7cloud.asia – Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Indonesia dan Amerika akan menambah beban yang ditanggung perempuan akibat krisis iklim.
Di tengah krisis iklim, ketimpangan, dan tekanan ekonomi; perempuan di pesisir, hutan, dan perkotaan di Indonesia menanggung beban terberat akibat sebuah perjanjian dagang yang tak pernah mereka rumuskan.
Perjanjian yang disebut “timbal balik” ini sesungguhnya timpang: Indonesia dibebani 214 kewajiban kebijakan, sementara kewajiban Amerika Serikat hanya segelintir.
Di lapangan, dampaknya menghantam tubuh perempuan, termasuk petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, hingga warga miskin kota.
Ekspansi industri ekstraktif jelas akan mengubah ruang hidup, merusak alam, dan pada akhirnya memengaruhi apa yang rakyat olah dan konsumsi.
Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut WALHI Eksekutif Nasional, Mida Saragih menilai ART mengancam hak-hak perempuan, memperparah feminisasi kemiskinan, memperdalam ketimpangan agraria, dan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik sumber daya.
Baca: Krisis iklim membuat kehidupan perempuan di pulau-pulau kecil makin sulit
“Lebih dari sekadar soal tarif, perjanjian ini justru mengharuskan Indonesia mengubah sejumlah kebijakan domestik yang melemahkan kedaulatan negara karena memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan asing,” pungkas Mida Saragih,
Konsekuensi mekanisme ekonomi pro pasar yang dijalankan negara hari ini sangat nyata berdampak bagi perempuan. Di wilayah hutan dan tambang, perempuan adat dan perempuan desa kehilangan hutan sebagai sumber pangan, air, obat-obatan, dan identitas budaya.
Ekspansi tambang dan skema perdagangan karbon mengusir mereka dari ruang hidup sendiri atas nama “transisi energi” dan “solusi iklim”.
Di kawasan pesisir, tekanan terhadap penghapusan subsidi perikanan dan liberalisasi perdagangan mengancam kehidupan perempuan nelayan.
Mereka harus melaut lebih jauh di perairan tercemar dengan stok ikan menyusut, sementara biaya operasional meningkat dan jaring pengaman sosial nyaris tidak ada.
ART Indonesia–Amerika mengacak-ulang kebijakan domestik: membuka lebar investasi energi dan mineral kritis, melonggarkan kepemilikan asing, mempermudah impor besar-besaran pangan, bahan baku tekstil, dan limbah.
Baca: Krisis iklim dan dampak yang dirasakan warga pulau kecil di Indonesia
Di sektor pangan dan agraria, komitmen impor masif kedelai, daging, buah, dan bahan pangan lain akan menghantam petani perempuan yang menjaga benih lokal, kebun keluarga, dan sistem pangan komunitas.
Lahan pangan pun kian rentan dialihfungsikan menjadi kawasan industri, pelabuhan, dan infrastruktur logistik impor.
“Ekspansi investasi dan penghapusan batas kepemilikan asing di sektor tambang, energi, dan proyek berbasis alam berpotensi mengeruk sumber daya di wilayah yang banyak dihuni perempuan. Sementara partisipasi dan perlindungan perempuan dalam pengambilan keputusan nyaris tak ada.
Penghapusan subsidi perikanan dan tekanan pada nelayan kecil akan menambah beban ganda perempuan di keluarga nelayan, yang dipaksa menutup hilangnya pendapatan sekaligus mengelola kebutuhan rumah tangga.
Dominasi perusahaan AS di berbagai sektor bakal semakin menyempitkan peluang kerja layak bagi perempuan dan meminggirkan usaha kecil sebagai ruang penghidupan utama mereka.
”Jika dibiarkan, Indonesia kian terdorong menjadi pasar produk impor, pemasok buruh murah, dan negara yang gagal melindungi kepentingan nasional maupun rakyatnya sendiri,” jelas Mida.
Leave a Reply