ruangkota

Blog

  • Iran Kembali Menutup Selat Hormuz Setelah AS Kembali Luncurkan Serangan

    Iran Kembali Menutup Selat Hormuz Setelah AS Kembali Luncurkan Serangan

    7cloud.asia – Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz bagi lalu lintas pelayaran hingga waktu yang belum ditentukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.

    Dalam pernyataan yang diunggah di platform X pada Kamis (11/6/2026), Otoritas Selat Teluk Persia Iran (PGSA) menyebut penutupan itu dilakukan menyusul eskalasi yang dipicu oleh tindakan militer AS dan pengumuman terbaru dari angkatan bersenjata Iran.

    “Karena ketegangan yang dipicu pasukan agresif AS dan pengumuman terbaru Angkatan Bersenjata Republik Islam, Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya,” kata PGSA.

    Otoritas itu juga meminta pihak-pihak yang telah memperoleh izin transit untuk bersabar dan menunggu pemberitahuan lebih lanjut terkait operasional jalur pelayaran tersebut.

    Baca: Iran Resmi Tetapkan Kendali Permanen Atas Selat Hormuz

    Pengumuman itu disampaikan sehari setelah Presiden AS Donald Trump menuduh Iran mengulur-ulur perundingan. Ia juga menyatakan pihaknya berniat melancarkan serangan besar terhadap Iran.

    Pada hari yang sama, Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan telah melancarkan serangan terhadap Iran, yang kemudian dibalas Iran dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer AS.

    Ketegangan terbaru itu merupakan kelanjutan dari konflik yang pecah sejak 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

    Iran dan AS sempat mengumumkan gencatan senjata pada 7 April. Namun, pembicaraan lanjutan yang digelar di Islamabad tidak menghasilkan terobosan bagi penyelesaian konflik.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-RIA Novosti

  • Kawasan Wisata Tanjung Lesung Berpotensi Menjadi Ruang Pemulihan

    Kawasan Wisata Tanjung Lesung Berpotensi Menjadi Ruang Pemulihan

    7cloud.asia – Perubahan kondisi geopolitik global yang dipengaruhi perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, hingga dampak perubahan iklim membuat banyak orang mencari tempat yang dapat memberikan rasa aman dan ketenangan.

    Dalam kondisi seperti ini, dalam berlibur masyarakat kini tak hanya mencari tempat wisata biasa tetapi juga mencari ruang pemulihan atau sanctuary.

    Ketua Pacific Asia Travel Association (PATA) Indonesia Chapter, Setyono Djuandi Darmono Indonesia memiliki banyak kawasan yang berpotensi menjadi sanctuary, salah satunya Tanjung Lesung yang lokasinya relatif dekat dengan Jakarta.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (11/6/2026) Darmono mengatakan, kawasan wisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten memiliki potensi untuk berkembang tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang pemulihan atau sanctuary.

    Menurut Darmono, Tanjung Lesung memiliki peluang untuk mengembangkan model pariwisata yang lebih berfokus pada kualitas pengalaman wisatawan dibandingkan mengejar jumlah kunjungan semata.

    Selain itu, keberadaan akses Tol Serang-Panimbang yang sedang dalam tahap penyelesaian dinilai akan meningkatkan konektivitas menuju kawasan tersebut.

    Ia berharap pengembangan kawasan wisata di masa mendatang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

    “Dengan hadirnya akses tol yang segera rampung, Tanjung Lesung tidak hanya menjadi lebih dekat secara geografis, tetapi juga semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mencari keseimbangan antara aktivitas wisata dan kedekatan dengan alam,” katanya.

    Darmono menambahkan, kawasan yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan akan memiliki nilai lebih di masa depan.

    Tanjung Lesung, ujarnya, menawarkan ketenangan, kenyamanan, dan kedekatan dengan alam di tengah berbagai ketidakpastian global.

    “Dalam konteks pariwisata, kualitas lingkungan seperti pantai yang bersih, hutan yang terjaga, terumbu karang yang sehat, serta budaya lokal yang tetap lestari menjadi faktor penting yang dicari wisatawan,” imbuhnya.

    Darmono mengatakan ketika wisatawan menghargai kualitas lingkungan tersebut, akan muncul insentif ekonomi yang mendorong berbagai pihak untuk mempertahankan dan melestarikannya.

    Ia menambahkan, pariwisata yang dikelola secara berkelanjutan dapat berperan sebagai instrumen konservasi, bukan sekadar industri yang berorientasi pada konsumsi.

    Sebelumnya, pengelola kawasan wisata Tanjung Lesung menyatakan komitmennya untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan menyeimbangkan pertumbuhan kunjungan, kenyamanan wisatawan, dan pelestarian lingkungan.

    Direktur Utama Tanjung Lesung, Poernomo Siswaprasetijo mengatakan pengelolaan kawasan wisata tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah pengunjung, tetapi juga pada penciptaan pengalaman yang berkesan serta berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

    “Pengembangan Tanjung Lesung kami arahkan agar tetap menjaga keseimbangan antara aktivitas pariwisata dan kelestarian alam, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” kata Poernomo dilansir Antaranews.com, Januari lalu.

    Sepanjang 2025, Tanjung Lesung menggelar berbagai kegiatan berbasis komunitas dan lingkungan, seperti Rhino Eco Run, Sunset Fun Run Fest, Aero Sport Fest, dan Exciting Banten Festival.

    Ia mengatakan, berbagai agenda tersebut dirancang untuk melibatkan wisatawan sekaligus memperkenalkan potensi alam dan budaya lokal secara bertanggung jawab.

    Selain aktivitas wisata, kata dia, pengelola juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat serta pemangku kepentingan sektor pariwisata guna mendukung pengembangan kawasan yang berkelanjutan.

  • Aparat TNI/Polri Dikerahkan untuk Atasi Demonstrasi Mahasiswa, Amnesty Internasional: Tindakan Represif Tak Boleh Terulang

    Aparat TNI/Polri Dikerahkan untuk Atasi Demonstrasi Mahasiswa, Amnesty Internasional: Tindakan Represif Tak Boleh Terulang

    7cloud.asia – Hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek kembali turun ke jalan dengan membawa sejumlah tuntutan kritis yang selama ini menjadi keresahan masyarakat.

    Mulai dari evaluasi alokasi APBN, penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme sipil, hingga desakan agar presiden terbuka terhadap kritik publik.

    Menanggapi aksi turun ke jalan mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Jakarta hari ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta aparat untuk menghormati aksi demonstrasi ini.

    Dalam pernyataannya, Usman menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.

    Namun, respons negara dengan mengerahkan ribuan personel gabungan Polri dan TNI memunculkan kekhawatiran akan potensi penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

    “Kami mendesak penarikan pasukan militer dalam menangani unjuk rasa. Kami mendesak polisi untuk persuasif dan tidak represif. Negara wajib dengarkan aspirasi mereka dengan mengoreksi kebijakan,” ujar Usman dalam pernyataannya.

    Selain itu, pengerahan aparat kepolisian dan militer dalam jumlah masif di ruang publik sering kali menciptakan efek intimidasi terhadap warga sipil yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya.

    Apalagi pelibatan unsur TNI dalam penanganan aksi protes sipil juga sangat problematis, karena mereka dilatih untuk melawan musuh, bukan untuk pengendalian massa.

    Jadi keberadaan personel TNI dalam pengamanan demonstrasi tidaklah sesuai dengan tugas dan fungsi TNI, yaitu mengurusi pertahanan negara dari ancaman musuh.

    Usman menegaskan, peserta aksi bukanlah musuh melainkan warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai melalui demonstrasi.

    Tugas negara adalah memberikan ruang yang aman bagi setiap orang yang akan melakukan demonstrasi dan mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

    Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap memori kelam Tragedi Agustus 2025. Pada saat itu, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan berujung pada penangkapan massal, kriminalisasi aktivis, hingga jatuhnya korban luka dan jiwa di pihak warga sipil, yang pada akhirnya menyulut kekerasan lanjutan.

    Tragedi Agustus 2025 adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak boleh terulang. Aparat keamanan wajib tunduk pada Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api, yang mengharuskan setiap tindakan bersifat proporsional, legal, dan merupakan jalan terakhir.

    Demonstrasi mahasiswa bukanlah ancaman terhadap keamanan negara yang harus dihadapi dengan unjuk kekuatan aparat. Oleh karena itu aparat keamanan harus melindungi kebebasan berpendapat, dan memastikan keselamatan setiap demonstran.

    Lebih penting lagi adalah presiden dan para pejabatnya harus mendengarkan dan menindak lanjuti tuntutan yang disuarakan mahasiswa.

    “Negara harus mampu merespons kritik dan tuntutan-tuntutan kritis warga negara dengan telinga yang terbuka, bukan dengan barisan tameng pentungan, apalagi dengan senjata api,” pungkas Usman.

     

  • PDI Perjuangan: Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis

    PDI Perjuangan: Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis

    7cloud.asia – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat perlu memperhatikan sejumlah dimensi strategis agar mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia.

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Deddy Sitorus menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat.

    Dia menjelaskan bahwa seluruh masyarakat hukum adat merupakan bagian dari masyarakat adat, tetapi tidak semua masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat.

    Deddy menjelaskan, semua masyarakat hukum adat pasti merupakan masyarakat adat, tetapi tidak semua masyarakat adat adalah masyarakat hukum adat.

    “Dari persoalan yang kita bahas hari ini, berdasarkan pengalaman dan berbagai presentasi yang telah disampaikan, saya melihat setidaknya ada lima dimensi yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Deddy saat pendalaman pada Kunjungan Kerja Baleg di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (10/6/2026).

    Deddy menjelaskan, dimensi pertama yang perlu menjadi perhatian adalah aspek sosiologis atau ruang hidup masyarakat adat.

    Baca: Peminggiran Masyarakat Adat Perburuk Kerentanan Ekologis di Sumatera

    Menurutnya, RUU Masyarakat Adat yang disusun harus mampu mengakomodasi kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat adat yang hidup di berbagai wilayah Indonesia.

    Dimensi kedua adalah aspek ekonomi. Ia menilai negara perlu memastikan masyarakat adat dapat terlibat dalam proses pembangunan dan kegiatan ekonomi secara adil tanpa kehilangan hak-hak yang melekat pada mereka.

    Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat adat sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan mereka.

    Selain aspek ekonomi, Deddy juga menekankan pentingnya dimensi ekologis. Menurutnya, masyarakat adat memiliki berbagai kearifan lokal (local wisdom) yang telah teruji selama ratusan tahun dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.

    Kita, ujarnya, perlu membangun cara berpikir bahwa alam, hutan, dan tanah yang kita kelola saat ini pada dasarnya adalah titipan yang harus diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi berikutnya.

    “Dengan cara pandang seperti itu, kita tidak akan bertindak semena-mena terhadap sumber daya alam yang ada,” jelasnya.

    Baca: Negara Masih Ingkar terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat

    Lebih lanjut, Deddy menilai dimensi hukum menjadi salah satu aspek yang paling kompleks dalam pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat sebelumnya.

    Pasalnya, pengaturan mengenai masyarakat hukum adat melibatkan banyak kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan berbeda, mulai dari sektor agraria, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, hingga perikanan.

    “Ketika membahas Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, banyak kementerian dan lembaga yang terlibat. Semua harus duduk bersama dalam satu meja. Berkali-kali pertemuan dilakukan, tetapi sering kali belum menemukan titik penyelesaian yang tuntas,” ungkap Politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Ia menambahkan, dimensi kelima yang tidak kalah penting adalah integrasi berbagai kepentingan dan kebijakan agar tidak menimbulkan benturan maupun gesekan di lapangan.

    Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu mencari titik temu agar perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat dapat diwujudkan secara efektif.

    Selain lima dimensi tersebut, Deddy juga menyoroti pentingnya menghadirkan keadilan dalam akses terhadap sumber-sumber agraria.

    Menurutnya, negara harus mampu menjamin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria secara adil, baik yang berkaitan dengan tanah, pertambangan, maupun wilayah laut.

    “Tanpa adanya keadilan, negara tidak akan mampu menjawab persoalan distribusi dan pengelolaan sumber daya agraria. Karena itu, penyusunan RUU Masyarakat Adat harus memiliki fondasi yang kuat melalui proses legal drafting yang baik agar mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak,” tutupnya.

  • Pemadaman Listrik Massal: Dampak Ketergantungan pada Batu Bara

    Pemadaman Listrik Massal: Dampak Ketergantungan pada Batu Bara

     

    7cloud.asia – Sejak awal pekan ini pemadaman listrik bergilir melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta.

    Peristiwa ini menimbulkan banyak keluhan serta spekulasi di masyarakat. Publik mengkhawatirkan bakal terjadi insiden mati listrik se-Jawa atau dikenal dengan blackout Jawa 2019 lalu.

    Apalagi, pada bulan lalu, blackout juga terjadi di sebagian wilayah Sumatra. Listrik padam berisiko memicu korban dan dampak berganda di sisi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Bahkan pada peristiwa blackout Sumatra lalu, setidaknya lima orang meninggal dunia karena keracunan asap genset yang harus dihidupkan buntut listrik padam. 

    Pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang terjadi berjam-jam juga telah menimbulkan kerugian langsung pada masyarakat dan juga pelaku industri, terutama usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki generator set (genset) untuk melanjutkan proses produksi saat listrik padam.

    Lantas, apa sebetulnya penyebab pemadaman bergilir terjadi di Pulau Jawa kali ini? Akankah ada potensi terjadi blackout seperti di Sumatra bulan lalu atau blackout Jawa 2019 kembali terulang?

    Penyebab gangguan jaringan listrik

    Pakar strategi transisi energi dan juga Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut, gangguan sistem kelistrikan umumnya itu bisa terjadi karena dua faktor utama, yakni: faktor alam (seperti cuaca ekstrem, angin kencang, banjir, gempa).

    Sementara di luar faktor alam antara lain ada kesalahan operasional, kerusakan teknis, sabotase, atau gangguan manusia).

    Dalam kasus blackout di Sumatra pada bulan lalu, PLN beralasan pemicunya adalah faktor cuaca buruk yang menyebabkan gangguan pada jaringan transmisi sehingga berujung pada pemadaman listrik secara massal.

    Fabby menilai, meski cuaca buruk dilaporkan menjadi pemicu awal gangguan, menjadikannya sebagai alasan tunggal sama sekali tidak cukup untuk menjelaskan kerusakan struktur transmisi dalam skala yang masif. Perlu investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab sistem gagal merespons gangguan lokal hingga meluas menjadi krisis wilayah.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sudah menerjunkan tim untuk menyelidiki penyebab gangguan sistem kelistrikan di wilayah Sumatra. Namun, hasil investagasi tersebut belum dirilis ke publik sampai saat ini.

    Kini, kasus pemadaman justru terjadi di wilayah lain. Di Jawa pada pekan ini, tidak ada faktor alam yang bisa jadi alasan. Lalu apa penyebabnya?

    Fabby menduga hal ini terjadi karena kapasitas pembangkit listrik tidak cukup untuk beroperasi dengan kapasitas maksimal.

    “Sehingga PLN terpaksa melakukan load curtailment, yaitu secara sengaja melakukan pemadaman untuk mengurangi beban karena daya listriknya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut,” ujar Fabby saat dihubungi pada Kamis, 11 Juni 2026.

    Sejak April lalu, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) sebetulnya sudah mengeluhkan bahwa sebagian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia mengalami kekurangan pasokan batu bara.

    Bahkan, stok batu bara di sebagian pembangkit disebut sudah memiliki hari operasi pembangkit (HOP) kurang dari 10 hari. Hanya beberapa pembangkit saja yang memiliki stok ideal 25 hari operasi.

    Fabby menengarai menipisnya cadangan batu bara ini berkaitan dengan keterlambatan ESDM dalam mengesahkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara. Akibatnya, produksi batu bara menjadi terhambat.

    Salah satu hal yang membuat pengesahan RKAB terlambat adalah karena pemerintah masih maju mundur soal kuota pengerukan batu bara. Target produksi nasional semula sempat diturunkan dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton.

    Namun, kemudian muncul rencana relaksasi setelah melihat harga batu bara bara internasional naik.

    “Justru karena harga sedang tinggi, pengusaha bisa saja lebih memilih ekspor daripada memenuhi kebutuhan domestik (DMO), terutama dengan adanya rencana ekspor satu pintu,” ujar Fabby.

    Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Yudha Wiranegara menambahkan, selain persoalan dari sisi suplai, faktor permintaan/konsumsi listrik juga turut memengaruhi aliran setrum.

    “Seiring mulainya musim kemarau, konsumsi listrik meningkat, karena orang-orang akan lebih sering menyalakan kipas angin dan AC,” tuturnya.

    Sejauh ini, PLN berdalih pemadaman yang terjadi sebatas karena ada gangguan teknis, terutama pada sistem elektrifikasi pembangkit listrik tenaga gas uap (PTLGU Jawa 1). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun menyebut suplai batu bara untuk PLTU dalam negeri masih aman. Ia berjanji tidak akan ada pemadaman lagi.

    Kementerian ESDM, menurut Raditya, sebagai regulator wajib bertanggungjawab memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Masyarakat pun perlu mendapatkan penjelasan yang transparan tentang kondisi keandalan pasokan listrik dalam negeri.

    Dalam jangka pendek, ujar Raditya, pemerintah harus mempercepat pengesahan RKAB dan memastikan kecukupan pasokan bahan batu bara untuk kebutuhan pembangkit-pembangkit listrik di dalam negeri.

    “Dari sini kita bisa melihat kerentanan sistem kelistrikan yang bergantung pada pembangkit listrik yang berbasis fosil,” tuturnya.

    Oleh karenanya, dalam jangka panjang, IESR mendorong pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). “Kami juga mendorong pemerintah melonggarkan keran kuota untuk masyarakat memasang PLTS atap,” ujar dia.

    Program Manager Transisi Energi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Atina Rizqiana menyebut, meski PLN dan ESDM mengklaim tidak ada permasalahan serius dalam stok batu bara atau pun sistem elektrifikasi PTLGU Jawa, fakta berkata sebaliknya.

    Sampai hari ini pemadaman di sejumlah titik di Pulau Jawa masih terjadi. “Di sini, transparansi informasi menjadi satu hal yang krusial dalam menanggapi masalah ini,” ujar dia.

    Jika tidak ada penanganan serius baik dari pemerintah pusat, lanjut Rizqiana, maka peristiwa pemadaman listrik berisiko terus berulang.

    “Tidak heran jika di kemudian hari, blackout di Pulau Jawa bisa terjadi,” tuturnya. Dan pada akhirnya, masyarakat yang akan menanggung dampak kerugiannya.

    Dewi N. Piliang, Environment Editor, The Conversation

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Sukses RW 7 Joglo Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

    Sukses RW 7 Joglo Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

    7cloud.asia – RW 07 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, ditunjuk menjadi percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

    Wilayah ini dinilai berhasil membangun sistem pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber yang mampu menyerap lebih dari satu ton sampah anorganik setiap pekan.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pun menyampaikan apresiasinya atas konsistensi warga yang sejak 2017 membangun ekosistem pengelolaan sampah secara mandiri dan terintegrasi.

    “RW 07 Joglo telah memiliki ekosistem pengelolaan sampah yang lengkap, mulai dari Bank Sampah Siwali, Rumah Kompos, Rumah Eco Enzyme, Rumah Maggot, hingga Kebun Sayur Sehat yang saling terintegrasi,” ujarnya saat meninjau RW 07 Joglo, pada Kamis (11/6/2026).

    Baca: Mulai Agustus TPST Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu

    Menurut Gubernur Pramono, praktik pengelolaan sampah di RW 07 Joglo sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mendorong pemilahan dan pengolahan sampah langsung dari sumber.

    Pola ini penting untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir.

    Sejak 1 Juni 2026, RW 07 Joglo menerapkan sistem pengangkutan sampah terpilah. Sampah organik diangkut setiap hari, residu dua kali sepekan, sampah anorganik sekali sepekan, dan minyak jelantah sebulan sekali.

    “Hasilnya cukup baik. Bank Sampah Siwali kini mampu menyerap lebih dari satu ton sampah anorganik setiap minggu sehingga mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir,” tutur Gubernur Pramono.

    Baca: Lurah di Jakarta Pusat Diminta Rumuskan Sanksi Administrasi untuk Warga yang Enggan Memilah Sampah

    Selain sampah anorganik, warga juga rutin mengolah sampah organik. Setiap hari, sekitar 400 kilogram sampah organik terkumpul atau setara 12 ton per bulan.

    Dari jumlah itu, sekitar 90 persen diolah menjadi kompos, eco enzyme, dan pakan maggot.

    Pengelolaan sampah tersebut juga memberi manfaat ekonomi dan lingkungan. Rumah Kompos menghasilkan 100–200 ember kompos per bulan. Rumah Eco Enzyme memproduksi sekitar 200 liter eco enzyme per minggu.

    Sedangkan budidaya maggot menghasilkan 126 kilogram per bulan, dan Kebun Sayur Sehat memanen 80–100 kilogram sayuran setiap bulan.

    “Keberhasilan RW 07 Joglo membuktikan pengelolaan sampah dari sumber dapat berjalan efektif jika didukung partisipasi warga. Model seperti ini akan terus kami dorong dan diterapkan di wilayah lain,” pungkas Pramono.

  • Cuaca Hari Ini: Siap Payung, Sebagian Jakarta Berpotensi Hujan

    Cuaca Hari Ini: Siap Payung, Sebagian Jakarta Berpotensi Hujan

    7cloud.asia – Meski telah memasuki musim kemarau, namun sebagian wilayah Jakarta masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga hujan disertai petir pada Sabtu (13/06/2026).

    Laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan disertai petir berpeluang terjadi pada pagi hari di Kepulauan Seribu. Wilayah lainnya diprediksi berawan hingga berawan tebal.

    Selanjutnya siang dan sore hari hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Wilayah lainnya diprediksi berawan hingga berawan tebal.

    Malamnya, BMKG memprediksi hanya wilayah Kepulauan Seribu yang berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Wilayah lainnya diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

    Tak hanya Jakarta, sejumlah wilayah lainnya juga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Seperti wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Kondisi cuaca serupa berpotensi pula mengguyur wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan.

    Wilayah Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan dan Papua juga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Kemudian hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Papua Tengah.  

  • Kejujuran Penyelenggara Negara Kian Langka, Aliansi Rakyat Memanggil: Rakyat Tak Boleh Terus Diam

    Kejujuran Penyelenggara Negara Kian Langka, Aliansi Rakyat Memanggil: Rakyat Tak Boleh Terus Diam

    7cloud.asia – Menyikapi kondisi sosial politik ekonomi yang kian tidak menentu, sejumlah elemen masyarakat Yogyakarta yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menyampaikan maklumat yang berisikan 10 tuntutan.

    Dalam pernyataannyanya kepada media, Jumat (12/6/2026) Aliansi Rakyat Memanggil menyebut saat ini kejujuran dan kepedulian terhadap kenyataan yang dihadapi rakyat sehari-hari semakin langka.

    Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, menyempitnya ruang kebebasan sipil, dan kebijakan-kebijakan yang semakin jauh dari kebutuhan rakyat, pemerintah justru terus memproduksi proyek-proyek besar yang rawan korupsi, sentralisasi kekuasaan, dan pemborosan anggaran.

    Inflasi Mei 2026 kembali didorong oleh kenaikan harga pangan seperti cabai, beras, minyak goreng, dan bawang merah. Sementara itu, rakyat diminta terus bersabar menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi.

    Ironisnya, kritik yang seharusnya menjadi bagian sehat dari demokrasi justru kerap dicurigai sebagai ancaman. Pengamat, akademisi, jurnalis, aktivis, hingga warga biasa yang menyampaikan keberatan sering dituduh memiliki motif tersembunyi atau kepentingan asing.

    “Padahal demokrasi tidak tumbuh dari pujian yang dipaksakan, melainkan dari keberanian mengoreksi kekuasaan,” demikian isi maklumat tersebut.

    Baca: Aparat TNI/Polri Dikerahkan untuk Atasi Demonstrasi Mahasiswa

    Padahal jejak digital Presiden Prabowo di media sosial yang kembali beredar luas, menunjukkan bagaimana dahulu ia mengkritik keras berbagai praktik pemerintahan sebelumnya: ketimpangan ekonomi, oligarki, korupsi, hingga lemahnya keberpihakan negara kepada rakyat.

    Kritik-kritik tersebut dahulu disampaikan sebagai janji perubahan. Namun setelah lebih dari setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, banyak warga justru merasakan keadaan yang tidak lebih baik, bahkan dalam sejumlah aspek semakin mengkhawatirkan.

    Kebijakan publik bergerak di antara populisme dan elitisme, sementara analisis kritis dan partisipasi rakyat semakin disisihkan.

    Aliansi Rakyat Memanggil menegaskan, mengingat bukanlah tindakan subversif melainkan tanggung jawab warga negara.

    “Kami ingat janji-janji yang pernah diucapkan. Kami ingat kritik-kritik yang dahulu dilontarkan kepada penguasa. Kami ingat bahwa demokrasi seharusnya menjamin hak rakyat untuk bersuara, bukan menuntut rakyat untuk diam, tandas Aliansi Rakyat Memanggil dalam pernyataannya.

    Atas kondisi ini, Aliansi Rakyat Memanggil menyampaikan 10 desakan, berikut daftarnya:
    1. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik.

    Baca: Lahan Sekolah Diserobot untuk Pembangunan KDMP

    2. Tolak Koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.

    3. Cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Akhiri impunitas aparat.

    Anggota TNI dan Polri yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil harus diadili secara terbuka dan independen, bukan melalui mekanisme peradilan yang melanggengkan impunitas. Keadilan bagi korban tidak boleh dikalahkan oleh solidaritas korps.

    4. Wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.

    5. Wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

    6. Pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Hapuskan ketimpangan di segala lini.

    7. Lindungi hak-hak pekerja. Stop eksploitasi PRT, guru, buruh tani, buruh tambang, dan buruh pabrik. Jamin upah layak, kesehatan, dan tegakkan aturan untuk perusahaan dan pemodal.

    8. Turunkan harga bahan pokok, BBM, dan tarif layanan dasar. Rakyat bukan penanggung beban akibat korupsi dan salah urus negara.

    9. Bebaskan seluruh tahanan politik dan warga yang dikriminalisasi akibat menyuarakan kritik serta terlibat dalam gelombang aksi rakyat. Hentikan teror, intimidasi, kriminalisasi, pengawasan, dan segala bentuk pembungkaman terhadap gerakan rakyat, jurnalis, akademisi, seniman, dan pembela HAM.

    10. Jamin hak rakyat atas tanah, perumahan, dan ruang hidup yang layak. Hentikan penggusuran paksa, perampasan tanah, komersialisasi ruang publik, serta kebijakan pembangunan yang mengorbankan warga demi kepentingan investor dan elite.

    Usut dan tuntaskan korupsi Stadion Mandala Krida.

    Kami menolak politik yang meminta rakyat diam saat hidup mereka semakin sulit. Kami menolak demokrasi yang menganggap kritik sebagai ancaman.

    Kami menolak negara yang sibuk membangun citra tetapi gagal menjamin kesejahteraan. Kami meminta pertanggungjawaban. Kami tidak sedang melawan negara.

    Kami sedang membela hak kami sebagai rakyat Indonesia.

  • BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun Setiap Bulan: Penanganannya Jangan Tambal Sulam

    BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun Setiap Bulan: Penanganannya Jangan Tambal Sulam

    7cloud.asia – Kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali mengalami tekanan dengan defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan menjadi sorotan.

    Menurut Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sistemik demi menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “JKN adalah program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, munculnya defisit bulanan sebesar Rp2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” ujar Netty dikutip Parlementaria Kamis (11/6/2026).

    Mengutip paparan BPJS Kesehatan kepada Komisi IX DPR, Netty mengatakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan saat ini mencapai Rp16 hingga Rp16,5 triliun per bulan, sementara penerimaan iuran hanya sekitar Rp14 triliun.

    Menurut Netty, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

    Baca: Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Lebih dari Rp28 Triliun

    Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, ujarnya, maka pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya.

    “Apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, ketidaktepatan perhitungan aktuaria, atau persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki,” katanya.

    Netty menyambut baik rencana dukungan dana sebesar Rp20 triliun dari pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut tidak boleh membuat pemerintah menunda reformasi yang lebih mendasar.

    “Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat. Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang,” tegasnya.

    Baca: Jutaan Peserta BPJS Kesehatan PBI Terputus

    Politisi PKS itu juga meminta pemerintah memastikan tekanan keuangan BPJS tidak berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.

    “Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien. Apalagi masyarakat saat ini semakin bergantung pada JKN untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mereka,” ujarnya.

    Netty menilai momentum ini harus digunakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan sistem JKN, termasuk efektivitas pengelolaan dana, kepatuhan pembayaran iuran.

    Juga validitas data peserta, hingga penguatan upaya promotif dan preventif untuk menekan beban penyakit yang dapat dicegah.

  • Laju Kenaikan Permukaan Laut Semakin Cepat, Ini Penyebabnya

    Laju Kenaikan Permukaan Laut Semakin Cepat, Ini Penyebabnya

    7cloud.asia – Analisa ulang secara menyeluruh terhadap data ilmiah telah mengungkapkan bahwa laju kenaikan permukaan laut semakin cepat, dan pendorong utamanya mungkin bukan seperti yang diduga sebelumnya.

    Dalam sebuah laporan yang dirilis di Sciences Advances beberapa waktu lalu, disebutkan meskipun pencairan gletser dan penyusutan lapisan es umumnya dipahami sebagai penyebab kenaikan permukaan laut, perluasan lautan yang lambat tetapi terus berlangsung seringkali tidak terlihat.

    Melansir laporan tersebut, sciencealert.com menulis, tanpa disadari, fenomena inilah yang menjadi penyebab utama kenaikan permukaan laut di seluruh dunia.

    Saat air di lautan menghangat, air tersebut mengembang di ruang angkasa – sebuah proses yang dikenal sebagai ekspansi termal – yang berarti air laut menempati volume yang lebih besar.

    “Ekspansi air ini adalah penyebab utama kenaikan permukaan laut,” demikian para peneliti dalam sebuah studi baru.

    Analisis dari tim ilmuwan internasional ini membantu menyelesaikan beberapa perbedaan yang terlihat dalam studi permukaan laut sebelumnya, di mana kontributor utama – termasuk pencairan es dan pemanasan lautan – tidak sepenuhnya sesuai dengan kenaikan permukaan laut yang kita lihat.

    “Selama bertahun-tahun, terdapat kesenjangan yang mengecewakan antara seberapa besar kenaikan permukaan laut yang diamati dan seberapa besar yang dapat dijelaskan dari penyebab-penyebab individualnya,” kata insinyur mekanik John Abraham, dari Universitas St. Thomas, AS.

    “Penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan instrumen, proses, dan analisis yang lebih cerdas, kesenjangan pengetahuan ini dapat ditutup. Kita [sekarang] dapat menjelaskan kenaikan permukaan laut dengan keyakinan yang lebih besar.”

    Hal ini dikenal sebagai penyeimbangan anggaran permukaan laut rata-rata global (GMSL).

    Memeriksa apakah angka-angka tersebut sesuai, menjadi cara untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan oleh para ilmuwan, dan memastikan dunia tidak melewatkan apa pun dalam pemahaman manusia tentang apa yang mendorong kenaikan permukaan laut.

    Hal ini membantu meningkatkan proyeksi dari model iklim yang mensimulasikan dampak kenaikan permukaan laut dari waktu ke waktu dan di seluruh dunia – sehingga para ahli dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya.

    Para peneliti membagi analisis mereka menjadi tiga bagian: pandangan jangka panjang tahun 1960 hingga 2023 (yang diliput oleh alat pengukur pasang surut dan satelit), 1993 hingga 2023 (era citra satelit), dan 2005 hingga 2023 (tahun-tahun ketika para ilmuwan menggunakan pelampung pemantau laut yang dikenal sebagai pelampung Argo).

    Sejak tahun 1960, data menunjukkan, permukaan laut rata-rata global telah naik dengan laju rata-rata 2,06 milimeter (0,08 inci) per tahun.

    Namun, kenaikan permukaan laut semakin cepat. Antara tahun 2005 dan 2023, permukaan laut naik sebesar 3,94 milimeter (0,16 inci) per tahun – sekitar dua kali lipat laju rata-rata.

    Dalam hal faktor penyebab, perluasan lautan yang menghangat bertanggung jawab atas 43 persen dari kenaikan tersebut, demikian temuan para peneliti.

    Pencairan gletser pegunungan menyumbang 27 persen, Lapisan Es Greenland 15 persen, dan Lapisan Es Antartika 12 persen. Sisanya 3 persen disebabkan oleh perubahan penyimpanan air di daratan.

    Analisis pengamatan permukaan laut historis menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar didorong oleh perluasan lautan yang menghangat (garis merah), diikuti oleh pencairan gletser pegunungan (garis cokelat).

    Sisipan menunjukkan bagaimana perbedaan dalam anggaran GMSL telah menyusut dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan pemahaman para ahli tentang kenaikan permukaan laut. (Zheng dkk., Sci. Adv., 2026)

    Para peneliti mengaitkan kemajuan dalam teknologi pengumpulan data dan metode analisis dengan kemampuan untuk menyeimbangkan GMSL dengan tepat. Misalnya, citra satelit resolusi tinggi telah meningkatkan perkiraan luas pencairan gletser di seluruh dunia.

    “Meskipun studi sebelumnya menutup anggaran GMSL, hasilnya berbeda karena pilihan dataset yang berbeda,” tulis para peneliti dalam makalah yang diterbitkan.

    “Perkiraan komunitas terkini menyelaraskan perbedaan di antara berbagai metode perkiraan, mengurangi kesalahan acak yang disebabkan oleh satu sumber, dan mengurangi perbedaan dari pilihan kumpulan data.”

    Tren ini akan berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama, para peneliti memperingatkan. Bahkan jika dunia mengurangi emisi dengan cepat, menurut pemodelan yang dilakukan, lautan dunia akan terus memanas setidaknya selama setengah abad.

    Para peneliti ingin melihat pekerjaan lebih lanjut dilakukan dalam mengumpulkan lebih banyak data tentang penyimpanan air di darat (termasuk waduk dan sistem irigasi), dan dalam mencari tahu perbedaan regional dalam kenaikan permukaan laut.

    Semua itu berkontribusi pada pandangan yang lebih informatif tentang betapa berbahayanya kenaikan permukaan laut, terutama bagi populasi yang paling rentan. Jutaan nyawa dan mata pencaharian diperkirakan terancam dalam beberapa dekade mendatang.

    Dan efek jangka panjangnya akan berdampak pada semua orang di Bumi, terlepas dari apakah mereka tinggal di dekat laut atau tidak. Kenaikan permukaan laut akan mengganggu jaringan pangan, hubungan komersial, dan distribusi populasi.

    Kerusakan dalam tingkat tertentu kini tak terhindarkan, tetapi besarnya belum dapat dipastikan.

    Pengendalian emisi untuk membatasi pemanasan global akan memberikan perbedaan, dan pemahaman penuh tentang skala masalah ini sangat penting untuk membatasi dampaknya.

    “Kenaikan permukaan laut yang semakin cepat menimbulkan bahaya besar bagi daerah pesisir dataran rendah. Memahami penyebab kenaikan permukaan laut sangat penting untuk proyeksi perubahan permukaan laut di masa depan,” tulis para peneliti.