ruangkota

Tag: Pemilu 2024

  • Pemilu 2024: Bawaslu Rekomendasikan Penayangan Data di Sirekap Dihentikan Sementara

    Pemilu 2024: Bawaslu Rekomendasikan Penayangan Data di Sirekap Dihentikan Sementara

    7cloud.asia – Ada problem atau masalah besar jika aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tetap digunakan dalam situasi seperti saat ini.

    Hal ini diungkapkan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty, menanggapi kesalahan konversi formulir C1 Plano oleh Sirekap yang terjadi di ribuan tempat pemungutan suara (TPS).

    ”Ada problem besar jika Sirekap tetap digunakan dalam situasi hari ini,” kata Lolly sebagaimana dikutip Kompas.com.

    Ia menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan penayangan informasi data perolehan suara melalui Sirekap, dan kembali mempublikasikan jika sistem sudah dapat membaca data secara akurat.

    Baca: Ditemukan banyak kesalahan, Sirekap harus diaudit

    Seperti diketahui ditemukan penggelembungan suara Paslon 02 hingga ratusan suara di ribuan TPS di Indoneia dalam proses konversi data rekapitulasi suara ke Sirekap.

    Lolly mengaku pihaknya telah mengirimkan surat berisi saran kepada KPU untuk menghentikan penayangan Sirekap tersebut.

    Hal itu dilakukan setelah Bawaslu mencermati berbagai masalah yang ada, termasuk hasil pengawasan terhadap proses rekapitulasi yang masih berjalan di sejumlah tempat.

    Publik menemukan perbedaan data antara yang ada di Sirekap dan foto hasil penghitungan suara TPS dalam formulir C.Hasil. Temuan itu diunggah di media sosial dan menimbulkan perbincangan luas.

    Baca: Berbagai permasalahan yang ditemukan Bawaslu di Pemilu 2024

    Bahkan, KPU pun mendeteksi ada kesalahan pembacaan data di ribuan TPS.

    Hingga Sabtu (17/2/2024) siang, masih ada perbedaan data untuk rekapitulasi penghitungan suara pilpres di sekitar 1.700 TPS atau 0,32 persen dari total data 533,435 TPS yang masuk.

    Sementara untuk pemilihan anggota DPR, kesalahan ditemukan di 7.473 TPS atau 1,85 persen dari data masuk di 402.911 TPS.

    Berdasarkan potongan surat berisi saran perbaikan yang diberikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada Kompas, Bawaslu memberikan setidaknya tiga poin saran perbaikan kepada KPU.

    Baca: KPU temukan salah konversi formulir C1 Plano di Sirekap

    Pertama, meminta KPU untuk lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus memantau secara berkelanjutan input data Sirekap.

    Sebab, foto formulir C.Hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman https://pemilu2024.kpu.go.id dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan.

    Kedua, Bawaslu meminta KPU secara terus menerus menyampaikan pada masyarakat bahwa Sirekap bukan dasar untuk menetapkan hasil rekapitulasi suara.

    Data otentik yang digunakan untuk menentukan hasil pemilu adalah data rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang, dari tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional oleh KPU RI.

    Baca: Forum Relawan Ganjar dan Anies gelar aksi bersama tolak hasil Pilpres 2024 

    Ketiga, Bawaslu meminta KPU untuk menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi data perolehan suara melalui Sirekap, dan bisa menayangkan kembali setelah Sirekap dapat membaca data yang tertera dalam formulir C.Hasil secara akurat.

    Meski demikian, Bawaslu tetap meminta KPU untuk melanjutkan pemindaian formulir C.Hasil dan mengunggahnya ke laman https://pemilu2024.kpu.go.id.

    Sementara, anggota KPU RI, Idham Holik, mengaku hingga Minggu (18/2/2024) petang pihaknya belum menerima surat berisi saran perbaikan dari Bawaslu.

    Saat ini, kata dia, pihaknya fokus meningkatkan akurasi dan sinkronisasi data numerik tampilan publik di laman https://pemilu2024.kpu.go.id 

    sumber: Kompas.com

  • Pemilu 2024: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal Menurun, Paling Banyak Akibat Serangan Jantung

    Pemilu 2024: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal Menurun, Paling Banyak Akibat Serangan Jantung

    7cloud.asia – Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada Pemilu 2024 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Penyebab utamanya penyakit jantung.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes pada Senin (19/02/2024).

    Budi memaparkan hingga Senin kemarin, tercatat 84 petugas KPPS Pemilu 2024 yang meninggal dunia.

    Rinciannya 71 orang merupakan bagian dari penyelenggara pemilu, sementara 13 di antaranya adalah pengawas pemilu.

    “Tadi Pak [ketua] KPU angkanya 71 untuk yang tanggal 14-18 Februari, dari Bawaslu ada tambahan 13 orang, jadi totalnya ada 84 sampai sekarang yang meninggal,” ungkap Budi dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Senin (19/2/2024).

    Baca: Sebanyak 71 petugas KPPS Pemilu 2024 meninggal

    Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, angka kematiannya saat itu mencapai 500-an orang.

    Jadi, lanjut Budi, jumlah petugas yang meninggal pada penyelenggaraan Pemilu 2024 saat ini setara dengan 16% dari keseluruhan jumlah pada pemilu sebelumnya.

    “Itu 16% dari pemilu sebelumnya yang angkanya di atas 500-an orang, jadi memang terjadi penurunan yang sangat drastis dari jumlah petugas pemilu yang wafat saat bertugas pada pemilu sebelumnya,” jelasnya.

    Meski jumlahnya menurun, pihaknya tetap menganggap serius dan tidak menganggap ringan kasus kematian ini.

    “Kami di pemerintah khususnya di Kemenkes melihat bahwa satu nyawa itu sudah terlalu banyak,” pungkasnya.

    Baca: Belasan petugas KPPS di Gorontalo jatuh sakit karena kelelahan

    Berdasarkan data terbaru Kemenkes, penyebab kematian tertinggi adalah penyakit jantung, sebanyak 19 orang.

    Kemudian diikuti oleh penyebab yang masih dikonfirmasi, kecelakaan, dan hipertensi.

    Sebelumnya kemenkes telah melakukan skrining kesehatan terhadap 6,8 juta petugas sebelum menjalankan tugasnya pada Pemilu 2024. Namun, hanya 6,4 juta orang yang dinyatakan sehat dan tanpa risiko tinggi.

    Ia menambahka sekitar 400 ribu petugas KPPS berisiko tinggi. Namun mereka ini  masih banyak lolos.

    “Risiko tingginya itu paling banyak hipertensi. Banyak sekali, nih, masyarakat Indonesia hipertensi. Jadi makannya tolong diatur, jangan banyak-banyak garam, gula, dan lemak. Rokok juga kalau bisa dikurangi,” lanjut Budi.

    Baca: DPR sudah minta petugas KPPS dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama sakit dan kematian anggota Badan Ad Hoc Pemilu 2024 adalah kelelahan.

    Hal ini akibat waktu bekerja yang melebihi batas waktu (overtime). Pencoblosan suara dimulai pukul 07.00 sampai 13.00. Kemudian dilanjut dengan perhitungan suara maksimal sampai 12 malam.

    “Namun, kemarin ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) boleh tambah lagi (masa rekapitulasi suara) 12 jam, hari berikutnya. Itu total kurang lebih 33 jam, belum lgi persiapan sebelum pencoblosan,” jelas Tito.

    Memang keputusan MK menyatakan bahwa perhitungan suara harus dilakukan tanpa jeda.

    Namun, hal ini dimaknai para petugas untuk bekerja terus menerus tanpa henti.

    “Nah, ada kausul yang kadang-kadang dibawa teman-teman kurang memahami, yaitu keputusan MK yang menyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan tanpa jeda,” terangnya.

    Baca: Petugas KPPS di Pondok Kelapa jalani pemeriksaan sebelum pencoblosan

    “Tanpa jeda ini dimaknai tidak boleh berpindah tempat alias terus menerus, padahal idealnya manusia bekerja terus menerus maksimal 10 jam menurut Kemenkes. Nah, ini salah satu yang mungkin menyebabkan kelelahan,” tambahnya.

    Mantan kapolri ini menegaskan, pihaknya justru mengimbau petugas untuk beristirahat ketika sudah mulai merasa lelah.

    Sebab, jumlah anggota yang bertugas memungkinkan pekerjaan untuk dilakukan secara bergantian saat ada pihak yang beristirahat.

    “Bukan berarti individualnya yang terus menerus bekerja. Prosesnya tetap berjalan, ada penghitungan. Kalau ada yang mau ke toilet, ada yang lelah, ada yang ngantuk sekali, dia bisa beristirahat,” paparnya.

    “Sementara, temannya yang mengerjakan. Inilah pmahaman yang kita sampaikan sehinga mereka bisa memahami bahwa mereka boleh beristirahat saat lelah sekali,” lanjutnya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Pemilu 2024: PKS Sementara Unggul di Jakarta Disusul PDI Perjuangan

    Pemilu 2024: PKS Sementara Unggul di Jakarta Disusul PDI Perjuangan

    7cloud.asia – Berdasarkan hasil real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Rabu (21/2/2024) pagi  total suara yang masuk  dari 15.159 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta.

    Total TPS di Ibu Kota sendiri berjumlah 30.766 sehingga total penghitungan suara di Jakarta mencapai 49,27.

    Dari jumlah suara yang sudah masuk ke sistem KPU, untuk sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) unggul dalam perolehan suara Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPRD DKI Jakarta 2024.

    Menyusul di posisi kedua hingga keempat masing-masing PDI-Perjuangan, Gerindra dan Nasdem. 

    Baca: Penghitungan sementara Pileg 2024, PDI Perjuangan masih unggul

    Suara PKS saat ini tercatat memperoleh suara tertinggi yakni 17,19 persen. Kemudian PDI-P dengan perolehan sementara sebesar 14,35 persen.

    Selain kedua partai tersebut, Gerindra yang menduduki posisi ketiga sementara ini sudah memperoleh suara 12,12 persen. Keempat adalah Nasdem dengan perolehan suara 8,21 persen.

    Sebagai informasi, data yang tersaji di dalam situs web KPU bukanlah hasil resmi penghitungan suara. Data ini adalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara sementara yang dilakukan KPU.

    Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.

    Baca: Menakar kemungkinan penggunaan hak angket

    KPU melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (15/2/2024) hingga Rabu (20/3/2024). Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berikut daftar sementara perolehan suara Pileg 2024 untuk wilayah DKI Jakarta:

    1.PKS: 17,19 persen

    2. PDI-P: 14,35 persen

    3.  Partai Gerindra: 12,12 persen

    Baca: Desakan dilakukan audit forensik pada Sirekap

    4. Golkar: 8,08 persen

    5. Partai Nasdem: 8,21 persen

    6. PSI: 8,15 persen

    7. PAN: 7,38 persen

    8. Partai Demokrat: 7,33 persen

    9. PKB: 7,1 persen

    10. Perindo: 2,76 persen

    Baca: Seperti ini kesalahan konversi data suara di Sirekap

    11. PPP: 2,63 persen

    12. Partai Buruh: 1,22 persen

    13. Partai Ummat: 1,01 persen.

    14. Partai Gelora: 0,91 persen

    15. Partai Hanura: 0,56 persen

    16. PKN: 0,37 persen

    17. PBB: 0,33 persen

    18. Partai Garuda: 0,28 persen

    Baca: Pilpres 2024 sarat kecurangan, masyarakat sipil siap bergerak  

     

  • Pemilu 2024: Masalah di Sirekap Bisa Jadi Pintu Masuk Kecurangan

    Pemilu 2024: Masalah di Sirekap Bisa Jadi Pintu Masuk Kecurangan

    7cloud.asia –  Kekacauan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam mencatat penghitungan suara Pemilu 2024 bisa menjadi pintu masuk kecurangan.

    Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay dalam jumpa pers menyorot kekacauan Sirekap yang terjadi sejak hari pencoblosan.

    Mantan Komisioner KPU RI itu mengatakan bahwa data yang diinput dalam Sirekap juga tidak lengkap.

    Selain itu, kata Hadar, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang justru menunda rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan membuka pintu kecurangan lebih lebar.

    Baca: Mahfud MD sebut audit Sirekap harus dilakukan lembaga independen

    “Sangat mungkin (ada kecurangan). Memastikannya saya tidak tahu. Tetapi sangat mungkin karena datanya belum lengkap, kemudian ada upaya untuk menyetop dulu,” kata Hadar di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

    Hadar menengarai kekacauan Sirekap ini digunakan untuk mengutak-atik suara partai politik tertentu. Menurutnya, mestinya KPU segera meluruskan ke publik terkait kekacauan yang terjadi.

    “Sekarang ada spekulasi ini partai tertentu ini kemarin cuma sekian juta kok sekarang jadi berkali lipat juta perolehan suaranya,” ujarnya.

    Ia mengatakan kecurangan-kecurangan yang terjadi itu bisa membuat hasil Pemilu 2024 menjadi tidak sah. Namun, hingga kini publik belum bisa memastikan adanya kecurangan tersebut.

    Baca: Muncul desakan agar Sirekap diaudit oleh lembaga independen

    “Ya juga bisa (hasil pemilu tidak legitimate). Tapi kita harus pastikan bahwa itu memang kecurangan yang betul dilakukan. Karena sampai sekarang pun kita belum bisa memastikan,” katanya.

    Seperti sejumlah tokoh lain, Hadar juga mendorong Sirekap diaudit secara independen oleh lembaga independen.

    Ia mengatakan banyak pihak yang memiliki wewenang,kemampuan dan keterampilan untuk melakukan hal tersebut.

    “Jadi kalau mereka serius, mau betul-betul memastikan pekerjaan mereka itu dipercaya ya mereka harus buka ruang partisipasi termasuk dalam model untuk mengaudit Sirekap itu,” kata Hadar.

    Baca: Seperti ini kesalahan konversi data di Sirekap

    Hadar meminta agar KPU segera menyelesaikan kekacauan terkait Sirekap. Ia menilai ada keanehan dengan sikap KPU yang tidak merespon secara cepat atas kekacauan yang muncul sejak hari pencoblosan. 

    “Bawaslu juga jangan malah disuruh setop. Kalau disetop seolah-olah selesai. Harusnya mempercepat proses ini semua. Tidak ada duit? Tidak mungkin. KPU itu duitnya banyak sekali,” tandasnya.

    Hadar juga menepis kemungkinan ketiadaan SDM. KPU, ujarnya, bisa kumpulkan beberapa universitas yang ahli IT untuk cek dan verifikasi.

    “Jadi aneh saja kalau mereka kemudian lambat merespons semua yang terjadi dengan Sirekap ini,” pungkasnya.

    Sumber: CNBC Indonesia

  • Pemilu 2024: MK Bersiap Tangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2024

    Pemilu 2024: MK Bersiap Tangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2024

    7cloud.asia – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebutkan bahwa MK telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk menangani laporan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024

    “Persiapan khusus sudah pasti ada karena ini hajatan besar lima tahunan, sehingga MK ingin memastikan proses penanganan perkara PHPU sukses dan lancar,” kata Fajar dilansir Antaranews.com, Rabu (21/2/2024).

    Berbagai persiapan yang telah dilakukan MK untuk tangani perselisihan hasil Pemilu 2024, antara lain dari sisi regulasi, sarana prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM) untuk koordinasi pengamanan.

    “MK sedang dan telah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, SDM (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama Maret,” kata dia.

    Baca: Temukan banyak kecurangan Timnas AMIN siap bawa ke proses hukum

    Hingga kini, kata Fajar, permohonan PHPU ke MK belum ada karena sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan baru dimulai setelah KPU mengumumkan hasil pemilu.

    “Belum ada karena memang sesuai aturan main, permohonan PHPU ke MK baru dimulai sejak KPU mengumumkan hasil pemilu karena objek permohonannya adalah keputusan KPU terkait hasil pilpres atau pileg,” kata dia.

    Fajar juga menjelaskan bahwa jam pelayanan MK untuk laporan perkara PHPU mengikuti ketentuan yang ada.

    Ia menjelaskan, masa pengujian permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) adalah tiga hari kerja sejak pengumuman atau penetapan hasil pilpres oleh KPU.

    Baca: Ganjar dorong penggunaan hak angket untuk sikapi banyaknya kecurangan di Pilpres 2024

    Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg), kata dia, waktu pengajuan permohonan adalah 3×24 jam sejak pengumuman atau penetapan hasil pileg oleh KPU.

    Seperti diberitakan sebelumnya, dari penghitungan cepat paslon 02 unggul dengan perolehan diatas 50 persen suara.

    Namun, paslon 01 dan 03 belum menyatakan sikapnya terkait hasil ini dan masih menunggu hasil penghitungan resmi KPU.

    Bahkan, kedua paslon menengarai pelaksanaan Pilpres 2024 banyak diwarnai kecurangan, sehingga mereka berencana menempuh jalur hukum di MK.

    Baca: Banyak kecurangan ditemukan di Pilpres 2024, Tim hukum paslon 01 dan 03 jalin komunikasi 

    Selain itu, parpol pendukung paslon 01 dan 03 juga menjajaki penggunaan hak angket atau hak interpelasi guna menindaklanjuti temuan kecurangan di Pilpres 2024.   

    Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan 6 (enam) partai politik lokal.

    Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

    Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

    Baca: Forum Komunikasi Purnawirawan serukan pemakzulan Jokowi

  • Pemilu 2024: KPU Bantah Informasi yang Menyebut Server Sirekap Berada di Luar Negeri

    Pemilu 2024: KPU Bantah Informasi yang Menyebut Server Sirekap Berada di Luar Negeri

    7cloud.asia – Kekacauan yang terjadi pada alat bantu hitung suara Pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mendapat sorotan

    Pasalnya, Sirekap yang seharusnya menjadi etalase yang dapat diakses mesyarakat untuk mengetahui hasil penghitungan suara Pemilu 2024 tidak dapat menyajikan data hasil pemungutan suara secara akurat.

    Sorotan bergulir menjadi kecaman luas ketika hasil penelusuran beberapa pakar informatika dan teknologi mendapati lokasi penyimpanan data dari email sirekap.web.kpu.go.id dan pemilu2024.kpu.go.id berada di luar negeri.

    Dari penelusuran mereka server yang digunakan Sirekap berada di China, Singapura dan Prancis. Yang lebih buruk, salah satu server ini terhubung dengan aplikasi belanja dari China, Alibaba.

    Dilansir VOA Indonesia, salah satu entitas yang melakukan penelusuran terhadap Sirekap adalah komunitas keamanan siber dan perlindungan data (Cyberity).

    Baca: Muncul desakan agar dilakukan audit forensik terhadap Sirekap

    Ciberity menemukan data digital pada sistem kedua situs web KPU yang menggunakan layanan komputasi awan yang lokasi server alias peladennya berada di China, Prancis dan Singapura.

    Meski berbeda lokasi, lokasi jasa penyimpanan data digital kedua situs web tersebut berada dalam naungan satu perusahaan yaitu Alibaba Group.

    Cyberity memulai penelusuran itu karena anomali perhitungan suara dalam sirekap online milik KPU.

    Lantas, bagaimana tanggapan KPU? Berbicara dalam konferensi pers Senin (19/2/204) malam di kantor KPU, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos membantah berita itu.

    “Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia, tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain,” tegasnya.

    Baca: Komisi II akan evaluasi penggunaan Sirekap

    Betty menjelaskan bahwa Sirekap baru pertama kali digunakan dalam Pemilu 2024 dengan kompleksitas lima jenis pemilu sekaligus.

    Untuk menunjang kebutuhan Sirekap dibutuhkan cloud server yang dapat dipercaya, memiliki skalabilitas yang tinggi dan sistem keamanan yang mumpuni.

    Menurutnya implementasi cloud server memperhatikan regulasi yang berlaku dan memperhatikan perlindungan data pribadi.

    Portal publikasi Sirekap di Pemilu2024.kpu.go.id dalam rentang waktu tanggal 14-19 Februari 2024 sudah diakses 648.307.624 kali.

    Untuk mengolah trafik yang begitu tinggi, KPU mengimplementasikan Content Delivery Network (CDN) yang berfungsi sebagai loket-loket yang tersebar di seluruh belahan dunia.

    Baca: Mahfud MD sebut audit terhadap Sirekap harus dilakukan lembaga independen 

    Betty mengatakan dengan CDN itu, masyarakat dapat mengakses portal publikasi Sirekap yang akan diarahkan ke CDN sehingga website memiliki kinerja lebih cepat dan aman.

    Dari sisi keamanan, Sirekap dilindungi oleh Web Application Firewall (WAF) dan anti-DDoS, yang dapat membersihkan traffic secara efisien dan memberi perlindungan.

    Perlindungan ini, menurut Betty, dilakukan bahkan saat ada peningkatan akses yang sangat tinggi secara bersamaan ke aplikasi itu.

    DDos sendiri adalah Distributed Denial of Service, serangan siber yang terjadi dengan cara membanjiri server dengan fake traffic internet yang diharapkan bisa lumpuh.

    “Tujuannya adalah untuk mencegah pengguna lain mengakses layanan,” tambahnya.

    Baca: Seperti ini kesalahan konversi data di Sirekap

    Untuk mengantisipasi serangan itu, KPU telah mempersiapkan dua pengguna anti-DDos yaitu “cloud dengan teknologi IP yang menggunakan Anycast IP dan diregistrasi di Singapura.

    Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa DDoS tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di luar negeri,” papar Betty.

    Lebih jauh Betty mengatakan pada tanggal 14 Februari lalu beberapa website KPU diserang DDos yang menyebabkan website KPU.go.id untuk semetara waktu tidak dapat diakses.

    Meskipun demikian web pemilu2024.kpu.go.id, cek dptonlien.kpu.go.id, infopemilu.kpu.go.id masih dapat berjalan dengan baik.

    Dalam konferensi pers yang diikuti puluhan media dalam dan luar negeri itu, Betty menceritakan gangguan saat Sirekap pertama kali digunakan.

    Baca: KPU sebut kesalahan konversi data Sirekap ditemukan di lebih 2000 TPS  

    Ketika petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pertama kali memasukkan data (input) ke Sirekap, mereka mengalami kendala karena serangan DDos. Serangan itu dapat diatasi dalam dua jam.

    Hingga saat ini, tambahnya, KPU bersama tim gugus tugas cyber terus berupaya menangani gangguan tersebut.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan anti DDoS dalam arsitektur jaringan Sirekap.

    Betty menggarisbawahi perlunya “dukungan kuat untuk memajukan pesta demokrasi yang jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat,transparan dan akuntabel.”

    Sumber: VOA Indonesia

     

  • Pemilu 2024: PDI Perjuangan Resmi Tolak Penggunaan Sirekap

    Pemilu 2024: PDI Perjuangan Resmi Tolak Penggunaan Sirekap

    7cloud.asia – Masalah yang terjadi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap dalam penghitungan hasil Pemilu 2024 mendapat sorotan dari banyak pihak termasuk dari PDI Perjuangan.

    PDI Perjuangan, pada Rabu (21/2/2024) secara resmi merilis surat pernyataan yang berisi penolakan penggunaan Sirekap dalam tahapan Pemilu 2024.

    Selain menolak Sirekap, dalam surat itu, PDI Perjuangan juga menolak keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di tingkat kecamatan.

    Surat eksternal PDI Perjuangan ini bernomor 2559/EX/DPP/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 seperti dilihat pada Rabu (21/2/2024).

    Surat penolakan ini ditandatangani oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang ‘Pacul’ Wuryanto dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang ditujukan kepada KPU.

    Baca: Komisi II akan evaluasi penggunaan Sirekap

    PDI Perjuangan menyatakan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda.

    Karena itu, PDI Perjuangan berpendapat penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan.

    “KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa/tidak terdapat kondisi darurat,” demikian bunyi poin 2 surat PDI Perjuangan.

    Permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu, menurut PDIP, harus segera ditindaklanjuti.

    Salah satunya mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara/C.

    Baca: Bawaslu rekomendasikan penayangan data di Sirekap dihentikan sementara

    Hasil sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umnum berbunyi:

    “Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali”.

    “PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 diseluruh jenjang tingkatan pleno,” 

    “Menolak sikap/keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK karena telah membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta melanggar asas kepastian hukum, efektifitas-efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024,” imbuhnya.

    PDI Perjuangan juga meminta audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kemudian meminta membuka hasil audit forensik tersebut kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Baca: Mahfud tegaskan audit terhadap Sirekap harus dilakukan lembaga independen bukan lembaga pemerintah 

    Keputusan PDI Perjuangan ini berdasarkan dengan adanya dugaan permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada Sirekap yang terjadi secara nasional.

    Prmasalahan ini kemudian diikuti pada tanggal 18 Februari 2024 KPU memerintahkan kepada seluruh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat pleno PPK dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024.

     

  • Caleg Gagal Pemilu 2024 Perlu Dukungan Keluarga untuk Cegah Depresi

    Caleg Gagal Pemilu 2024 Perlu Dukungan Keluarga untuk Cegah Depresi

    7cloud.asia – Banyak calon legislatif (caleg) yang gagal pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Dukungan keluarga sangat penting dan dibutuhkan untuk mencegah depresi.

    Dukungan untuk caleg gagal ini diungkapkan oleh psikiater Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr Agus Japari seperti yang dilansir Antaranews.

    Agus menjelaskan, jika ada salah satu anggota keluarga yang gagal dalam Pemilu 2024, maka anggota keluarga lainnya harus mengambil peran dalam meningkatkan semangat caleg yang gagal itu.

    Sebab, menurut Agus, jika semangat caleg tersebut turun, maka dapat menyebabkan caleg tersebut mengalami depresi.

    Baca: Pemkot Jakpus siapkan layanan kesehatan mental untuk caleg gagal Pemilu 2024

    Support System atau sistem pendukung yang bukan hanya dari keluarga, namun juga teman-teman dan lingkungan, dinilai sangat berpengaruh terhadap kesehatan kejiwaan para caleg gagal untuk bisa lebih menerima kenyataan.

    Support system ini harus selalu memberi dukungan, semangat, dan nasehat, karena siapapun itu jika gagal pasti akan down (semangat menurun), termasuk caleg.

    “Tetapi jika tidak punya dukungan, maka akan lebih gampang sakit kejiwaannya,” jelas Agus.

    Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak malu membawa serta mendampingi anggota keluarganya untuk berkonsultasi jika mengalami sakit karena gagal menjadi anggota legislatif.

     

    Baca: RSJ Islam Klender siap terapi caleg

    Nantinya akan dilihat seberapa berat gangguan kejiwaan yg dialami. Adapun tahapan gangguan kejiwaan tersebut diawali dengan kecemasan, khawatir berlebih.

    Kondisi ini dapat berakibat pada susah tidur atau insomnia, dan selanjutnya banyak pikiran hingga semakin lama hilang semangat, lalu akhirnya depresi.

    “Silakan datang ke RSKD Dadi, kami siap memberikan konsultasi. Memang biasanya ada yang alami ini setelah Pileg, meski tidak banyak,” katanya.

    Sementara di RSKD Dadi Makassar menyiapkan 14 psikiatri guna memberikan pelayanan maksimal bagi para caleg yang mengalami depresi pasca-Pesta Demokrasi 2024.

    Baca: PDI Perjuangan resmi menolak penggunaan Sirekap

    Koordinator Humas RSKD Dadi, dr Wawan Satriawan menyebut sampai saat ini belum ada caleg yang datang untuk berkonsultasi.

    “Mungkin masih menunggu penghitungan suara dan pengumuman, tetapi kami harap tidak ada yang mengalami depresi,” katanya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Pemilu 2024: Respon KPU Terkait Penolakan Penggunaan Sirekap

    Pemilu 2024: Respon KPU Terkait Penolakan Penggunaan Sirekap

    7cloud.asia – Dua pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md resmi menolak aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap untuk menghitung hasil Pemilu 2024.

    Atas sikap paslon 01 dan 02 ini, anggota KPU Idham Holik mengatakan Sirekap bukan penentu melainkan hanya alat bantu untuk memublikasikan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

    “Undang-Undang Pemilu telah tegas hasil resmi penghitungan suara itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang saat ini sedang berlangsung,” ujar Idham, dikutip Antaranews.com, Kamis (22/2/2024).

    Baca: Mungkinkah dilakukan audit forensik terhadap Sirekap

    Idham menjelaskan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengatur secara tegas bahwa hasil penghitungan suara mengacu pada proses rekapitulasi manual berjenjang, mulai dari tingkat TPS hingga KPU RI.

    Dalam aturan tersebut dituangkan soal batas waktu paling lama 35 hari harus menetapkan hasil pemilu.

    Oleh karena itu, KPU menetapkan batas akhir rekapitulasi adalah 20 Maret 2024. Saat ini proses rekapitulasi masih berlangsung dan sudah di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    Baca: PDI Perjuangan resmi tolak Sirekap

    Ia pun menambahkan proses rekapitulasi manual berjenjang mulai dari tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, hingga KPU RI ditayangkan lewat siaran langsung.

    “Mari masyarakat Indonesia saksikan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai KPU RI,” katanya.

    Sebelumnya, selain menolak penggunaan Sirekap DPP PDI Perjuangan juga  mendorong KPU melakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Baca: Komisi II DPR akan evaluasi kinerja KPU

    PDI Perjuangan dalam surat yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto dilayangkan kepada KPU RI di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

    “PDI Perjuangan juga mendesak dilakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” bunyi surat pernyataan tersebut.

    Desakan itu sehubungan dengan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional.

    Baca: Ada desakan kuat agar Sirekap diaudit

    Oleh karena itu, PDI Perjuangan meminta KPU RI membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Sementara itu, Anies Baswedan tak membantah pihaknya terbuka untuk membangun komunikasi dengan sejumlah pihak soal dugaan adanya kecurangan pemilu.

    Anies mengatakan pihaknya terus membicarakan kecurangan ini dengan koalisi Ganjar-Mahfud.

    “Ya, tentu saling ngobrol terus, ya,” ucap Anies di Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024)

    Sumber: Antaranews.com

  • Pemilu 2024: ICW dan KontraS Sebut KPU Kurang Serius Evaluasi Beban Petugas KPPS

    Pemilu 2024: ICW dan KontraS Sebut KPU Kurang Serius Evaluasi Beban Petugas KPPS

    7cloud.asia – Banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat dan pasca Pemilu 2024 menjadi perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KontraS

    Hingga Senin (19/2/2024) tercatat ada  84 petugas KPPS Pemilu 2024 yang meninggal dunia. Angka ini terdiri dari 71 orang merupakan bagian dari penyelenggara pemilu, sementara 13 di antaranya adalah pengawas pemilu.

    Sementara itu, per tanggal 21 Februari 2024 (seminggu pasca Pemilu), angka kematian petugas Pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 94 orang, sementara lebih dari 13.000 lainnya tercatat sakit.

    Angka ini memang lebih kecil dibanding Pemllu 2019, di mana  terdapat 894 petugas KPPS meninggal diduga karena kelahan dan setidaknya 5.175 orang lainnya jatuh sakit.

    Baca: Mayoritas petugas KPPS meninggal karena serangan jantung

    ICW dan KontraS menilai masih banyaknya petugas KPPS yang meninggal menunjukkan bahwa KPU gagal melakukan evaluasi secara serius.

    Tingginya angka korban ini menandakan bahwa KPU tidak serius dalam melakukan evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan Pemilu 2019.

    “Walaupun sudah membangun langkah antisipatif seperti melibatkan dinas kesehatan, skrining riwayat kesehatan, dan mengatur batasan umur, 
    nyatanya upaya tersebut belum sepenuhnya efektif,“ demikian ICW dan KontraS dalam pernyataan tertulis di laman resminya. 

    Penjelasan KPU soal kelelahan yang menjadi alasan utama meninggalnya petugas KPPS tahun ini, persis dengan yang terjadi pada 2019.

    Baca: PDI Perjuangan resmi tolak Sirekap dan minta dilakukan audit forensik oleh lembaga independen

    Beban kerja yang sangat berat mulai dari pembuatan TPS hingga rekapitulasi suara menyebabkan para petugas yang terlibat mengalami kelelahan luar biasa.

    Belum lagi, Pemilu tahun 2024 diselenggarakan secara serentak dengan lima kotak suara. Secara umum pun, petugas KPPS rata-rata bekerja selama 24-36 jam kerja non-stop.

    Hal ini jelas tidak manusiawi, mengingat honor yang diterima pun hanya sebesar Rp 1.100.000, walaupun untuk sejumlah pihak angka tersebut sudah cukup besar.

    ”Selain itu, kami menilai bahwa regulasi teknis yang tidak akomodatif
    juga menjadi penyebab dari kelelahannya para petugas,” imbuh ICW dan KontraS.

    Baca: Komisi II akan evaluasi penggunaan Sirekap

    Berdasarkan data yang berhasil diidentifikasi, setidaknya terdapat delapan petugas yang meliputi pengawas, Linmas dan KPPS dengan umur antara 50-60 tahun.

    Adapun penyebab utama dari meninggalnya petugas tersebut yakni didominasi oleh kelelahan dan sebagian kecil lainnya karena penyakit.

    Karena itu KPU diminta lebih serius melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.