ruangkota

Tag: lingkungan

  • Dari Dapur, Para Perempuan Poso Melawan Dampak Pembangunan PLTA

    Dari Dapur, Para Perempuan Poso Melawan Dampak Pembangunan PLTA

     

    7cloud.asia – Bagi banyak perempuan, dapur adalah ruang sunyi yang tersembunyi. Namun, di Poso, Sulawesi Tengah, kaum perempuan di Tentena mengubah dapur menjadi ruang bersama yang terbuka.

    Dapur dan meja makan bukanlah ruang domestik, tetapi tempat untuk membangun gerakan sosial, lingkungan, dan budaya.

    Penulis bersama tim peneliti dari Universitas Negeri Semarang dan Universitas Gadjah Mada mengikuti langsung aktivitas para perempuan yang tergabung dalam Aliansi Penjaga Danau Poso (APDP) pada Maret 2024.

    APDP adalah aliansi masyarakat setempat yang fokus melindungi ekosistem dan warisan budaya Danau Poso.

    Salah satu yang mengancam kelestarian Danau Poso saat ini adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso. Pengerukan sungai hingga pembuatan bendungan untuk pembangkit tersebut mengganggu ekosistem serta mengusik sumber ekonomi warga setempat.

    Melalui dapur kolektif yang terletak di Dodoha Mosintuwu, para perempuan anggota APDP menyusun agenda pelestarian lingkungan, festival budaya, audiensi, bahkan demonstrasi untuk memperjuangkan nasib masyarakat di sekitar Danau Poso.

    Dampak pembangunan PLTA Poso

    PLTA Poso mulai dibangun sejak 2003. Proyek ini dikelola oleh PT Poso Energy, anak usaha Kalla Group yang dimiliki keluarga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembangkit ini mencakup tiga unit utama dengan total kapasitas 515 megawatt dan sudah beroperasi penuh pada 2023.

    Namun, dampak pembangunan sejak tahap pengerukan saluran keluar (outlet) danau hingga pembuatan bendungan untuk PLTA tersebut masih terasa sampai saat ini.

    Pengerukan membuat permukaan danau turun secara permanen sekaligus mengubah pola pasang-surut air. Saat uji coba pembukaan pintu air PLTA Poso pada April 2020, sebanyak 266 hektare lahan sawah dan kebun di 16 desa/kelurahan sekitar danau Poso terendam air.

    Akibatnya, warga gagal panen, tak ada lagi tempat mencari makan.

    Bendungan PLTA juga menghalangi jalur migrasi masapi (ikan sidat) dari Danau Poso menuju laut Teluk Tomini untuk bertelur. Begitu pun sebaliknya, saat anak ikan sidat menuju kembali ke Danau Poso. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan menurun.

    Warga mengaku tangkapan yang awalnya mencapai 30-45 kg menjadi 8-10 kg. Pendapatan otomatis menurun drastis dari Rp5 juta per bulan menjadi paling tinggi Rp2 juta per bulan.

    PT Poso Energy memang sudah membangun jalur ikan (fishway), tetapi sampai saat ini belum terbukti efektivitasnya. Faktanya, jumlah tangkapan nelayan semakin menurun.

    Para perempuan terusik karena selain menjadi sumber penghasilan, ikan sidat merupakan bahan pangan sumber protein bagi anak-anak mereka.

    Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada meja makan keluarga, mendorong para perempuan maju sebagai garda depan memperjuangkan kelestarian alam sekaligus mempertahankan kedaulatan pangan komunitasnya.

    Membangun kekuatan dari dapur

    Perempuan Poso memiliki peran penting bahkan sejak sebelum masa kolonialisme. Bukan hanya mengurus makanan, mereka juga menempati posisi yang disegani seperti hakim, pemimpin ritual adat, hingga tabib.

    Namun, pemerintah kolonial Belanda yang datang justru mengerdilkan kekuatan perempuan. Kolonial memperkenalkan sendok dan garpu di meja makan. Peran perempuan lalu dikungkung hanya untuk menata meja makan dan melakukan kerja-kerja rumah tangga, seperti memasak dan mengurus keluarga.

    Kini, kekuatan perempuan Poso bangkit lagi. Narasi peran domestik yang dulu digunakan untuk membatasi perempuan justru digunakan oleh perempuan anggota APDP sebagai strategi untuk membangun kekuatan bersama dari dapur.

    Mereka menggelar dapur kolektif secara berkala (dua atau tiga bulan sekali) untuk memasak dan santap siang bersama atau disebut moapu dalam bahasa Pamona, bahasa lokal di Tentena.

    Para perempuan ini berasal dari beragam profesi. Ada yang ibu rumah tangga, petani, guru, hingga pensiunan PNS.

    Saat moapu, para perempuan datang membawa bahan pangan untuk dimasak bersama dengan menu yang disepakati.

    Sambil mengolah makanan, mereka membahas isu-isu lingkungan, lalu merencanakan megilu, ritual merapalkan doa-doa, dan memohon pertolongan kepada sang pencipta di tepi Danau Poso.

    Aksi-aksi protes juga disusun dari dapur, seperti somasi ke perusahaan, audiensi ke DPRD dan gubernur sampai aksi cor kaki.

    Aksi-aksi ini berbuah respons pemerintah daerah dengan beberapa kali memediasi warga terdampak dan perusahaan, meski tak kunjung ada titik temu.

    Protes terjadi karena nilai kompensasi yang disodorkan perusahaan tidak sebanding dengan kerugian warga.

    Pada 2022 lalu, misalnya, kompensasi yang diberikan hanya 10-15 kg beras per are. Padahal, para petani menghitung lahan sawah mereka bisa menghasilkan rata-rata 40-50 kg per are tiap musim tanam, tapi kini sawah-sawah itu tak bisa lagi digarap.

    Lahan dan mata pencaharian warga hilang. Beberapa keluarga harus berutang dan mengubur mimpi anak mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

    Menjaga Danau Poso

    Danau Poso tak terpisahkan dari identitas masyarakat, ruang di mana masyarakat di sekelilingnya menggantungkan hidup. Kerusakan yang terjadi atas bentang alam ini berimbas banyak pada kehidupan masyarakat.

    Masyarakat Poso yang dulu berdaulat dan mandiri dengan pengelolaan pangan, kini berangsur tergantung pada sumber daya dari luar. Mereka kini harus membeli beras, padahal memiliki lahan sawah. Mereka juga semakin sulit mendapatkan sidat sebagai sumber pangan berprotein tinggi.

    Dalam hal ini, jelas saja, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka yang paling merasakan kerusakan lingkungan mengusik piring dan dapur mereka.

    Dari dapur dan meja makan, perempuan Poso berpesan bahwa dalam pembangunan energi terbarukan yang ramah lingkungan, tidak seharusnya merusak bentang alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar.

    Lian Gogali, pendiri Institut Mosintuwu, berkontribusi memberikan data untuk artikel ini.

    Sri Sumaryani, Assistant researcher, Universitas Negeri Semarang

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Tumpang Tindih Data Picu Konflik Lahan dan Bencana Lingkungan: Pentingnya Satu Data Indonesia

    Tumpang Tindih Data Picu Konflik Lahan dan Bencana Lingkungan: Pentingnya Satu Data Indonesia

    7cloud.asia – Badan Legislasi (Baleg) DPR saat ini sedang mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI).

    Anggota Baleg DPR Darori Wonodipuro menyoroti pentingnya integrasi data nasional sebagai payung hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk konflik agraria.

    Menurut Darori, pihaknya saat ini tengah berupaya mencari solusi berbagai persoalan konflik agraria yang kerap muncul akibat perbedaan data antarinstansi.

    Ia menilai kehadiran RUU Satu Data Indonesia akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menyatukan berbagai data pemerintah sehingga tidak lagi menimbulkan perbedaan informasi di lapangan.

    “Kalau undang-undang ini sudah jadi dan disahkan bersama DPR dan pemerintah, tentu menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan satu data Indonesia,” ujar Darori di sela kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026),

    Ia menjelaskan, saat ini Panitia Khusus (Pansus) RUU Satu Data Indonesia tengah menangani sejumlah persoalan yang berkaitan dengan ketidaksinkronan data.

    Baca: Upaya mewujudkan kebijakan Satu Data Indonesia

    Salah satunya terkait sekitar 30 ribu desa di Indonesia yang menurut data Kementerian Kehutanan berada di kawasan hutan, namun memiliki data yang berbeda menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Transmigrasi.

    Perbedaan data tersebut, lanjut Darori, menunjukkan pentingnya sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan akurat. Dengan kemajuan teknologi seperti pemetaan berbasis satelit, menurutnya validasi data sebenarnya dapat dilakukan dengan lebih baik.

    Karena itu, ia menilai RUU Satu Data Indonesia juga perlu mengatur mekanisme sanksi bagi pihak yang menyampaikan data tidak akurat, sekaligus memberikan penghargaan bagi instansi yang mampu menyajikan data yang benar dan berkualitas.

    “Harapan kami dalam Satu Data Indonesia ini perlu ada sanksi bagi yang menyampaikan data salah. Sanksinya harus jelas dan diatur dalam pasal. Sebaliknya, kalau datanya baik dan akurat, juga perlu ada penghargaan,” jelasnya.

    Selain itu, Darori juga menyoroti implementasi kebijakan One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar. Ia mengungkapkan bahwa saat ini kebijakan tersebut baru sepenuhnya diterapkan pada satu wilayah pulau, yakni Pulau Sulawesi.

    Menurutnya, proses penyatuan peta nasional masih membutuhkan waktu panjang. Namun demikian, upaya tersebut harus terus didorong karena sangat penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan tata ruang dan konflik pemanfaatan lahan.

    Baca: Ribuan desa sah secara administrasi tapi dianggap ilegal karena ada di kawasan hutan

    Lebih lanjut, ia mencontohkan sejumlah wilayah seperti Bandung Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara yang memiliki lahan milik masyarakat namun sebenarnya berfungsi sebagai kawasan lindung.

    Kondisi tersebut kerap tidak tercermin dalam tata ruang karena berada di luar kawasan hutan sehingga dikategorikan sebagai Area Penggunaan Lain (APL).

    Padahal, kata Darori, fungsi ekologis kawasan tersebut tetap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ia menilai ketidaktepatan pengelolaan kawasan dapat memicu berbagai bencana alam, seperti banjir dan kerusakan lingkungan.

    “Contohnya di beberapa daerah lahan milik masyarakat sebenarnya memiliki fungsi lindung, tetapi belum diatur dalam tata ruang. Karena berada di luar kawasan hutan, akhirnya dianggap bebas digunakan, misalnya untuk perkebunan sawit,” jelasnya.

    Melalui penyusunan RUU Satu Data Indonesia, Baleg DPR RI berharap integrasi data nasional dapat mempercepat penyelesaian konflik agraria sekaligus memperbaiki kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan.

    Dengan data yang terintegrasi dan akurat, pemerintah diharapkan mampu mencegah terulangnya berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Baca: Kebijakan Satu Data Indonesia lewat KTP Sakti yang diusulkan Ganjar-Mahfud

  • KLH Ingatkan Hotel, Restoran, Kafe untuk Kelola Sampah Secara Mandiri

    KLH Ingatkan Hotel, Restoran, Kafe untuk Kelola Sampah Secara Mandiri

    7cloud.asia – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan bahwa pengelola kawasan hotel, restoran, kafe (HOREKA) harus secara mandiri mengelola sampah yang dihasilkannya.

    Dilansir Antaranews.com, Hanif menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Indonesia yang ditargetkan mencapai emisi nol pada 2050.

    Kementerian Lingkungan Hidup akan mewajibkan pelaku usaha di bidang hotel, restoran dan kafe (horeka) untuk mengelola sendiri sampah makanan hingga habis terkelola.

    Salah satu langkah yang harus diambil adalah dengan mengurangi beban TPA sampah melalui upaya pengurangan dan pengelolaan sampah selesai di hulu. Oleh sebab itu, Horeka didorong untuk dapat mengelola sampah di wilayahnya masing-masing sehingga sampah habis terkelola.

    Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Novrizal Tahar mengatakan, horeka sebagai point source yang lebih mudah untuk didorong dalam mengatasi masalah sampah makanan.

    Industri horeka diminta menyelesaikan persoalan sampah makanannya secara mandiri agar tak ada lagi sampah makanan dari horeka yang masuk ke TPA. Atau, meminta horeka bekerja sama dengan industri jasa pengolahan sampah.

    Baca: DLH DKI Jakarta wajibkan hotel, restoran dan kafe kurangi sampah makanan

    Dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (6/3/2026), Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif menyoroti sejumlah wilayah yang sudah memperlihatkan tingkat pengelolaan sampah yang baik termasuk Kota Surabaya di Jawa Timur.

    Surabaya menjadi daerah dengan kinerja pengelolaan sampah terbaik tahun 2025 dan berhak memperoleh Sertifikat Menuju Kota Bersih.

    “Surabaya sudah berada di jalur yang tepat sebagai kota yang bersih, tetapi ini belum cukup. Masih ada tantangan, khususnya di kawasan hotel, restoran, kafe (HOREKA) yang harus secara mandiri mengelola sampahnya dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

    Disampaikan usai aksi bersih di areal Monumen Kapal Selam dan Sungai Kalimas di Surabaya pada hari ini, dia menekankan pengelolaan sampah harus menjadi budaya masyarakat dengan pemilahan dari sumbernya.

    “Setiap sampah yang tercecer menunjukkan kegagalan kita. Gerakan Indonesia ASRI harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari untuk semua pihak, tanpa terkecuali. Infrastruktur saja tidak cukup tanpa partisipasi aktif masyarakat,” tambahnya.

    Kota Surabaya sendiri memiliki timbulan sampah sekitar 1.810,81 ton per hari. Dari jumlah itu, hanya 31,49 ton yang belum terkelola, termasuk sampah yang dibakar terbuka atau dibuang ke lingkungan.

    Baca: Dampak mengerikan sampah makanan pada lingkungan

    Terkait hal itu, dia menyoroti bahwa Surabaya telah menunjukkan kemajuan dan mendapatkan pengakuan nasional.

    Namun, jelasnya, perjalanan menuju Adipura masih membutuhkan kerja nyata dan kerja keras dari semua pihak, terutama kemandirian kawasan HOREKA untuk menyelesaikan sampah secara mandiri.

    Tantangan lainnya adalah mewujudkan perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah di tingkat rumah tangga.

    Dengan kolaborasi dan komitmen nyata, kota ini tidak hanya akan bersih, tetapi juga mampu meraih Adipura, sekaligus mendorong kemandirian dunia usaha untuk mengelola sampahnya sendiri.

    “Dan, pada akhirnya terbangun budaya bersih di masyarakat yang bisa diwariskan kepada generasi mendatang,” demikian Hanif.

  • Laporan Terbaru Sebut Penurunan Populasi Spesies Migrasi Berlangsung Lebih Cepat

    Laporan Terbaru Sebut Penurunan Populasi Spesies Migrasi Berlangsung Lebih Cepat

    7cloud.asia – Laporan sementara yang memberikan pembaruan terhadap laporan penting State of the World’s Migratory Species (2024) menyebutkan bahwa 49 persen populasi spesies migrasi yang dilestarikan oleh perjanjian global PBB mengalami penurunan.

    Laju penurunan  spesies migrasi ini mengalami peningkatan hingga 5 persen hanya dalam dua tahun.

    Laporan itu juga menyebut 24 persen  spesies migrasi menghadapi kepunahan di mana angka ini menunjukkan peningkatan hingga 2 persen.

    Peringatan baru ini akan dipresentasikan pada Pertemuan ke-15 Konferensi Para Pihak Konvensi tentang Konservasi Spesies Hewan Liar Migrasi (CMS COP15), di Campo Grande, Brasil, pada tanggal 23-29 Maret.

    Adapun CMS COP merupakan sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa,

    COP yang akan berlangsung selama seminggu ini merupakan salah satu pertemuan global terpenting untuk konservasi satwa liar.

    Dengan perhatian politik tingkat tinggi dari Brasil sebagai tuan rumah, pertemuan ini akan membahas serangkaian tindakan ambisius yang menangani aspek vital dari krisis keanekaragaman hayati global.

    Miliaran individu hewan liar akuatik, unggas, dan darat bermigrasi melintasi daratan, sungai, lautan, dan langit.

    Baca: Pembangunan kota menghalangi migrasi burung

    Mereka sangat penting demi berfungsinya alam dan kesejahteraan manusia, melakukan penyerbukan tanaman, mengangkut nutrisi, mengatur ekosistem, mengendalikan hama, menyimpan karbon, dan menopang mata pencaharian dan budaya di seluruh dunia.

    Kelangsungan hidup mereka bergantung pada tindakan terkoordinasi di sepanjang jalur migrasi mereka, yang dapat melintasi berbagai perbatasan negara dan bahkan benua.

    Dikembangkan untuk CMS oleh Pusat Pemantauan Konservasi Dunia Program Lingkungan PBB (UNEP-WCMC) dan kontributor lainnya, laporan sementara ini melacak perubahan signifikan dalam status konservasi spesies migrasi dan menyoroti tren yang muncul untuk memberikan informasi baru yang berfokus pada:

    Perubahan signifikan baru-baru ini dilakukan dalam status konservasi spesies yang terdaftar di bawah Konvensi Spesies Migrasi (terdaftar CMS) sejak tahun 2024, berdasarkan data dari Daftar Merah Spesies Terancam IUCN.

    Tren populasi yang baru dilaporkan dan perubahan risiko kepunahan yang didokumentasikan dalam literatur ilmiah.

    Laporan baru ini didasarkan pada data terbaru yang tersedia, termasuk perubahan signifikan dalam status konservasi, tren populasi yang baru dilaporkan, dan kemajuan terkini dalam mengidentifikasi dan melindungi habitat kritis dan jalur migrasi.

    Pembaruan terfokus ini memberikan bukti terbaru yang tersedia kepada Para Pihak menjelang pembahasan COP15, membantu mengidentifikasi area prioritas untuk tindakan sebelum laporan lengkap berikutnya pada tahun 2029 di COP16.

    Eksploitasi berlebihan, dan hilangnya serta fragmentasi habitat, adalah dua ancaman terbesar bagi spesies migrasi di seluruh dunia, catat Sekretaris Eksekutif CMS Amy Fraenkel.

    Baca: Migrasi tahunan burung layang-layang

    “Laporan global pertama adalah peringatan Pembaruan sementara ini menunjukkan bahwa alarm masih berbunyi,” katanya.

    Beberapa spesies merespons tindakan konservasi yang terkoordinasi, tetapi terlalu banyak yang terus menghadapi tekanan yang meningkat di sepanjang jalur migrasi mereka.

    Kita harus menanggapi bukti ini dengan tindakan internasional yang terkoordinasi dan efektif.”

    Laporan tersebut menggarisbawahi perlunya tindakan untuk meningkatkan status semua spesies migrasi yang terdaftar dalam Konvensi, tetapi yang paling mendesak adalah spesies yang terdaftar dalam Lampiran I CMS, di mana spesies migrasi yang terancam punah di seluruh atau sebagian besar wilayah jelajahnya terdaftar.

    Ke-188 spesies Lampiran I ini meliputi mamalia darat (28), mamalia air (23), burung (103), reptil (8), dan ikan (26).

    Negara-negara Pihak yang merupakan Negara Jangkauan bagi spesies yang terdaftar dalam Lampiran I diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang ketat.

    Ini termasuk larangan pengambilan (seperti perburuan atau penangkapan), melindungi dan memulihkan habitat penting, dan mengatasi hambatan yang menghambat migrasi spesies tersebut.

    Di antara langkah-langkah lainnya, Inisiatif Global tentang Pengambilan Spesies Migrasi (GTI) diharapkan akan diluncurkan pada COP15.

    Baca: Pembangunan PLTA Poso halangi migrasi sidat

    Inisiatif baru yang diprakarsai CMS ini dirancang untuk membantu pemerintah, para ahli, dan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa setiap pengambilan spesies migrasi dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan aman.

    Fokusnya adalah pada temuan baru bahwa ancaman pengambilan untuk penggunaan domestik jauh lebih besar daripada perdagangan internasional.

    “Jika kita hanya melakukan intervensi pada titik krisis, kita berisiko bertindak terlalu terlambat,” kata Fraenkel.

    “Dengan memperkuat tata kelola, pemantauan, legislasi, dan keterlibatan masyarakat di hulu, kita dapat mengurangi tekanan pada hewan-hewan luar biasa ini dan menempatkan mereka pada jalur pemulihan yang berkelanjutan.”

    Meski demikian, laporan ini juga menggarisbawahi perkembangan yang menggembirakan, yakni:

    1. Kemajuan dalam pemetaan jalur migrasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Inisiatif untuk memetakan migrasi semakin berkembang.

    Ini termasuk yang disorot dalam laporan ini – Inisiatif Global tentang Migrasi Ungulata (GIUM), sistem Konektivitas Migrasi di Laut (MiCO), dan pekerjaan BirdLife International untuk mengidentifikasi dan memetakan enam jalur migrasi laut utama.

    2. Kemajuan dalam mengidentifikasi dan melindungi habitat penting dan koridor migrasi.

    3. Pemulihan beberapa spesies melalui tindakan terkoordinasi.

  • Longsor di TPST Bantargebang: Saatnya Mereformasi Pengelolaan Sampah dengan Kurangi Volume Sampah

    Longsor di TPST Bantargebang: Saatnya Mereformasi Pengelolaan Sampah dengan Kurangi Volume Sampah

    7cloud.asia – Pengelolaan sampah secara konvensial dengan mempertahankan praktik kumpul, angkut lalu buang dan menumpuk sampah dalam skala besar kembali memakan korban.

    Gunungan sampah di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat longsor sehingga menewaskan empat orang, termasuk petugas pengelola sampah. TPST Bantargebang merupakan lokasi pembuangan utama sampah dari Jakarta,

    Tragedi ini menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang selama ini bertumpu pada penumpukan di tempat pengelolaan akhir telah mencapai titik krisis dan membahayakan keselamatan manusia.

    Kementerian Lingkungan Hidup serta pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jakarta, dinilai telah gagal mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah sehingga menyebabkan bencana dan tragedi kemanusiaan berulang.

    WALHI menilai tragedi di TPST Bantargebang bukan sekadar kecelakaan, melainkan konsekuensi dari model pengelolaan sampah yang terus mempertahankan praktik kumpul, angkut lalu buang dan menumpuk sampah dalam skala besar.

    Baca: Greenpeace dorong tanggung jawab produsen dalam mengurangi sampah

    Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan pencemaran, tetapi juga menciptakan risiko bencana bagi pekerja, pemulung, dan warga yang hidup di sekitar lokasi pembuangan.

    “Peristiwa ini mengulang luka lama yang seharusnya sudah menjadi pelajaran penting bagi negara. Dahulu ada tragedi longsor sampah besar dalam Leuwigajah yang menewaskan ratusan orang,” Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Senin (9/3/2026).

    Dia menyayangkan, lebih dari dua dekade kemudian, pendekatan pengelolaan sampah nasional masih bertumpu pada penumpukan di tempat pembuangan akhir yang terus meninggi dan semakin berbahaya.

    “Sebelumnya TPA Cipayung juga telah longsor. Jika dihitung selama musim penghujan ini telah terjadi 3-5 kejadian longsor dalam kurun waktu 6 bulan saja,” imbuh Eka.

    Kondisi di TPST Bantargebang mencerminkan krisis yang lebih luas di berbagai kota di Indonesia.

    Baca: Gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor

    Banyak tempat pembuangan akhir telah melampaui kapasitas daya tampungnya, sementara produksi sampah terus meningkat tanpa strategi pengurangan yang serius.

    Situasi ini juga terlihat dari banyaknya TPA yang terpaksa ditutup di hampir 343 dari 550 TPA di Indonesia karena berstatus open dumping.

    Hal ini menunjukkan bagaimana keterbatasan kapasitas TPA dapat dengan cepat memicu krisis penumpukan sampah di wilayah perkotaan.

    Wahyu menambahkan, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi darurat gunungan sampah.

    Selama pemerintah masih menjadikan TPA sebagai solusi utama, risiko bencana ekologis dan kemanusiaan akan terus meningkat.

    Pengelolaan sampah yang hanya berfokus pada hilir tidak akan mampu mengejar laju produksi sampah yang terus bertambah. WALHI mendesak pemerintah untuk segera mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah dengan menempatkan pengurangan dari sumber.

    Baca: Pengelolaan sampah di TPST Bantargebang tetap berjalan

    Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pengurangan sampah, mewajibkan tanggung jawab produsen atau skema kewajiban produsen yang diperluas yang lebih mengikat.

    Bahkan perlu dilakukan desain ulang industri agar mengurangi sampah sebagai prioritas utama, serta membangun sistem pemilahan dan guna ulang yang efektif di tingkat kota dan komunitas.

    Tragedi di TPST Bantargebang harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera fokus dengan menerapkan transformasi tata kelola sampah dari hilir atau sumber sejalan dengan UU No 18/2008.

    “Tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola sampah, kota-kota di Indonesia akan terus menghadapi risiko bencana serupa di masa depan dengan korban yang semakin besar bagi manusia dan lingkungan,” tutup Wahyu.

    Tragegi di TPST Bantargebang juga menjadi contoh nyata bagaimana krisis sampah hanya dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain.

    Kegagalan pengelolaan sampah di Jakarta dilimpahkan ke Bekasi, sementara penutupan TPA Cipeucang di Tangerang Selatan mendorong daerah tersebut mencari lokasi pembuangan baru hingga ke Serang dan Bogor.

  • Operasional TPST Bantargebang Ditargetkan Pulih dalam Sepekan, Warga Didorong Lebih Aktif Memilah Sampah

    Operasional TPST Bantargebang Ditargetkan Pulih dalam Sepekan, Warga Didorong Lebih Aktif Memilah Sampah

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan operasional pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, dapat pulih dalam sepekan usai kejadian longsor pada Minggu (8/3/2026).

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan saat ini tim fokus membersihkan material longsoran sekaligus menata kembali area terdampak longsor di Zona 4A.

    “Kami menargetkan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dapat kembali normal dalam sepekan. Saat ini tim di lapangan sedang menangani material longsoran yang berada di aliran sungai di sekitar lokasi kejadian,” ujar Asep di Jakarta, Selasa (10/3/2026)

    Dia menyampaikan, material longsoran yang berada di aliran sungai akan dipindahkan ke area penimbunan, yakni Zona 4 Kecil dan Zona 4 Besar. Penataan ulang juga dilakukan agar kondisi zona tersebut lebih aman dan tertata.

    Dinas Lingkungan Hidup menargetkan aliran sungai di sekitar lokasi kejadian dapat segera kembali lancar, sehingga tidak lagi menimbulkan luapan air ke badan jalan di kawasan tersebut.

    Baca: Gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor

    Selain penanganan longsoran, Dinas Lingkungan Hidup DKI juga akan memperbaiki turap kali di dua titik yang terdampak luapan air.

    Perbaikan ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur di sekitar area TPST tetap aman serta mencegah potensi gangguan baru.

    Di sisi operasional, pemeliharaan dan perapihan zona timbunan sampah juga terus dilakukan guna meminimalkan risiko longsor. Pekerjaan ini difokuskan pada Zona 3 Kepala Burung serta Zona 4 Besar.

    Meski pemulihan berlangsung, tambah Asep, pelayanan pembuangan sampah Jakarta tetap berjalan melalui tiga titik aktif, yakni Zona 1, Zona 2, dan Zona 5 dengan kapasitas sekitar 4.000 ton per hari.

    “Bila proses perapihan Zona 4 Besar yang sempat longsor selesai, maka zona tersebut akan kembali dioperasikan dengan tambahan kapasitas layanan sekitar 1.500 ton sampah per hari,” tuturnya.

    Baca: Saatnya mereformasi pengelolaan sampah dari hulunya

    Pasca kejadian ini, pihak DLH akan memperketat sistem pemilahan sampah agar tidak seluruh sampah dari Jakarta dikirim ke TPST Bantargebang.

    Sementara itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta menyebutkan seluruh korban yang hilang akibat tertimbun longsoran gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang telah ditemukan.

    Adapun total jumlah korban tercatat ada 13 orang, terdiri dari 6 korban luka dan 7 orang meninggal dunia.

    Data korban meninggal dunia
    1. Enda Widayanti (25 Tahun) (P)
    (pemilik warung)
    2. ⁠Sumine (60 tahun) (P)
    (pemilik warung)
    3. ⁠Dedi Sutrisno (Karawang) (L)
    (sopir truck)
    4. Irwan supriatin (L) (sopir Truk).
    5. Jussova Situmorang (P/38)
    6. Hardianto (L)
    7. Riki Supriadi (L/40)

  • Serangan AS-Israel ke Iran Memicu Bencana Lingkungan

    Serangan AS-Israel ke Iran Memicu Bencana Lingkungan

    7cloud.asia – Serangan sepihak yang dilancarkan militer Israel dan AS yang kemudian memicu perang dengan Iran tak hanya menciptakan bencana kemanusiaan, tetapi sekarang juga menjadi bencana lingkungan.

    Ibu kota Iran, Teheran diliputi kegelapan selama akhir pekan dan hujan asam turun dari langit setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap kilang minyak di seluruh kota.

    Dalam pernyataan yang dilansir di akun Facebooknya, organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia menegaskan, dampak perang yang sudah berlangsung 10 hari ini akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang.

    Para pemimpin dunia harus bertindak dengan segera dan bersatu untuk mengakhiri permusuhan, melindungi warga sipil, dan mengejar solusi damai dan diplomatik.

    Di tengah kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto didesak membawa Indonesia keluar dari Board of Peace, berhenti berdiri bersama para penjajah dan penjahat perang, dan mulai berdiri bersama mereka yang ditindas.

    “Hentikan perang, hentikan pengeboman, pilih perdamaian!“ demikian Greenpeace dalam pernyataannya.

    Hal serupa diungkap oleh Conflict and Environmet Observatory (CEOBS). Dalam penilaiannya, CEOBS menyaksikan berlanjutnya insiden pencemaran yang membahayakan manusia dan ekosistem, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akibat perang Iran.

    CEOBS juga mengingatkan adanya tren yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar seiring berlanjutnya perang.

    Untuk memahami sifat dan skala kerusakan lingkungan yang diakibatkan perang Iran, CEOBS telah mengidentifikasi insiden yang relevan dengan lingkungan dan melakukan penilaian risiko dasar untuk masing-masing insiden.

    “Kami telah mencari insiden di media sosial dan media tradisional, kemudian melakukan verifikasi dan penilaian lingkungan jarak jauh menggunakan rekaman media sosial dan media tradisional tambahan yang disortir dengan citra satelit,“ demikian CEOBS dalam pernyataan yang dirilis di laman resmina.

    Pada tanggal 10 Maret 2026, CEOBS telah mengidentifikasi lebih dari 300 insiden, 232 di antaranya telah dinilai risiko lingkungannya.

    Hasilnya menunjukkan insiden di Iran, Irak, Israel, Kuwait, Yordania, Siprus, Bahrain, Qatar, UEA, Arab Saudi, Oman, dan Azerbaijan. Jenis fasilitas yang paling umum adalah ‘Objek Militer’ (123).

    Dari jenis tersebut, subtipe yang paling terdampak adalah ‘Pangkalan Udara’ (26). Di luar lokasi militer, insiden mencakup berbagai jenis fasilitas, dengan profil polusi yang berbeda, mulai dari rumah sakit, hingga tempat penyimpanan ban, hingga kilang minyak.

    “Seiring berjalannya konflik, kita melihat lebih banyak serangan terhadap infrastruktur sipil dan infrastruktur dengan penggunaan ganda,“ imbuh pernyataan tersebut.

    Peringatan kesehatan
    Insiden sebagian besar diidentifikasi melalui pemantauan media sosial. Meskipun telah diverifikasi, insiden tersebut memerlukan verifikasi yang lebih komprehensif dan tinjauan sejawat untuk sepenuhnya menilai dampak lingkungannya.

    Banyak insiden tambahan perlu ditambahkan secara retrospektif karena kecepatan, penyebaran geografis, dan lingkungan informasi daring yang kacau.

    Kerusakan lingkungan
    Polusi dari lokasi dan material militer. Sebagian besar serangan AS dan Israel yang dilaporkan selama fase awal ‘Operasi Epic Fury’ menargetkan pangkalan rudal, lapangan terbang, fasilitas dan kapal angkatan laut, gudang senjata, dan lokasi produksi militer di seluruh Iran.

    Iran menanggapi dengan menyerang pangkalan udara dan angkatan laut AS di Kuwait, Qatar, Bahrain, dan UEA. Israel juga telah melakukan puluhan serangan di Lebanon terhadap gudang senjata dan lokasi peluncuran yang diduga.

    Seperti yang ditunjukkan oleh serangan baru-baru ini terhadap lokasi penyimpanan minyak dan kilang, CEOBS mengantisipasi bahwa infrastruktur sipil dan penggunaan ganda akan semakin menjadi fokus serangan setelah fase awal perang ini.

    Meskipun banyak lokasi militer yang diserang menunjukkan ledakan dan kebakaran sekunder, hal ini jarang menghancurkan semua material berbahaya dan dapat menghasilkan polusi tambahan.

    Kemungkinan kontaminan meliputi bahan bakar, minyak, logam berat, senyawa energi, dan PFAS, sementara kebakaran dapat melepaskan dioksin dan furan.

    Banyak fasilitas militer Iran yang lebih besar berada di daerah pedesaan, atau di bawah tanah, yang mempersulit penilaian kerusakan dan berpotensi mengurangi risiko paparan manusia.

    Tetapi lokasi lain di seluruh Iran, Lebanon, dan Teluk terletak di dekat kota, meningkatkan risiko paparan publik terhadap polutan yang dihasilkan konflik.

    Teheran adalah contoh utama bagaimana infrastruktur militer Iran terjalin dengan daerah sipil. CEOBS telah melihat banyak bangunan yang berafiliasi dengan militer di kota itu dibom atau menjadi sasaran rudal.

    Tata ruang dan geografi perkotaan Teheran secara signifikan memengaruhi mobilitas polutan udara. Kota berpenduduk 10 juta jiwa ini dikelilingi oleh pegunungan Alborz, yang sering memerangkap kabut asap dan polusi di dalam kota.

    Gedung-gedung tinggi juga menghambat aliran angin, mengurangi penyebaran polutan konflik dan meningkatkan kualitas udara.

    Hujan asam
    Serangan Israel terhadap empat fasilitas minyak di dan sekitar Teheran pada akhir pekan tanggal 7-8 Maret menarik perhatian global terhadap implikasi lingkungan dari perang.

    Hal ini setelah sembilan juta penduduk kota terpapar tingkat polusi berbahaya, termasuk “hujan hitam” karena jelaga dan polutan berjatuhan dari awan asap.

    Serangan tersebut merupakan bagian dari keputusan Israel untuk menyerang sekitar 30 fasilitas pengolahan dan penyimpanan minyak di seluruh Iran.

    Serangan tersebut membantu menakut-nakuti pasar minyak global dan dikritik oleh pemerintahan Trump.

    Insiden serius lainnya terjadi di kilang Ras Tanurah Arab Saudi pada tanggal 2 Maret, dan Pelabuhan Fujairah UEA pada tanggal 3 Maret.

    Kedua insiden tersebut dilaporkan disebabkan oleh drone Iran, masing-masing sebagai akibat dari serangan langsung dan serangan yang dicegat, dan menghasilkan kepulan asap yang besar.

    Kepulan asap tersebut dapat mengandung partikel, nitrogen oksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan senyawa organik beracun — termasuk PAH dan berpotensi dioksin — yang menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat di daerah yang terkena dampak.

    Pemadaman listrik setelah serangan terhadap infrastruktur energi, seperti di Kota Industri Ras Laffan di Qatar, dapat menyebabkan kerusakan sekunder yang signifikan, dengan hilangnya daya yang mengganggu sistem keselamatan dan memicu polusi industri.

     

  • RDF Plant Rorotan Dioperasikan Bertahap Pasca Insiden di TPST Bantargebang

    RDF Plant Rorotan Dioperasikan Bertahap Pasca Insiden di TPST Bantargebang

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan mengoperasikan RDF Plant Rorotan usai peristiwa longsor yang terjadi di TPST Bantargebang.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem pengelolaan sampah di Jakarta.

    Pengoperasian RDF Plant Rorotan menjadi bagian dari strategi cepat Pemprov DKI untuk memastikan layanan pengelolaan sampah tetap berjalan optimal meski sebagian zona di TPST Bantargebang masih dalam proses penataan pasca-longsor.

    “RDF Plant Rorotan mulai dioperasikan dengan kapasitas awal sekitar 300 ton per hari dan akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 750 ton per hari dalam pekan ini, kemudian akan ditingkatkan 1.000 ton per hari.” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

    Baca: Operasional TPST Bantargebang ditargetkan pulih dalam sepekan

    Ia menjelaskan, saat ini pelayanan pembuangan sampah di TPST Bantargebang tetap berlangsung melalui Zona 1, Zona 2, dan Zona 5 dengan kapasitas sekitar 4.000 ton per hari.

    Sementara itu, Zona 4 Besar masih dalam proses perapihan pasca longsor. Asep menyampaikan, zona tersebut akan kembali dioperasikan dengan tambahan kapasitas sekitar 1.500 ton per hari setelah proses penataan selesai.

    Ia mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga mengoptimalkan fasilitas pengolahan lain untuk menjaga kapasitas pengolahan sampah Jakarta tetap optimal selama masa pemulihan.

    Baca: Saatnya mereformasi pengelolaan sampah dari hulunya

    Selain RDF Plant Rorotan, pengolahan sampah dilakukan di RDF Plant Bantargebang dengan kapasitas sekitar 800 ton per hari serta di fasilitas PLTSa Merah Putih dengan kapasitas sekitar 100 ton per hari.

    “Melalui skema tersebut, total sampah yang dapat tertangani hingga akhir pekan ini diperkirakan mencapai sekitar 6.700 hingga 7.150 ton per hari,” ungkapnya.

    Asep menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga layanan publik tetap berjalan sekaligus mempercepat pemulihan operasional di TPST Bantargebang.

    “Dengan berbagai langkah penanganan yang sedang dilakukan, kami berharap operasional pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dapat kembali normal dalam waktu satu pekan ini,” tandasnya.

  • Volume Sampah yang Dibuang ke TPST Bantargebang Terus Meningkat, DPRD Usulkan Pengurangan Sampah

    Volume Sampah yang Dibuang ke TPST Bantargebang Terus Meningkat, DPRD Usulkan Pengurangan Sampah

    7cloud.asia – Sampah di Jakarta yang diangkut ke TPST Bantargebang terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun, dan sayangnya belum semua tertangani dengan baik.

    Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa Jakarta menghasilkan 9.180 ton sampah/hari pada tahun 2025.

    Di mana 49,87 persen merupakan sampah sisa makanan atau sampah organik. Kemudian 22,95 persen sampah plastik dan 17,24 persen sampah kertas atau karton.

    Jika tidak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi sumber musibah besar seperti yang terjadi di TPST Bantargebang pada Minggu (8/3/2026) lalu.

    Baca: Longsor di TPST Bantargebang jadi alarm untuk reformasi pengelolaan sampah

    Sebaliknya, sampah juga dapat membawakan keuntungan apabila Pemprov DKI Jakarta dapat mengelolanya dengan baik.

    Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Francine Widjojo mengatakan, Jakarta dapat mengurangi sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang hingga 90 persen jika berhasil mengolah dengan baik tiga jenis sampah tersebut yaitu sampah sisa makanan, plastik, dan kertas/karton.

    Dia menilai Jakarta sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yakni dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur jadwal pengambilan sampah, namun belum merinci per jenis kategori sampahnya.

    Tak hanya itu, dia pun mendorong agar Pemprov DKI Jakarta menegakkan dan melaksanakan aturan-aturan dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2021

    Baca: Menangih tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah

    Aturan ini menerapkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah dan BUMD.

    “Terlebih pasar merupakan penghasil sampah terbesar kedua di Jakarta sebesar 13,7 persen setelah rumah tangga sebesar 56,67 persen,” katanya.

    Francine merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan hari pengambilan sampah sesuai jenis menyusul terjadinya longsor di TPST Bantargebang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pada Minggu (8/3/2026).

    “Jakarta bisa meniru apa yang dilakukan Jepang yaitu hari pengambilan sampah. Misalnya, hari Senin hanya mengambil sampah plastik, hari Selasa sampah kertas, dan seterusnya, sehingga sampah terpilah dengan sendirinya,” katanya di Jakarta.

    Peristiwa longsor di TPST Bantargebang harus menjadi bahan evaluasi terkait pengelolaan sampah di ibu kota, salah satunya penerapan hari pengambilan sampah sesuai jenisnya.

  • Perjanjian Dagang Resiprokal RI-AS Mengancam Ruang Hidup Perempuan

    Perjanjian Dagang Resiprokal RI-AS Mengancam Ruang Hidup Perempuan

    7cloud.asia – Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Indonesia dan Amerika akan menambah beban yang ditanggung perempuan akibat krisis iklim.

    Di tengah krisis iklim, ketimpangan, dan tekanan ekonomi; perempuan di pesisir, hutan, dan perkotaan di Indonesia menanggung beban terberat akibat sebuah perjanjian dagang yang tak pernah mereka rumuskan.

    Perjanjian yang disebut “timbal balik” ini sesungguhnya timpang: Indonesia dibebani 214 kewajiban kebijakan, sementara kewajiban Amerika Serikat hanya segelintir.

    Di lapangan, dampaknya menghantam tubuh perempuan, termasuk petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, hingga warga miskin kota.

    Ekspansi industri ekstraktif jelas akan mengubah ruang hidup, merusak alam, dan pada akhirnya memengaruhi apa yang rakyat olah dan konsumsi.

    Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut WALHI Eksekutif Nasional, Mida Saragih menilai ART mengancam hak-hak perempuan, memperparah feminisasi kemiskinan, memperdalam ketimpangan agraria, dan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik sumber daya.

    Baca: Krisis iklim membuat kehidupan perempuan di pulau-pulau kecil makin sulit

    “Lebih dari sekadar soal tarif, perjanjian ini justru mengharuskan Indonesia mengubah sejumlah kebijakan domestik yang melemahkan kedaulatan negara karena memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan asing,” pungkas Mida Saragih,

    Konsekuensi mekanisme ekonomi pro pasar yang dijalankan negara hari ini sangat nyata berdampak bagi perempuan. Di wilayah hutan dan tambang, perempuan adat dan perempuan desa kehilangan hutan sebagai sumber pangan, air, obat-obatan, dan identitas budaya.

    Ekspansi tambang dan skema perdagangan karbon mengusir mereka dari ruang hidup sendiri atas nama “transisi energi” dan “solusi iklim”.

    Di kawasan pesisir, tekanan terhadap penghapusan subsidi perikanan dan liberalisasi perdagangan mengancam kehidupan perempuan nelayan.

    Mereka harus melaut lebih jauh di perairan tercemar dengan stok ikan menyusut, sementara biaya operasional meningkat dan jaring pengaman sosial nyaris tidak ada.

    ART Indonesia–Amerika mengacak-ulang kebijakan domestik: membuka lebar investasi energi dan mineral kritis, melonggarkan kepemilikan asing, mempermudah impor besar-besaran pangan, bahan baku tekstil, dan limbah.

    Baca: Krisis iklim dan dampak yang dirasakan warga pulau kecil di Indonesia

    Di sektor pangan dan agraria, komitmen impor masif kedelai, daging, buah, dan bahan pangan lain akan menghantam petani perempuan yang menjaga benih lokal, kebun keluarga, dan sistem pangan komunitas.

    Lahan pangan pun kian rentan dialihfungsikan menjadi kawasan industri, pelabuhan, dan infrastruktur logistik impor.

    “Ekspansi investasi dan penghapusan batas kepemilikan asing di sektor tambang, energi, dan proyek berbasis alam berpotensi mengeruk sumber daya di wilayah yang banyak dihuni perempuan. Sementara partisipasi dan perlindungan perempuan dalam pengambilan keputusan nyaris tak ada.

    Penghapusan subsidi perikanan dan tekanan pada nelayan kecil akan menambah beban ganda perempuan di keluarga nelayan, yang dipaksa menutup hilangnya pendapatan sekaligus mengelola kebutuhan rumah tangga.

    Dominasi perusahaan AS di berbagai sektor bakal semakin menyempitkan peluang kerja layak bagi perempuan dan meminggirkan usaha kecil sebagai ruang penghidupan utama mereka.

    ”Jika dibiarkan, Indonesia kian terdorong menjadi pasar produk impor, pemasok buruh murah, dan negara yang gagal melindungi kepentingan nasional maupun rakyatnya sendiri,” jelas Mida.

    Baca: Pemulihan pesisir di Pantura Jawa Tengah