ruangkota

Tag: lingkungan

  • Hari Peduli Sampah Nasional: Hanya 35 Persen yang Terkelola dengan Baik

    Hari Peduli Sampah Nasional: Hanya 35 Persen yang Terkelola dengan Baik

    7cloud.asia – Pada 21 Februari lalu, masyarakat merayakan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) sebagai pengingat tragedi longsor sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah yang menewaskan puluhan orang.

    Pada Hari Peduli Sampah Nasional 2026 ini mengusung tema Kolaborasi Aksi untuk Gerakan Nasional Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

    Lewat Hari Peduli Sampah Nasional ini, masyarakat diingatkan pentingnya pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari memilah sampah hingga daur ulang, serta mendorong komitmen semua pihak untuk mengatasi masalah sampah.

    Menurut data Global Waste Management Outlook 2024, sampah global yang tidak terkelola dengan baik mencapai 38 persen, sehingga memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan.

    Sementara di Indonesia, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025, mencatat timbulan sampah nasional di Indonesia sebanyak 24,8 juta ton/tahun.

    Adapun capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2025 adalah sebesar 34,55 persen atau 8,5 juta ton/tahun terkelola dengan baik dan sebesar 65,45 persen atau 16,3 juta ton/tahun tidak terkelola.

    Baca: SKB 4 Menteri untuk aktifkan kembali TPS3R yang mangkrak

    SIPSN mencatat, sampah yang masuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sanitary landfill atau controlled landfill sebanyak 36,24 persen sedangkan 63,76 persen diantaranya masih menerapkan open dumping (penimbunan terbuka).

    Adapun penyumbang sampah terbesar di Indonesia adalah sektor rumah tangga dengan persentase mencapai 56,7 persen atau 7,2 juta ton/tahun.

    Sumber lain meliputi perniagaan menyumbang 7,58 persen atau 972,2 ribu ton/tahun, pasar sebesar 1,7 juta ton/tahun, sementara fasilitas publik sebesar 7,03 persen atau 899,7 ribu ton/tahun dan kawasan sebesar 4,68 persen atau 598,6 ribu ton/tahun.

    Kategori lainnya tercatat sebesar 6,13 persen atau 785,1 ribu. Sektor perkantoran menjadi penyumbang paling kecil dengan persentase 4,22 persen atau 541,8 ribu dari total timbulan sampah nasional.

    Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan, dibutuhkan strategi terpadu dalam pengelolaan sampah untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

    Kombinasi strategi yang perlu dijalankan mencakup reformasi kebijakan, inovasi teknologi, kampanye kesadaran dan edukasi publik serta partisipasi aktif dari masyarakat luas.

    Baca: Mayoritas TPS3R di Indonesia tidak berfungsi optimal

    Reformasi kebijakan menjadi fondasi utama dengan menghadirkan regulasi yang tegas, insentif bagi praktik ramah lingkungan, serta sistem pengawasan yang konsisten agar pengelolaan sampah berjalan secara efektif.

    Di sisi lain, inovasi teknologi seperti pengolahan sampah berbasis daur ulang, pemanfaatan limbah menjadi energi, dan digitalisasi sistem pengumpulan sampah dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

    Kampanye kesadaran dan edukasi publik berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.

    Seluruh upaya tersebut akan berjalan optimal apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, baik dalam skala rumah tangga, komunitas, maupun sektor industri.

    Dengan demikian akan tercipta kolaborasi yang kuat menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

    “Ketika masyarakat diberdayakan untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab, mereka tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan tetapi juga membuka peluang ekonomi, yang mengarah pada masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan”, imbuh Dolly.

    Baca: Pembangunan PSEL bukan solusi tepat untuk atasi krisis sampah

  • Hari Lamun Sedunia: Pelindung Kawasan Pesisir yang Kini dalam Bahaya

    Hari Lamun Sedunia: Pelindung Kawasan Pesisir yang Kini dalam Bahaya

    7cloud.asia – Padang lamun merupakan salah satu ekosistem laut yang paling banyak ditemukan di muka Bumi.

    Lamun adalah kelompok tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup terbenam di perairan laut dangkal, terdiri dari berbagai spesies di bawah famili Hydrocharitaceae dan Cymodoceaceae. 

    Program Lingkungan PBB (United Nation Environment Programme/UNEP) memperkirakan luasan padang lamun meliputi sekitar 300.000 kilometer persegi dasar laut yang tersebar di 159 negara.

    Padang lamun yang monokromatik mungkin tidak seindah terumbu karang penuh warna atau semisterius hutan bakau, namun dia menyediakan tempat perlindungan bagi ikan dan satwa laut lainnya.

    Padang lamun juga melindungi pantai dari badai, dan merupakan penyimpan karbon utama, menjadikannya salah satu ruang alam yang paling berharga di dunia.

    Dilansir di laman resmi UNEP, unep.org, meski punya peran penting, ekosistem lamun saat ini berada dalam bahaya.

    Baca: Kolaborasi petakan padang lamun di Indonesia

    Setiap setengah jam, setidaknya seluas lapangan sepak bola padang lamun hilang karena berbagai sebab. Dan, diperkirakan 7 persen padang lamun hilang di seluruh dunia setiap tahunnya.

    Pengasaman laut, pembangunan kawasan pesisir, dan peningkatan suhu laut akibat perubahan iklim adalah pendorong utama hilangnya padang lamun.

    Untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman terhadap ekosistem ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Lamun Sedunia.

    “Ekosistem lamun adalah contoh sempurna dari alam yang beraksi, di mana habitat dan jaring kehidupan yang rapuh terjalin dalam harmoni yang sempurna,” kata Leticia Carvalho, yang sebelumnya memimpin Cabang Kelautan dan Air Tawar dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).

    “Pada Hari Lamun Sedunia, mari kita soroti keajaiban padang lamun dan spesies, baik manusia maupun non-manusia, yang bergantung padanya,” tambahnya.

    Carvalho mengatakan dunia harus memprioritaskan tindakan yang tepat waktu, ambisius, dan terkoordinasi yang melestarikan, memulihkan, dan mengelola lamun secara berkelanjutan.

    Baca: Peran penting padang lamun dalam menyerap karbon

     

    Dalam hal ini, negara-negara di dunia perlu memastikan bahwa masyarakat lokal, yang telah hidup harmonis dengan alam selama ribuan tahun, mendapatkan manfaatnya.

    Meningkatkan upaya ini sangat penting untuk mencapai penurunan emisi global sebagaimana digariskan di Perjanjian Paris dan banyak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata Carvalho.

    Pelestarian padang lamun juga dianggap penting untuk membantu negara-negara memenuhi tujuan Konvensi Rio, yang merupakan tiga perjanjian global utama yang menangani perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan.

    Untuk mencapai target masing-masing dan mengamankan masa depan padang lamun yang berkelanjutan secara lingkungan, laporan State of Finance for Nature terbaru dari UNEP memperkirakan kebutuhan investasi tahunan sebesar 29 miliar dolar.

    Pemulihan lamun yang mencakup perencanaan, penanaman, pemantauan, dan sebagainya diperkirakan memakan biaya sekitar 700 ribu dolar AS (Rp10,4 miliar ) per hektare.

    Angka ini jauh lebih murah dibandingkan ongkos restorasi karang sekitar 3 juta dolar AS atau sekitar Rp44,9 miliar per hektare.

  • Hari Lamun Sedunia: Lima Cara Ekosistem Lamun Menjaga Keanekaragaman Hayati

    Hari Lamun Sedunia: Lima Cara Ekosistem Lamun Menjaga Keanekaragaman Hayati

    7cloud.asia – Memperingati Hari Lamun Sedunia yang jatuh pada 1 Maret, mari kita sejenak mengenal ekosistem lamun yang merupakan salah satu ekosistem laut yang  ditemukan di muka Bumi.

    Lamun adalah kelompok tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup terbenam di perairan laut dangkal atau pesisir. Lamun terdiri dari berbagai spesies di bawah famili Hydrocharitaceae dan Cymodoceaceae.

    Lamun memang kurang dikenal jika dibanding ekosistem laut lainnya seperti terumbu karang ataupun mangrove. Namun, manfaat lamun bagi lingkungan sangat luar biasa.

    Berdasarkan studi terbaru dari peneliti berbagai negara yang dilansir di The Conversation, padang lamun di Indonesia ditaksir menyimpan 368.5 tera gram Karbon atau 2 persen simpanan karbon di lingkungan pesisir dan laut global.

    Berikut lima cara mengejutkan lamun dalam melindungi satwa liar dan memberi manfaat bagi manusia sebagaimana kami kutip dari laman resmi Program Lingkungan PBB (United Nation Environment Programme/UNEP):

    1. Lamun adalah surga bagi spesies laut
    Padang lamun merupakan tempat pembibitan bagi 20 persen perikanan terbesar di dunia, menurut laporan tahun 2020 dari UNEP dan mitranya yang berjudul Out of the Blue: The Value of Seagrass to the Environment and to People.

    Kelangsungan hidup banyak spesies, seperti penyu, kuda laut, manatee, dan dugong, bergantung pada padang lamun ini.

    Berkat kanopi bawah airnya yang rimbun, lamun juga menyediakan tempat berlindung bagi banyak invertebrata kecil, seperti kepiting dan udang, serta banyak spesies alga dan bakteri.

    Baca: Ekosistem lamun berperan penting jernihkan air di kawasan pesisir

    2. Lamun menyaring air untuk terumbu karang
    Sering disebut sebagai ‘penyaring air alami’, padang lamun digambarkan sebagai ekosistem super dalam laporan Out of the Blue.

    Lamun membantu membersihkan air dengan menjebak sedimen kaya karbon dan menyerap nutrisi serta patogen.

    Sistem yang didominasi lamun mengoksigenasi air melalui fotosintesis, meningkatkan kualitas air dan mendorong pertumbuhan karang, yang menjadi pusat keanekaragaman hayati

    Padang lamun menciptakan pusat keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat dan nutrisi bagi spesies yang tak terhitung jumlahnya.

    Karena sensitivitasnya terhadap berbagai stresor dan kontaminan, lamun merupakan indikator awal kesehatan ekologis daerah pesisir. Ketika lamun menderita, keanekaragaman hayati pun ikut terpengaruh.

    3. Lamun mendukung perikanan dan mata pencaharian di seluruh dunia.
    Lamun mirip dengan tumbuhan darat karena memiliki daun, bunga, biji, akar, dan jaringan ikat.

    Dengan demikian, lamun merupakan sumber makanan penting bagi ikan, gurita, udang, tiram, kerang, dan cumi-cumi, yang menopang perikanan yang menghidupi ratusan juta orang di seluruh dunia, menurut laporan Out of the Blue.

    Di Tanzania, misalnya, penurunan lamun ditemukan berdampak negatif pada mata pencaharian perempuan yang mengumpulkan invertebrata, seperti kerang, siput laut, dan landak laut.

    Baca: Ancaman ekowisata terhadap kelestarian padang lamun

    4. Padang lamun juga penting bagi spesies non-laut.
    Selama migrasi musim gugur mereka, beberapa angsa dan bebek memakan lamun yang mencuat dari sedimen pantai. Burung-burung lain mencari invertebrata di perairan yang seringkali dangkal di sekitar tumbuhan tersebut.

    Pada Desember 2022, para pemimpin dunia menyetujui Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Montreal-Kunming, sebuah pakta yang dirancang untuk melindungi keanekaragaman kehidupan di Bumi dan mencegah krisis kepunahan yang mengancam.

    Carvalho mengatakan bahwa ketika negara-negara mengembangkan target nasional mereka di bawah perjanjian tersebut, mereka harus memasukkan perlindungan untuk padang lamun.

    “Padang lamun mendukung beragam kehidupan yang menakjubkan dan melindunginya sangat penting jika kita ingin mencapai tujuan global kita tentang keanekaragaman hayati – dan kita harus melakukannya,” katanya.

    5. Lamun menahan laju perubahan iklim.
    Sering disebut sebagai jenis hutan biru, padang lamun, seperti halnya padang lamun di darat, membantu melawan perubahan iklim.

    Meskipun padang lamun ini hanya menutupi 0,1 persen dasar laut, namun merupakan penyerap karbon yang sangat efisien, menyimpan hingga 18 persen karbon laut dunia, demikian temuan laporan Out of the Blue.

    Lamun juga bertindak sebagai garis pertahanan pertama di sepanjang pantai dengan mengurangi energi gelombang, melindungi masyarakat dari meningkatnya risiko banjir dan badai.

  • WALHI dan DPR Minta Pertamina Segera Bertanggung Jawab Atas Rusaknya Hutan Mangrove di Teluk Benoa

    WALHI dan DPR Minta Pertamina Segera Bertanggung Jawab Atas Rusaknya Hutan Mangrove di Teluk Benoa

    7cloud.asia – Kematian massal mangrove di kawasan pesisir Teluk Benoa, Denpasar, khususnya yang berada di tepi Jalan Raya Pelabuhan Benoa mendapat sorotan dari berbagai pihak.

    Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali menilai kematian mangrove tersebut merupakan sinyal merah bagi Bali. Sejak gejala awal muncul pada September 2025, menurut WALHI, kondisinya saat ini semakin mengkhawatirkan.

    “Berbagai temuan lapangan menunjukkan pola kerusakan vegetasi Rhizophora, Avicennia, dan Sonneratia yang mengindikasikan stres ekologis akut,” jelas Direktur WALHI Bali, Made Krisna Dinata di Denpasar, Jumat (27/2/2026).

    Diketahui bahwa kondisi mangrove di Teluk Benoa daunnya menguning dan nekrosis. Kulit batangnya mengelupas hingga terjadi pengeringan batang.

    Krisna Dinata menuturkan, kerusakan terjadi di area mangrove seluas enam are atau sekitar 600 meter persegi. Lokasinya bersebelahan dengan jalur pipa energi.

    Krisna lantas menyampaikan temuan kronologis menurut dokumen di lapangan. Pada September 2025, terdapat pekerjaan perbaikan pipa yang sebelumnya mengalami rembesan.

    Kemudian inspeksi dilakukan pada Desember 2025, dan dinyatakan tidak ada kerusakan pada pipa. Namun, ditemukan pipa yang berkarat. Perbaikan disebut sudah dilakukan, tapi belum dilakukan pembersihan residu minyak pada tanah dan sedimen setelah rembesan terjadi.

    Sementara, diagnosa awal peneliti Universitas Udayana menyatakan, adanya indikasi kuat keracunan logam berat dan senyawa hidrokarbon (BBM) pada substrat mangrove sebagai penyebab utama kematian vegetasi mangrove.

    Baca: Setiap tahun belasan ribu hektare hutan mangrove hilang

    Keracunan ini mengakibatkan anoksia (kerusakan jaringan akibat kekurangan pasokan oksigen) pada akar. Fakta ini, menurut Krisna, menguatkan dugaan terkait kematian mangrove di kawasan tersebut akibat rembesan BBM.

    Vegetasi mangrove yang mati berada dalam kategori Kawasan Ekosistem Mangrove, sebagaimana menurut RTRW. Fungsinya untuk perlindungan ekologis dan wajib dilindungi.

    Aktivitas konstruksi, perbaikan pipa, dan seluruh operasi industri energi di area ini, menurut WALHI Bali, seharusnya tunduk pada asas kehati-hatian tertinggi.

    “Kerusakan vegetasi akibat aktivitas industri merupakan bentuk penurunan fungsi lindung dan kami duga termasuk bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan ekosistem mangrove,” tutur Krisna dilansir Kompas.com.

    Terpisah, Anggota DPR daerah pemilihan Bali I Nyoman Parta mendesak pihak terkait, termasuk Pertamina, untuk segera menunjukkan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan I Nyoman Parta melalui akun Facebook pribadinya, merespons lanjutan penelitian yang dilakukan tim peneliti Universitas Udayana.

    Menurut politisi PDI Perjuangan ini, hasil riset yang dipimpin oleh Dr. Dewangga Wiryangga Selangga memperjelas penyebab utama matinya vegetasi mangrove di kawasan tersebut.

    Parta memaparkan bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium, senyawa hidrokarbon yang terdeteksi pada sampel tanah mangrove didominasi oleh rantai karbon C15–C24. Rentang ini, menurutnya, identik dengan karakteristik bahan bakar diesel atau solar.

    Baca: KLH bakal kembangkan 11 kawasan lanskap mangrove

    Ia menambahkan, analisis menggunakan metode Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) menguatkan dugaan tersebut. Dari hasil tersebut, sampel tanah di lokasi dinyatakan positif tercemar limbah minyak bumi, terutama solar.

    Parta juga menyoroti belum adanya langkah konkret dari pihak Pertamina terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Teluk Benoa.

    “Sampai hari ini, pihak Pertamina belum menunjukkan itikad baik terkait tanggung jawab dan rencana apa yang akan dilakukan di lokasi pasca matinya mangrove di kawasan Benoa,” tulisnya.

    Ia menilai, sebagai perusahaan energi milik negara, Pertamina semestinya proaktif melakukan investigasi terbuka, pemulihan lingkungan, serta memberikan penjelasan kepada publik.

    Menurut Parta, kawasan mangrove Teluk Benoa memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi Bali, mulai dari perlindungan pesisir, habitat biota laut, hingga penyangga ekosistem perairan.

    Kerusakan mangrove, katanya, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada nelayan dan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup pada ekosistem pesisir.

    Dengan adanya hasil penelitian terbaru Universitas Udayana, tekanan terhadap pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab semakin menguat.

    Baca: Tantangan pelestarian hutan mangrove di Indonesia

  • Hari Lamun Sedunia: Ekosistem Lamun Indonesia Mampu Serap Sepersepuluh Emisi Karbon Nasional

    Hari Lamun Sedunia: Ekosistem Lamun Indonesia Mampu Serap Sepersepuluh Emisi Karbon Nasional

    7cloud.asia – Ekosistem lamun Indonesia memiliki potensi besar dalam menyerap dan menyimpan karbon sehingga berperan penting dalam penanganan perubahan iklim.

    Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yusmiana Rahayu mengatakan, data pada 2018 luas padang lamun di tanah air berkisar 875.967 hingga 1.847.341 hektare,

    Adapun total karbon yang diserap mencapai 0,26 sampai dengan 0,55 gigaton karbon dioksida ekuivalen (Gt CO2e). Penghitungan tersebut, sebagai gabungan dari kemampuan penyimpanan karbon biomassa dan sedimen dari ekosistem lamun.

    “Kemudian totalnya saya gabungkan setelah dikaitkan luas, mendapatkan 0,26 sampai 0,55 gigaton CO2 ekuivalen,” katanya dalam diskusi yang diikuti daring dari Jakarta, Senin (2/3/2026).

    Dia menyoroti potensi besar ekosistem padang lamun jika dibandingkan dengan total emisi gas rumah kaca di Indonesia, yaitu 1,84 Gt CO2e yang dilaporkan pada 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    “Jadi ini untuk memberikan perbandingan seberapa besar potensi karbon di ekosistem lamun yang kita punya dibandingkan dengan emisi yang terjadi di Indonesia,” katanya mengacu pada hasil riset yang dilakukan pada 2024.

    Baca: Cara ekosistem lamun menjaga keanekaragaman hayati

    Jumlah itu kemungkinan dapat berubah mengingat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru merilis Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 pada akhir tahun lalu.

    Di mana luasan karang keras secara nasional adalah 838 ribu hektare dan 660 ribu hektare untuk ekosistem padang lamun.

    Yusmiana menyoroti bahwa peran karbon biru kini juga semakin penting dalam upaya mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional, yang tertuang dalam dokumen iklim National Determined Contribution (NDC).

    Dengan sektor kelautan dan perikanan, kini sudah diperhitungkan dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

    “Artinya kita perlu data yang lebih siap, karena masih banyak data-data khususnya ekosistem lamun yang dibutuhkan untuk kita bisa menghitung inventarisasi dengan lebih detail,” demikian Yusmiana Rahayu.

    Terancam
    Sementara Kepala Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asep Hidayat menyoroti ancaman terhadap ekosistem lamun dari reklamasi dan pencemaran lingkungan.

    Baca: Ekosistem lamun berperan penting jernihkan kawasan pesisir

    Asep mengatakan karbon biru memiliki potensi besar untuk menyimpan karbon, termasuk padang lamun dan mangrove, yang semuanya bisa ditemukan di Indonesia meski terdapat ancaman yang dihadapi ekosistem tersebut.

    “Di Indonesia potensi karbon biru di padang lamun diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta karbon. Menjadikan aset penting bagi strategi mitigasi dan perubahan iklim nasional dan sumber ekonomi ke depan,” tuturnya.

    Tekanan pembangunan di pesisir, sedimentasi yang terus terjadi, ujarnya, terjadi bukan hanya karena begitu saja, tetapi ada konversi di daerah hulu dan lain-lain sehingga ini mengalir ke daerah pesisir.

    Selain itu terdapat pula ancaman dari pencemaran lingkungan dan penangkapan yang tidak ramah lingkungan, selain juga dampak perubahan iklim seperti suhu permukaan laut yang meningkat.

    Dalam diskusi yang sama, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN Nurul Dhewani menyebut ekosistem lamun memiliki sejumlah jasa lingkungan, seperti habitat bagi satwa terancam punah dan lokasi pemijahan serta sumber pangan untuk ikan serta spesies lain, termasuk dugong dan kuda laut.

    Dari sisi perikanan, kata dia, ekosistem padang lamun menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat pesisir, termasuk menangkap ikan, kepiting, dan kerang.

    Untuk itu ancaman dari aktivitas manusia seperti reklamasi, polusi, penangkapan berlebihan dan dengan cara destruktif, selain juga faktor eksternal termasuk perubahan iklim.

    Dia mendorong peningkatan upaya pengelolaan, termasuk pembentukan kawasan konservasi lamun, restorasi habitat, dan penyadartahuan tentang peran penting lamun kepada masyarakat.

  • Pemanfaatan Alga Membuat Bangunan Ini Benar-benar Nol Emisi

    Pemanfaatan Alga Membuat Bangunan Ini Benar-benar Nol Emisi

    7cloud.asia – Gedung Bio Intelligent Quotient atau BIQ House merupakan contoh nyata hasil inovasi untuk menghasilkan bangunan yang ramah lingkungan.

    Bangunan apartemen di Hamburg, Jerman yang resmi dioperasikan pada 2013 ini sepenuhnya menggunakan energi yang dihasilkan alga. Ini merupakan yang pertama di dunia.

    Dilansir info.cecr.in, struktur BIQ House menampilkan fasad (tampak muka bangunan) dari tabung alga bio-adaptif.

    BIQ House dibangun oleh firma desain internasional Arup bekerja sama dengan SSC Strategic Science Consultants dari Jerman dan Splitterwerk Architects dari Austria.

    Warna hijau pada fasad, yang disebut SolarLeaf, menunjukkan bahwa alga menguraikan karbon dioksida dan memprosesnya melalui fotosintesis.

    Bentuk produksi energi terbarukan ini, dengan demikian, terlihat dari luar bangunan, dan merupakan bagian yang disengaja dari konsep arsitektur.

    Baca: BIQ House, bangunan bertenaga alga pertama di dunia

    Fasad inovatif ini berkontribusi pada pengurangan dan penyerapan 2,5 ton karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan bangunan setiap tahunnya.

    Konsep energi berkelanjutan yang luar biasa ini mampu menciptakan siklus energi panas matahari, energi panas bumi, boiler kondensasi, panas lokal, dan penangkapan biomassa menggunakan fasad bioreaktor.

    BIQ House menyediakan pilihan ‘hidup sesuai kebutuhan’, di mana fungsi-fungsi individual apartemen dapat dipertukarkan atau digabungkan untuk membentuk ‘zona netral’.

    Konsep hunian inovatif ini bertujuan untuk memastikan fleksibilitas desain maksimal untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan perkotaan di masa depan.

    Dengan konsep hunian inovatifnya, eksterior futuristik, dan fasad alga “cerdas”, BIQ Haouse merupakan sorotan dari ‘Pameran Bangunan di dalam Pameran Bangunan’.

    Bangunan BIQ House sekaligus menunjukkan bahwa di masa depan fasad akan mampu melayani sejumlah fungsi berbeda dan menjadi lebih dari sekadar pelapis estetika untuk melindungi dari hujan dan dingin.

    Baca: Bangunan hijau jadi solusi nyata untuk kota yang berkelanjutan

    BIQ House menangkap semua energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik dan panas dari matahari, sehingga bangunan ini sama sekali bebas dari penggunaan bahan bakar fosil.

    Bioreaktor tidak hanya menghasilkan biomassa yang kemudian dapat dipanen, tetapi juga menangkap panas termal matahari – dan kedua sumber energi tersebut dapat digunakan untuk memberi daya pada bangunan.

    Ini berarti bahwa fotosintesis mendorong respons dinamis terhadap jumlah naungan matahari yang dibutuhkan, sementara mikroalga yang tumbuh di kisi-kisi kaca menyediakan sumber energi terbarukan yang bersih.

    Bioreaktor ini juga membantu mengisolasi bangunan dan meredam kebisingan. Jantung sistem ini adalah pusat manajemen energi yang sepenuhnya otomatis, yang mengontrol setiap reaktor.

    Di sini, panas termal matahari dan alga dipanen dalam siklus tertutup untuk disimpan dan reaktor diarahkan ke matahari.

  • Ajukan Amicus Curiea, WALHI Desak Pembebasan Petani Bunga Raya dan Hentikan Perampasan Lahan oleh PT TKWL

    Ajukan Amicus Curiea, WALHI Desak Pembebasan Petani Bunga Raya dan Hentikan Perampasan Lahan oleh PT TKWL

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau ajukan amicus curiae atau kajian sahabat pengadilan kepada Pengadilan Negeri Bengkalis pada 2 Maret 2026 atas perkara Nomor: 726/Pid.B/2025/PN Bls.

    Amicus curiae tersebut terkait dakwaan terhadap tiga petani Bunga Raya yang memperjuangkan hak atas ruang hidupnya dari ancaman perampasan lahan oleh PT Teguhkarsa Wanalestari (TKWL).

    WALHI Riau merekomendasikan kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan secara holistik dan komprehensif bahwa perkara tersebut tidak akan terjadi apabila Pemerintah tidak menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) PT TKWL di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Siak I yang dikelola oleh masyarakat.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (3/3/2026), WALHI menyebutkan bahwa perkara yang menimpa tiga petani Bunga Raya ini berawal dari aksi penolakan masyarakat terhadap aktivitas PT TKWL di wilayah kelola masyarakat pada pada 11 September 2025.

    Ratusan masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok tani dan pemilik lahan garapan mendesak PT TKWL mengeluarkan alat berat mereka dari lahan garapan masyarakat.

    Pada saat berlangsungnya aksi, salah satu pihak yang diduga terafiliasi dengan PT TKWL mendatangi kerumunan massa aksi dan memicu ketegangan hingga menyebabkan kerusuhan.

    Baca: Ratusan hektare kebun sawit ilegal di Taman Nasional Gunung Leuser ditertibkan

    Dalam orasinya, Anton, salah satu petani yang ditetapkan sebagai terdakwa menyampaikan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan anarkis. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) malah menyebut Anton sebagai pemimpin aksi yang menjadi pemicu adanya peristiwa kekerasan.

    Dalam dakwaannya, JPU mendakwa tiga petani Bunga Raya menggunakan pasal 170 KUHPidana dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan.

    Eko Yunanda, Direktur Eksekutif WALHI Riau, mengatakan bahwa perkara ini tidak bisa dilihat secara tunggal. Peristiwa ini dipicu oleh penolakan masyarakat atas perampasan lahan oleh PT TKWL dan mempertahankan hak atas ruang hidup mereka.

    Secara legalitas, masyarakat memiliki dasar pengelolaan jauh sebelum PT TKWL memiliki HGU.

    Kemudian dari aspek pengelolaan lahan, PT TKWL baru mengelola lahan pada tahun 2005 pasca Bupati Siak menerbitkan surat rekomendasi pencabutan HGU PT TWKL pada tahun 2004. Sedangkan masyarakat telah mengelola lahan tersebut sejak 1998.

    “Kami menduga ini adalah upaya kriminalisasi dan pembungkaman terhadap petani Bunga Raya. Dugaan ini semakin diperkuat dengan saksi yang dihadirkan terafiliasi dengan PT TKWL, termasuk humas perusahaan tersebut,” ujar Eko.

    Baca: Asosiasi Petani Sawit dorong penertiban kebun sawit yang adil

    Andri Alatas, Direktur LBH Pekanbaru sekaligus Dewan Daerah WALHI Riau, juga melihat dugaan kriminalisasi dari proses hukum yang terjadi. Pertama, kejanggalan dan penangkapan secara semena-mena.

    Pada saat menangkap Anton dan Wandrizal, aparat kepolisian tidak menjelaskan tindak pidana apa yang telah mereka lakukan. Bahkan salah satu polisi membawa senjata laras panjang saat penangkapan mereka.

    Kedua, pada saat dibawa ke Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis, Anton diperiksa sebagai tersangka tanpa melewati proses pemeriksaan sebagai calon tersangka. Ketiga, proses persidangan seakan dipaksakan.

    Sidang yang dijadwalkan pada 22 Desember 2025 tidak memberitahu para terdakwa. Kemudian Hakim juga menolak pemeriksaan saksi secara mendalam dan mempercepat agenda pembacaan putusan pada 4 Maret 2026.

    Dari rangkaian proses penangkapan, hingga persidangan WALHI melihat adanya upaya kriminalisasi. Kemudian proses persidangan yang tergesa-gesa terlihat seakan sangat dipaksakan untuk memenjarakan para petani.

    “Selain itu kami juga mempertanyakan untuk apa polisi membawa senjata laras panjang saat menangkap para petani? Ini jelas bentuk intimidasi,” sebut Andri.

    Melihat berbagai kejanggalan proses hukum dan riwayat konflik yang sangat merugikan ketiga terdakwa dan petani lainnya yang menggarap lahan di areal HPL Transmigrasi Siak I, Eko mendesak pembebasan terhadap ketiga petani Bunga Raya tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap pembela HAM.

    “Pembebasan tiga petani Bunga Raya adalah bentuk negara melindungi hak atas ruang hidup dan menjamin perlindungan pembela HAM. Lebih lanjut, negara harus segara menyelesaikan konflik yang berawal dari dosa masa lalu yang telah menerbitkan HGU di atas HPL Transmigrasi melalui penciutan HGU PT TKWL, lalu memfasilitasi legalisasi wilayah kelola para petani melalu skema TORA,” tutup Eko.

  • Ketergantungan pada Pupuk Kimia dan Pestisida Jadi Bom Waktu yang Mengancam Lingkungan

    Ketergantungan pada Pupuk Kimia dan Pestisida Jadi Bom Waktu yang Mengancam Lingkungan

     

    7cloud.asia – Perubahan iklim yang memanaskan suhu Bumi bisa memengaruhi jumlah maupun kualitas makanan hingga ke meja makan. Di Indonesia, perubahan iklim dapat mengguncang sektor pangan dan pertanian yang menyumbang 14% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional.

    Dampaknya berantai. Sebab, sektor pangan dan pertanian sekurang-kurangnya menyerap sepertiga dari total pekerja nasional dengan total luas lahan pertanian nasional per (2023) sekitar 7,3 juta hektare.

    Tak terhitung berapa banyak riset yang sudah menyuarakan hal ini sejak lama. Sayangnya semuanya, seakan dianggap angin lalu saja.


    Riset kami menunjukkan hari panas ekstrem yang kian sering terjadi akan terus menggerogoti sistem pertanian Indonesia. Akibatnya sudah ada dan berisiko terus berlipat: harga pangan naik, pendapatan petani menurun, dan gangguan stabilitas ekonomi puluhan juta keluarga yang menggantungkan pendapatan dari sektor ini.

    Panas ekstrem menekan produktivitas petani

    Dalam beberapa dekade terakhir, hari-hari dengan suhu panas ekstrem semakin sering terjadi Indonesia.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi, anomali suhu udara nasional naik 0,8°C sejak 2024: dari 26,7°C menjadi 27,5°C.

    Kondisi ini berdampak langsung pada komoditas pangan utama seperti padi dan jagung. Suhu ekstrem mengganggu siklus pertumbuhan tanaman, mempercepat penguapan air, menekan fotosintesis. Risiko gagal panen akhirnya semakin besar.

    Riset kami menunjukkan, setiap kenaikan frekuensi hari panas ekstrem akan menurunkan hasil panen padi. Sebab, tanaman padi kurang bisa beradaptasi terhadap perubahan cuaca.

    Situasi ini memperlihatkan betapa rentannya pertanian Indonesia terhadap perubahan iklim. Ketika panas ekstrem menjadi semakin sering, risiko penurunan produksi tidak lagi bersifat musiman, melainkan menjadi tren.

    Situasi takkan berubah jika petani hanya mengandalkan perbaikan proses tanam dan merawat tanaman dengan baik.

    Pupuk dan pestisida: penopang hasil, sekaligus sumber risiko

    Pemakaian pupuk dan pestisida mungkin bisa membantu mempertahankan jumlah panen di tengah tren panas ekstrem, tapi hanya sementara dan ada batasnya.

    Kondisi saat ini, rata-rata setiap kenaikan harga pupuk Rp1.000 per kg akan menurunkan volume pemupukan urea hingga 13%.

    Penurunan volume pemupukan berimbas pula pada anjloknya pendapatan petani beras sekitar Rp3,1 juta per hektare atau Rp2,3 juta per hektare untuk komoditas jagung.

    Temuan kami membuktikan bahwa pupuk dan input pertanian berbasis karbon tidak hanya mahal dan mengandalkan barang impor, tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang tidak kecil.

    Pertanian berbasis karbon meliputi pemakaian pupuk dan pestisida sintetis, traktor berbahan bakar solar, hingga irigasi yang menggenangi lahan.

    Secara ekologi, penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan dapat merusak kualitas tanah, mencemari air, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dalam jangka waktu panjang efeknya bisa berujung pada bencana panen dan lingkungan.

    Dengan kata lain, upaya mempertahankan produksi melalui penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan justru menciptakan lingkaran kesialan: memperparah perubahan iklim yang ujung-ujungnya merugikan sektor pertanian itu sendiri.

    Dalam konteks jangka pendek dan efek tidak langsungnya, pemerintah sebenarnya memiliki program pupuk subsidi sebanyak 9,5 juta ton untuk tahun 2026. Namun sayangnya, distribusi pupuk bersubsidi sering bermasalah hingga masuk radar Badan Pemeriksa Keuangan.

    Kurang optimalnya penyaluran pupuk subsidi menambah risiko petani. Jika tidak kebagian pupuk subsidi, petani harus membeli sendiri pupuk yang notebene bahan produksinya masih diimpor sehingga sering terpengaruh pada nilai tukar rupiah.

    Mengapa pertanian cerdas iklim menjadi keharusan

    Perubahan iklim yang memangkas hasil panen akan menciptakan kelangkaan pasokan dan berisiko menaikkan harga pangan, terutama padi.

    Bagi rumah tangga, terutama yang berpendapatan rendah, kenaikan harga pangan berarti meningkatnya beban pengeluaran. Padahal, bahan pangan, khususnya beras, merupakan variabel penentu inflasi terbesar masyarakat Indonesia selain bahan bakar minyak.

    Temuan ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukan isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia memengaruhi apa yang kita makan, berapa harganya, dan seberapa aman pasokan pangan di masa depan.

    Untuk itu, riset kami menggarisbawahi pentingnya percepatan pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture) di Indonesia.

    Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan sistem pertanian untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mengurangi dampak lingkungannya.

    Pertanian cerdas iklim mencakup berbagai strategi, mulai dari penggunaan varietas tanaman yang tahan panas, pengelolaan air yang lebih efisien, hingga pemanfaatan pupuk secara lebih bijak dan berkelanjutan.

    Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan kebutuhan produksi pangan dengan perlindungan lingkungan.

    Tanpa perubahan arah kebijakan dan praktik pertanian, ketergantungan pada pupuk dan pestisida berbasis minyak/gas bumi seperti hanya memakai obat penahan nyeri saja.

    Penyakit intinya seiring waktu akan semakin ganas yang berisiko menciptakan kerentanan baru, baik secara ekonomi maupun lingkungan.

    Salman Samir, Assistant lecturer, Universitas Hasanuddin; Rizky Utami, Lecturer in Economy and Business Faculty Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin; Sumbangan Baja, Professor Geospatial dan Perencanaan Lahan, Universitas Hasanuddin, dan Zulung Zach Walyandra, Universitas Hasanuddin

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia-AS Mengkhianati Komitmen Iklim Indonesia

    Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia-AS Mengkhianati Komitmen Iklim Indonesia

    7cloud.asia – Perjanjian Dagang Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade) antara Amerika Serikat dan Indonesia yang ditandatangani pada Februari 2026, dinilai sangat bertentangan dengan komitmen iklim Indonesia yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC).

    Dalam dokumen tersebut Indonesia berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emissions) pada tahun 2060 atau lebih cepat dan menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 70-72 persen pada tahun tersebut.

    “Sehingga perjanjian tersebut harus dibatalkan atau Indonesia akan menjadi pihak yang terus melanggengkan krisis iklim,” ujar Pengkampanye Iklim dan Isu Global, WALHI Nasional, Patria Rizky Ananda lewat keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Kamis (5/3/2026).

    WALHI memandang ada lima hal di mana poin-poin kesepakatan dagang RI-AS ini yang bertolak belakang dengan komitmen iklim Indonesia.

    Pertama, Indonesia menargetkan FOLU Net Sink 2030 melalui restorasi gambut dan rehabilitasi lahan. Namun, perjanjian dagang dengan AS membuka akses luas bagi investasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, kobalt, tembaga, dan litium—dengan menghapus batas kepemilikan dan kewajiban divestasi.

    Baca: Perjanjian Dagang Resiprokal RI-AS korbankan kedaulatan ekologi

    WALHI menilai ekspansi tambang ini berpotensi mempercepat deforestasi, karena konsesi nikel sudah melampaui 1,03 juta hektare dan 765 ribu hektare berada di kawasan hutan.

    Ekstraksi besar‑besaran tersebut dapat merusak tutupan hutan sebagai penyerap karbon utama, sehingga mengancam pencapaian target FOLU Net Sink 2030 yang menjadi pilar mitigasi iklim Indonesia.

    Kedua, WALHI memandang bahwa perjanjian ini mendorong eksploitasi masif di Indonesia dan menjauhkan Indonesia dari komitmen untuk menjaga suhu global di bawah 1,5°C.

    Perjanjian ini menghapus ketentuan-ketentuan pembatasan ekspor untuk komoditas industri dan mineral kritis ke AS. Selain itu, perjanjian ini juga menghapus persayaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan memaksa Indonesia menyelaraskan regulasi teknisnya dengan standar AS.

    “Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk penyerahan kedaulatan sumber daya alam Indonesia ke AS,” imbuh Patria.

    Baca: UGM Kritisi Perjanjian Perdagangan RI-AS

    Ketiga, Perjanjian resiprokal ini mencerminkan posisi pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang meragukan krisis iklim dan pernah menyebutnya sebagai hoaks. Pada dua periode pemerintahannya, AS keluar dari Perjanjian Paris karena perjanjian tersebut dianggap merugikan ekonomi dan industri mereka.

    Perjanjian Paris sendiri adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim.

    Selain itu, pada Januari 2026 AS juga menarik diri dari forum Kerangka Kerja Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa (UNFCC) dan Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

    Sikap tidak percaya terhadap krisis iklim juga tampak dalam klausul yang mewajibkan Indonesia berinvestasi pada pengembangan koridor ekspor di Pesisir Barat AS guna meningkatkan daya saing batu bara Amerika.

    “Ketentuan ini secara langsung bertentangan dengan upaya dekarbonisasi global karena memperluas rantai pasok energi fosil,” tandas Patria.

    Baca: Koalisi sipil desak Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian

    Keempat, dalam perjanjian dagang tersebut Indonesia harus membeli komoditas fosil dari AS senilai 15 miliar dolar AS, di antaranya bensin olahan (7 miliar dolar), minyak mentah (4.5 miliar dolar), dan gas alam cair (LPG) senilai 3,5 miliar dolar.

    “Adanya impor fosil ini akan mengunci penggunaan energi beremisi tinggi yang tidak sesuai skema dekarbonisasi dalam skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP) yang telah diadopsi oleh Indonesia,” tegas Patria.

    Kelima, alih-alih bertansformasi menuju ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, perjanjian dagang ini justru lebih menonjolkan pendekatan pro-pasar yang dapat melanggengkan ekonomi berbasis fosil dan eksploitatif.

    WALHI menegaskan bahwa perjanjian ini harus dibatalkan segera, karena mengorbankan sumber daya alam Indonesia dan menjauhkannya dari komitmen iklimnya sendiri.

    “Karena itu, WALHI meminta Presiden RI harus membatalkan Perjanjian Dagang Resiprokal antara Amerika Serikat dengan Indonesia dengan tetap mengerjakan kewajibannya dalam melakukan perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup di dalam negeri,” tutup Patria.

  • Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 Km di Merauke

    Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 Km di Merauke

    7cloud.asia – Masyarakat Adat Malind terus berjuang mempertahankan tanah dan hutan adat mereka dari gempuran Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah untuk cetak sawah atau food estate di Merauke.

    Pada Kamis (5/3/2026), lima orang Masyarakat Adat Malind mendaftarkan gugatan izin kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan akses sepanjang 135 kilometer yang dikeluarkan Bupati Merauke, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

    Gugatan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup ke PTUN Jayapura ini paralel dengan perjuangan Masyarakat Adat melawan PSN yang oleh mereka disebut menjadi proyek sengsara nasional.

    Sebelumnya, masyarakat adat juga mengajukan gugatan uji materi pasal kemudahan PSN dalam Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, dan berbagai perjuangan di kampung dengan mendirikan salib merah dan palang adat.

    Dilansir di laman resmi Greenpeace Indonesia, kelima penggugat ialah Simon Petrus Balagaize, Sinta Gebze, Liborius Kodai Moiwend, Kanisius Dagil, dan Andreas Mahuse.

    Baca: Ekspansi perkebunan sawit di Papua berpotensi memicu genosida

    Dengan mengenakan busana adat Malind, mereka mendatangi PTUN diiringi massa aksi solidaritas dari sejumlah organisasi anak muda dan mahasiswa di Jayapura.

    Massa aksi membentangkan berbagai pesan dukungan, di antaranya berbunyi “Stop PSN, Stop Perampasan Hutan Adat”, “Save Indigenous Papuans’ Forests”, “Tanah Adat Bukan Tanah Kosong, Lawan Kolonialisme Baru”, “Lawan Krisis Iklim, Lindungi Hutan Papua”, dan lainnya.

    Sebelum memasuki gedung pengadilan, kelima penggugat menggelar doa dan ritual adat. Tubuh mereka dilumuri lumpur putih, melambangkan rasa duka atas penghancuran yang masih terus terjadi atas nama PSN.

    Sinta Gebze, perempuan Malind yang turut menjadi penggugat mangatakan, pihaknya mengajukan gugatan ini karena kami masih berduka, kami kehilangan tanah, kehilangan ibu, kehilangan tempat kami mencari makan. Kami lahir menginjak tanah ini, tapi kini mau mencari makan susah karena hutan dan kayu sudah dibongkar.

    ”Perusahaan masuk tanpa izin seperti pencuri langsung bongkar hutan dengan ekskavator. Kami sudah buat palang mereka tidak tanggapi. Kami mau bersuara atau tegur dorang, tapi kami panik karena TNI yang kerja saat itu dan mereka bersenjata,” katanya seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

    Baca: Masyarakat Adat Distrik Konda Tanam Patok Batas Untuk Lindungi Hak Ulayat dari Ancaman Investor Sawit

    Pemerintahan Prabowo-Gibran berdalih pembangunan jalan 135 km tersebut demi mendukung sarana-prasarana PSN pangan dan energi di bagian selatan Papua.

    Pembangunan jalan ini berjalan seiring dengan proyek cetak sawah di Wanam, Distrik Ilwayab, oleh Kementerian Pertahanan dengan menggandeng PT Jhonlin Group, perusahaan milik pengusaha tambang asal Kalimantan Selatan Andi Syamsudin Arsyad.

    Namun senyampang dengan itu, pembangunan jalan dari Kampung Wanam menuju Muting yang membelah hutan adat dan merampas tanah ulayat Masyarakat Adat itu berlangsung dengan penuh pelanggaran.

    Menurut catatan Pusaka Bentala Rakyat, lahan yang sudah dibuka mencapai 56 kilometer. Proyek pembangunan tahap kedua kini dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan melibatkan sejumlah perusahaan karya.

    Tigor Hutapea, anggota tim kuasa hukum Tim Advokasi Solidaritas Merauke dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, mengatakan, proyek pembangunan jalan 135 kilometer ini menggambarkan kekacauan PSN sejak pemerintahan Joko Widodo yang dilanjutkan Prabowo Subianto.

    ”Pembukaan lahan untuk pembangunan jalan berjalan secara ilegal sejak September 2024 sebelum adanya dokumen kelayakan lingkungan hidup. SK Bupati Merauke tentang kelayakan lingkungan hidup baru terbit pada September 2025, dan kami menduga ini hanya langkah untuk menjustifikasi pelanggaran yang sudah berlangsung.” ujarnya.

    Baca: Papua dalam Bayang-bayang Pembangunan yang Menguras Alam dan Lingkungan

    Bukan hanya bermasalah secara prosedural, SK yang terbit belakangan itu pun substansinya buruk lantaran mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat yang terdampak dan yang menolak.

    Anggota tim advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Emanuel Gobay menyoroti sikap pemerintah yang ambigu.

    Di panggung internasional pemerintah berkoar ingin menjadi penjaga perdamaian, tapi PSN pemerintah di lapangan justru memicu konflik di antara masyarakat.

    “Kehadiran PSN yang dibekingi militer hanya melanggengkan potensi kekerasan dan konflik yang traumatik untuk orang Papua,” kata Emanuel Gobay, 

    Anggota tim hukum sekaligus Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji mengimbuhi, saat di Sumatera masih banyak jalan-jalan yang rusak dan memerlukan penanganan, pemerintah malah membelah hutan di Merauke untuk proyek jalan yang hanya akan makin memuluskan perampasan Tanah Papua atas nama PSN.

    ”Di tengah krisis iklim yang mengancam kita, merusak hutan tak akan menjadi jalan pintas menuju swasembada pangan dan energi, melainkan jalan menuju kehancuran hutan dan segala pengetahuan adat di dalamnya,” ujarnya.