Tag: lingkungan

  • Hari Populasi Dunia: Semua Indikator Kesehatan Lingkungan di Zona Merah Akibat Terus Bertambahnya Populasi Manusia

    Hari Populasi Dunia: Semua Indikator Kesehatan Lingkungan di Zona Merah Akibat Terus Bertambahnya Populasi Manusia

    7cloud.asia – Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 11 Juli sebagai Hari Populasi Dunia, sebuah hari yang menyoroti “urgensi dan pentingnya isu-isu populasi,” 

    Saat itu, secara luas dipahami bahwa pertumbuhan populasi manusia yang berkelanjutan berpotensi melampaui sumber daya yang tersedia, menyebabkan kerusakan ekologis, memperburuk kemiskinan, dan memicu keresahan sosial dan konflik bersenjata.

    Namun saat ini, Hari Populasi Dunia sebagian besar tidak diperingati, bahkan oleh PBB.

    Narasi populasi yang dominan sekarang berputar di sekitar penurunan angka kelahiran (jumlah kelahiran per perempuan), dan ancaman yang diduga ditimbulkannya terhadap perekonomian kita.

    Sedikit perhatian diberikan pada fakta yang mengkhawatirkan bahwa kita masih menambahkan sekitar 70 juta orang (setara dengan seluruh populasi Inggris) ke dunia setiap tahun, dan berada di jalur menuju puncak lebih dari 10 miliar pada tahun 2080-an.

    Meskipun penuaan populasi – dan, di beberapa negara, penurunan – tentu saja membawa tantangan sosial ekonomi baru, hal ini dapat diatasi dengan langkah-langkah kebijakan sosial yang tersedia.

    Yang lebih bermasalah adalah kenyataan bahwa penurunan angka kelahiran global tidak terjadi cukup cepat.

    Dengan jumlah penduduk dunia saat ini sebesar 8,3 miliar, semua indikator kesehatan lingkungan sudah berada di zona merah.

    Baca: Pertumbuhan Populasi Manusia Telah Melampaui Daya Dukung Lingkungan

    Dunia menghadapi perubahan iklim yang dahsyat dan kepunahan massal keenam, dan menggunakan sumber daya alam hampir dua kali lebih cepat daripada kemampuan Bumi untuk meregenerasinya.

    Setiap beberapa tahun, kita melanggar lebih banyak batas planet dan telah melanggar tujuh dari sembilan batas tersebut. Para ilmuwan sepakat bahwa kita semakin mendekati titik kritis yang dahsyat.

    Fakta bahwa jumlah penduduk dunia masih meningkat sangat mengkhawatirkan mengingat konsumsi energi, makanan, dan material per kapita juga cenderung meningkat karena semakin banyak orang yang berhak keluar dari kemiskinan.

    Namun entah bagaimana, para pengambil keputusan lebih khawatir tentang hipotetis kekurangan bayi. Dominasi pemberitaan media tentang “penurunan angka kelahiran” menunjukkan bahwa banyak orang masih berpegang pada ilusi berbahaya bahwa pertumbuhan tak terbatas itu diinginkan dan mungkin terjadi.

    Pengungkit pembangunan berkelanjutan
    Pertumbuhan penduduk global yang berkelanjutan juga mencerminkan kemajuan yang terhenti dalam hak-hak perempuan.

    Ketika perempuan memiliki otonomi reproduksi dan prospek di luar pekerjaan rumah tangga penuh waktu, mereka hampir selalu memilih untuk memiliki keluarga yang lebih kecil.

    Negara-negara dengan tingkat kesuburan tertinggi umumnya adalah negara-negara dengan ketidaksetaraan gender terburuk, di mana pernikahan anak dan kelahiran remaja masih menjadi norma.

    Pemotongan pendanaan yang mengkhawatirkan baru-baru ini untuk inisiatif perencanaan keluarga internasional dan kesetaraan gender, termasuk oleh Amerika Serikat, memperburuk masalah ini, menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan kematian yang dapat dicegah, dan dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat.

    Baca: Jumlah Penduduk Dunia yang Berlebihan Mengancam Kelestarian Lingkungan

    Penelitian menunjukkan bahwa investasi pada perempuan dan anak perempuan adalah salah satu pengungkit pembangunan berkelanjutan yang paling ampuh.

    Selain itu memperlambat pertumbuhan penduduk merupakan kunci untuk membangun ketahanan iklim di negara-negara yang paling rentan.

    Penting juga untuk memastikan bahwa perempuan dapat memilih ukuran keluarga mereka, mengejar pendidikan, memasuki dunia kerja, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan juga meningkatkan kekayaan negara.

    Kebijakan ini juga menghasilkan lebih banyak kebijakan lingkungan dan kesehatan, dan membawa lebih banyak perdamaian dan keamanan.

    Pengembalian investasi untuk perencanaan keluarga saja sangat mengesankan. Lebih dari 259 juta perempuan (224 juta di antaranya berada di negara berkembang) yang ingin menghindari kehamilan tidak menggunakan kontrasepsi modern.

    Setiap 1 dolar yang diinvestasikan untuk mengatasi kebutuhan yang belum terpenuhi ini dan mencapai akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi dapat menghasilkan perkiraan 120 dolar manfaat tahunan dalam jangka panjang dari kombinasi pengurangan angka kematian bayi dan ibu serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Saatnya Bertindak
    Pada saat para pemimpin dunia seharusnya menggandakan upaya untuk memberdayakan solusi kependudukan, mereka justru melakukan hal sebaliknya dengan memangkas bantuan luar negeri.

    Banyak juga yang mengejar kebijakan pronatalis yang keliru untuk mencoba mendorong warga negara mereka memiliki lebih banyak anak. Menurut PBB, 55 negara memiliki kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka kelahiran pada tahun 2021.

    Dunia mungkin telah bungkam tentang Hari Populasi Dunia, tetapi kita akan bijak untuk mengingat isu-isu mendesak dan solusi yang sangat dibutuhkan yang diwakilinya, yang kini lebih relevan dari sebelumnya.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, baca artikel asli di sini

  • Aksi Iklim di Desa: Transisi Energi Harus Diiringi Perlindungan Lanskap dan Ekonomi Alternatif

    Aksi Iklim di Desa: Transisi Energi Harus Diiringi Perlindungan Lanskap dan Ekonomi Alternatif

     

    7cloud.asia – Entah kenapa transisi energi sering dipahami sebagai proyek raksasa dari pusat seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar atau pengembangan megaindustri triliunan rupiah.

    Padahal, pengalaman riset penulis di beberapa daerah, transisi energi sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana di tingkat desa dengan anggaran daerah yang tak perlu terlalu besar.

    Di Desa Wonocoyo, Kabupaten Trenggalek, misalnya, ibu-ibu setempat bisa menginisiasi pengolahan sampah dapur menjadi gas untuk memasak sejak tahun 2019.

    Mereka membangun fasilitas pengolahan sampah dengan teknik “submarine” yang mampu memproduksi gas dari limbah organik.

    Melalui teknologi bioreaktor, sampah organik rumah tangga difermentasi dalam reaktor kedap udara (anaerob) sehingga menghasilkan biogas untuk bahan bakar, sekaligus pupuk organik cair dan padat sebagai produk samping.

    Ini adalah transisi energi dalam bentuk paling dasar. Rumah tangga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada elpiji atau kayu bakar, karena limbah sehari-hari bisa diubah menjadi energi.

    Praktik ini juga sekaligus mengurangi tekanan terhadap lahan karena sampah tak lagi menumpuk di TPA yang mencemari tanah dan air.

    Penerapan teknologi tersebut merupakan hasil pengembangan studi lapangan ke Kabupaten Pati pada 2020 yang didukung Bantuan Keuangan Khusus (BKK) daerah. Ini menunjukkan daerah bisa menginisiasi transisi energinya sendiri tanpa arahan pemerintah pusat. 

    Menjaga lanskap = hemat energi

    Selama ini transisi energi juga sering dipahami sebatas mengganti bahan bakar fosil. Padahal, ia juga membutuhkan aksi-aksi lingkungan yang menjaga kelestarian ekosistem. Menjaga lanskap agar tetap sehat, misalnya, sama pentingnya dengan mencegah pemborosan energi.

    Kabupaten Siak di Riau adalah salah satu contohnya. Daerah ini selama bertahun-tahun menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tiap musim kemarau karena didominasi kawasan gambut.

    Ketika kebakaran terjadi, pemerintah harus mengerahkan mobil pemadam, helikopter water bombing, dan logistik yang menghabiskan banyak bahan bakar dan anggaran.

    Operasional helikopter saja bisa mencapai Rp200 juta per jam terbang atau mencapai Rp2,4 miliar untuk 3 hari operasi. Total akumulasi anggaran darurat pemadaman karhutla di Riau bisa mencapai Rp57,7 miliar.

    Namun, setelah desa diberi insentif sejak 2021, mereka bisa melakukan pencegahan—patroli rutin, membangun embung, membeli peralatan pemadam awal—anggaran darurat berhasil ditekan signifikan.

    Hanya dengan insentif sebesar Rp229 juta untuk pencegahan di tingkat kampung, pemerintah berhasil menghindari pemborosan anggaran pemadaman darurat yang mencapai miliaran rupiah. 

    Membangun ekonomi alternatif

    Transisi energi juga sulit terwujud tanpa ekonomi alternatif. Sementara di banyak daerah, ekonomi lokal masih bergantung pada industri ekstraktif.

    Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan salah satu yang masih menghadapi ekspansi pertambangan semen yang terus mengganggu ruang hidup masyarakat.

    Namun, seiring warga menyadari bahwa pertambangan tidak akan bertahan lama dan merusak lingkungan, mereka mulai mencari sumber penghidupan alternatif.

    Melalui dukungan anggaran desa dan daerah, Desa Tukamasea di Maros mulai mengembangkan ekowisata Dolli, desa wisata alam dengan latar pegunungan karst.

    Pembiayaannya pun dilakukan dengan patungan Dana Desa sebesar Rp200 juta, insentif Transfer Anggaran Kabupaten/Kota Berbasis Ekologi (TAKE) senilai Rp110 juta, dan disusul insentif lanjutan senilai Rp62 juta. 

    Hasilnya sangat signifikan. Ekowisata Dolli bisa memberdayakan 23 tenaga kerja lokal dan menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp60 juta pada tahun perdananya.

    Lebih dari itu, surplus pendapatan ini bisa digunakan untuk membiayai pendidikan gratis bagi 240 anak dari keluarga kurang mampu sepanjang tahun 2021 hingga 2024.

    Kesadaran ekologi masyarakat setempat pun jadi amat tinggi. Mereka kompak menolak rencana perluasan tambang perusahaan semen.

    Masyarakat bisa lebih mandiri karena memiliki ruang ekonominya sendiri tanpa mengorbankan alam sekitarnya.

    Apa arti inisiatif daerah bagi agenda transisi energi?

    Pertama, transisi energi tidak perlu euforia besar. Langkah kecil seperti desentralisasi energi melalui pemanfaatan limbah lokal, seperti yang dilakukan di Trenggalek akan lebih baik daripada rencana proyek besar yang tak kunjung terealisasikan.

    Kedua, ketahanan energi berarti mencegah kebocoran sumber daya untuk hal tidak produktif. Perlindungan ekosistem dan pengelolaan lahan sangat penting untuk menghemat energi. Kabupaten Siak membuktikan melindungi lahan gambut dari api sama efektifnya dengan menambah pasokan bahan bakar.

    Ketiga, transisi energi yang adil tidak mungkin tercapai tanpa alternatif ekonomi. Maros memberi harapan bahwa dengan insentif tepat, masyarakat bisa memilih jalan lebih hijau dan tetap berdaya sosial-ekonominya.

    Contoh-contoh kecil ini mengajarkan bahwa transisi energi adalah proyek sosial-ekologis. Ia dimulai dari kesadaran kolektif bahwa menjaga lahan berarti menjaga masa depan energi kita.

    Kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi telah membuka ruang inovasi di tingkat desa.

    Hubungan transisi energi dan pengelolaan lahan menjadi nyata dalam praktik sederhana tetapi berdampak: sampah yang menjadi gas, hutan yang terlindungi dari api, dan ekowisata yang menjadi tameng dari tambang.

    Masih banyak pekerjaan rumah. Belum semua desa memahami skema ini. Anggaran juga terbatas, dan koordinasi perlu diperkuat.

    Namun setidaknya, kita memiliki bukti bahwa aksi iklim bisa dimulai dari desa, dari cara masyarakat memperlakukan lahannya, dan dari pilihan energi yang mereka buat sehari-hari.

    Artikel ini terinspirasi dari hasil studi kolaboratif penulis tentang Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di tahun 2024-25 bersama Bank Dunia, The Asia Foundation, dan mitra lokal (PINUS Sulsel, JARI Borneo Barat, FITRA Riau, Gerak Aceh, KKI Warsi, LTKL). Interpretasi dan analisis lanjutan sepenuhnya tanggung jawab penulis.


    Aidy Halimanjaya, Associate lecturer, Universitas Katolik Parahyangan

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Mahasiswa ITB Berkomitmen Kurangi Jejak Karbon: Mulai Penggunaan Transportasi Publik hingga Energi Rumah Tangga

    Mahasiswa ITB Berkomitmen Kurangi Jejak Karbon: Mulai Penggunaan Transportasi Publik hingga Energi Rumah Tangga

    7cloud.asia – Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan kesadaran yang baik terhadap dampak aktivitas sehari-harinya terhadap lingkungan.

    Hal tersebut tergambar dari survei mengenai jejak karbon dengan responden mahasiswa peserta Mata Kuliah Perubahan Iklim Tahun Akademik 2025/2026.

    Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui perspektif mahasiswa mengenai perubahan iklim, besaran jejak karbon pribadi, serta komitmen mereka dalam mengurangi emisi karbon.

    Dilansir itb.ac,id, mahasiswa diminta mengidentifikasi emisi dan teknologi pengurangan karbon pada berbagai industri yang berkaitan dengan bidang studinya.

    Survei tersebut diikuti oleh 59 mahasiswa dari berbagai fakultas dan sekolah di ITB. Peserta terbanyak berasal dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), yakni 18 mahasiswa, disusul Fakultas Teknologi Industri (FTI) sebanyak 15 mahasiswa.

    Hasil survei menunjukkan bahwa jejak karbon individu mahasiswa memiliki rentang yang cukup luas, yakni kurang dari 1 ton hingga lebih dari 17 ton setara karbon dioksida atau CO₂-eq per tahun.

    Target pengurangan emisi yang ditetapkan masing-masing peserta juga beragam, mulai dari belum menetapkan pengurangan hingga lebih dari 4 ton CO₂-eq per tahun.

    Mayoritas mahasiswa berupaya mengurangi emisi melalui perubahan pada sejumlah aktivitas sehari-hari.

    Baca: Kesadaran Gen Z terhadap Isu Lingkungan Terus Meningkat

    Upaya tersebut antara lain dilakukan dalam pemilihan moda transportasi, penggunaan energi rumah tangga, konsumsi makanan, pemakaian peralatan rumah tangga, serta pengelolaan sampah.

    Dosen Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB, Joko Wiratmo, menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun nalar publik yang sehat, kritis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Di tengah derasnya arus informasi dan semakin kompleksnya persoalan sosial, kampus perlu menyediakan ruang diskusi yang ilmiah, terbuka, dan berintegritas.

    Melalui pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu berpikir rasional serta menghargai perbedaan.

    Perguruan tinggi juga perlu menjadi laboratorium solusi bagi berbagai persoalan bangsa, termasuk ketimpangan ekonomi dan krisis lingkungan.

    Kolaborasi antara dosen, mahasiswa, pemerintah, industri, dan masyarakat diperlukan untuk menghasilkan penelitian aplikatif yang memberikan dampak langsung.

    Mengenali Jejak Karbon Industri
    Selain menghitung jejak karbon pribadi, mahasiswa diminta mengidentifikasi industri besar yang berhubungan dengan program studi masing-masing.

    Industri yang paling banyak disebut meliputi teknologi informasi, energi, minyak dan gas, petrokimia, panas bumi, pertambangan, dirgantara, dan manufaktur.

    Sejumlah perusahaan global dan nasional juga menjadi objek pengamatan mahasiswa, antara lain Google, Microsoft, Boeing, Pertamina, PT Freeport Indonesia, dan ArcelorMittal.

    Berdasarkan hasil penelusuran mahasiswa, emisi karbon perusahaan-perusahaan tersebut sangat beragam, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan bahkan ratusan juta ton CO₂-eq per tahun.

    Baca: Gen Z dan Baby Boomers Sama-sama Terdampak Perubahan Iklim

    Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh skala usaha, bidang industri, proses produksi, serta sumber energi yang digunakan.

    Mahasiswa juga mengidentifikasi berbagai teknologi dan pendekatan yang telah diterapkan industri untuk menekan emisi karbon.

    Upaya tersebut meliputi penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti biofuel dan sustainable aviation fuel (SAF), serta penerapan carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

    Langkah lainnya mencakup peningkatan efisiensi energi pada pusat data, proses produksi, dan kegiatan operasional; penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi; optimalisasi proses produksi dengan kecerdasan buatan; serta pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan elektrifikasi peralatan.

    Mendorong Kolaborasi Teknologi Rendah Karbon
    Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai jejak karbon pribadi serta mampu menetapkan target pengurangan emisi yang realistis.

    Transportasi dan penggunaan energi rumah tangga menjadi dua aspek utama yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikurangi.

    Pemahaman terhadap praktik pengurangan emisi di sektor industri juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, institusi, dan organisasi dalam merancang langkah mitigasi perubahan iklim yang lebih efektif.

    Berdasarkan hasil tersebut, edukasi dan kampanye mengenai pengurangan jejak karbon di kalangan mahasiswa perlu terus diperkuat. Adopsi teknologi hijau juga perlu didorong, baik pada tingkat individu maupun institusi.

    Selain itu, kolaborasi antara fakultas, sekolah, dan perusahaan dapat dikembangkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi rendah karbon.

    Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi konkret terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

  • Mayoritas Titik Api di Papua Selatan Berada di Wilayah Food Estate dan Konsesi Perusahaan PSN

    Mayoritas Titik Api di Papua Selatan Berada di Wilayah Food Estate dan Konsesi Perusahaan PSN

    7cloud.asia – Analisis spasial yang dilakukan WALHI Nasional bersama WALHI Papua menunjukkan bahwa titik api (hotspot) di Papua Selatan tidak terjadi secara acak.

    Sebaran titik api justru memperlihatkan pola yang kuat berada pada lanskap yang telah dialokasikan pemerintah maupun korporasi untuk proyek pangan skala besar dan berbagai bentuk konsesi.

    Berdasarkan hasil overlay data hotspot periode 1–9 Juli 2026 dengan peta konsesi dan kawasan Program Strategis Nasional (PSN), sedikitnya 399 titik api berada di dalam area yang telah dibebani izin maupun dialokasikan untuk proyek pangan nasional.

    Dari jumlah tersebut, 245 titik api berada di kawasan Food Estate, 115 titik api berada di konsesi PBPH, dan 39 titik api berada di konsesi perkebunan kelapa sawit (dapat dilihat dalam peta).

    Temuan ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari seluruh 1.292 titik api di Papua Selatan muncul di kawasan yang telah mengalami intervensi tata ruang melalui pemberian izin usaha maupun pengembangan proyek strategis nasional.

    Dalam keterangan tertulisnya kepada media, WALHI menyebut konsentrasi titik api yang tinggi di dalam kawasan Food Estate menjadi temuan penting.

    Hal ini menunjukkan bahwa kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat produksi pangan nasional justru telah menghadapi tekanan ekologis sejak tahap awal pengembangannya.

    Baca: Fenomena El Nino Dapat Memicu Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di 6 Provinsi

    ”Kebakaran yang akan berulang di kawasan seperti ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata, melainkan harus dibaca sebagai bagian dari perubahan bentang alam yang berlangsung secara massif,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional.

    Perubahan tutupan hutan, pembukaan lahan, pembangunan jaringan jalan, hingga pengeringan kawasan rawa dan lahan basah akan meningkatkan kerentanan suatu bentang alam terhadap kebakaran.

    Papua Selatan selama ini dikenal sebagai wilayah yang didominasi hutan dataran rendah, rawa, gambut dan ekosistem basah yang secara alami memiliki kemampuan menjaga kelembapan lanskap.

    Ketika bentang alam tersebut dikonversi menjadi kawasan produksi berskala besar, karakter ekologisnya ikut berubah sehingga lebih rentan mengalami kebakaran pada musim kering.

    Analisis WALHI juga memperlihatkan bahwa sebaran titik api tidak hanya berada pada kawasan yang telah dibuka, tetapi juga berada di sekitar konsesi-konsesi aktif.

    “Pola ini mengindikasikan bahwa ekspansi berbagai izin pemanfaatan lahan telah meningkatkan tekanan terhadap bentang alam Papua Selatan,” tambah Uli.

    Temuan lain yang tidak kalah penting adalah tumpang tindih antara kawasan pengembangan pangan nasional dengan wilayah adat masyarakat Papua. Di Kabupaten Merauke terdapat 5 suku asli, yaitu Suku Marind, Suku Yei, Suku Kanum, Suku Muyu, dan Suku Mandobo.

    Masing-masing Suku memegang hak ulayat tanah dan hutan adat di wilayahnya, dan ada juga ratusan Marga.

    Baca: Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan Menguat Saat Fenomena El Nino

    Overlay antara peta wilayah adat dan kawasan PSN menunjukkan bahwa sebagian besar ruang yang direncanakan sebagai kawasan produksi berada pada wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat tersebut.

    Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki mengatakan bahwa kondisi tersebut menimbulkan dua risiko sekaligus. Di satu sisi, masyarakat adat kehilangan wilayah adat dan sumber penghidupan.

    ”Di sisi lain, ketika bentang alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat berubah menjadi kawasan produksi berskala industri, fungsi ekologis kawasan sebagai penyangga kebakaran juga ikut melemah,” katanya

    Maikel menambahkan, fakta bahwa ratusan titik api berada di kawasan Food Estate dan konsesi menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang bertumpu pada ekspansi lahan tidak dapat lagi dipisahkan dari meningkatnya risiko krisis ekologis di Papua Selatan.

    ”Pembangunan pangan semestinya memperkuat ketahanan ekologi, bukan justru memperbesar kerentanan lanskap terhadap kebakaran,” tandasnya

    Atas dasar temuan tersebut, WALHI Nasional dan WALHI Papua mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan secara menyeluruh proyek PSN Pangan di Papua Selatan, menghentikan pembukaan kawasan hutan dan rawa yang masih tersisa.

    WALHI juga mendesak pengurus negara melakukan audit terhadap seluruh konsesi yang berada di wilayah dengan konsentrasi titik api tinggi, serta menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah adat sebagai ruang hidup masyarakat adat Papua, sekaligus benteng terakhir perlindungan ekosistem Papua.

    Baca: Eksekusi Denda Rp18 Triliun untuk Korporasi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Berjalan Lambat

  • Upaya Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Menjadikan Sepak Bola Lebih Ramah Lingkungan

    Upaya Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Menjadikan Sepak Bola Lebih Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Dengan 265 juta pemain dan sekitar 5 miliar penggemar, sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia.

    Namun, seperti banyak aktivitas luar ruangan lainnya, sepak bola semakin terpengaruh oleh tiga krisis yang dihadapi planet Bumi, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.

    Saat kota-kota tuan rumah di seluruh Amerika Utara menyambut jutaan penggemar sepak bola untuk Piala Dunia 2026, mereka menghadapi tekanan besar pada jaringan transportasi, sistem pengelolaan limbah, dan sumber daya alam.

    Piala Dunia 2026 telah menuai kritik atas dampak lingkungan yang diproyeksikan, dengan para ilmuwan memperkirakan bahwa Putaran Final Piala Dunia 2026 dapat menghasilkan antara 9 dan 15 juta ton CO2.

    Sebuah penilaian oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) terhadap lebih dari 100 organisasi olahraga di 48 negara menemukan bahwa banyak organisasi menyadari tanggung jawab mereka untuk mengurangi dampak lingkungan.

    Namun, mereka seringkali kekurangan dana, staf, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukannya.

    Namun, beberapa kota tuan rumah Piala Dunia menunjukkan bagaimana tantangan dapat mendorong perubahan positif.

    “Acara besar seperti Piala Dunia memberikan kesempatan langka untuk mempromosikan dan menormalisasi praktik-praktik yang baik,” kata Gulnara Roll, Kepala Seksi Transisi Sektoral UNEP.

    Baca: Piala Dunia 2026 dan Jejak Emisi Karbon yang Dihasilkan

    “Kota-kota penyelenggara dapat mengintegrasikan persiapan turnamen ke dalam strategi keberlanjutan jangka panjang mereka, menciptakan manfaat yang meluas jauh melampaui acara itu sendiri.”

    Berikut adalah empat cara kota dapat membuat acara olahraga besar lebih berkelanjutan – dengan mengambil contoh dari kota-kota yang berkolaborasi dengan UNEP sebagai bagian dari inisiatif Generasi Restorasi.

    1. Investasi dalam infrastruktur tahan iklim dan ruang publik hijau
    Acara olahraga besar memberikan kesempatan bagi kota untuk berinvestasi dalam infrastruktur berkelanjutan dan solusi berbasis alam yang akan terus bermanfaat bagi penduduk setelah turnamen berakhir.

    Misalnya, fasilitas pelatihan Toronto Centennial Park yang baru, yang dibangun untuk acara tersebut, telah dirancang untuk memenuhi standar emisi nol bersih, sementara kota tersebut telah meningkatkan keanekaragaman hayati perkotaan dengan menanam lebih dari 57.000 pohon dan semak asli di seluruh Centennial Park dan Biidaasige Park.

    Sejalan dengan hal itu, Seattle telah memulihkan taman-taman di sepanjang Elliott Bay, pelabuhan perkotaan yang populer, dengan menambahkan pantai alami, habitat penyerbuk, dan area bermain alam.

    Sementara Mexico City telah memperkuat ekowisata dan agrowisata di area Konservasi Tanah, memperluas ruang hijau untuk penyerbuk dan merehabilitasi ruang publik menggunakan bahan daur ulang.

    2. Mengurangi limbah dan meningkatkan sirkularitas
    Helatan akbar seperti Piala Dunia menghasilkan sejumlah besar limbah, tetapi sebagian besar dapat dihindari melalui perencanaan yang lebih baik dan pendekatan ekonomi sirkular.

    Untuk Piala Dunia, Toronto telah memperkenalkan sistem pengelolaan limbah tiga aliran, peralatan makan yang dapat digunakan kembali di area Festival Penggemar FIFA tertentu,

    Baca: Sisi Gelap Sepak Bola dan Dampaknya pada Lingkungan

    Juga ada program penyelamatan makanan yang mengalihkan surplus makanan ke organisasi komunitas, dan stasiun pengisian air minum umum untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

    Lumen Field di Seattle, anggota pendiri Green Sports Alliance, mengalihkan sekitar 90 persen limbahnya dari tempat pembuangan sampah melalui salah satu program nol limbah terkemuka di Amerika Serikat.

    Inisiatif daur ulang, pengomposan, dan penggunaan kembali botol air serupa juga telah diperkenalkan di zona penggemar dan area menonton publik di seluruh kota.

    Strategi anti-limbah Piala Dunia Mexico City mengintegrasikan undang-undang ekonomi sirkular federal dan inisiatif “Gol por el Ambiente” yang dirancang untuk mengelola limbah turnamen melalui sistem daur ulang dan program sukarela lokal yang menghilangkan plastik sekali pakai.

    3. Transportasi berkelanjutan sebagai pilihan termudah
    Sektor transportasi menyumbang 37 persen dari total emisi CO2, tetapi kota-kota dapat mengurangi jejak karbon ini dengan menjadikan transportasi umum, bersepeda, dan berjalan kaki sebagai cara termudah bagi penggemar untuk bergerak.

    Toronto telah mengadopsi pendekatan yang mengutamakan transportasi umum, berinvestasi dalam rute prioritas transportasi umum, infrastruktur bersepeda, dan pilihan mobilitas bersama.

    Seattle, pada gilirannya, telah memperluas jalan-jalan ramah pejalan kaki, meningkatkan layanan transportasi umum, dan memperkenalkan layanan antar-jemput tepi laut gratis yang menghubungkan penggemar ke Lumen Field, sehingga perjalanan rendah karbon menjadi lebih nyaman.

    Mexico City berinvestasi dalam peningkatan persimpangan transportasi utama, seperti Tasqueña, menggunakan Piala Dunia untuk mempercepat pengembangan infrastruktur perkotaan, dan mengatur tujuh rute transportasi umum khusus ke Stadion Mexico City pada hari pertandingan.

    4. Melibatkan komunitas dan membangun kemitraan yang langgeng
    Inisiatif lingkungan paling berhasil dan langgeng ketika komunitas lokal membantu merancang dan melaksanakannya.

    Green Seattle Partnership misalnya, menyatukan lembaga kota, bisnis, sekolah, organisasi nirlaba, dan ribuan sukarelawan untuk memulihkan lebih dari 230 taman sambil memberikan pendidikan lingkungan dan pelatihan keterampilan kerja bagi kaum muda.

    Toronto juga telah melibatkan warga, kelompok komunitas, dan sukarelawan perusahaan dalam penanaman pohon skala besar.

    Di Mexico City, pejabat lingkungan dan kelompok sanitasi telah memobilisasi sukarelawan untuk membersihkan ruang publik, mengarahkan penggemar ke tempat daur ulang.
    Kirim masukan

    Baca: Cara Menikmati Sepak Bola dengan Ramah Lingkungan

  • Perangi Stunting, Pemerintah Kota Bandung Benahi Sanitasi, Lingkungan, dan Gizi

    Perangi Stunting, Pemerintah Kota Bandung Benahi Sanitasi, Lingkungan, dan Gizi

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Bandung mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, hingga masyarakat.

    Saat memimpin peluncuran program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting pada Rabu, 15 Juli 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, stunting tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan kekurangan gizi.

    Tingginya angka stunting, ujarnya, merupakan persoalan sistemik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat.

    Farhan menegaskan, stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting,

    “Maka yang harus kita benahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya,” ujar Farhan seperti dilansir bandung.go.id

    Ia mengungkapkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8 persen, lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 16 persen.

    Menurut Farhan, kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menghadapi persoalan yang ada.

    “Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama,” katanya.

    Baca: Apkesmi Sebut Anemia dan Stunting pada Anak Bukan Melulu Soal Gizi

    Farhan menjelaskan, persoalan stunting di Kota Bandung tidak disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru memperoleh pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.

    “Kalau soal suplai makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata gizi. Ada faktor-faktor lain yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Farhan menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, di antaranya kualitas udara yang masih buruk, kondisi sanitasi yang belum memadai, hingga kualitas sumber air yang perlu terus diperbaiki.

    Farhan menyebut, berdasarkan data kewilayahan, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank yang layak sehingga masih berpotensi melakukan buang air besar sembarangan (BABS).

    Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

    “Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor,” katanya.

    Karena itu, Farhan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah melakukan identifikasi persoalan di wilayah masing-masing.

    Setiap wilayah, kata dia, memiliki tantangan yang berbeda sehingga solusi yang diterapkan pun harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

    Baca: Sanitasi Buruk Lebih Memicu ‘Stunting’ Ketimbang Gizi Buruk

    “Kewilayahan menjadi garda terdepan. Ada wilayah yang persoalannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran,” ujarnya.

    Ia juga menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk mengoptimalkan Dapur Dahshat di setiap kelurahan sebagai pusat pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mengalami kekurangan gizi.

    Menurutnya, makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diolah kembali agar kandungan gizinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.

    Selain itu, Farhan meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mulai memetakan kualitas air sungai, termasuk melakukan pengujian kandungan bakteri Escherichia coli di beberapa titik Sungai Cikapundung sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan.

    Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting, yakni tidak muncul lagi kasus stunting baru.

    Namun ia menyatakan, target tersebut merupakan proses yang harus dicapai melalui kerja nyata, evaluasi rutin, serta kolaborasi seluruh pihak.

    “Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Setiap Senin ketiga setiap bulan, saya minta laporan perkembangan sehingga tahu apa yang sudah berhasil dan yang masih harus diperbaiki,” pintanya.

    Ia juga meminta seluruh program penanganan stunting berbasis data agar bantuan pemerintah tidak tumpang tindih dan mampu menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.

    Baca: Pemerintah Kota Bandung Dorong Program Sirkular untuk Pengelolaan Lingkungan

    Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan mengatakan, pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri hingga anak memasuki usia balita.

    Menurutnya, stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas ketika dewasa.

    “Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

    Aryatri menjelaskan, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.

    Di Kota Bandung saat ini terdapat 2.004 Posyandu, dengan 2.003 di antaranya aktif, didukung oleh 14.797 kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

    Ia mengapresiasi peluncuran Bandung Utama Goes to Zero New Stunting karena mampu mengintegrasikan berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.

    “Melalui kolaborasi antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, pemerintah kewilayahan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis dapat melahirkan generasi Bandung yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam menambahkan, pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan.

    Setiap bulan, puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil berisiko stunting kepada lurah melalui sistem by name by address agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

    Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan terus dipantau. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

    “Dinas Kesehatan bersama seluruh kewilayahan akan terus melakukan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting,” ujar Sony.

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Dari Festival Dadap hingga Perempuan Pahlawan Nasional

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Dari Festival Dadap hingga Perempuan Pahlawan Nasional

    7cloud.asia – Artikel mengenai Festival Dadap 2026 menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia.

    Artikel ini menjadi berita terpopuler bersama sejumlah artikel terkait isu sosial politik seperti usulan penggunaan hak angket untuk mengusut perseteruanpentingnya perubahan struktural untuk aksi iklimPolrivsKejaksaan serta kekerasan pada anak

    Artikel terkait isu lingkungan yakni kurangnya ruang terbuka hijau memicu panas perkotaan juga masuk berita terpopuler pekan ini

    Berikut lima berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia:

    1. Festival Dadap 2026
    Festival Dadap yang berlangsung pada 18–19 Juli 2026 ini mengusung tema “Swasembada Pesisir End Climate Corruption”, dan menjadi ruang kolektif yang mempertemukan seni, budaya, pendidikan, dan advokasi lingkungan dalam satu gerakan masyarakat.

    Festival Dadap lahir pada tahun 2020 dari inisiatif pemuda Kampung Dadap sebagai respons atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, seperti ancaman penggusuran, kriminalisasi nelayan yang berjuang.

    Juga krisis ekologis, tata kelola infrastruktur yang buruk, pengabaian sosial hingga hilangnya ruang hidup akibat pembangunan yang masif.

    “Festival Dadap bukan sekadar acara tahunan. Ia adalah ruang belajar bersama tentang semangat, kreativitas, keberanian untuk bersuara, memperjuangkan hak, serta membangun partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan masa depan pesisir,“ demikian pernyataan tertulis dari panitia yang diterima 7cloud.asia.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Penggunaan hak angket untuk mengurai ketegangan Polri vs Kejaksaan
    Ketegangan yang mencuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, khususnya dalam penanganan sejumlah perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah cukup meresahkan.

    Merespon konflik Polri vs Kejaksaan ini muncul usulan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus ini.

    Menurut Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman, konflik terbuka Polri vs Kejaksaan tersebut telah menimbulkan keresahan publik dan berpotensi mengganggu kredibilitas penegakan hukum.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Kekerasan pada anak masih tinggi
    Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi alarm serius. Sepanjang 2025, lebih dari 15 ribu anak menjadi korban kekerasan seksual, sementara ribuan lainnya mengalami kekerasan fisik. Ironisnya, mayoritas kasus justru terjadi di dalam rumah.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tercatat lebih dari 15.300 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan 12.160 kasus kekerasan fisik sepanjang 2025.

    Sebanyak 60,1 persen kasus terjadi di lingkungan rumah, tempat yang semestinya menjadi ruang paling aman bagi anak.

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. El nino dan minimnya ruang terbuka hijau perburuk panas perkotaan
    Risiko paparan panas juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Kota-kota yang dipenuhi bangunan, minim ruang terbuka hijau, serta didominasi beton dan aspal cenderung menyerap dan menyimpan panas lebih lama.

    Kondisi ini memicu fenomena urban heat island (pulau panas perkotaan), yang membuat suhu kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan meningkatkan risiko heat stress bagi masyarakat.

    Executive Director Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengatakan bahwa adaptasi terhadap suhu panas tidak dapat hanya dibebankan kepada individu. Cara rumah, lingkungan, dan kota dirancang turut menentukan tingkat paparan panas yang dialami warga.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. 16 Perempuan pahlawan nasional
    “Sejauh mana perjuangan Kartini mampu mempengaruhi pola pikir perempuan saat itu, sehingga mendorong gerakan kesetaraan di masa penjajahan tersebut?“ demikian pertanyaan yang terlontar

    Pelontar pertanyaan beralasan, meski jauh ke depan, pemikiran Kartini hanya dituangkan dalam surat-suratnya kepada JH Abendanon dan tidak dipublikasikan secara luas.

    Sementara, di luar Jawa ada banyak perempuan yang ikut mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Siapa saja mereka?

    Baca artikel selengkapnya di sini

     

  • WALHI Region Jawa Desak Negara Hentikan Perampasan Ruang Hidup di Pulau Jawa

    WALHI Region Jawa Desak Negara Hentikan Perampasan Ruang Hidup di Pulau Jawa

    7cloud.asia – Semakin dalamnya krisis tata ruang, energi, pesisir dan sumber-sumber kehidupan rakyat merupakan akibat dari pembangunan yang berorientasi pada ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang membuka ruang investasi besar-besaran dan ekstraksi sumber daya alam secara masif.

    Demikian disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam pernyataan persnya, dikutip Senin (20/7/2026) di Jakarta.

    Menyikapi kondisi ini, Eksekutif Nasional WALHI bersama WALHI Region Jawa, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menghentikan berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang mempercepat kerusakan ekologis dan perampasan ruang hidup rakyat di Pulau Jawa.

    WALHI menilai bahwa di tengah meningkatnya konflik agraria, kerusakan pesisir, ancaman terhadap sumber-sumber air, ekspansi kawasan industri, serta meluasnya aktivitas pertambangan.

    Negara juga dinilai telah gagal memastikan tata ruang berfungsi sebagai instrumen perlindungan rakyat dan lingkungan hidup.

    Sebaliknya, kebijakan tata ruang semakin sering digunakan untuk melegitimasi alih fungsi lahan, memperluas proyek industri dan energi, serta memfasilitasi penguasaan ruang oleh korporasi.

    Akibatnya, ruang hidup rakyat kian terdesak, sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan terus mengalami penurunan.

    “Pulau Jawa sedang menghadapi tekanan ekologis yang luar biasa. Dari pesisir hingga pegunungan, dari wilayah perkotaan hingga pedesaan, kita menyaksikan ruang hidup rakyat terus dikorbankan demi investasi,” kata Puspa Dewy, Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahuan WALHI Nasional.

    Baca: WALHI Se-Kalimantan Desak Penghentian Deforestasi

    Negara, lanjutnya, harus segera menghentikan praktik ini dan melakukan koreksi menyeluruh terhadap arah kebijakan tata ruang dan pembangunan energi di Pulau Jawa

    Berdasarkan catatan advokasi WALHI di Pulau Jawa, persoalan tata ruang, perampasan ruang hidup, dan kerusakan ekologis merupakan ancaman paling mendesak yang harus segera dihentikan dan dipulihkan.

    Di Jawa Timur, setidaknya 20 ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN), mulai dari pembangunan kawasan industri dan smelter hingga pengembangan bioethanol, dinilai semakin mempercepat alih fungsi lahan produktif rakyat.

    Seluruh rencana kebijakan yang ada hanya akan menambah beban lingkungan dan mendegradasi daya dukung serta daya tampung, yang berdampak pada tingginya potensi bencana ekologis.

    “Ruang hidup petani serta nelayan terus terdesak oleh proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan. Negara harus memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan merampas ruang hidup rakyat dan menghancurkan sumber-sumber kehidupan mereka,” tegas Pradipta Indra, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur.

    Di Yogyakarta, WALHI menilai ancaman terhadap kawasan karst tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber air di kawasan tersebut.

    Ancaman terhadap kawasan karst dan sumber-sumber air di Gunungkidul menunjukkan bagaimana tata ruang semakin kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan lingkungan.

    “Yang harus dilindungi adalah sumber kehidupan masyarakat, bukan kepentingan investasi yang mengorbankan bentang alam,” ujar Gandar Mahojwala, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta.

    Baca: WALHI Region Jawa Desak Pemerintah Segera Hentikan Perpanjangan Energi Fosil

    Sementara itu, di Jawa Tengah, krisis tata ruang terlihat nyata dari semakin parahnya bencana banjir yang terjadi di 13 kabupaten pada awal 2026, dengan sebagian besar berada di pantai utara Jawa Tengah.

    Data yang dirangkum WALHI Jawa Tengah sepanjang 2023-2025 mencatat 146 kejadian banjir dan 126 kejadian longsor.

    Bencana ini dipicu oleh kerusakan di wilayah daerah aliran sungai dan alih fungsi lahan, dalam 10 tahun terakhir, Jawa Tengah kehilangan tutupan hutan seluas 11.179 ha, serta tekanan ekstraktivisme di kawasan karst dan wilayah tangkapan air, dengan luasan izin pertambangan di Jawa Tengah yang tercatat mencapai 14.033 ha.

    Masyarakat Jawa Tengah sedang membayar mahal kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Masyarakat wilayah pesisir semakin tenggelam, ruang hidup menyusut, sementara aktivitas industri dan pertambangan terus berlangsung.

    “Negara harus segera melakukan koreksi terhadap kebijakan pembangunan yang mengorbankan keselamatan rakyat,” kata Fahmi Bastian, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah.

    Sementara itu, dalam konteks Jakarta, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus diposisikan sebagai ruang baru ekspansi pembangunan perkotaan.

    Di Kepulauan Seribu, sekitar 200 hektare wilayah pesisir dan laut direncanakan direklamasi untuk pengembangan kawasan pariwisata kelas atas yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

    Tekanan tersebut diperparah oleh penguasaan sekitar 74 pulau oleh pihak swasta, kondisi yang berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap pantai, wilayah tangkap, dan ruang hidupnya, sekaligus mendorong privatisasi pulau-pulau kecil untuk kepentingan pariwisata eksklusif dan investasi.

    Baca: Pemuda Adat Papua Tolak Percepatan Program Cetak Sawah di Sorong

    Di pesisir Teluk Jakarta, sekitar 1.000 hektare wilayah laut juga direncanakan direklamasi untuk pengembangan kawasan komersial melalui proyek NCICD yang berstatus Proyek Strategis Nasional.

    Keseluruhan rencana ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pesisir Jakarta masih lebih banyak diarahkan pada perluasan ruang investasi dan komersialisasi laut, dibandingkan pemulihan ekosistem serta perlindungan hak masyarakat pesisir dan nelayan.

    Kerusakan ekologis di daratan Jakarta sampai hari ini belum juga dipulihkan. Tapi pada saat yang sama, pemerintah justru terus membuka pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai ruang baru pembangunan.

    Arah kebijakan ini dinilai bukan menyelesaikan krisis Jakarta, tetapi justru menambah dan memperluas wilayah yang rusak.

    “Ke depan, bukan hanya daratan Jakarta yang kehilangan daya dukung, tetapi pesisir dan pulau-pulau kecilnya juga akan menghadapi ancaman kerusakan yang sama,” ujar Muhammad Aminullah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI DKI Jakarta.

    Di Jawa Barat, WALHI menyoroti konversi pesisir dan konflik agraria yang semakin masif melalui pembangunan Giant Sea Wall di Pantura.

    Juga pelepasan 20.024 hektare kawasan hutan negara—termasuk 16.078 hektare hutan lindung—untuk revitalisasi tambak di Karawang, Subang, Indramayu, dan Bekasi.

    Kebijakan ini dinilai mengancam ekosistem mangrove, mengurangi kapasitas serapan karbon, dan memperlemah perlindungan alami pesisir.

    Baca: Pensiun Dini PLTU Batu Bara Berdampak Positif Bagi Perekonomian Nasional

    Pada saat yang sama, target pengurangan sampah dari sumber sesuai Jakstrada belum tercapai hingga 2025 dan program GASLAH baru menjangkau sekitar 3-4 persen timbulan sampah Kota Bandung.

    Di sektor energi, ekspansi PLTU captive, PSEL, dan geothermal terus berlangsung di tengah batalnya rencana pensiun dini PLTU batu bara, yang menurut WALHI menunjukkan lemahnya komitmen transisi energi bersih dan berpotensi menambah tekanan ekologis serta sosial bagi masyarakat.

    Konversi sekitar 20 ribu hektare kawasan pesisir menjadi tambak industri dan konflik agraria yang terus terjadi menunjukkan bahwa ruang hidup rakyat sedang dirampas secara sistematis.

    “Ini bukan kasus lokal, melainkan bagian dari krisis tata ruang yang sedang berlangsung di Pulau Jawa dan harus segera dihentikan,” kata Wahyudin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat.

    Selain itu, WALHI juga mendesak penyelesaian dua isu yang semakin mengkhawatirkan, yakni krisis pengelolaan sampah dan ancaman pertambangan. Pasca-penutupan sejumlah TPA, pemerintah akan membangun dan mengembangkan PSEL dan RDF di berbagai daerah.

    WALHI menentang rencana ini dan menyebutnya sebagai solusi palsu yang berpotensi menciptakan dampak pencemaran baru.

    WALHI juga mendesak penghentian praktik tambang tak berizin dan mendorong moratorium izin tambang baru di Pulau Jawa, mengingat tingginya tekanan ekologis yang telah ditanggung wilayah ini.

    Sebagai tuntutan bersama, WALHI meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kebijakan tata ruang yang bermasalah, menghentikan perampasan ruang hidup rakyat, melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Pemerintah juga diminta menghentikan ekspansi tambang yang merusak lingkungan, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan ruang hidup mereka.

  • Dorong Pengembangan Kopi Nasional, BAM DPR: Mampu Sejahterakan Petani Sekaligus untuk Konservasi Lingkungan

    Dorong Pengembangan Kopi Nasional, BAM DPR: Mampu Sejahterakan Petani Sekaligus untuk Konservasi Lingkungan

    7cloud.asia – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menggelar Festival Aspirasi dengan tema “Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri” sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan sektor perkopian nasional.

    Menurut Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan, tema perkopian dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, hingga industri.

    Karena itu, pengembangan kopi perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu (penanaman) hingga hilir (penyajian ke konsumen).

    “Festival aspirasi ini sifatnya mengejar aspirasi masyarakat. Maka kemudian terpikirkan bahwa kopi layak diangkat sebagai tema spesifik. Maka muncullah tema kopi sebagai tanaman pangan, konservasi, dan industri,” ujarnya saat membuka Festival Aspirasi BAM DPR di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).

    Aher menilai kopi perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena mampu meningkatkan kesejahteraan petani lebih cepat dibanding sejumlah komoditas pertanian lainnya.

    Baca: Perubahan Iklim dan Anomali Cuaca Turunkan Produksi Kopi Indonesia

    Politisi PKS itu mengatakan pemerintah selama ini lebih banyak memberikan perhatian kepada komoditas pangan seperti padi, jagung, dan kedelai.

    Padahal, menurutnya, kopi merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dalam waktu lebih cepat.

    Saya harus menyatakan, ujarnya, kopi adalah salah satu komoditas hortikultura yang paling cepat menyejahterakan masyarakat petani. Kalau satu hektare kopi diurus dengan baik bisa menghasilkan rata-rata tiga ton per tahun.

    “Dengan harga sekitar Rp20 ribu per kilogram, nilainya bisa mencapai Rp60 juta per hektare. Bandingkan dengan padi, tidak ada apa-apanya,” katanya.

    Oleh karena itu, Aher mendorong pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan komoditas kopi, baik melalui kebijakan maupun dukungan anggaran.

    Baca: Menjaga Produksi Kopi Indonesia di Tengah Ancaman Perubahan Iklim

    “Salah besar kalau perhatian kita kurang terhadap kopi. Ketika cerita pangan, ceritanya baru padi, jagung, dan kedelai. Tentu ini sangat diperlukan untuk pangan kita, tetapi dalam konteks kesejahteraan, kopi jauh lebih cepat membangun kesejahteraan masyarakat petani,” tegasnya.

    Selain bernilai ekonomi, Aher menambahkan kopi juga memiliki fungsi konservasi karena dapat tumbuh berdampingan dengan tegakan pohon di kawasan hutan.

    Menurutnya, karakteristik tersebut menjadikan kopi sebagai komoditas yang tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan.

    “Kopi adalah tanaman konservasi yang justru bisa menguatkan kehutanan kita. Kopi tidak bisa tumbuh di lahan yang terbuka seratus persen karena hanya memerlukan sekitar 50 sampai 60 persen sinar matahari. Dengan demikian, kopi tumbuh baik di sela-sela tegakan pohon,” pungkasnya

    Dalam kesempatan itu Aher mendorong pemerintah membentuk badan yang secara khusus mengelola komoditas kopi nasional hingga siap menembus pasar ekspor.

    Baca: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani Kopi

    Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut diperlukan agar pengelolaan kopi tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Potensi besar Indonesia sebagai negara penghasil kopi, ujar Aher, perlu didukung tata kelola yang baik hingga ke tahap pemasaran internasional agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat.

    “Di tingkat hilir juga ada persoalan stabilitas harga. Saat yang sama juga perlu ada semacam badan kopi yang bertugas mengelola komoditas kopi sehingga layak untuk menjadi kopi ekspor. Ini perlu bimbingan kan, karena tentu ketika ekspor ya mereka di luar negeri punya persyaratan, termasuk syarat higienis dan lain-lain,” ujarnya.

    Dia menambahkan, keberadaan badan pengelola kopi akan membantu petani dan pelaku usaha memenuhi standar ekspor, sekaligus memperkuat daya saing kopi Indonesia di pasar global.

    Ditegaskannya, pengelolaan kopi tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan keterlibatan negara mulai dari aspek pembinaan, peningkatan kualitas produk, hingga membuka akses pasar internasional.

    “Akhirnya itulah pengelolaan kopi dari mulai ke hulu, tengah, sampai ke hilir, sampai ke ekspornya dipermudah, ada badan ekspornya. Itu perlu ada peran pemerintah, peran negara, negara hadir demi untuk menghadirkan kopi yang berkualitas dari hulu sampai ke hilir yang tentu dampaknya akan hadir kesejahteraan bagi masyarakat luas,” jelasnya.

  • Secara Bertahap Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Beralih ke Sistem Controlled Landfill

    Secara Bertahap Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Beralih ke Sistem Controlled Landfill

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta makin serius untuk menghentikan praktik open dumping secara bertahap dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang 

    Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menutup dua zona aktif pembuangan sampah dengan menggunakan media pelindung dan selanjutnya akan dipasang geomembrane sebagai bagian dari transisi menuju sistem controlled landfill.

    Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan tahap awal penerapan controlled landfill telah dimulai pada Jumat (17/7/2026).

    Di mana, Tim Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) melakukan pemasangan media penutup di area atas Zona 2 dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang 

    “Pemasangan media penutup merupakan langkah nyata untuk mengurangi bau, membantu mengendalikan emisi gas, serta meminimalkan terbentuknya air lindi akibat masuknya air hujan ke area timbunan sampah,” ungkap Dudi di Jakarta, Senin (20/7/2026).

    Penerapan sistem controlled landfill ini dilakukan dengan pergantian titik pembuangan setiap tujuh hari. Area yang telah digunakan untuk penempatan sampah akan ditutup selama tujuh hari, sementara kegiatan pembuangan dialihkan ke titik lain yang telah dipersiapkan.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta Bakal Terapkan Sistem Controlled Landfill di TPST Bantargebang

    Menurut Dudi, mekanisme tersebut diperlukan untuk menjaga kestabilan area penimbunan sekaligus meningkatkan pengendalian dampak lingkungan selama masa transisi.

    Dengan pengaturan titik pembuangan yang lebih disiplin, pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dapat dilakukan secara lebih aman, terukur, dan terkendali.

    Tahap berikutnya akan diperkuat melalui pemasangan geomembrane secara bertahap di area landfill.

    Material tersebut digunakan untuk meningkatkan perlindungan area timbunan sekaligus mendukung pengelolaan air lindi dan pengendalian dampak lingkungan secara lebih optimal.

    “Penutupan titik pembuangan menggunakan media pelindung dan geomembrane ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan sektor swasta menggunakan mekanisme creative financing. Kolaborasi ini memungkinkan percepatan perbaikan dilakukan tanpa hanya bergantung pada pembiayaan pemerintah,” ujarnya.

    Pada tahap awal, lanjut Dudi, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmen memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

    Baca: Mulai Agustus Pembuangan Sampah ke TPST Bantargebang Dibatasi

    Menurutnya, dukungan dunia usaha menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan material di lapangan dapat dipenuhi sesuai standar teknis.

    Kolaborasi tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan persoalan sampah di Jakarta membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

    Selain membenahi pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong masyarakat agar disiplin memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumber.

    Upaya di hilir melalui penerapan teknologi dan peningkatan standar operasional harus berjalan seiring dengan perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, kawasan, dan pelaku usaha.

    Dudi menambahkan, setiap tahapan controlled landfill akan dijalankan secara konsisten agar praktik open dumping dapat dihentikan secara bertahap.

    “Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dapat memenuhi standar yang semakin baik, aman bagi lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Dudi.

    Baca: Pemkot Jakarta Selatan Wajibkan Tempat Usaha Olah Sendiri Sampahnya