ruangkota

Blog

  • Pramono Anung Dipercaya Memimpin Aksi Iklim C40 Cities: Apa Dampaknya untuk Warga Jakarta?

    Pramono Anung Dipercaya Memimpin Aksi Iklim C40 Cities: Apa Dampaknya untuk Warga Jakarta?

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terpilih sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Penunjukan ini mempertegas posisi Jakarta sebagai salah satu pemimpin aksi iklim di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania (ESEAO).

    C40 Cities merupakan jaringan global beranggotakan hampir 100 kota besar dunia yang berkomitmen mengatasi krisis iklim.

    Jaringan ini fokus pada kolaborasi antarkota melalui pertukaran pengetahuan, penguatan inovasi kebijakan, serta percepatan implementasi solusi iklim yang berdampak nyata.

    Kota-kota anggota C40 mewakili lebih dari 700 juta penduduk dunia dan sekitar seperempat perekonomian global. Hal itu menjadikan C40 sebagai salah satu platform paling berpengaruh dalam mendorong aksi iklim perkotaan.

    Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono, Jakarta akan terus bergerak menuju kota yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Upaya tersebut dilakukan dengan menyeimbangkan kebutuhan ekonomi metropolitan dengan langkah nyata menghadapi tantangan lingkungan.

    Sejumlah inisiatif utama yang tengah didorong antara lain mobilitas hijau terintegrasi, adaptasi iklim dan ketahanan banjir, dan transisi energi berkeadilan.

    Baca: COP 30 Gagal Hasilkan Rencana dan Aksi Iklim yang Konkret

    Namun fakta di lapangan, meski berbagai upaya telah dilakukan polusi udara di Jakarta termasuk salah satu yang terburuk dunia.

    Pramono menyampaikan, komitmen Jakarta terhadap isu iklim diwujudkan melalui langkah nyata yang menyeluruh untuk mencapai target net zero emission.

    “Bagi Jakarta, komitmen terhadap aksi iklim bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang holistik dan melibatkan berbagai sektor,” ujar Pramono, dalam siaran pers Pemprov DKI, Jumat (22/5/2026).

    Pramono menegaskan, melalui peran ini, Jakarta akan terus memperkuat posisinya sebagai kota global untuk mencapai net zero emission sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

    “Melalui peran sebagai Vice Chair Steering Committee C40, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai kota global dengan mendorong kepemimpinan kolektif menuju pencapaian net zero emission, sekaligus menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Pramono.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menjelaskan, penunjukan Gubernur Pramono sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities mencerminkan semakin kuatnya posisi Jakarta dalam kerja sama internasional dan diplomasi antarkota di tingkat global.

    Baca: Istilah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tetap Digunakan Sampai Ibukota Dipindahkan

    “Kepercayaan yang diberikan kepada Gubernur Pramono Anung sebagai Vice Chair Steering Committee C40 Cities mencerminkan pengakuan dunia terhadap peran Jakarta sebagai kota yang aktif mendorong solusi iklim, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi kota,” ujar Dewi.

    Menurut Dewi, Gubernur Pramono akan mewakili suara kawasan ESEAO di tingkat global.

    Ia akan berkolaborasi dengan gubernur dan wali kota dari berbagai kota dunia untuk mempercepat aksi iklim yang inklusif serta membangun kota yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan.

    Momentum ini, lanjutnya, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai mitra penting dalam jejaring kota global untuk membangun masa depan perkotaan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan.

    Peran Jakarta dalam Steering Committee C40 juga dinilai membawa sejumlah manfaat strategis bagi Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya memperkuat posisi Jakarta dalam diplomasi kota global dan meningkatkan daya tarik investasi hijau.

    Selain itu, posisi ini juga memungkinkan Pemprov DKI untuk ikut membentuk agenda dan standar global, sekaligus memastikan perspektif kota-kota berkembang, termasuk tantangan urbanisasi cepat dan kebutuhan inklusivitas, terakomodasi dalam kebijakan iklim internasional.

  • Pakistan: AS dan Iran Akan Segera Menandatangani Kesepakatan Sementara

    Pakistan: AS dan Iran Akan Segera Menandatangani Kesepakatan Sementara

    7cloud.asia – Pakistan meyakini Amerika Serikat (AS) dan Iran akan segera menandatangani kesepakatan sementara untuk mengakhiri konflik di Teluk Persia

    Sejumlah sumber pemerintah Pakistan yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan, kesepakatan dapat tercapai paling cepat pekan ini.

    Antaranews.com mengutip Anadolu melaporkan, kedua belah pihak hanya masih berbeda pendapat mengenai beberapa isu operasional.

    “Ini bukan semacam kebuntuan,” ujar salah satu sumber seraya menyebut kedua pihak pada prinsipnya telah menyepakati rancangan kesepakatan “satu halaman” sambil terus melanjutkan pembahasan mengenai masalah operasional terkait pembukaan kembali Selat Hormuz dan penghentian blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

    Menurut sumber tersebut, perbedaan yang tersisa berkaitan dengan implementasi, bukan prinsip politik yang lebih luas.

    “Perselisihan utama saat ini adalah keberadaan militer pasukan AS di dekat perairan teritorial Iran bahkan setelah blokade berakhir,” kata salah satu sumber.

    Sumber itu menambahkan bahwa Washington ingin mempertahankan kehadiran militer di kawasan, sementara “Teheran menginginkan situasi seperti sebelum perang.”

    Sumber-sumber tersebut mengatakan Pakistan bersama mediator regional tengah mencari formula kompromi untuk menjembatani perbedaan yang masih ada.

    Baca: Iran Resmi Bentuk Badan Khusus untuk Kelola Selat Hormuz

    Niat baik dan komitmen semua pihak
    Sebelumnya pada Senin, (25/5/2026) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan Teheran dan Washington telah mencapai kesimpulan atas “sebagian besar” isu yang dibahas.

    Namun, Esmaeil Baqaei mengingatkan agar tidak menganggap kesepakatan sudah dekat.

    “Benar jika dikatakan bahwa kami telah mencapai kesimpulan atas sebagian besar isu yang dibahas,” kata Baqaei kepada wartawan di Teheran.

    “Namun untuk mengatakan bahwa ini berarti penandatanganan kesepakatan akan segera dilakukan, tidak seorang pun dapat membuat klaim seperti itu,” tambahnya.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengatakan pada Senin bahwa kemungkinan akan ada perkembangan dalam perundingan dalam waktu dekat.

    “Pekerjaan masih berlangsung. Kami pikir mungkin ada kabar tadi malam, mungkin hari ini …,” kata Rubio kepada wartawan di New Delhi.

    Sumber Pakistan mengatakan kedua pihak kemungkinan pada akhirnya akan mencapai kesepakatan sementara “cepat atau lambat,” namun memperingatkan bahwa mempertahankan kesepakatan tersebut dapat menjadi jauh lebih sulit.

    Baca: Maksimalisme Delegasi AS Jadi Pemicu Gagalnya Perundingan Damai Iran-AS

    Mereka mengatakan tahap kedua perundingan kemungkinan akan membahas isu-isu yang lebih sensitif dan kompleks secara teknis, termasuk program nuklir Iran, pengelolaan persediaan uranium yang diperkaya, dan pengaturan jangka panjang terkait Selat Hormuz.

    Sumber tersebut menyebut pencapaian kesepakatan atas persoalan yang “sangat kompleks” seperti isu nuklir tidak akan menjadi “hal yang mudah.”

    Mereka menambahkan bahwa para mediator telah mengusulkan beberapa kerangka kemungkinan untuk menangani isu nuklir, termasuk model serupa Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dan mekanisme pengawasan pihak ketiga yang melibatkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

    “Penyelesaian isu-isu kompleks seperti ini selalu membutuhkan niat baik dan komitmen dari semua pihak,” kata salah satu sumber.

    Ketegangan kawasan meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada Februari.

    Teheran kemudian membalas dengan serangan yang menargetkan Israel serta sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, disertai penutupan Selat Hormuz.

    Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Tolak Pengerahan TNI untuk Atasi Begal, Koalisi Sipil: Akan Melahirkan Kekerasan di Ruang Sipil

    Tolak Pengerahan TNI untuk Atasi Begal, Koalisi Sipil: Akan Melahirkan Kekerasan di Ruang Sipil

    7cloud.asia – Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengritik rencana pelibatan pasukan TNI untuk mengatasi begal di Jakarta dan mendesak Pangdam Jaya membatalkan rencana tersebut.

    Dalam pernyataannya kepada media, Koalisi menilai rencana pengerahan batalyon tempur oleh Kodam Jaya untuk menumpas aksi begal di Jakarta merupakan kebijakan yang keliru, berlebihan, dan menunjukkan semakin kaburnya batas fungsi pertahanan dan keamanan di Indonesia.

    “Pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil seperti begal, tidak hanya bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan, tetapi juga berpotensi melahirkan pendekatan represif dan kekerasan berlebihan dalam ruang sipil,“ demikian koalisi dalam pernyataannya.

    Koalisi melihat, dalam beberapa waktu terakhir, kecenderungan perluasan peran militer dalam ruang sipil semakin buruk dalam penanganan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sangat berlebihan dan tidak proporsional.

    Selain munculnya rencana pengerahan batalyon tempur Kodam Jaya untuk menumpas aksi begal di Jakarta, pemerintah sebelumnya juga memunculkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI dan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme.

    Dua rancangan regulasi tersebut memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk memperluas keterlibatan TNI ke dalam urusan keamanan sipil yang seharusnya berada di bawah otoritas penegakan hukum dan institusi sipil.

    RPP tentang Tugas TNI dan Ranperpres Penanganan Terorisme secara substansial bermasalah karena membuka ruang pelibatan militer yang terlalu luas, minim parameter yang ketat, dan berpotensi melampaui mandat OMSP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI.

    OMSP tidak boleh dimaknai sebagai ruang kosong bagi negara untuk menghadirkan militer dalam setiap persoalan sipil.

    Tafsir yang terlalu luas terhadap OMSP justru berbahaya karena mendorong normalisasi militerisme dalam kehidupan demokrasi, mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan dalam negeri, juga penegakan hukum.

    Kemunculan berbagai kebijakan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan negara menggunakan pendekatan militeristik untuk menjawab persoalan sipil dan kriminalitas.

    Padahal, reformasi sektor keamanan pasca-1998 dibangun justru untuk mengakhiri praktik dominasi militer dalam ruang sipil dan memastikan TNI fokus pada fungsi pertahanan negara.

    Ketika aksi begal, terorisme, konflik sosial, hingga persoalan keamanan domestik terus dijawab melalui pengerahan militer, maka negara sedang bergerak mundur dari semangat reformasi dan memperlihatkan kegagalan memperkuat institusi sipil yang seharusnya menjadi garda utama penegakan hukum dan keamanan publik.

    OMSP yang berlebihan dapat mengancam negara hukum, demokrasi, serta kebebasan sipil.

    Koalisi mengingatkan, TNI adalah alat pertahanan negara yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman perang dan ancaman bersenjata dari luar, bukan untuk menangani tindak kriminal umum di tengah masyarakat.

    Persoalan begal, pencurian dengan kekerasan, maupun gangguan keamanan dalam kota merupakan ranah penegakan hukum sipil yang menjadi tanggung jawab institusi kepolisian dan pemerintah daerah.

    Ketika negara memilih mengerahkan batalyon tempur untuk menghadapi kejahatan jalanan, maka negara sedang menunjukkan watak over-reactive dan gagal membedakan antara ancaman pertahanan dengan persoalan keamanan publik.

    Penggunaan pendekatan militer untuk menjawab persoalan kriminalitas sipil justru berbahaya karena membuka ruang normalisasi militerisme dalam kehidupan masyarakat.
    Alih-alih memperkuat kapasitas institusi sipil, negara malah menghadirkan logika perang untuk menyelesaikan persoalan hukum.

    Padahal, praktik semacam ini merupakan salah satu persoalan mendasar yang dahulu dikoreksi melalui agenda reformasi 1998, yaitu untuk mengembalikan TNI ke fungsi pertahanan dan menempatkan keamanan publik di bawah otoritas sipil.

    Dalam konteks penanganan begal di Jakarta, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi.

    Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan dan sosialisasi wilayah rawan, peningkatan penerangan jalan, pemasangan CCTV di titik rawan kriminalitas, hingga edukasi keamanan berkendara pada malam hari.

    Sementara itu, kepolisian memiliki mandat konstitusional untuk melakukan patroli keamanan, penyelidikan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

    “Karena itu, pelibatan TNI dalam penanganan begal sejatinya tidak diperlukan,“ imbuh Koalisi Sipil dalam pernyataannya.

    Kehadiran aparat tempur di ruang sipil justru berpotensi meningkatkan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, memperbesar risiko pelanggaran HAM, dan memperlihatkan kegagalan negara dalam memperkuat institusi sipil yang memang diberi kewenangan menangani keamanan dalam negeri.

    Pendekatan militer dalam menghadapi persoalan kriminalitas sipil hanya akan memperkuat praktik represif dan mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan penegakan hukum.

    Negara tidak boleh menjadikan pengerahan pasukan tempur sebagai jalan pintas untuk menutupi lemahnya tata kelola keamanan publik dan buruknya pelayanan aparat sipil kepada masyarakat.

    Koalisi menegaskan bahwa keamanan publik tidak boleh diselesaikan melalui pendekatan militeristik. Negara seharusnya memperkuat profesionalisme kepolisian dan kapasitas pemerintah daerah, bukan terus-menerus menjadikan TNI sebagai solusi instan atas setiap persoalan sipil.

    “Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka yang lahir bukan rasa aman warga, melainkan normalisasi keterlibatan militer dalam kehidupan sipil yang perlahan menggerus prinsip demokrasi dan reformasi sektor keamanan di Indonesia,“ pungkasnya.

  • Empat Cara untuk Ikut Berkontribusi dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati

    Empat Cara untuk Ikut Berkontribusi dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati

    7cloud.asia – Kesehatan lingkungan dan umat manusia bergantung pada kesehatan spesies dan ekosistem yang mendukungnya. Misalnya, tiga dari empat tanaman pangan membutuhkan penyerbuk seperti lebah.

    Hutan yang rimbun mengatur air yang sangat penting bagi banyak hal. Bahkan kota-kota dapat dirancang untuk bertindak sebagai spons, dengan ruang hijau yang menangkap air hujan untuk melindungi warganya dari banjir.

    Pemerintah di sejumlah negara telah menyadari perlunya bekerja sama dengan alam, bukan melawannya.

    Di bawah Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, mereka telah berjanji untuk melindungi 30 persen lahan, air, dan laut, serta memulihkan 30 persen ekosistem yang rusak pada tahun 2030.

    Lantas, apa yang dapat kita lakukan sebagai warga? Anda dapat membantu memainkan peran dalam proses pemulihan.

    Pada tanggal 22 Mei, dunia memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, yang tahun ini mengusung tema “bertindak secara lokal untuk dampak global.”

    Baca: Setiap Orang Dapat Berkontribusi, Gunakan Suara dan Uang Anda untuk Mendesak Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

    Berikut adalah empat cara yang dapat Anda lakukan untuk mendukung keanekaragaman hayati dari tempat Anda berada, dikutip dari laman unep.org.

    1. Tanam pohon untuk menumbuhkan masa depan
    Pohon adalah salah satu sekutu alam yang paling kuat. Pohon membersihkan udara, memberikan naungan, mencegah erosi tanah, dan menyediakan habitat bagi spesies yang tak terhitung jumlahnya.

    Menanam pohon mungkin tampak seperti tindakan kecil, tetapi dapat memberikan manfaat jangka panjang. Satu bibit dapat tumbuh menjadi pohon menjulang tinggi yang menopang kehidupan selama beberapa dekade.

    Namun, penanaman pohon yang sukses lebih dari sekadar menanam bibit di tanah. Itu berarti merawatnya, memastikan ia bertahan hidup dan tumbuh subur.

    Memilih spesies yang tepat sama pentingnya. Pohon asli seringkali paling cocok untuk ekosistem lokal dan oleh karena itu mendukung keanekaragaman hayati secara lebih efektif.

    Prinsip panduannya sederhana: tanam pohon yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Mulailah dari hal kecil, dan kembangkan dari sana, bergabunglah dengan orang lain.

    Jika tertarik, Anda tidak sendirian! Gabungkan upaya Anda dengan banyak orang lain di bawah Dekade Restorasi Ekosistem PBB 2021-2030, dan beri tahu kami serta orang lain tentang apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda pelajari.

    Baca: Peran Lebah dalam Rantai Produksi Pangan Global

    2. Ciptakan tempat perlindungan serangga untuk membantu alam berkembang
    Serangga membentuk sekitar 75-90 persen dari semua spesies hewan yang dikenal.
    Namun, mereka berada di bawah tekanan yang meningkat.

    Hilangnya habitat, penggunaan pestisida, dan perubahan iklim mendorong banyak spesies menuju penurunan, meskipun peran penting mereka dalam kelangsungan hidup semua kehidupan di Bumi.

    Serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu memungkinkan tanaman untuk bereproduksi dengan membawa serbuk sari dari bunga ke bunga, mendukung produksi pangan dan ekosistem yang sehat.

    Salah satu cara sederhana untuk membantu adalah dengan menanam padang bunga liar. Bahkan sepetak kecil, baik di kebun, di sepanjang jalan, atau di balkon, dapat menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi serangga.

    Hotel serangga – yang dibangun dari bahan alami – menyediakan tempat berlindung, bersarang, dan hibernasi. Tak lama kemudian, tempat-tempat ini menjadi hidup dengan warna, gerakan, dan suara, seiring alam mulai pulih.

    3. Bijak mengonsumsi
    Keputusan konsumsi sehari-hari dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi lingkungan.

    Misalnya, setengah dari lahan yang dapat dihuni di dunia digunakan untuk pertanian – dan cara orang bertani memiliki dampak besar pada keanekaragaman hayati.

    Baca: Pertanian Monokultur, Pupuk Kimia dan Pestisida Hancurkan Panen Petani di Andhra Pradesh

    Pilihan makanan merupakan salah satu peluang terbesar bagi individu di banyak bagian dunia untuk mendukung keanekaragaman hayati.

    Pilihlah makanan yang sesuai dengan lingkungan setempat yang kaya akan tumbuhan, seperti buah-buahan dan sayuran, yang dapat meningkatkan kesehatan Anda sekaligus melindungi planet ini.

    Selain itu, rencanakan makanan Anda jauh-jauh hari dan gunakan sisa makanan untuk mengurangi pemborosan makanan.

    4. Hindari bahan kimia berbahaya
    Banyak produk sehari-hari, mulai dari perlengkapan pembersih hingga produk perawatan pribadi, mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan ekosistem ketika masuk ke perairan dan tanah.

    Untungnya, alternatif alami semakin banyak tersedia. Mulai dari larutan pembersih berbahan dasar tumbuhan hingga produk perawatan pribadi organik, penggantian kecil dapat membuat perbedaan yang berarti.

    Pastikan saja bahan-bahan berbahan dasar tumbuhan – seperti minyak – ditanam secara berkelanjutan.

    Di kebun dan ruang hijau, mengurangi penggunaan bahan kimia sama pentingnya. Menggunakan pengendalian hama alami dan pupuk organik, seperti kompos dapur, dapat membantu melindungi kesehatan tanah dan mendukung keanekaragaman hayati.

    Seperti tubuh kita, ekosistem yang sehat dimulai dari apa yang kita masukkan ke dalamnya.

  • Ketimbang Kerahkan Personel TNI untuk Atasi Begal, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Tingkatkan Upaya Pencegahan

    Ketimbang Kerahkan Personel TNI untuk Atasi Begal, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Tingkatkan Upaya Pencegahan

    7cloud.asia – Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengritik rencana pelibatan pasukan TNI untuk mengatasi begal di Jakarta dan mendesak Pangdam Jaya membatalkan rencana tersebut.

    Koalisi sipil menilai rencana pengerahan batalyon tempur oleh Kodam Jaya untuk menumpas aksi begal di Jakarta merupakan kebijakan yang keliru, berlebihan, dan menunjukkan semakin kaburnya batas fungsi pertahanan dan keamanan di Indonesia.

    Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka yang lahir bukan rasa aman warga, melainkan normalisasi keterlibatan militer dalam kehidupan sipil yang perlahan menggerus prinsip demokrasi dan reformasi sektor keamanan di Indonesia.

    Alih-alih mengerahkan personil TNI dalam melawan begal, Koalisi Sipil mendesak Pemprov DKI Jakarta memperkuat langkah pencegahan.

    Berikut desakan koalisi sipil selengkapnya, terkait penanganan begal di Jakarta.

    Pertama, mendesak Pangdam Jaya untuk membatalkan rencana pengerahan batalyon tempur dalam penanganan aksi begal di Jakarta karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

    Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan kriminalitas melalui peningkatan penerangan jalan, pemasangan CCTV di wilayah rawan, penyediaan sistem keamanan publik yang memadai, serta edukasi keselamatan bagi masyarakat.

    Meminta Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya, untuk meningkatkan patroli keamanan, memperkuat deteksi dini terhadap wilayah rawan kriminalitas, serta menjalankan penegakan hukum secara profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.

    Koalisi juga meminta Presiden dan DPR untuk memastikan agenda reformasi sektor keamanan tetap berjalan dengan menjaga batas tegas antara fungsi pertahanan dan keamanan.

    Presiden dan DPR juga didesak untuk menghentikan praktik pelibatan militer dalam urusan keamanan sipil yang bukan menjadi kewenangannya.

    Selain itu Koalisi juga meminta Pemerintah untuk menghentikan pembahasan dan mencabut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI serta Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme.

    Pemerintah diminta memastikan seluruh kebijakan terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tidak dijadikan alat legitimasi bagi intervensi militer dalam urusan keamanan domestik dan penegakan hukum.

  • Kolaborasi Pemkot Yogya-Muhammadiyah Mengubah Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

    Kolaborasi Pemkot Yogya-Muhammadiyah Mengubah Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

    7cloud.asia – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berkolaborasi dengan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Yogyakarta menggelar kerja bakti membersihkan Sungai Code di sekitar dam Tungkak Brontokusuman, Minggu (24/5/2026).

    Aksi gotong royong itu tidak hanya membersihkan fisik sungai, tapi juga bagian dari rekonstruksi sosial untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan memperlakukan lingkungan dan sungai.

    Ratusan anak Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan masyarakat sekitar bantaran seperti kampung tangguh bencana bahu membahu dengan Satpol PP Kota Yogyakarta dan petugas ulu-ulu sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, kerja bakti bersih sungai itu tidak sebatas membersihkan sungai tapi juga dimaknai bagian dari rekonstruksi sosial mengubah perilaku masyarakat.

    Terutama melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam merawat lingkungan sungai.

    Pemerintah Kota (Yogya) baru menggalakkan rekonstruksi sosial, mengubah perilaku masyarakat yang semula ringan tangan membuang sampah ke sungai, dengan kampanye besar-besaran tentu mereka akan menjadi sadar untuk tidak membuang sampah di sungai.

    Baca: Program Mundur, Munggah dan Madhep Kali dalam Penataan Pemukiman Pinggir Sungai Code

    “Saya kira mahasiswa menjadi agent of change yang nantinya bisa mengajak masyarakat untuk mengubah perilakunya,” terang Hasto ditemui di sela memantau kerja bakti bersih Sungai Code.

    Hasto menegaskan Pemkot Yogyakarta sudah ada gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS) yang melibatkan juru pilah sampah (Jumilah). Hasto meminta Jumilah dan para lurah di wilayah menggerakan masyarakat di bantaran membersihkan sungai.

    Bahkan Hasto mewanti-wanti lurah agar sungai bersih, dan rumput serta sampah harus dibersihkan menjadi tanggung jawab wilayah. Selain itu melalui program One Village One Sister University seperti kegiatan KKN mahasiswa UAD dalam kerja bakti bersih Sungai Code.

    Hasto berharap UAD mengambil satu segmen wilayah kampung mana. Kemudian segmen wilayah sungai itu tanggung jawab UAD.

    “Mau berkarya, mungkin bikin mural di tepi sungai, bikin taman di tepi sungai. Kalau perlu bikin pelabuhan di tepi sungai untuk destinasi, saya kira itu harapan saya untuk bersama-sama masyarakat,” paparnya.

    Hasto berharap agar Sungai Code sebagai bisa menjadi destinasi wisata arung jeram untuk di Kota Yogyakarta. Kondisi Sungai Code yang bersih dan bagus akan mendukung hal tersebut.

    Baca: Kali Code, Pemukiman Kumuh dan Hari Jadi Kota Yogyakarta

    Wisatawan bisa diajak melewati Sungai Code di wilayah selatan Jembatan Tungkak itu yang nantinya dapat dibuat pelabuhan kecil dan destinasi kecil.

    Pemkot Yogyakarta juga memiliki program penataan sungai dengan konsep Mundur Munggah Madhep Kali (mundur, naik dan menghadap ke sungai).

    Ini kan sudah ada jalan (inspeksi). Harapan saya ke depan seluruh sepanjang Sungai Code ini bisa diakses kendaraan mobil. Kita sedang menggalakkan program Mundur, Munggah, Madhep Kali.

    “Saya kira dengan cara begitu, maka rumah tidak ada yang membelakangi sungai, kotoran tidak ada yang ke sungai. Kalau ada kebakaran ada emergency yang harus dijangkau, bisa dijangkau (mobil),” terang Hasto.

    Sementara itu Ketua PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Aris Madani menyampaikan kerja bakti bersih Sungai Code adalah kolaborasi dan sinergi antara Pemkot Yogyakarta dengan PD Muhammadiyah Yogyakarta, Majelis Lingkungan Hidup, dalam rangka resik Sungai Code.

    Dia berharap tidak berhenti pada kegiatan kerja bakti Sungai Code di belakang Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah, namun ada tindak lanjut pada segmen atau daerah tertentu menjadi tanggung jawab mahasiswa UAD untuk memberikan kontribusi agar bersih dan rapi.

  • Maraknya Begal di Jabodetabek Indikasi Kuat Adanya Tekanan Sosial Ekonomi

    Maraknya Begal di Jabodetabek Indikasi Kuat Adanya Tekanan Sosial Ekonomi

    7cloud.asia – Jagat media sosial tengah diramaikan dengan tagar Jakarta Darurat Begal menyusul banyaknya kasus begal yang terjadi belakangan ini, terutama di wilayah Jakarta Barat.

    Kejahatan begal yang makin sering terjadi membuat masyarakat Jakarta dan sekitarnya khawatir, khususnya para pekerja yang sering pulang malam.

    Merespons hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menyebut, penindakan kejahatan jalanan seperti begal harus dibarengi juga dengan pembenahan infrastruktur seperti penerangan jalan umum dan CCTV.

    “Patroli rutin yang masif khususnya di titik-titik rawan, hingga memberantas jaringan kelompok begal,” tegas Gilang Dhielafararez dalam keterangan resmi kepada Parlementaria, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2025).

    Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya mengatasi pasar penadah barang curian yang memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

    Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengerahan TNI untuk Atasi Begal 

    Hal ini mengingat, tak sedikit warga Jakarta yang membagikan pengalamannya saat dihadang begal, hingga bermunculan berbagai tips untuk menghindari aksi kejahatan tersebut.

    Apalagi saat ini begal semakin nekat dan terang-terangan, bahkan sebuah rekaman video viral menunjukkan pelaku membawa senjata tajam hingga diduga senjata api untuk mengintimidasi korban.

    “Dan kasus begal yang beraksi hingga ratusan kali dalam beberapa bulan juga menjadi bukti adanya celah serius dalam deteksi dini dan pemetaan pelaku. Faktor ini harusnya mendapat intervensi penanganan,” seru Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu.

    Gilang pun mengingatkan, lonjakan kriminalitas jalanan harus dibaca bukan hanya sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai indikator tekanan sosial-ekonomi di perkotaan.

    “Kalau penanganannya hanya berfokus pada penangkapan pelaku tanpa memperbaiki akar masalah ekonomi dan ketimpangan sosial, maka siklus kejahatan berpotensi terus berulang,” terang Gilang.

    Baca: Ketimbang Kerahkan Personel TNI untuk Atasi Begal, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Tingkatkan Upaya Pencegahan

    Di sisi lain, Gilang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di jalanan.

    Ia juga mendorong warga agar terus memantau perkembangan informasi mengenai kejahatan begal, termasuk memahami modus-modus yang sering dilakukan pelaku sehingga bisa segera menghindar dan mencari pertolongan.

    Mulai dari menghindari melintasi jalanan sepi atau minim penerangan sendirian, terutama pada larut malam hingga membawa peralatan pengaman diri seperti pepper spray.

    Khususnya di wilayah zona merah seperti di Jakarta Barat yang sampai dijuluki ‘Gotham City’ oleh netizen.

    “Saat berada dalam situasi terdesak dan nyawa terancam, tetap utamakan keselamatan diri,” tutupnya.

  • Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir Berpotensi Terjadi di Beberapa Kota Termasuk Surabaya

    Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir Berpotensi Terjadi di Beberapa Kota Termasuk Surabaya

    7cloud.asia – Kondisi cuaca hujan disertai petir berpotensi melanda Surabaya dan beberapa kota di Indonesia pada Rabu (27/05/2026).

    Melalui akun youtube resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan disertai petir juga berpotensi melanda Kota Tanjung Pinang, Surabaya, Tanjung Selor dan Ternate.

    Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Kota Manado dan Manokwari.

    Sedangkan hujan intensitas ringan berpotensi mengguyur Kota Medan, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Mamuju, Gorontalo, Kendari, Ambon, Sorong, Jayapura dan Jayawijaya.

    Untuk wilayah Jakarta, cuaca diprediksi cerah hingga berawan pada pagi, siang dan malam hari. Namun, masih ada peluang hujan berintensitas ringan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

  • Komisi VII DPR Soroti Banyaknya Produk Impor Tak Penuhi Standard SNI

    Komisi VII DPR Soroti Banyaknya Produk Impor Tak Penuhi Standard SNI

    7cloud.asia –

    Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty menyoroti lemahnya pengawasan dan standardisasi terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia.

    Kondisi tersebut dinilai merugikan industri nasional sekaligus membuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha domestik belum optimal.

    Hal itu disampaikan Evita saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Nasional Indonesia Komisi VII ke Laboratorium SNSU di kawasan Puspiptek, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin (25/5/2026).

    Menurutnya, saat produk Indonesia diekspor ke luar negeri, pelaku industri diwajibkan memenuhi berbagai aturan dan standar ketat dari negara tujuan.

    Namun sebaliknya, produk asing yang masuk ke Indonesia dinilai justru lebih longgar pengawasannya.

    Tadi saya sampaikan memang ini kenyataan, tadi kan LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)-nya juga menyampaikan bahwa kita ini memiliki peraturan ketika produk kita itu diekspor ke negara lain.

    “Tetapi ketika produk negara lain itu masuk ke Indonesia, nah aturan-aturan itu seakan-akan tidak ada,” ujar Evita saat ditemui Parlementaria.

    Ia menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Komisi VII DPR, khususnya dalam memperkuat sistem standardisasi nasional agar mampu melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak seimbang.

    “Nah ini kan menjadi PR bagi kita Komisi VII karena apalagi hal-hal yang berkaitan dengan industri. Kita kan tidak mau banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang kita buat tetapi karena lemahnya daripada standardisasi nasional kita sehingga manfaat perjanjian internasional tersebut itu tidak kepada kita,” katanya.

    Evita menegaskan, lemahnya penerapan standar nasional dapat membuat produk lokal kesulitan menembus pasar ekspor, sementara barang impor justru mudah membanjiri pasar domestik.

    “Karena barang-barang kita masih sulit masuk ke luar negeri sementara barang dari luar negeri itu begitu bebas masuk ke Indonesia,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.

    Dalam kesempatan yang sama, Samuel JD Wattimena menyoroti masih banyaknya produk mainan anak dan garmen yang beredar di pasaran tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlindungan masyarakat melalui sistem standardisasi nasional belum berjalan optimal.

    Dalam keterangannya, Samuel mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi standar keselamatan, terutama mainan anak yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

    “Kalau kemudian di pasar terlihat begitu luas produk-produk mainan anak dan garment yang tidak tersertifikasi, punishment-nya apa?” ujar Samuel saat ditemui tim Parlementaria.

    Ia menilai, negara melalui lembaga standardisasi seharusnya hadir memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat dari produk-produk berisiko. Menurutnya, masih ditemukan mainan anak dengan bahan pewarna berbahaya maupun bentuk produk yang dapat membahayakan anak.

    “Karena kita tahu cukup banyak mainan-mainan anak yang berbahaya, pewarnaannya berbahaya, bentuk mainan tersebut bisa membahayakan. Nah ini kan harusnya pengamanan dari negara melalui badan standardisasi nasional,” katanya.

    Samuel juga menyinggung tantangan pengawasan terhadap produk usaha mikro dan kecil (UMK). Ia menyebut jumlah produk UMK yang sangat besar membuat pengawasan dan sertifikasi menjadi tidak mudah dilakukan secara menyeluruh.

    “Kalau kita bicara produk UMK, ini kan produknya sangat kecil. Jumlahnya besar, tidak bisa tertangani lalu di mana perlindungannya buat masyarakat? Nah itu yang akan kita perdalam di panja,” ungkapnya.

    Panja Standardisasi Nasional Indonesia saat ini tengah mendalami efektivitas implementasi SNI di berbagai sektor, termasuk pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

    DPR menilai standardisasi tidak hanya berkaitan dengan daya saing industri, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan dan perlindungan konsumen secara langsung.

    Hal ini termasuk efektivitas pengawasan terhadap produk impor dan perlindungan terhadap industri nasional di tengah meningkatnya arus perdagangan global.

  • Kenapa Iduladha Tak Semeriah dan Tak Banyak Tradisi Seperti Idulfitri?

    Kenapa Iduladha Tak Semeriah dan Tak Banyak Tradisi Seperti Idulfitri?

     

    7cloud.asia – Euforia masyarakat, baik secara langsung maupun di media sosial, gegap gempita setiap menjelang hari perayaan Idul Fitri. Pusat perbelanjaan dan para brand pun menawarkan ragam promo yang menggugah nafsu belanja masyarakat.

    Namun menjelang Iduladha, kita tidak merasakan kemeriahan yang sama. Meski sama-sama hari besar umat Islam yang bahkan tak kalah sakral, gaung Iduladha di ruang publik sering kali tidak sebesar Idulfitri.

    Dulu, penyembelihan hewan kurban menjadi pengalaman sosial yang sangat terasa di lingkungan sekitar. Warga berkumpul, bekerja bersama, memasak bersama, lalu membagikan daging kepada tetangga dan masyarakat yang membutuhkan.


    Iduladha ibarat hanya menjadi pestanya para peternak hewan kurban saja.

    Kini banyak masyarakat urban memilih layanan kurban digital atau menyerahkan seluruh proses kepada lembaga tertentu. Perlahan, Iduladha kehilangan sebagian nuansa komunal yang dulu membuatnya terasa hangat dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

    Tak banyak promo khusus “lebaran haji” dan traffic percakapannya di media sosial pun cenderung lebih singkat. Kita hanya bisa tahu waktu lebaran haji sudah dekat jika sudah banyak pedagang hewan kurban dadakan di pinggir jalan.

    Padahal, secara spiritual, Iduladha memiliki makna yang sangat mendalam: tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Lalu mengapa Idulfitri justru terasa lebih ramai?

    Makna berkurban Iduladha

    Iduladha berkisah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya Nabi Ismail karena perintah Allah yang membawa pesan tentang pengorbanan hakiki umatnya terhadap tuhannya.

    Iduladha mengandung pesan sosial yang kuat. Daging hewan yang disembelih bukan untuk dinikmati sendiri sepenuhnya, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang berhak: keluarga, kerabat, tetangga, dan terutama fakir miskin. Idul Adha mengajarkan tentang melepaskan, berbagi, dan mendistribusikan rezeki kepada sesama.


    Meski tak semeriah dan merasa ‘wajib’ untuk mudik, bukan berarti tak ada tradisi Iduladha di masyarakat Indonesia. Toron adalah contoh tradisi mudik orang Madura di momen Iduladha.

    Inti dari Idul Adha adalah pengorbanan (kurban) dan ibadah haji yang fokusnya bukan bersenang-senang, melainkan berbagi daging kurban ke sesama. Suasananya lebih khidmat, tenang, dan berpusat di area masjid/tempat penyembelihan, bukan di pusat perbelanjaan atau tempat wisata.

    Sedangkan Idulfitri bermakna kelulusan kita setelah beribadah puasa di bulan Ramadan. Karena itu ketika hari lebaran tiba, kita merasa berhak merayakannya karena sudah “lulus” memurnikan diri. 

    Idulfitri lebih mudah dikomodifikasi

    Karena dianggap sebagai self reward atas menahan nafsu selama sebulan itulah, Idulfitri bisa menjelma menjadi peristiwa sosial dan ekonomi berskala besar dengan aktivitas mudik, membeli pakaian baru, menyiapkan hidangan khas sebagai wujud atas kemenangan yang telah dicapai. Masyarakat jadi lebih konsumtif sebagai bentuk euforia.

    Ditambah lagi, secara aturan negara, Idulfitri juga diberkahi dengan adanya tunjangan hari raya dan libur panjang. Dua hal ini tak ada di Iduladha.

    Berbagai variabel yang terdapat pada momen Idulfitri tersebut menunjukkan konsumsi saat Lebaran tidak lagi sekadar soal kebutuhan praktis, tetapi juga menyangkut identitas sosial dan emosional.

    Dalam perspektif perilaku konsumen, praktik seperti membeli pakaian baru atau menyiapkan perayaan besar sering kali menjadi bentuk symbolic consumption yaitu konsumsi untuk membangun makna dan citra sosial. 

    Karena sudah menjadi kebiasaan berskala nasional, praktik keagamaan seperti Idulfitri kini semakin beririsan dengan gaya hidup dan pasar.

    Sementara itu, nilai dan makna dalam Iduladha cenderung pada momen refleksi diri, meningkatkan rasa kesederhanaan, dan menerapkan rasa toleransi antar sesama.

    Inti perayaannya bukan pada kemeriahan visual, melainkan pada pengorbanan dan distribusi sosial melalui kurban. Nilai-nilai seperti keikhlasan dan berbagi memang penting, tetapi tidak selalu mudah diterjemahkan menjadi konten yang menarik perhatian media sosial.

    Alhasil, nilai-nilai yang terkandung Iduladha tak seluwes Idulfitri untuk dikomodifikasi. Industri lebih mudah membuat kampanye tentang belanja Ramadan yang bisa dikaitkan dengan konsumerisme dibanding membicarakan pengendalian diri atau solidaritas sosial.

    Tidak ada yang salah meski tidak semeriah Idulfitri

    Iduladha membawa pesan yang lebih tenang ketimbang Idulfitri. Kepedulian sosial yang melekat dari Iduladha membuat kita untuk menahan dari keinginan pribadi.

    Jangan salah, perputaran ekonomi pada hari Iduladha juga tidak bisa dikatakan kecil. Ada jutaan transaksi jual-beli hewan kurban dengan lebih dari 608 ton bungkus plastik untuk dibagikan yang terjadi di momen ini. 

    Untuk meningkatkan nilai pengorbanan dalam Iduladha, ada baiknya jika kita mawas diri terhadap persoalan lain yang jarang dibahas seperti food waste atau makanan terbuang.

    Sebab tak sedikit ada orang yang menerima daging terlalu banyak sampai akhirnya disimpan terlalu lama atau bahkan dibuang.

    Perilaku konsumsi berlebihan dan sistem distribusi yang tidak efisien dapat meningkatkan jumlah limbah makanan. Akan lebih baik jika kita bisa sukarela memberikan daging kepada yang membutuhkan sekalipun daging tersebut merupakan jatah warga ataupun sebagai penyumbang hewan kurban.

    Tidak ada yang salah jika Iduladha tak bisa semeriah Idulfitri. Yang terpenting adalah teladan dalam Iduladha yang mencakup nilai religius, kesadaran terhadap perilaku berlebih, dan memantik rasa tanggung jawab sosial yang bisa membuat kita jadi individu yang lebih baik dan cinta terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu.

    Lusiana Ulfa Hardinawati, Dosen Perilaku Konsumen Muslim, Universitas Jember

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.