Blog

  • #SatuLangkahDulu, Upaya Mengajak Warga Wujudkan Udara Jakarta yang Lebih Bersih

    #SatuLangkahDulu, Upaya Mengajak Warga Wujudkan Udara Jakarta yang Lebih Bersih

    7cloud.asia – Warga Jakarta didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kualitas udara dan mengurangi emisi karbon melalui gerakan kolaboratif #SatuLangkahDulu.

    Kampanye yang diinisiasi melalui forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Kluster Udara ini mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memulai langkah sederhana dari lingkungan masing-masing demi mewujudkan udara Jakarta yang lebih bersih dan sehat.

    Gerakan #SatuLangkahDulu ini melibatkan pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama menghadirkan perubahan melalui aksi sehari-hari yang dilakukan secara konsisten.

    Langkah kecil seperti mengurangi sumber emisi, menggunakan transportasi ramah lingkungan, hingga membangun kebiasaan hidup yang lebih peduli terhadap kualitas udara.

    Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Purwanti Suryandari mengatakan, kualitas udara masih menjadi salah satu tantangan besar bagi Jakarta karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga.

    Baca: Gunakan Suara dan Uang Anda untuk Mendesak Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

    “Setiap langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dan bersama-sama akan membentuk gerakan kolektif yang mampu menghadirkan perubahan nyata,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

    Ia menyampaikan, melalui kampanye #SatuLangkahDulu, DLH DKI Jakarta ingin membangun semangat satu pesan dengan beragam aksi, baik melalui kampanye media sosial, aksi bersama, praktik baik pengurangan pencemaran udara, maupun challenge untuk warga Jakarta.

    Menurutnya, mewujudkan udara bersih di Jakarta tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pengendalian pencemaran udara membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar upaya yang dijalankan dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan.

    “Menjelang lima abad Jakarta, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mewariskan kota dengan udara yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi generasi mendatang,” ucapnya.

    Purwanti menjelaskan, puncak rangkaian aktivasi #SatuLangkahDulu akan digelar melalui Jakarta Eco Future Fest 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada 3–4 Juli 2026.

    Baca: Mematikan Mesin Saat Lampu Merah Efektif Memangkas Emisi Karbon

    “Kegiatan tersebut menjadi ajang kolaborasi berbagai pihak sekaligus festival bertema keberlanjutan terbesar di Jakarta,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Marjuki mengatakan, tantangan pengendalian pencemaran udara di Jakarta semakin kompleks akibat laju urbanisasi

    Pembangunan kota yang masif, serta dampak perubahan iklim global yang berpadu dengan karakteristik iklim perkotaan seperti urban heat island juga turut berpengaruh.

    Ia menambahkan, BMKG terus berkomitmen menyediakan informasi kualitas udara dan memperkuat literasi iklim kepada masyarakat.

    Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan di berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri, hingga panduan aktivitas harian masyarakat untuk meminimalkan risiko paparan polusi udara.

    “Karena itu, kita membutuhkan aksi bersama seperti #SatuLangkahDulu sebagai pemantik perubahan perilaku masyarakat secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan,” tandasnya.

    Baca: Investasi di Sektor Transportasi Publik Berdampak Signifikan pada Lingkungan

  • WMO Peringatkan El Nino Bisa Memicu Kekeringan di Indonesia

    WMO Peringatkan El Nino Bisa Memicu Kekeringan di Indonesia

    7cloud.asia – Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan bahwa fenomena El Nino berpotensi kembali berkembang dalam beberapa bulan mendatang, membawa risiko cuaca lebih kering di Indonesia serta meningkatkan ancaman cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia.

    Badan cuaca Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyatakan peluang kemunculan El Nino pada periode Juni hingga Agustus mencapai 80 persen.

    Sementara itu, kemungkinan fenomena tersebut bertahan setidaknya hingga November berada di kisaran atau bahkan melebihi 90 persen.

    Menurut WMO, perkembangan El Nino dipicu oleh suhu perairan yang luar biasa hangat di kawasan Pasifik tropis. Fenomena ini diketahui memengaruhi pola suhu dan curah hujan global serta meningkatkan risiko berbagai kejadian cuaca ekstrem.

    Indonesia termasuk wilayah yang berpotensi mengalami kondisi lebih kering akibat El Nino.

    Selain Indonesia, dampak serupa diperkirakan terjadi di Australia, Amerika Tengah, Amerika Selatan bagian utara, kawasan Karibia, serta sebagian wilayah Asia Selatan.

    Baca: Tanda-tanda Godzilla El Niño Semakin Nyata

    WMO juga memperkirakan suhu udara pada periode Juni hingga Agustus akan berada di atas normal di hampir seluruh wilayah dunia.

    Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko stres akibat panas dan mempercepat terjadinya kekeringan di daerah yang mengalami penurunan curah hujan.

    “Ilmu pengetahuan sudah sangat jelas, El Nino akan tiba di hadapan kita dalam beberapa bulan mendatang dengan tingkat kepastian 90 persen. Dunia harus memperlakukannya sebagai peringatan iklim yang mendesak,” kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pernyataan video, Selasa (2/6/2026).

    “Kondisi El Nino akan memperparah dampak dunia yang semakin menghangat. Dampaknya akan terasa lebih berat, menjangkau lebih luas, dan melintasi batas negara dengan kecepatan yang menghancurkan,” tambahnya.

    Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo mengatakan dunia perlu bersiap menghadapi kemungkinan El Nino yang kuat karena fenomena tersebut dapat memperburuk kekeringan, hujan lebat, dan gelombang panas di daratan maupun lautan.

    Dunia, ujar Saulo, perlu bersiap menghadapi potensi El Nino yang kuat, yang akan memperparah kekeringan dan hujan lebat serta meningkatkan risiko gelombang panas di daratan maupun lautan.

    Baca: Gunakan Suara dan Uang Anda untuk Mendesak Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

    ”El Nino terbaru pada 2023-2024 merupakan salah satu dari lima yang terkuat yang pernah tercatat dan berperan dalam rekor suhu global yang terjadi pada 2024,” kata Saulo.

    Ia menambahkan bahwa prakiraan musiman yang lebih dini dan sistem peringatan awal sangat penting untuk menyelamatkan nyawa serta mengurangi dampak terhadap perekonomian dan masyarakat.

    El Nino merupakan fase hangat dari fenomena Osilasi Selatan El Nino (ENSO), yaitu pola iklim alami yang ditandai oleh suhu permukaan laut di atas rata-rata di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik ekuator.

    Fenomena ini umumnya muncul setiap dua hingga tujuh tahun dan dapat berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan.

    Selain memicu cuaca lebih kering di sejumlah wilayah, WMO mengingatkan bahwa El Nino juga dapat meningkatkan risiko banjir di kawasan lain yang mengalami curah hujan lebih tinggi dari normal.

    Karena itu, langkah kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dinilai penting untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Minim Pelestarian, Warisan Perkotaan Rentan Mengalami Kerusakan

    Minim Pelestarian, Warisan Perkotaan Rentan Mengalami Kerusakan

    7cloud.asia – Pusaka atau warisan perkotaan merupakan jembatan antara masa lalu dan masa kini yang menunjukkan bagaimana situasi perkembangan perkotaan sebelum saat ini.

    Pusaka perkotaan membawa informasi sejarah yang kaya dan memainkan peran yang tak tergantikan dalam memahami dan mempelajari struktur sosial, kondisi ekonomi, sistem politik, dan kehidupan sehari-hari di masa lalu yang terintegrasi dengan struktur perkotaan saat ini.

    Saat ini Indonesia memiliki dua kawasan perkotaan yang memiliki status warisan dunia yang telah resmi diakui oleh UNESCO, yaitu Sawahlunto dan Yogyakarta.

    Oleh karena itu, diperlukan tata pengembangan dan perencanaan kota yang baik untuk dapat mengendalikan sumber daya pusaka perkotaan ini.

    Sehingga, posisi pusaka-pusaka perkotaan yang rentan dan terancam termarjinalkan dalam kontestasi pembangunan ini dapat diatasi.

    Hai itu dikemukakan oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar dalam Bidang Arsitektur Pusaka Perkotaan pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Kamis (4/6/2026).

    Bertempat di Balai Senat UGM, Profesor Ikaputra menyampaikan pidato bertajuk “Marjinalisasi Arsitektur Pusaka Perkotaan”.

    Dalam paparannya, Ikaputra menjelaskan bagaimana peran pusaka perkotaan serta upaya melestarikan warisan budaya tersebut secara berkelanjutan.

    Dia menyoroti rentannya pusaka perkotaan saat ini yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti usia bangunan, teknis, faktor manusia, dan juga faktor alam.

    Saat ini, karena berbagai alasan, pusaka perkotaan lebih rentan terhadap perubahan yang membahayakan pelestariannya dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya.

    “Kerentanan ini bisa disebabkan oleh kondisi dari dalam pusaka arsitektur perkotaan itu sendiri, seperti kerusakan bangunan yang terjadi karena semakin tua usia bangunan, kelemahan teknis bangunan, atau pemanfaatan baru tanpa memahami nilai sejarah dan keaslian bangunan,” ujarnya.

    Menurutnya, diperlukan tata pengembangan dan perencanaan kota yang baik untuk dapat mengendalikan sumber daya pusaka perkotaan ini.

    Sehingga, posisi pusaka-pusaka perkotaan yang rentan dan terancam termarjinalkan dalam kontestasi pembangunan ini dapat diatasi.

    Ikaputra pun menyoroti keadaan kota-kota termarginalkan yang jauh dari ibu kota, seperti kota Amlapura di Bali, kota Liwa di Lampung, dan kota Cakranegara di Lombok.

    Ketiganya memiliki keunikan dan kekayaan budayanya masing-masing yang mungkin jarang diketahui publik.

    “Beberapa kasus kuatnya pengaruh pemerintah pusat atas daerah karena alasan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah dan perkotaan menyebabkan kota-kota bersejarah kita kehilangan identitas,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ikaputra pun menyoroti bahwa pusaka arsitektur perkotaan rentan terpinggirkan jika status “peninggalan arsitektur” bukan karya arsitek terkenal atau dibangun oleh perusahaan ternama pada zamannya.

    Daya tarik visual yang menonjol karena dimensi atau skala bangunan menempatkan bangunan dengan dimensi besar memojokkan bangunan dengan dimensi yang kecil, walaupun nilai autentisitas, sejarah, dan artistiknya sama berharganya.

    Ikaputra menekankan pentingnya membangun empati atas pusaka-pusaka yang terpinggirkan tersebut terlebih dalam dunia yang bergerak cepat dengan segala tantangan modernisasi dan globalisasinya.

    “Berempati kepada urban heritage (warisan budaya perkotaan) bukan sekadar tindakan sentimental, melainkan kebutuhan rasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban kota dan identitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masa lalu yang terpadu dengan struktur spasial dan kehidupan perkotaan saat ini,” ingatnya.

    Menurutnya, kota-kota bersejarah sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan historis kini menghadapi tekanan besar akibat modernisasi dan globalisasi.

    Karena itu, pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan warisan perkotaan secara berkelanjutan menjadi syarat penting dalam pembangunan kota.

    Prof. Ikaputra merupakan salah satu dari 544 Guru Besar aktif di UGM, dan di tingkat fakultas merupakan salah satu dari 86 Guru Besar aktif dari 112 Guru Besar yang pernah dimiliki Fakultas Teknik UGM.

  • Kebakaran Hutan dan Lahan Menghebat, 11 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga

    Kebakaran Hutan dan Lahan Menghebat, 11 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga

    7cloud.asia – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Provinsi Riau telah mengakibatkan 11 daerah menetapkan status siaga.

    Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap total luasan Karhutla di Provinsi Riau tembus hingga telah mencapai 15.031,58 hektare.

    Total luasan yang terbakar itu dihimpun sejak 1 Januari hingga 1 Juni 2026. Data ini menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah prioritas nasional untuk pengendalian karhutla.

    Akibat Karhutla ini, sebanyak 11 daerah di Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat Karhutla sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi musim kemarau.

    Selain pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla.

    Sementara itu, Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera terus melakukan operasi pemadaman Karhutla di sejumlah titik di Provinsi Riau.

    Operasi antara lain dilakukan di Rantau Bais (Kabupaten Rokan Hilir), Sokoi (Kabupaten Pelalawan), dan Kandis (Kabupaten Siak). Sedangkan di Pasir Limau Kapas dinyatakan padam setelah lima hari penanganan intensif.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan prioritas saat ini bukan hanya sekadar memadamkan api, tetapi juga melindungi warga dari dampak Karhutla.

    “Tentunya selain upaya pemadaman api, Pemerintah harus menyiapkan jaminan kesehatan serta jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Karhutla untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi yang harus mereka tanggung hingga berbulan-bulan ke depan akibat Karhutla,” kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

    Puan menegaskan, pemadaman harus dilakukan sesuai standar agar tidak lagi ada korban buntut Karhutla. Hal ini menyusul adanya beberapa petugas yang sakit hingga meninggal dunia usai melakukan operasi pemadaman Karhutla.

    “Keamanan dan keselamatan tetap harus yang utama. Dan upayakan agar jangan sampai api menjalar hingga mendekati permukiman warga. Keselamatan masyarakat adalah prioritas,” tegas Puan.

    Puan pun menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80 persen, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di Indonesia.

    “Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” sebut Politisi PDI-Perjuangan ini.

    Dia meminta Pemerintah untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat Karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak dari Karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

    “Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.

    “Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat. Dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” imbuh Puan.

    Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya pemulihan lahan serta infrastruktur yang terkena imbas kebakaran hutan dan lahan.

    “Dan tentunya harus ada bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti akibat visibilitas rendah, penutupan akses, atau gangguan kesehatan,” imbuhnya

    Puan juga meminta masing-masing daerah untuk menyediakan kanal pelaporan cepat untuk warga terkait kebutuhan oksigen, obat, atau evakuasi kesehatan yang terhubung ke dinas kesehatan dan BPBD setempat.

    “Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera diindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” kata Puan.

    “Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” pungkasnya.

  • Cuaca Hari Ini: Beberapa Wilayah Berpotensi Hujan, Termasuk Sumatera Utara

    Cuaca Hari Ini: Beberapa Wilayah Berpotensi Hujan, Termasuk Sumatera Utara

    7cloud.asia – Beberapa wilayah di Indonesia berpeluang hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat pada Jumat (05/06/2026). Diantaranya Sumatera Utara.

    Laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.

    Selain itu, wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua juga berpeluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Maluku, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

    BMKG juga mengajak masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang dengan kecepatan maksimal 25 knot di wilayah Aceh, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan.

    Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara juga berpeluang terjadi angin kencang.

  • ‘Tradwife’ dan ‘Feminine Energy’: Tren yang Membatasi dan Mengontrol Perempuan

    ‘Tradwife’ dan ‘Feminine Energy’: Tren yang Membatasi dan Mengontrol Perempuan

     

    7cloud.asia – Beberapa waktu belakangan, di media sosial sedang banyak muncul konten perempuan yang bangun pukul lima pagi untuk menyiapkan sarapan estetik lengkap dengan jus segar, bunga tulip di meja makan, dan anak-anaknya berpakaian seragam bersih tanpa noda.

    Mereka memakai gaun linen, membuat kopi manual brew, menata rumah serupa vila Airbnb. Lalu, menyambut suami pulang kerja dengan senyum tenang. 

    Di akhir video, biasanya muncul narasi lembut seperti: “perempuan tidak diciptakan untuk stres bekerja”, “berhenti menjadi perempuan maskulin”, atau “perempuan akan lebih bahagia ketika kembali ke feminine energy.”

    Maraknya gambaran visual tren tradwife (traditional wife), soft girl, dan estetika feminine energy di media sosial tampak menjadi hal yang menenangkan bagi perempuan di tengah dunia yang semakin kompetitif ini.

    Namun tanpa disadari, tren yang menggunakan nostalgia tahun 1950an ini justru diam-diam meromantisasi domestifikasi (pembatasan peran perempuan hanya dalam lingkup rumah tangga) sebagai reaksi atas burnout (kelelahan mental) modern dan tuntutan budaya “girlboss”.

    ‘Tradwife’ membatasi ambisi perempuan

    Ironisnya, banyak konten semacam ini justru dibuat oleh influencer yang sukses memonetisasi media sosial, kontrak merek, personal branding, hingga kerja digital yang sangat kompetitif.

    Mereka bekerja penuh waktu di depan kamera, memahami algoritma, mengelola audiens, dan mengubah kehidupan domestik menjadi komoditas visual.

    Namun, pada saat yang sama, perempuan lain yang terang-terangan ambisius dalam karier sering dianggap terlalu agresif, ambis, atau “kurang feminin”.

    Persoalan utama tren tradwife, soft girl, dan feminine energy bukan terletak pada pilihan perempuan untuk menjalani kehidupan domestik. Menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan yang valid.

    Masalah muncul ketika algoritma digital mulai memberi penghargaan pada femininitas tertentu sambil secara halus tidak mengakui perempuan yang terlalu ambisius, asertif, atau berorientasi karier.

    Dalam konteks ini, estetika tradwife tidak lagi sekadar gaya hidup. Ia seakan menjadi arahan sosial baru untuk membatasi ambisi perempuan. 

    Ambisi perempuan dan standar ganda yang belum selesai

    Dalam banyak percakapan sehari-hari, kata “ambis” (ambisi) sering digunakan sebagai kata negatif, terutama kepada perempuan. Padahal, definisi ambisi menurut KBBI adalah dorongan untuk mencapai prestasi atau mengembangkan potensi diri.

    Ambisi berbeda dari keserakahan atau obsesi kekuasaan. Namun, pada perempuan, ambisi sering diasosiasikan dengan egoisme, agresivitas, atau sifat “terlalu maskulin”.

    Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep double bind. Dalam dunia kerja, perempuan dituntut menunjukkan karakter yang diasosiasikan dengan kepemimpinan seperti tegas, kompeten, dan ambisius.

    Namun secara bersamaan, mereka juga dituntut tetap feminin, hangat, tenang, dan tidak intimidatif. Ketika perempuan terlalu memenuhi ekspektasi pertama, ia dianggap kehilangan kualitas kedua.

    Standar sosial terhadap ambisi menjadi berbeda berdasarkan gender. Laki-laki ambisius cenderung dianggap visioner atau berjiwa pemimpin. Sementara perempuan ambisius lebih mudah dicap egois, agresif, atau tidak peduli keluarga.

    Standar ganda ini terlihat jelas pada pemimpin perempuan. Ketika seorang pemimpin laki-laki tampil tegas dan ambisius, publik cenderung menilainya sebagai asertif. Sebaliknya, perempuan dengan karakter serupa sering dianggap terlalu keras atau tidak menyenangkan.

    Bahkan ketika perempuan berhasil menjadi pemimpin populer, contohnya Susi Pudjiastuti, perhatian publik sering tetap diarahkan pada tubuh, gaya hidup, kebiasaan pribadi, hingga kehidupan rumah tangganya. Ini jauh lebih jarang dialami pemimpin laki-laki.

    Akibatnya, perempuan sering berada dalam posisi serba salah: mereka dituntut sukses dan kompeten, tetapi di saat yang sama juga tidak boleh terlihat terlalu ambisius, terlalu tegas, atau terlalu menonjol agar tetap dianggap feminin dan “menyenangkan” oleh masyarakat. 

    Dari ibuisme negara ke algoritma digital

    Konten tren tradwife dan feminine energy sering tampil sebagai kritik terhadap budaya kerja modern yang melelahkan perempuan. Sebagian kritik tersebut memang valid. Sistem kerja kapitalistik memang kerap tidak ramah terhadap perempuan, terutama terkait beban ganda domestik dan publik.

    Masalahnya, banyak konten tradwife justru mengalihkan fokus: dari menyalahkan sistem, jadi menyalahkan perempuan berambisi (guilt-tripping).

    Alih-alih mengkritik budaya kerja yang eksploitatif atau minim dukungan sosial, narasinya kini menjadi: perempuan akan lebih bahagia jika mundur dari ruang publik dan kembali ke peran domestik.

    Di titik ini, konsep feminine energy justru jadi problematis. Konsep yang awalnya berakar pada gagasan keseimbangan dalam tradisi timur, kini dibajak industri wellness dan media sosial sebagai standar femininitas baru yang sempit. Standar ini melabeli perempuan ideal sebagai sosok lembut, tenang, pasif, tidak terlalu ambisius, dan mampu membuat laki-laki merasa dominan.

    Secara halus, tren ini mendorong perempuan untuk lean back dari posisi publik demi menjadi “lebih feminin” atau “lebih bahagia”. Padahal tidak semua perempuan memiliki kondisi ekonomi yang memungkinkan mereka menjalani gaya hidup tersebut.

    Dalam konteks Indonesia, tren ini berkaitan erat dengan ideologi “ibuisme negara”. Pada masa Orde Baru, negara mendefinisikan perempuan terutama sebagai pendamping suami dan pengurus rumah tangga.

    Setelah Reformasi dan era digital, kontrol tersebut datang bukan lagi dari negara, melainkan melalui algoritma, influencer, dan estetika media sosial.

    Ini merupakan bentuk neo-ibuisme digital, yakni ketika perempuan tetap boleh bekerja dan tampil di ruang publik, tetapi nilai mereka tetap diukur dari kemampuan memenuhi standar femininitas domestik tertentu. 

    Ambisi perempuan dianggap ancaman

    Meski dampaknya tidak terlihat langsung, romantisasi tren ini bisa mengganggu kondisi psikologis dan sosial perempuan. Banyak perempuan akhirnya merasa takut terlihat “terlalu ambisius” karena khawatir dianggap tidak feminin dan tidak bahagia.

    Perempuan lajang menjadi ragu mengejar posisi strategis karena takut mengintimidasi orang lain. Sementara perempuan menikah sering merasa bersalah ketika mengejar karier karena terus dibandingkan dengan ideal domestik yang romantis di media sosial.

    Ambisi bukan ancaman bagi keluarga maupun masyarakat, melainkan kapasitas manusia untuk berkembang, berkontribusi, dan mencapai versi terbaik dirinya.

    Akar masalahnya bukan pada perempuan yang memilih kehidupan domestik ataupun karier, melainkan pada sistem sosial yang terus memaksa perempuan membuktikan bahwa ambisi mereka tidak membuat mereka kehilangan nilai sebagai perempuan.

    Karena itu, kita perlu narasi yang menormalisasi hak perempuan untuk memiliki ambisi tanpa rasa bersalah.


    Fitri Hariana Oktaviani, Assistant professor in Organisational Communication, Universitas Brawijaya

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Iran dan Oman Akan Kelola Bersama Selat Hormuz

    Iran dan Oman Akan Kelola Bersama Selat Hormuz

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi mengatakan bahwa Iran dan Oman akan mengelola Selat Hormuz secara bersama-sama sesuai dengan hukum internasional.

    Dalam pernyataan yang disiarkan stasiun televisi Pemerintah Iran IRIB, dengan mengutip stasiun televisi Lebanon Al Mayadeen, Kamis (4/6/2026), Menlu Araghchi mengatakan Iran dan Oman—sebagai dua negara yang berbatasan dengan jalur perairan strategis tersebut—memiliki “hak alami” terkait pengelolaan Selat Hormuz

    Iran dan Oman berhak untuk melakukan koordinasi dan mengambil keputusan terkait pengelolaan Selat Hormuz.

    Dia mengatakan Iran akan bertukar pandangan dengan negara-negara Teluk mengenai perkembangan terkait Selat Hormuz. Namun, Araghchi menekankan keputusan mengenai pengelolaan selat itu pada akhirnya akan dilakukan oleh Iran dan Oman.

    Araghchi mengatakan upaya kedua belah pihak bertujuan untuk memastikan jalur aman bagi semua kapal melalui selat tersebut sesuai dengan hukum internasional.

    Baca: Iran Resmi Tetapkan Kendali Permanen Atas Selat Hormuz

    Dalam siaran tersebut, Araghchi mengatakan komunikasi dengan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei terus berlangsung dan arahan-arahan Khamenei diterima dan dilaksanakan dengan tepat pada waktunya.

    Dia juga menambahkan terdapat konsensus nasional yang luas seputar kepemimpinan Iran dan bahwa urusan negara Iran berjalan ke arah yang sangat baik.

    Sebelumnya, Teheran menyatakan masih meninjau teks final dari kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat dan hingga saat ini belum mengirimkan tanggapan apa pun, lapor kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Sumber tersebut mengatakan Iran berupaya memperoleh manfaat yang “nyata dan konkret” dari kesepakatan itu.

    Menurutnya, “sejarah ketidakpatuhan Amerika Serikat dan ketidakpercayaan yang telah berlangsung lama” membuat Teheran memandang persoalan ini dengan “sangat hati-hati.”

    Baca: Iran Resmi Bentuk Badan Khusus untuk Kelola Selat Hormuz

    Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari.

    Teheran kemudian membalas dengan melancarkan serangan yang menargetkan Israel dan sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk, serta menutup Selat Hormuz.

    Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan. Namun, perundingan lanjutan yang berlangsung di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang bersifat permanen.

    Salah satu syarat yang diajukan Iran untuk mengakhiri perang secara permanen adalah penghentian pertempuran di seluruh medan konflik, termasuk di Lebanon, tempat serangan terbaru Israel masih berlanjut sejak awal Maret.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Potensi Besar Energi Bersih Sia‑sia: Jutaan Warga Belum Nikmati Aliran Listrik

    Potensi Besar Energi Bersih Sia‑sia: Jutaan Warga Belum Nikmati Aliran Listrik

     

    7cloud.asia – Di saat dunia sudah jauh berbicara tentang kendaraan listrik dan berbagai teknologi canggih untuk transisi energi masa depan, sebagian warga Indonesia masih bergumul dengan persoalan mendasar, yakni akses listrik terbatas.

    Data 2024, masih ada sekitar 658 ribu keluarga yang belum memiliki akses listrik sama sekali. Sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

    Selain itu, sekitar 1,17 juta keluarga masih bergantung pada sumber listrik non-PLN. Dalam banyak kasus, sumber listrik tersebut berasal dari generator diesel yang mahal, tidak efisien, dan menghasilkan emisi tinggi.

    Ironisnya, masyarakat desa harus membayar biaya energi yang lebih mahal untuk memperoleh layanan yang kualitasnya justru lebih rendah. Padahal, wilayah pedesaan memiliki sumber energi yang berlimpah.

    Riset terbaru CELIOS mengungkapkan bahwa sebagian besar potensi energi terbarukan di wilayah pedesaan belum dimanfaatkan. Hingga kini, kebijakan pemerintah tidak menyentuh sumber energi berbasis pengelolaan komunitas.

    Pemerintah gagal mengubah potensi lokal menjadi sumber kesejahteraan yang nyata bagi warga. Agenda transisi energi harus menjawab persoalan ini, memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke desa.

    Kaya potensi, miskin pemanfaataan

    Kami melakukan studi analisis menggunakan data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 dan 2024 yang mencakup lebih dari 84 ribu desa di 38 provinsi.

    Kami membandingkan kondisi desa pada dua periode tersebut dengan 10 indikator yang tersedia dalam data Podes. Tujuannya untuk mengukur dan menggambarkan kondisi transisi energi di wilayah desa.

    Indikator itu mencakup pemanfaatan energi surya (publik dan rumah tangga), bioenergi, tenaga air, program kebijakan, infrastruktur, aset sumber daya alam, defisit akses energi, dan degradasi lingkungan.

    Paradoks terbesar terlihat pada energi air. Hasil analisis terhadap data potensi desa menunjukkan ada 120.546 desa yang memiliki sumber daya air seperti sungai, danau, embung, maupun saluran irigasi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi.

    Namun hingga 2024, hanya 1.039 desa yang memanfaatkan potensi tersebut untuk pembangkit listrik tenaga air, baik dalam bentuk mikrohidro maupun sistem pembangkit lainnya. Artinya, sekitar 99% potensi energi air di tingkat desa masih belum dimanfaatkan.

    Situasi serupa juga terlihat pada energi surya. Penggunaan panel surya rumah tangga justru menurun dalam tiga tahun terakhir, dari 4.176 desa pada 2021 menjadi hanya 3.076 desa pada 2024.

    Hampir semua kondisi infrastruktur dan program energi terbarukan di desa justru menurun. Kenaikan hanya terjadi pada Penerangan Jalan Umum (PJU) Surya yang naik 23,1%, dari 24.766 desa menjadi 30.476 desa (2021-2024).

    Nihil semangat membangun dari desa

    Untuk bisa menganalisis dengan lebih baik, kami mengembangkan Indeks Kerentanan Energi (IKE) yang bisa mengukur tingkat kerentanan antarprovinsi.

    IKE ini dibangun dari tujuh indikator utama: 1) persentase keluarga tanpa akses listrik; 2) ketergantungan pada sumber listrik non-PLN; 3) desa tanpa program EBT; 4) desa tanpa infrastruktur energi; 5) desa dengan permukiman kumuh; 6) desa tanpa sanitasi layak; dan 7) desa dengan risiko pencemaran air, tanah, dan udara.

    Seluruh indikator disusun dengan prinsip yang sama: semakin tinggi nilainya, semakin rentan kondisinya. Hasilnya, sebagian besar provinsi memiliki tingkat kerentanan menengah hingga rendah. Namun, ada beberapa provinsi dengan skor sangat tinggi yang menjadi outlier.

    Perbedaan ini menunjukkan ketimpangan pemerataan akses energi di Indonesia. Infrastruktur energi modern terkonsentrasi di wilayah yang sejak awal relatif lebih maju. Sementara daerah yang paling membutuhkan terus-menerus dianaktirikan.

    Daerah Indonesia Timur masih menjadi kawasan dengan kerentanan energi tertinggi. Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Maluku Utara berada pada kelompok provinsi dengan tingkat kerentanan energi teratas.

    Ketimpangan akses pembiayaan juga mengkhawatirkan. Dari total desa di Indonesia, baru 1.643 desa atau sekitar 1,95% yang tercatat mengakses kredit energi (KPP-E). Artinya, hampir seluruh desa masih belum tersentuh skema pembiayaan yang berasal dari himpunan bank milik negara (himbara).

    Dengan kata lain, ketimpangan energi yang selama ini terjadi belum berhasil dikoreksi oleh kebijakan transisi energi. 

    Pembiaraan selama ini harus dihentikan

    Paradoks lain muncul di kawasan pertambangan. Indonesia memiliki ribuan desa yang selama bertahun-tahun menjadi lokasi eksploitasi sumber daya energi dan mineral. Secara logika pembangunan, wilayah-wilayah ini seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari transformasi energi nasional.

    Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lebih dari 15 ribu desa masih masuk kategori desa tambang. Pada saat yang sama, desa-desa ini menunjukkan tingkat adopsi energi terbarukan yang rendah, pemanfaatan mikrohidro yang minim, dengan tingkat pencemaran lingkungan relatif tinggi. 

    Pencemaran air di desa bahkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fakta ini menunjukkan bahwa pencemaran air masih dominan, terjadi di 11.019 desa dan bahkan naik 3,15% dibanding tahun sebelumnya. Pencemaran udara tercatat di 4.754 desa, sementara pencemaran tanah di 947 desa. 

    Terlihat jelas bahwa selama ini kebijakan energi nasional masih sangat berorientasi pada proyek dan pembangunan infrastruktur skala besar. Pendekatan seperti ini memang penting untuk memenuhi kebutuhan sistem energi nasional.

    Namun desa tidak boleh hanya menjadi lokasi pembangunan proyek atau penerima dampak kebijakan. Masyarakat desa harus ditempatkan sebagai pelaku utama yang memiliki kendali atas sumber energi lokal melalui pengembangan mikrohidro komunitas, energi surya rumah tangga, koperasi energi, maupun skema pembiayaan yang terjangkau.

    Transisi energi yang adil seharusnya tidak hanya berbicara mengenai investasi hijau, pembangunan pembangkit baru, atau pencapaian target bauran energi nasional.

    Transisi energi harus memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses, kepemilikan, dan manfaat ekonomi dari sumber energi yang tersedia di wilayah mereka.


    Muhamad Saleh, Program Manager Policy and Strategic Litigation, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Tayangan Kuliner di Netflix Mendorong Eksplorasi Budaya dan Wisata

    Tayangan Kuliner di Netflix Mendorong Eksplorasi Budaya dan Wisata

    7cloud.asia – Berbagai tayangan kuliner semakin memengaruhi cara penonton mengenal makanan dan hidangan baru, mengeksplorasi budaya yang berbeda, hingga memilih destinasi wisata yang ingin mereka kunjungi.

    Netflix’s Senior Director of Content, Southeast Asia, Malobika Banerji mengatakan bahwa tayangan kuliner menawarkan perpaduan menarik antara hiburan, koneksi emosional, dan eksplorasi budaya, sehingga tidak mengherankan jika genre ini terus menarik perhatian semakin banyak penonton.

    Dalam keterangannya kepada media, Kamis (4/6/2026) Banerji mengatakan, cerita yang baik selalu mampu membangkitkan rasa ingin tahu, dan saat ini penonton mencari tayangan yang dapat melibatkan seluruh indra mereka.

    “Ketertarikan terhadap apa yang terjadi di balik sebuah hidangan pun semakin besar,” ujar Malobika Banerji sambil menambahkan kekuatan cerita kuliner terletak pada setiap hidangan menyimpan kisah tentang tradisi, komunitas, dan pengalaman di dapur.

    Tayangan kuliner kini tak hanya membuat penonton ingin mencicipi hidangan yang ditampilkan. Dari drama dan dokumenter hingga kompetisi memasak, seperti Culinary Class Wars dan Street Food Asia, hingga serial lokal terbaru Netflix Luka Makan Cinta, makanan kini tidak hanya hadir sebagai elemen visual.

    Makanan telah menjadi medium bercerita yang merepresentasikan identitas budaya, memperkuat karakter, dan membangun koneksi emosional dengan penonton.

    Cerita yang ditampilkan di layar, termasuk cerita yang berpusat pada makanan kerap menjadi pintu bagi penonton untuk mengenal lebih jauh kuliner, budaya, dan gaya hidup suatu negara.

    Seperti halnya tayangan acara kompetisi memasak “Culinary Class Wars” disebut turut menghidupkan kembali dunia kuliner Korea di setiap seasonnya, mendorong peningkatan jumlah booking restoran, dan memberikan perhatian baru bagi para chef yang terlibat.

    Menurut platform reservasi restoran Korea, Catchtable, restoran milik para chef peserta mencatat peningkatan booking rata-rata sebesar 148 persen selama musim pertama ditayangkan.

    Momentum ini terus berlanjut, dengan rata-rata pemesanan dan waiting list per restoran yang berpartisipasi meningkat sekitar 303 persen dalam lima minggu setelah penayangan perdana Musim 2 dibandingkan dengan lima minggu sebelumnya.

    Culinary Class Wars Season 1 mencatat sejarah sebagai serial tanpa naskah (unscripted) Korea pertama yang memuncaki daftar Global Top 10 Netflix Non-English selama tiga minggu berturut-turut.

    Kompetisi memasak ini juga mendapat sambutan luar biasa di Indonesia dengan menduduki peringkat #1 di Netflix dan bertahan di jajaran Top 10 selama delapan minggu berturut-turut.

    Selain itu, dengan kekayaan cita rasa tradisional, keragaman budaya kuliner, hingga perkembangan gastronomi modern yang terus tumbuh, Indonesia memiliki seluruh unsur yang dibutuhkan untuk menghadirkan cerita kuliner yang menarik.

    Serial dokumenter “Netflix Street Food: Asia” yang dirilis pada 2019 mengeksplorasi budaya makanan kaki lima di berbagai negara Asia dan memperkenalkan sejumlah destinasi kuliner lokal kepada penonton global.

    Di Indonesia, dalam serial dokumenter tersebut episode Yogyakarta menampilkan berbagai hidangan ikonis serta sosok-sosok di balik kuliner legendaris seperti Lupis Mbah Satinem, Gudeg Mbah Lindu, dan Mie Lethek Cap Garuda.

    Tayangan tersebut memicu rasa penasaran penonton untuk merasakan langsung suasana, budaya, dan kuliner yang mereka lihat di layar. Episode tersebut juga membantu meningkatkan perhatian media dan wisatawan terhadap kuliner tradisional Indonesia, sekaligus semakin memperkuat citra Yogyakarta sebagai destinasi wisata kuliner.

    Cerita kuliner juga semakin banyak diangkat dalam cerita-cerita Indonesia. Terbaru, serial “Luka, Makan, Cinta” (2026) menghadirkan perpaduan pencarian jati diri, romansa, dan dinamika dunia kuliner Indonesia dengan Bali sebagai latar utamanya.

    Melalui sajian seperti lontong balap, lobster sambal matah, hingga pisang ijo yang dikemas dalam pengalaman fine dining yang artistik, serial “Luka Makan Cinta” memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia kepada penonton.

    Serial tersebut juga menyoroti realitas dunia dapur profesional, mulai dari tekanan kerja yang tinggi hingga disiplin yang diperlukan untuk berhasil di industri tersebut.

    “Luka, Makan, Cinta” masuk ke daftar Global Top 10 Netflix untuk serial Non-English dengan sekitar 2,4 juta penayangan dan berhasil masuk Top 10 di 30 negara. Di Indonesia, serial ini juga bertahan di jajaran Top 10 Netflix selama lima minggu berturut-turut.

    Selain itu, film kuliner populer “Aruna & Lidahnya dan Rahasia Rasa”, yang juga tersedia di Netflix, memperlihatkan bagaimana makanan dapat menjadi medium untuk mengeksplorasi tema identitas, budaya, dan hubungan antar manusia.

    Pemenang “MasterChef Indonesia Season 8”, pengusaha kuliner dan kreator konten, Chef Jesselyn Lauwreen menyampaikan bahwa tayangan kuliner saat ini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih personal dan emosional.

    Menurut dia, tayangan kuliner turut mengubah cara orang menikmati dunia makanan. Kini banyak orang bisa mengenal dan jatuh cinta pada sebuah cuisine, restoran, atau chef bahkan sebelum mencobanya langsung, sekaligus mendorong semakin banyak generasi muda untuk mengeksplorasi dunia kuliner.

    “Tentang cerita, passion, dan perjuangan di baliknya yang membuat penonton merasa lebih terhubung dengan sebuah hidangan dan chef di baliknya, sekaligus membantu mereka menghargai proses yang terjadi di balik setiap sajian, mulai dari tekanan di dapur, kerja sama tim, menjaga konsistensi, hingga kerja keras yang sering kali tidak terlihat oleh pelanggan,” ujar Chef Jesselyn, yang juga menikmati tayangan di Netflix seperti “Culinary Class Wars” dan “Street Food Asia”.

  • Pemulihan Bendung Cariang Diharapkan Kembalikan Pasokan Air Ribuan Hektare Sawah

    7cloud.asia – Pemulihan Bendung Cariang di Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat, diharapkan dapat mengembalikan pasokan air bagi sekitar 2.000 hingga 3.000 hektare lahan pertanian yang terdampak sejak bendungan mengalami kerusakan pada 2021.

    Selama beberapa tahun terakhir, terganggunya jaringan irigasi disebut memengaruhi produktivitas pertanian dan menambah beban biaya petani di sejumlah wilayah.

    Saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Bendung Cariang dan Sungai Cipelang di Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya, Sumedang pada akhir Mei lalu, Anggota DPR Ateng Sutisna menegaskan pentingnya percepatan pembangunan bendung guna mendukung keberlangsungan sektor pertanian masyarakat.

    Menurut Ateng, keberadaan Bendung Cariang memiliki peran penting dalam menopang aktivitas pertanian di wilayah Ujungjaya dan sekitarnya.

    Kerusakan bendung Cariang yang terjadi sejak beberapa tahun lalu dinilai telah menghambat distribusi air menuju jaringan irigasi yang selama ini menjadi tumpuan petani.

    “Persoalan Bendung Cariang bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan menyangkut kehidupan ribuan petani dan ketahanan pangan daerah. Karena itu, saya ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai target agar kebutuhan masyarakat dapat segera teratasi,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Kamis (4/6/2026).

    Baca: Pemeliharaan Bendungan Lama Sangat Penting

    Bendung Cariang sebelumnya diketahui mengairi sekitar 2.000 hingga 3.000 hektare lahan pertanian di sejumlah desa, antara lain Ujungjaya, Kudangwangi, Sakurjaya, Keboncau, dan wilayah sekitarnya.

    Akibat kerusakan bendungan, sebagian petani disebut mengalami gagal tanam, sementara sebagian lainnya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan pemompaan air secara mandiri.

    Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga memengaruhi perekonomian masyarakat yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas pertanian.

    Menurunnya produktivitas sawah turut berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan peluang kerja bagi buruh tani.

    Selain menopang kebutuhan irigasi, Ateng juga menyoroti peran Bendung Cariang dalam menjaga stabilitas produksi pangan di wilayah Sumedang. Menurutnya, gangguan pasokan air yang berkepanjangan dapat berdampak pada ketersediaan hasil pertanian di tingkat regional.

    “Ujung Jaya merupakan salah satu lumbung pangan yang harus kita jaga bersama. Ketika produksi pertanian terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga masyarakat luas yang bergantung pada ketersediaan pangan,” kata legislator dapil Jawa Barat IX itu.

    Baca: Masalah yang Timbul Akibat Masifnya Pembangunan Bendungan di Era Jokowi

    Dalam pertemuan tersebut, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersama kontraktor pelaksana menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Bendung Cariang sesuai target, yakni sebelum November 2027.

    Selama proses pembangunan berlangsung, juga tengah disiapkan sistem pipanisasi sementara guna menjaga pasokan air bagi lahan pertanian masyarakat.

    Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum disebut akan dilakukan untuk menangani sedimentasi di wilayah hilir Sungai Cipelang agar distribusi air menuju lahan pertanian menjadi lebih optimal.

    Politisi PKS itu berharap pembangunan Bendung Cariang dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

    Menurutnya, normalisasi pasokan air akan membuka peluang peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

    “Dengan pasokan air yang kembali normal dan stabil, petani memiliki peluang untuk meningkatkan intensitas tanam hingga tiga kali dalam setahun. Ini bukan hanya soal panen yang lebih baik, melainkan juga tentang kesejahteraan petani dan masa depan pertanian di Sumedang,” pungkas Ateng menutup pernyataan resminya.