7cloud.asia – Menyikapi kondisi sosial politik ekonomi yang kian tidak menentu, sejumlah elemen masyarakat Yogyakarta yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menyampaikan maklumat yang berisikan 10 tuntutan.
Dalam pernyataannyanya kepada media, Jumat (12/6/2026) Aliansi Rakyat Memanggil menyebut saat ini kejujuran dan kepedulian terhadap kenyataan yang dihadapi rakyat sehari-hari semakin langka.
Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, menyempitnya ruang kebebasan sipil, dan kebijakan-kebijakan yang semakin jauh dari kebutuhan rakyat, pemerintah justru terus memproduksi proyek-proyek besar yang rawan korupsi, sentralisasi kekuasaan, dan pemborosan anggaran.
Inflasi Mei 2026 kembali didorong oleh kenaikan harga pangan seperti cabai, beras, minyak goreng, dan bawang merah. Sementara itu, rakyat diminta terus bersabar menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi.
Ironisnya, kritik yang seharusnya menjadi bagian sehat dari demokrasi justru kerap dicurigai sebagai ancaman. Pengamat, akademisi, jurnalis, aktivis, hingga warga biasa yang menyampaikan keberatan sering dituduh memiliki motif tersembunyi atau kepentingan asing.
“Padahal demokrasi tidak tumbuh dari pujian yang dipaksakan, melainkan dari keberanian mengoreksi kekuasaan,” demikian isi maklumat tersebut.
Baca: Aparat TNI/Polri Dikerahkan untuk Atasi Demonstrasi Mahasiswa
Padahal jejak digital Presiden Prabowo di media sosial yang kembali beredar luas, menunjukkan bagaimana dahulu ia mengkritik keras berbagai praktik pemerintahan sebelumnya: ketimpangan ekonomi, oligarki, korupsi, hingga lemahnya keberpihakan negara kepada rakyat.
Kritik-kritik tersebut dahulu disampaikan sebagai janji perubahan. Namun setelah lebih dari setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, banyak warga justru merasakan keadaan yang tidak lebih baik, bahkan dalam sejumlah aspek semakin mengkhawatirkan.
Kebijakan publik bergerak di antara populisme dan elitisme, sementara analisis kritis dan partisipasi rakyat semakin disisihkan.
Aliansi Rakyat Memanggil menegaskan, mengingat bukanlah tindakan subversif melainkan tanggung jawab warga negara.
“Kami ingat janji-janji yang pernah diucapkan. Kami ingat kritik-kritik yang dahulu dilontarkan kepada penguasa. Kami ingat bahwa demokrasi seharusnya menjamin hak rakyat untuk bersuara, bukan menuntut rakyat untuk diam, tandas Aliansi Rakyat Memanggil dalam pernyataannya.
Atas kondisi ini, Aliansi Rakyat Memanggil menyampaikan 10 desakan, berikut daftarnya:
1. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik.
Baca: Lahan Sekolah Diserobot untuk Pembangunan KDMP
2. Tolak Koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.
3. Cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Akhiri impunitas aparat.
Anggota TNI dan Polri yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil harus diadili secara terbuka dan independen, bukan melalui mekanisme peradilan yang melanggengkan impunitas. Keadilan bagi korban tidak boleh dikalahkan oleh solidaritas korps.
4. Wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.
5. Wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
6. Pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Hapuskan ketimpangan di segala lini.
7. Lindungi hak-hak pekerja. Stop eksploitasi PRT, guru, buruh tani, buruh tambang, dan buruh pabrik. Jamin upah layak, kesehatan, dan tegakkan aturan untuk perusahaan dan pemodal.
8. Turunkan harga bahan pokok, BBM, dan tarif layanan dasar. Rakyat bukan penanggung beban akibat korupsi dan salah urus negara.
9. Bebaskan seluruh tahanan politik dan warga yang dikriminalisasi akibat menyuarakan kritik serta terlibat dalam gelombang aksi rakyat. Hentikan teror, intimidasi, kriminalisasi, pengawasan, dan segala bentuk pembungkaman terhadap gerakan rakyat, jurnalis, akademisi, seniman, dan pembela HAM.
10. Jamin hak rakyat atas tanah, perumahan, dan ruang hidup yang layak. Hentikan penggusuran paksa, perampasan tanah, komersialisasi ruang publik, serta kebijakan pembangunan yang mengorbankan warga demi kepentingan investor dan elite.
Usut dan tuntaskan korupsi Stadion Mandala Krida.
Kami menolak politik yang meminta rakyat diam saat hidup mereka semakin sulit. Kami menolak demokrasi yang menganggap kritik sebagai ancaman.
Kami menolak negara yang sibuk membangun citra tetapi gagal menjamin kesejahteraan. Kami meminta pertanggungjawaban. Kami tidak sedang melawan negara.
Kami sedang membela hak kami sebagai rakyat Indonesia.
Leave a Reply