauan ini penting, karena kebocoran gas karbon dioksida (CO₂) bisa menimbulkan dampak berantai pada lingkungan sekitar.
Jika lepas ke atmosfer, karbon yang seharusnya disimpan justru kembali menambah emisi. Sementara, kebocoran CO₂ yang larut ke dalam laut bisa meningkatkan keasaman air, sehingga mengganggu kehidupan organisme seperti karang dan moluska.
Adapun kebocoran CO₂ di darat, bisa meningkatkan keasaman air tanah yang memicu pelepasan logam berat, sehingga berbahaya bila sampai diminum manusia.
Ilustrasi pergerakan CO2 di bawah permukaan dari waktu ke waktu di Proyek Sleipner, Norwergia (Warchol dkk. 2025) CC BY
Salah satu contoh proyek penyimpanan karbon yang paling terkenal di dunia adalah proyek Sleipner di Laut Utara, Norwegia—yang telah dimulai sejak 1996.
Sleipner sering disebut sebagai bukti bahwa penyimpanan karbon bisa dilakukan dengan aman. Namun, pelajaran terpenting dari proyek ini bukan hanya bahwa karbon berhasil disimpan, melainkan bahwa keamanan penyimpanan harus terus diuji dan dipantau.
Di Sleipner, CO₂ yang disuntikkan dipantau secara berkala menggunakan survei seismik untuk melihat bagaimana gas tersebut menyebar di dalam lapisan batuan. Hasilnya menunjukkan karbon tetap terperangkap, tetapi juga bergerak mengikuti struktur geologi yang ada.
Artinya, asumsi bahwa batuan penutup sudah “cukup baik” saja tak cukup. Keamanan harus dibangun melalui kombinasi pemilihan lokasi yang tepat, karakterisasi geologi yang rinci, serta pemantauan jangka panjang.
Penyimpanan karbon di dalam Bumi mungkin bisa menjadi bagian penting dari upaya mengurangi emisi. Namun, ia hanya layak disebut solusi jika keamanannya bertumpu pada data dan bukti, bukan sekadar asumsi apalagi harapan agar semuanya baik-baik saja.
7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan disertai petir akan melanda Kota Bandung dan beberapa kota lainnya pada Rabu (03/06/2026).
Melalui youtube resmi BMKG, hujan disertai petir juga berpeluang terjadi di Kota Pontianak dan Palangkaraya.
Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Banjarmasin, Samarinda, Tanjung Selor.
Kondisi cuaca serupa berpotensi pula terjadi di Kota Mamuju, Kendari, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya.
Sementara untuk Kota Jakarta, BMKG memprakirakan seluruh wilayah cerah dan berawan pada pagi hari. Peluang hujan terjadi pada siang dan sore di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Wilayah lainnya diprediksi berawan tebal.
Malamnya, hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Wilayah lainnya diprediksi berawan tebal.
7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Regional Jawa melalui dokumen kertas kebijakan (policy brief) mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), untuk segera menjalankan transisi energi berkeadilan.
Terdiri dari WALHI Jawa Timur, WALHI Yogyakarta, WALHI Jawa Tengah, dan WALHI Jakarta, WALHI regional Jawa menyebutkan, PLTU yang telah berusia tua harus dipensiunkan.
Sudah saatnya PLTU energi fosil tersebut digantikan dengan energi terbarukan yang tidak merusak lingkungan, tidak merampas ruang hidup masyarakat, serta tidak semata berorientasi pada profit.
WALHI menegaskan bahwa energi merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara secara adil dan berkelanjutan.
Perwakilan WALHI Region Jawa, Pradipta Indra Ariono, menilai ketidakseriusan pemerintah tercermin dalam kebijakan seperti Perpres No.112/2022, Permen ESDM No.10/2025, dan RUKN yang belum mewajibkan pensiun dini PLTU secara tegas.
Bahkan, RUPTL PLN 2025-2034 memproyeksikan kenaikan listrik batu bara di Jawa, Madura dan Bali dari 185.202 GWh (2025) menjadi 205.012 GWh (2030). Pemerintah juga tetap membuka PLTU captive serta memperpanjang usia PLTU melalui co-firing biomassa dan teknologi CCS/CCUS.
Kementerian ESDM terus menunda transisi energi berkeadilan dan tidak mau beranjak dari batu bara, ini tidak sesuai dengan target mereka dan tidak berkomitmen untuk menjalankan misi mengurangi emisi dan beralih ke energi terbarukan, malahan mereka berniat memperpanjang usia PLTU dengan solusi-solusi palsu seperti co-firing biomassa.
“Memperpanjang usia pembangkit fosil sama dengan memperpanjang penderitaan warga tapak tambang batu bara di Kalimantan dan warga tapak PLTU di Paiton, Cilacap hingga Suralaya,” kata Indra.
WALHI menegaskan bahwa pemerintah belum menunjukkan komitmen kuat terhadap transisi energi berkeadilan. Kebijakan yang diambil masih mengandalkan solusi palsu, termasuk peralihan dari batu bara ke gas yang tetap bermasalah bagi keberlanjutan dan iklim.
Di saat yang sama, pengembangan energi berisiko tinggi seperti geothermal terus dipaksakan, meski berpotensi merusak lingkungan, memicu konflik sosial, dan meningkatkan risiko bencana ekologis.
Pemerintah terutama Kementerian ESDM harus menghentikan proyek-proyek transisi energi problematik seperti geothermal dan ekspansi gas, karena hanya menyebabkan kerusakan dan merugikan warga.
Sudah cukup banjir dan longsor di proyek geothermal Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes, serta terganggunya ekosistem dan air di Telaga Ngebel, hingga ancaman kebocoran gas H2S di Dieng.
“Di sisi lain, ekspansi migas juga telah mengkapling laut Jawa, termasuk di Madura yang nyaris tanpa ruang bagi nelayan dan mengganggu penghidupan mereka, bahkan pada 2025 nelayan Kangean menolak perluasan blok migas karena sudah merasakan dampak buruknya,” tegas Indra.
Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI Nasional, Patria Rizky Ananda menilai, KLH perlu mengambil peran lebih tegas dalam memastikan kebijakan transisi energi tidak sekadar mengejar target penurunan emisi di atas kertas.
KLH tidak boleh menjadi sekadar pelengkap administrasi dalam proyek transisi energi, tetapi harus memastikan seluruh kebijakan energi mematuhi prinsip-prinsip keadilan ekologis dan perlindungan ruang hidup rakyat.
KLH harus berani mengoreksi arah transisi energi nasional yang masih dipenuhi solusi palsu seperti co-firing biomassa, CCS/CCUS, ekspansi gas, dan geothermal bermasalah.
“Selama satu dekade Perjanjian Paris, kebijakan transisi energi justru menunjukkan inkonsistensi karena masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil dan mengabaikan dampak sosial ekologis yang ditanggung masyarakat,” ujar Patria.
Oleh karena itu, WALHI menegaskan perlunya koreksi mendasar kebijakan energi nasional dengan meninggalkan transisi semu berbasis energi kotor dan solusi palsu.
Perbaikan RUU EBT harus mencakup kewajiban pensiun dini PLTU, penghapusan co-firing, CCS/CCUS, dan gas, serta penguatan energi terbarukan berbasis komunitas yang adil dan berkelanjutan.
Langkah ini harus disertai penghentian PLTU dan geothermal, khususnya di Jawa, penguatan pembiayaan publik untuk energi komunitas, serta integrasi transisi energi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, keselamatan rakyat, pemulihan ekologis, dan demokrasi energi harus menjadi prioritas utama.
7cloud.asia – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih berkualitas.
Menurutnya, pembahasan reformasi sistem pemilu tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi harus mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi sumber rendahnya kualitas demokrasi elektoral.
Oleh karenanya, dia berharap masukan dari para akademisi mengenai berbagai isu strategis yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilu. Baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, maupun kepala daerah.
“Bagaimana membangun sistem pemilu yang lebih berkualitas dan lebih menjamin bahwa hasil yang dihasilkan juga berkualitas, baik Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD maupun kepala daerah. Ini yang menurut saya harus menjadi fokus pembenahan kita,” ujar Benny di Komplek DPR, Senayan Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah praktik politik uang dan tingginya biaya pemilu. Benny menilai kedua persoalan tersebut menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas.
Ia meminta pandangan akademisi mengenai berbagai alternatif solusi, termasuk usulan pembiayaan beberapa kebutuhan pemilu melalui APBN agar dapat mengurangi beban biaya politik yang harus ditanggung peserta pemilu.
“Kalau politik uang dan mahalnya biaya pemilu tidak bisa kita cegah, maka pembicaraan tentang pemilu yang berkualitas hanya akan menjadi impian belaka,” tegasnya.
Benny juga menyoroti perdebatan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut sering dikaitkan dengan penguatan sistem presidensial, penerapannya perlu mempertimbangkan prinsip penghargaan terhadap suara rakyat.
Ia mengingatkan bahwa semakin tinggi ambang batas yang diterapkan, semakin besar pula jumlah suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen.
Pada Pemilu 2024, menurutnya, jutaan suara pemilih tidak terwakili akibat ketentuan ambang batas yang berlaku.
“Kalau ada usulan menaikkan ambang batas menjadi 7 persen misalnya, bagaimana dengan suara yang hilang? Ini yang perlu kita pikirkan bersama karena jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi sangat besar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Benny juga mengangkat kembali perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup.
Ia mengakui sistem terbuka memberikan ruang bagi pemilih untuk menentukan langsung wakilnya, namun di sisi lain menimbulkan persaingan internal yang sangat ketat di dalam partai politik.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikaji secara mendalam karena masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan secara rasional sebagai pilihan kebijakan politik.
Selain itu, Benny menekankan pentingnya penguatan norma mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilu.
Ia menilai aturan yang ada saat ini masih memerlukan penguatan agar dapat diterapkan secara efektif.
“Kita perlu merumuskan norma yang lebih jelas dan tegas mengenai netralitas ASN, TNI, Polri, dan kepala daerah agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Benny menilai proses persidangan yang panjang dan membutuhkan biaya besar perlu dievaluasi untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.
Ia juga menyinggung persoalan akurasi data pemilih dan pemanfaatan teknologi informasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, permasalahan daftar pemilih masih kerap muncul pada setiap pelaksanaan pemilu sehingga memerlukan pembenahan yang serius.
Tidak hanya itu, Benny turut menyoroti efektivitas pengawasan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya, kualitas pemilu sangat bergantung pada kuat atau tidaknya kewenangan lembaga pengawas dalam menindak pelanggaran.
“Bicara tentang kualitas pemilu sesungguhnya juga bicara tentang penguatan lembaga-lembaga pengawas, termasuk Bawaslu. Kalau pengawasannya lemah, maka sulit mewujudkan pemilu yang berkualitas,” jelasnya.
Pada bagian akhir, Benny mengingatkan pentingnya menjaga proses demokrasi dari pengaruh kelompok-kelompok berkekuatan ekonomi yang berpotensi mengintervensi proses politik dan lembaga perwakilan.
Menurutnya, pembenahan sistem pemilu harus mampu memastikan bahwa parlemen benar-benar menjadi representasi rakyat dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan segelintir pihak.
