ruangkota

Blog

  • Evolusi Parasit: Seleksi Alam yang Mengancam Kehidupan Manusia

     

    7cloud.asia – Kita sering memperlakukan parasit sebagai masalah teknis. Misalnya, saat kasus malaria tengah meluas, kita mencoba mengendalikan populasinya dengan penyemprotan gas pembunuh nyamuk hingga pengobatan massal.

    Perlakuan itu memang tidak salah. Namun, di masa depan, cara-cara mengatasi parasit tersebut bisa jadi tidak cukup. Mengapa?

    Parasit adalah makhluk yang dapat berevolusi di bawah tekanan perubahan iklim, pencemaran, alih fungsi lahan, perdagangan satwa, pertanian intensif, maupun penggunaan obat berulang.

    Artinya, kemampuan parasit dalam bertahan dan beradaptasi turut berkembang.

    Inilah pesan penting dari artikel Robert Poulin dan puluhan koleganya di jurnal Evolutionary Applications. Mereka mengingatkan bahwa di era Antroposen (ketika aktivitas manusia mengubah Bumi begitu cepat), sebagian parasit dapat beradaptasi dan berevolusi dalam waktu tidak terlalu lama.

    Karena itu, kita tidak cukup hanya bertanya: ke mana parasit akan menyebar ketika suhu meningkat? Kita juga perlu bertanya: parasit seperti apa yang sedang terbentuk oleh perubahan lingkungan dan bagaimana cara mengendalikannya?

    Bagaimana parasit berevolusi?

    Suhu, hujan, banjir, kekeringan, dan kelembapan dapat memengaruhi siklus hidup parasit serta vektornya. Vektor adalah organisme penular, misalnya nyamuk Anopheles yang dapat membawa parasit malaria dari satu manusia ke manusia lain.

    Pada kondisi tertentu, tekanan lingkungan dapat menjelma “materi ujian” dalam seleksi alam: parasit yang lebih mungkin bertahan adalah yang lebih tahan terhadap kondisi baru, lebih cepat berkembang, atau lebih efisien menginfeksi inang.

    Ambil contoh suhu. Pada malaria, suhu memengaruhi daya hidup nyamuk Anopheles dan kemampuan parasit Plasmodium menyelesaikan siklus pertumbuhannya di tubuh nyamuk.

    Jika suhu cukup hangat, perkembangan parasit di dalam nyamuk bisa berlangsung lebih cepat. Nyamuk yang awalnya tak sempat menularkan parasit sebelum mati, bisa hidup cukup lama untuk menularkannya.

    Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menguntungkan parasit atau vektor yang paling sesuai dengan lingkungan baru.

    Poulin dan koleganya menekankan bahwa evolusi parasit akibat ulah manusia bukan sekadar teori.

    Salah satu contoh paling dikenal adalah resistansi obat pada parasit malaria. Di banyak tempat, Plasmodium falciparum pernah berubah sehingga obat lama seperti klorokuin dan sulfadoksin-pirimetamin tidak semanjur sebelumnya. Akhirnya banyak negara menggunakan cara pengobatan lain.

    Contoh lain datang dari peternakan domba atau kambing. Cacing parasit saluran pencernaan seperti Haemonchus contortus dapat terus beredar ketika obat cacing diberikan berulang tanpa pemeriksaan infeksi, dosis yang tepat, dan perbaikan tata kelola kandang.

    Cacing yang masih hidup setelah pengobatan berpeluang lebih besar untuk berkembang biak dan meneruskan ‘sifat tangguhnya’.

    Mengapa ini penting bagi Indonesia?

    Pengendalian parasit merupakan isu yang sangat dekat dengan kita. Mulai dari puskesmas, sekolah, kandang ternak, kolam budidaya, kawasan pesisir, sanitasi permukiman, hingga wilayah lain yang semakin tertekan oleh perubahan iklim.


    Dua contoh yang mudah dikenali adalah malaria dan penyakit cacingan. Keduanya cukup akrab bagi masyarakat Indonesia, tetapi perkembangan kasusnya sering kali hanya dilihat dari sisi jumlah kasus, sebaran wilayah, atau program pengobatan.

    Padahal, keduanya membutuhkan pemantauan parasit yang lebih cermat.

    Dalam penularan malaria, parasit seperti Plasmodium falciparum tidak bekerja sendirian. Ada suhu, curah hujan, perubahan lingkungan, mobilitas penduduk, kualitas diagnosis, dan kemanjuran obat yang turut menentukan penyebarannya.

    Oleh karena itu, pengendalian malaria akan sulit ampuh jika pemantauan penyakit hanya mengandalkan pencatatan jumlah kasus. Pemantauan juga perlu membaca kemanjuran obat, perubahan pola penularan, serta hubungan antara iklim, lingkungan, dan vektor malaria.

    Di Papua sebagai daerah dengan kasus malaria tertinggi, misalnya, pembabatan hutan ataupun perpindahan manusia juga perlu dikendalikan karena bisa menjadi salah satu sebab penyebaran nyamuk Anopheles.


    Adapun dalam kasus cacingan, program pemberian obat cacing memang penting untuk melindungi anak dari infeksi cacing gelang dan cacing cambuk. Namun, infeksi dapat terjadi kembali bila sanitasi buruk, air bersih terbatas, dan kebiasaan hidup bersih belum kuat.

    Dalam kasus cacing usus manusia, bukti resistansi obat memang belum sekuat pada parasit ternak. Namun, para peneliti mengingatkan pemberian obat massal berulang dapat menjadi ajang seleksi cacing-cacing kebal, sehingga efektivitasnya harus terus dipantau.

    Memantau dari hulu ke hilir

    Sebenarnya dunia telah mengenal pendekatan One Health untuk menekankan bahwa masalah kesehatan tidak hanya terkait pada manusia, melainkan juga hewan dan lingkungan. Misalnya, perburuan satwa liar dan mencegah pembabatan hutan bisa mengurangi munculnya risiko wabah baru seperti Covid-19.

    Namun, pendekatan One Health juga perlu memasukkan dimensi evolusi karena parasit maupun kuman berbahaya juga bisa berubah. Penyakit akibat makhluk mikroskopis ini bukan hanya berpindah antarruang atau antarspesies.

    Apa yang bisa kita lakukan?

    Pertama, memperkuat pemantauan evolusi parasit. Pemantauan tidak boleh hanya mencatat ada atau tidaknya parasit, jumlah kasus, atau cakupan pengobatan.

    Untuk malaria, kita perlu memantau pola penularan, efektivitas obat, perubahan vektor, dan kaitannya dengan iklim. Sementara untuk kasus cacingan, kita perlu memantau infeksi ulang, sanitasi, kepatuhan minum obat, dan kelompok anak yang paling rentan.

    Selain itu, kapasitas lab, pemeriksaan genomik, dan penyimpanan sampel parasit juga harus diperkuat agar kita bisa membaca perubahan parasit dari waktu ke waktu.


    Kedua, memperbaiki tata kelola obat, produksi pangan, dan sanitasi. Obat tetap penting, tetapi penggunaannya perlu tepat dosis, tepat sasaran, dan berbasis diagnosis.

    Kita harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan di peternakan dan perikanan budi daya, biosekuriti, kepadatan hewan, hingga kualitas air.

    Ketiga, menghubungkan kebijakan kesehatan dengan iklim dan lingkungan. Alih fungsi lahan, pencemaran air, kerusakan habitat, sanitasi buruk, dan perubahan hidrologi dapat mengubah keseimbangan antara manusia, hewan, vektor, dan parasit.

    Karena itu, menjaga kualitas lingkungan bukan hanya agenda konservasi. Ia juga bagian dari usaha mencegah evolusi parasit menjadi lebih tangguh.

    Onrizal, Associate Professor of Tropical Ecology and Biodiversity Conservation, Universitas Sumatera Utara

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Adian Napitupulu: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani Kopi, Bukan Sekadar Minta Produksi Naik

    Adian Napitupulu: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani Kopi, Bukan Sekadar Minta Produksi Naik

    7cloud.asia – Persoalan utama petani kopi bukan terletak pada kemampuan mereka bertani, melainkan pada lemahnya dukungan negara dalam menyediakan akses lahan, infrastruktur, hingga kepastian usaha.

    Menurut Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, persoalan tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan yang menyentuh seluruh rantai pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.

    Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa setiap pembahasan mengenai petani termasuk petani kopi, tidak bisa dilepaskan dari persoalan lahan, hukum, produksi, dan pasar.

    “Bicara petani ya bicara tanah. Bohong kalau kita bicara petani, pekebun tidak bicara tanah. Bicara petani, bicara tanah. Bicara petani, bicara hukum. Bicara petani, bicara produksi. Bicara petani ya bicara pasar,” tegasnya dalam Festival Aspirasi BAM DPR bertema Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).

    Baca: Perubahan Iklim dan Anomali Cuaca Turunkan Produksi Kopi Indonesia

    Ia menilai negara harus memastikan seluruh ekosistem pendukung pertanian berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pupuk, hingga akses pasar.

    Problem kita, lanjutnya, tidak kecil dan kita kumpul di sini tidak untuk menyenangkan petani seolah-olah ada harapan, tapi mencari jalan keluar dari problem-problem mendasar mereka.

    “Apa Tanah? Kedua apa? Bibit. Ketiga apa? Pupuk. Keempat apa? Produksinya. Kelima apa? Pasarnya. Negara mampu tidak mengelola ini semua?” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Adian juga mengkritik pola kerjasama pemanfaatan lahan milik BUMN dan Perhutani yang dinilai belum memberikan kepastian bagi petani kopi.

    Ia mempertanyakan masa kontrak yang hanya berlangsung dua tahun, padahal tanaman kopi dapat berproduksi hingga puluhan tahun.

    Menurutnya, kontrak yang hanya dua tahun tidak sebnding dengan masa produktif tanaman yang kadang mencapai belasan atau bahkan 20 tahun.

    Baca: Dampak Perubahan Iklim pada Produksi Kopi Dunia

    “Kenapa kontraknya per dua tahun? Nanti begitu di tahun ketiga bisnisnya bagus, kalian naikin nilai kontraknya. Ini kan namanya negara berbisnis dengan rakyat. Rakyat itu bukan objek bisnis,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Adian juga menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam mendukung petani.

    Menurutnya, persoalan sederhana seperti pembangunan jalan usaha tani seharusnya dapat diselesaikan apabila kementerian, pemerintah daerah, Perhutani, maupun PTPN memiliki komitmen yang sama.

    Menurutnya, persoalan petani tidak akan selesai apabila pemerintah masih bekerja sendiri-sendiri dan belum mampu membangun sinergi antar lembaga untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

    “Masalahnya bukan di rakyat. Masalahnya di negara. Karena kita sudah sekian lama di Badan Aspirasi Masyarakat dan masalahnya muter-muter di situ. Bahkan hanya untuk mempertemukan sesama negara saja,” pungkasnya.

  • 30 Tahun Peristiwa Kudatuli: Jalan Buntu Reformasi dan Pentingnya Ruang Publik untuk Diskusi

    30 Tahun Peristiwa Kudatuli: Jalan Buntu Reformasi dan Pentingnya Ruang Publik untuk Diskusi

    7cloud.asia – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga ruang-ruang publik tetap terbuka sebagai wadah masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat.

    Hal itu disampaikan Rano Karno, saat menghadiri kuliah umum bertajuk Jalan Buntu Reformasi oleh Guru Besar Studi Asia University of Melbourne, Profesor Vedi R. Hadiz, di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).

    Di hadapan akademisi, sejarawan, aktivis, dan mahasiswa yang hadir dalam peringatan 30 Tahun Peristiwa Kudatuli itu, Rano mengatakan TIM merupakan ruang kebudayaan yang memiliki peran penting dalam merawat ingatan kolektif bangsa.

    Menurutnya, sebagai kota metropolitan, Jakarta harus didukung ekosistem ruang publik yang inklusif serta mendorong tumbuhnya budaya dialog.

    “Komitmen kami jelas. Jakarta harus tetap menjadi kota tempat masyarakat bebas berkumpul, berpendapat, dan berdiskusi tanpa rasa takut. Taman Ismail Marzuki, kampus-kampus, serta ruang publik lainnya harus selalu terbuka bagi forum-forum diskusi ilmiah dan kritis,” ujarnya.

    Selain menyoroti pentingnya keterbukaan ruang publik, Wagub Rano juga merefleksikan transformasi sosial Jakarta melalui analogi budaya populer Si Doel.

    Menurutnya, kisah tersebut bukan sekadar hiburan, melainkan representasi perjuangan masyarakat menghadapi tantangan modernisasi, penataan kota, dan pemenuhan kebutuhan hunian.

    Karena itu, ia menilai perjuangan masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan hunian yang layak harus menjadi pijakan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan di Jakarta.

    Baca: Jakarta PROVOKE, Menjadikan Ruang Publik sebagai Tempat Ekspresi Seni

    “Semangat kepedulian sosial harus hadir secara nyata dalam bentuk kebijakan, bukan sekadar pidato formal. Indikator keberhasilan setiap kebijakan di Jakarta adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu mempermudah dan memanusiakan kehidupan warga, terutama dalam aspek hunian, penataan kota, serta akses terhadap layanan dasar,” tegasnya.

    Menanggapi dinamika pembangunan dan tantangan reformasi yang dipaparkan Profesor Vedi R. Hadiz, Rano mengajak seluruh elemen masyarakat tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

    Ia mengutip filosofi masyarakat Betawi yang menggambarkan pentingnya mencari jalan keluar dalam setiap persoalan.

    “Orang Betawi memiliki ungkapan, ‘Kalau jalan buntu jangan berhenti, cari gang, cari lorong’. Jakarta adalah kota seribu gang. Melalui ruang-ruang kecil yang humanis, warga berinteraksi dan berdiskusi. Dari sanalah solusi-solusi pragmatis untuk memajukan kota kerap lahir,” pungkasnya.

    Kuliah umum tersebut dihadiri Anggota DPR sekaligus sejarawan Bonnie Triyana, perwakilan berbagai organisasi, serta ratusan mahasiswa dari berbagai daerah.

    Diskusi berlangsung interaktif dan menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai demokrasi, pembangunan, serta masa depan reformasi di Indonesia.

    Dalam paparannya, Prof. Vedi R. Hadiz, menilai salah satu penyebab Reformasi Indonesia mengalami kebuntuan adalah kemampuan oligarki beradaptasi dengan sistem demokrasi setelah runtuhnya Orde Baru.

    Dilansir gesuri.id, Vedi mengatakan anggapan bahwa oligarki berarti kekuasaan yang dikuasai segelintir konglomerat terlalu sempit.

    Baca: Saat Oligarki Masuk Ruang Seni, Independensi Budaya dalam Tanda Tanya

    “Bagi saya, oligarki adalah hubungan yang terstruktur antara birokrasi tingkat atas, politisi, dan modal besar yang beraliansi untuk menguasai sumber daya publik demi kepentingan akumulasi privat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan pola hubungan tersebut sebenarnya telah terbentuk sejak masa Orde Baru melalui kolaborasi antara birokrasi, kekuatan politik, dan kelompok bisnis.

    Ketika Soeharto lengser pada 1998, menurut Vedi, yang runtuh hanyalah figur pemimpinnya, sementara struktur oligarki justru mampu menyesuaikan diri dengan sistem Reformasi.

    “Oligarki kemudian beradaptasi dengan Reformasi. Inilah kekuatan utama oligarki, yaitu kapasitasnya untuk beradaptasi,” katanya.

    Ia menilai kelompok-kelompok berkekuatan ekonomi kemudian mengonsolidasikan pengaruhnya melalui berbagai institusi demokrasi.

    “Mereka mengkolonisasi institusi-institusi Reformasi. Partai politik, organisasi masyarakat, hingga media massa pada akhirnya tidak lepas dari pengaruh oligarki,” ujarnya.

    Menurut Vedi, kondisi tersebut membuat banyak partai politik kehilangan fungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat.

    “Rakyat kecewa terhadap partai karena partai tidak lagi berfungsi sebagai agregator kepentingan rakyat, tetapi lebih mewakili kepentingan kekuatan-kekuatan dominan,” katanya.

    Meski mengkritik kondisi tersebut, Vedi menegaskan Reformasi tetap membawa kemajuan penting berupa terbukanya ruang demokrasi dan kebebasan sipil dibandingkan masa Orde Baru.

    Namun, ia menilai pekerjaan besar bangsa saat ini adalah memastikan demokrasi juga mampu menghadirkan keadilan ekonomi dan sosial, bukan hanya kebebasan politik.

  • Penataan Kabel Udara di 85 Ruas Jalan di Kota Bandung Ditargetkan Rampung Akhir 2026

    Penataan Kabel Udara di 85 Ruas Jalan di Kota Bandung Ditargetkan Rampung Akhir 2026

    7cloud.asia – Penataan kabel udara merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kota Bandung yang telah memiliki dasar hukum dan skema kerja sama yang jelas sejak beberapa tahun lalu.

    “Target kami pada Desember 2026 seluruh 85 ruas jalan sudah turun kabelnya. Ini merupakan bagian dari penataan kota agar lebih indah, aman, dan tertib,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Pendopo Kota Bandung, Selasa 14 Juli 2026.

    Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung menjalankan penugasan yang telah diatur melalui Peraturan Wali Kota sejak 2018 dengan melibatkan PT Bandung Infra Investama (BII) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bekerja sama dengan pihak swasta.

    Menurutnya, Pemkot tidak ikut campur dalam proses negosiasi tarif antara operator telekomunikasi dengan PT BII karena merupakan bagian dari mekanisme bisnis.

    Ia mengakui pada awal pelaksanaan proyek penataan kabel udara ini sempat ditemukan kualitas pekerjaan sipil yang kurang baik. Namun setelah dilakukan evaluasi, kualitas pengerjaan kini jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

    “Kita pernah melakukan evaluasi keras terhadap pekerjaan sipilnya. Sekarang hasilnya jauh lebih baik. Memang masih ada yang perlu diperbaiki, tetapi secara umum kualitasnya meningkat,” katanya.

    Farhan menambahkan, penataan kabel udara tidak hanya bertujuan memperindah kota, tetapi juga meningkatkan keselamatan masyarakat, mengurangi risiko kabel semrawut, serta mendukung infrastruktur kota modern.

    Farhan mengatakan, program penataan kabel udara akan dilakukan secara terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

    Baca: Kabel Udara di Jalan Kuningan Barat Raya Dirapikan

    Ia meminta perkembangan pekerjaan disampaikan secara rutin kepada masyarakat melalui media agar warga mengetahui lokasi dan jadwal pengerjaan.

    Ia juga meminta seluruh kegiatan penggalian selalu dikoordinasikan dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) serta dilengkapi standar keselamatan kerja di lapangan.

    “Pastikan setiap ada penggalian dipasang barrier atau pembatas pengaman. Jangan sampai ada kabel yang menjuntai atau berserakan sehingga membahayakan masyarakat. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” tegasnya.

    Farhan mengungkapkan, perhatian terhadap proyek utilitas bawah tanah berangkat dari pengalaman awal dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bandung.

    “Saya ingat betul, hari pertama setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada, ada perintah dari Kapolda agar seluruh galian IPT dihentikan karena kemacetannya luar biasa. Saat itu belum ada yang mengoordinasikan. Sekarang setiap pekerjaan wajib dikoordinasikan,” katanya.

    Menurut Farhan, koordinasi tidak hanya dilakukan dengan operator telekomunikasi, tetapi juga dengan seluruh pengguna layanan yang berpotensi terdampak selama proses pemindahan kabel.

    Disebutkan ada enam layanan vital yang sama sekali tidak boleh mengalami gangguan jaringan internet, yaitu sektor perbankan, layanan kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, serta institusi TNI dan Polri.

    “Rumah sakit, klinik, sekolah, kampus, kantor polisi, kantor TNI, perbankan, dan layanan administrasi tidak boleh terputus jaringan internetnya walau hanya sedetik. Setelah semuanya dipastikan aman, baru dilakukan pemotongan kabel,” ujarnya.

    Baca: Kabel Semrawut Memakan Korban, Penataan Kabel di Jakarta Perlu Dipercepat

    Bagi pelanggan operator yang belum siap memindahkan jaringan ke utilitas bawah tanah, Farhan mengingatkan bahwa konsekuensinya adalah layanan kabel udara tidak lagi dapat dipertahankan.

    “Di Bandung ke depan yang boleh beroperasi adalah jaringan yang sudah turun ke bawah. Kalau operatornya belum siap, tentu pelanggan harus memahami konsekuensinya,” katanya.

    Farhan juga mengungkapkan, Pemkot Bandung tidak akan memberi toleransi kepada operator yang masih memasang kabel udara secara ilegal. Ia mencontohkan adanya operator yang kembali menarik kabel di Jalan Lembong meski sebelumnya telah dipotong.

    “Ketahuan oleh siapa? Oleh anggota DPRD saat melakukan supervisi. Dengan senang hati kami langsung memotong kabel tersebut. Jadi memang penertiban ini seperti kucing-kucingan. Tetapi aturan tetap harus ditegakkan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie menyatakan, terus mengawal pelaksanaan program bersama PT Bandung Infra Investama (BII) melalui pengendalian rutin setiap pekan.

    Atas arahan wali kota, intensitas pekerjaan pada Juli 2026 ditingkatkan menjadi enam titik setiap pekan, dari sebelumnya tiga titik.

    “Target bulan ini ada 27 ruas jalan. Hingga saat ini kami sudah menyelesaikan pekerjaan di 15 ruas jalan, dan optimistis seluruh target dapat tercapai sesuai jadwal,” kata Henryco.

    Ia menjelaskan, pengerjaan saat ini meliputi sejumlah ruas jalan seperti Gatot Subroto Utara, Gatot Subroto Selatan, Jalan Jawa, Bangka, Lombok, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pasukan Candra Buana, Aceh, serta ruas jalan lainnya.

    Menurut Henryco, seluruh pekerjaan dilakukan dengan pengamanan lalu lintas, koordinasi bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, kepolisian, dan operator telekomunikasi sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

  • Iran Tetap Perjuangkan Peluang Damai dengan AS, Meski Peluangnya Sangat Kecil

    Iran Tetap Perjuangkan Peluang Damai dengan AS, Meski Peluangnya Sangat Kecil

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengatakan pihaknya tetap berupaya menempuh jalur perundingan sebelum perang, meski prediksi peluang mencapai penyelesaian damai hanya sekitar 10 persen.

    Menurut Araghchi, negosiasi tetap dilakukan untuk mencari jalan guna memenuhi tuntutan Iran sekaligus menghindari konflik bersenjata.

    “Perundingan memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah kemungkinan menemukan cara melalui negosiasi untuk mencapai tuntutan kami dan kami tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu,” kata Araghchi dalam wawancara yang dipublikasikan pada Minggu (19/7/2026).

    Dia mengatakan Iran tetap menilai negosiasi merupakan upaya yang layak untuk ditempuh walaupun peluang keberhasilannya sangat kecil.

    “Kami mengatakan bahwa meskipun hanya ada peluang 10 persen untuk mencapai hasil selain perang melalui negosiasi, kami harus memanfaatkan kesempatan itu,” kata Araghchi.

    Baca: Iran Akan Tutup Selat Hormuz Jika AS Kembali Lancarkan Serangan

    Jika upaya itu tidak berhasil, lanjutnya, maka setidaknya Iran telah menunjukkan kepada musuh, masyarakat internasional, serta rakyatnya bahwa mereka telah menempuh setiap jalan yang memungkinkan.

    Ketegangan di kawasan Teluk Persia meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer sepihak terhadap Iran pada Februari lalu.

    Iran lalu membalas dengan serangan rudal dan pesawat nirawak dengan menyasar sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi penempatan aset militer AS.

    AS dan Iran sempat mencapai nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri konflik dan merintis perjanjian damai.

    Namun, ketegangan kembali meningkat akibat sengketa di Selat Hormuz hingga kembali memicu aksi saling serang antara Iran dan AS.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • WALHI Region Jawa Desak Negara Hentikan Perampasan Ruang Hidup di Pulau Jawa

    WALHI Region Jawa Desak Negara Hentikan Perampasan Ruang Hidup di Pulau Jawa

    7cloud.asia – Semakin dalamnya krisis tata ruang, energi, pesisir dan sumber-sumber kehidupan rakyat merupakan akibat dari pembangunan yang berorientasi pada ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang membuka ruang investasi besar-besaran dan ekstraksi sumber daya alam secara masif.

    Demikian disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam pernyataan persnya, dikutip Senin (20/7/2026) di Jakarta.

    Menyikapi kondisi ini, Eksekutif Nasional WALHI bersama WALHI Region Jawa, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menghentikan berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang mempercepat kerusakan ekologis dan perampasan ruang hidup rakyat di Pulau Jawa.

    WALHI menilai bahwa di tengah meningkatnya konflik agraria, kerusakan pesisir, ancaman terhadap sumber-sumber air, ekspansi kawasan industri, serta meluasnya aktivitas pertambangan.

    Negara juga dinilai telah gagal memastikan tata ruang berfungsi sebagai instrumen perlindungan rakyat dan lingkungan hidup.

    Sebaliknya, kebijakan tata ruang semakin sering digunakan untuk melegitimasi alih fungsi lahan, memperluas proyek industri dan energi, serta memfasilitasi penguasaan ruang oleh korporasi.

    Akibatnya, ruang hidup rakyat kian terdesak, sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan terus mengalami penurunan.

    “Pulau Jawa sedang menghadapi tekanan ekologis yang luar biasa. Dari pesisir hingga pegunungan, dari wilayah perkotaan hingga pedesaan, kita menyaksikan ruang hidup rakyat terus dikorbankan demi investasi,” kata Puspa Dewy, Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahuan WALHI Nasional.

    Baca: WALHI Se-Kalimantan Desak Penghentian Deforestasi

    Negara, lanjutnya, harus segera menghentikan praktik ini dan melakukan koreksi menyeluruh terhadap arah kebijakan tata ruang dan pembangunan energi di Pulau Jawa

    Berdasarkan catatan advokasi WALHI di Pulau Jawa, persoalan tata ruang, perampasan ruang hidup, dan kerusakan ekologis merupakan ancaman paling mendesak yang harus segera dihentikan dan dipulihkan.

    Di Jawa Timur, setidaknya 20 ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN), mulai dari pembangunan kawasan industri dan smelter hingga pengembangan bioethanol, dinilai semakin mempercepat alih fungsi lahan produktif rakyat.

    Seluruh rencana kebijakan yang ada hanya akan menambah beban lingkungan dan mendegradasi daya dukung serta daya tampung, yang berdampak pada tingginya potensi bencana ekologis.

    “Ruang hidup petani serta nelayan terus terdesak oleh proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan. Negara harus memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan merampas ruang hidup rakyat dan menghancurkan sumber-sumber kehidupan mereka,” tegas Pradipta Indra, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur.

    Di Yogyakarta, WALHI menilai ancaman terhadap kawasan karst tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber air di kawasan tersebut.

    Ancaman terhadap kawasan karst dan sumber-sumber air di Gunungkidul menunjukkan bagaimana tata ruang semakin kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan lingkungan.

    “Yang harus dilindungi adalah sumber kehidupan masyarakat, bukan kepentingan investasi yang mengorbankan bentang alam,” ujar Gandar Mahojwala, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta.

    Baca: WALHI Region Jawa Desak Pemerintah Segera Hentikan Perpanjangan Energi Fosil

    Sementara itu, di Jawa Tengah, krisis tata ruang terlihat nyata dari semakin parahnya bencana banjir yang terjadi di 13 kabupaten pada awal 2026, dengan sebagian besar berada di pantai utara Jawa Tengah.

    Data yang dirangkum WALHI Jawa Tengah sepanjang 2023-2025 mencatat 146 kejadian banjir dan 126 kejadian longsor.

    Bencana ini dipicu oleh kerusakan di wilayah daerah aliran sungai dan alih fungsi lahan, dalam 10 tahun terakhir, Jawa Tengah kehilangan tutupan hutan seluas 11.179 ha, serta tekanan ekstraktivisme di kawasan karst dan wilayah tangkapan air, dengan luasan izin pertambangan di Jawa Tengah yang tercatat mencapai 14.033 ha.

    Masyarakat Jawa Tengah sedang membayar mahal kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Masyarakat wilayah pesisir semakin tenggelam, ruang hidup menyusut, sementara aktivitas industri dan pertambangan terus berlangsung.

    “Negara harus segera melakukan koreksi terhadap kebijakan pembangunan yang mengorbankan keselamatan rakyat,” kata Fahmi Bastian, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah.

    Sementara itu, dalam konteks Jakarta, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus diposisikan sebagai ruang baru ekspansi pembangunan perkotaan.

    Di Kepulauan Seribu, sekitar 200 hektare wilayah pesisir dan laut direncanakan direklamasi untuk pengembangan kawasan pariwisata kelas atas yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

    Tekanan tersebut diperparah oleh penguasaan sekitar 74 pulau oleh pihak swasta, kondisi yang berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap pantai, wilayah tangkap, dan ruang hidupnya, sekaligus mendorong privatisasi pulau-pulau kecil untuk kepentingan pariwisata eksklusif dan investasi.

    Baca: Pemuda Adat Papua Tolak Percepatan Program Cetak Sawah di Sorong

    Di pesisir Teluk Jakarta, sekitar 1.000 hektare wilayah laut juga direncanakan direklamasi untuk pengembangan kawasan komersial melalui proyek NCICD yang berstatus Proyek Strategis Nasional.

    Keseluruhan rencana ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pesisir Jakarta masih lebih banyak diarahkan pada perluasan ruang investasi dan komersialisasi laut, dibandingkan pemulihan ekosistem serta perlindungan hak masyarakat pesisir dan nelayan.

    Kerusakan ekologis di daratan Jakarta sampai hari ini belum juga dipulihkan. Tapi pada saat yang sama, pemerintah justru terus membuka pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai ruang baru pembangunan.

    Arah kebijakan ini dinilai bukan menyelesaikan krisis Jakarta, tetapi justru menambah dan memperluas wilayah yang rusak.

    “Ke depan, bukan hanya daratan Jakarta yang kehilangan daya dukung, tetapi pesisir dan pulau-pulau kecilnya juga akan menghadapi ancaman kerusakan yang sama,” ujar Muhammad Aminullah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI DKI Jakarta.

    Di Jawa Barat, WALHI menyoroti konversi pesisir dan konflik agraria yang semakin masif melalui pembangunan Giant Sea Wall di Pantura.

    Juga pelepasan 20.024 hektare kawasan hutan negara—termasuk 16.078 hektare hutan lindung—untuk revitalisasi tambak di Karawang, Subang, Indramayu, dan Bekasi.

    Kebijakan ini dinilai mengancam ekosistem mangrove, mengurangi kapasitas serapan karbon, dan memperlemah perlindungan alami pesisir.

    Baca: Pensiun Dini PLTU Batu Bara Berdampak Positif Bagi Perekonomian Nasional

    Pada saat yang sama, target pengurangan sampah dari sumber sesuai Jakstrada belum tercapai hingga 2025 dan program GASLAH baru menjangkau sekitar 3-4 persen timbulan sampah Kota Bandung.

    Di sektor energi, ekspansi PLTU captive, PSEL, dan geothermal terus berlangsung di tengah batalnya rencana pensiun dini PLTU batu bara, yang menurut WALHI menunjukkan lemahnya komitmen transisi energi bersih dan berpotensi menambah tekanan ekologis serta sosial bagi masyarakat.

    Konversi sekitar 20 ribu hektare kawasan pesisir menjadi tambak industri dan konflik agraria yang terus terjadi menunjukkan bahwa ruang hidup rakyat sedang dirampas secara sistematis.

    “Ini bukan kasus lokal, melainkan bagian dari krisis tata ruang yang sedang berlangsung di Pulau Jawa dan harus segera dihentikan,” kata Wahyudin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat.

    Selain itu, WALHI juga mendesak penyelesaian dua isu yang semakin mengkhawatirkan, yakni krisis pengelolaan sampah dan ancaman pertambangan. Pasca-penutupan sejumlah TPA, pemerintah akan membangun dan mengembangkan PSEL dan RDF di berbagai daerah.

    WALHI menentang rencana ini dan menyebutnya sebagai solusi palsu yang berpotensi menciptakan dampak pencemaran baru.

    WALHI juga mendesak penghentian praktik tambang tak berizin dan mendorong moratorium izin tambang baru di Pulau Jawa, mengingat tingginya tekanan ekologis yang telah ditanggung wilayah ini.

    Sebagai tuntutan bersama, WALHI meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kebijakan tata ruang yang bermasalah, menghentikan perampasan ruang hidup rakyat, melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Pemerintah juga diminta menghentikan ekspansi tambang yang merusak lingkungan, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan ruang hidup mereka.

  • Dorong Pengembangan Kopi Nasional, BAM DPR: Mampu Sejahterakan Petani Sekaligus untuk Konservasi Lingkungan

    Dorong Pengembangan Kopi Nasional, BAM DPR: Mampu Sejahterakan Petani Sekaligus untuk Konservasi Lingkungan

    7cloud.asia – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menggelar Festival Aspirasi dengan tema “Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri” sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan sektor perkopian nasional.

    Menurut Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan, tema perkopian dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, hingga industri.

    Karena itu, pengembangan kopi perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu (penanaman) hingga hilir (penyajian ke konsumen).

    “Festival aspirasi ini sifatnya mengejar aspirasi masyarakat. Maka kemudian terpikirkan bahwa kopi layak diangkat sebagai tema spesifik. Maka muncullah tema kopi sebagai tanaman pangan, konservasi, dan industri,” ujarnya saat membuka Festival Aspirasi BAM DPR di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).

    Aher menilai kopi perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena mampu meningkatkan kesejahteraan petani lebih cepat dibanding sejumlah komoditas pertanian lainnya.

    Baca: Perubahan Iklim dan Anomali Cuaca Turunkan Produksi Kopi Indonesia

    Politisi PKS itu mengatakan pemerintah selama ini lebih banyak memberikan perhatian kepada komoditas pangan seperti padi, jagung, dan kedelai.

    Padahal, menurutnya, kopi merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dalam waktu lebih cepat.

    Saya harus menyatakan, ujarnya, kopi adalah salah satu komoditas hortikultura yang paling cepat menyejahterakan masyarakat petani. Kalau satu hektare kopi diurus dengan baik bisa menghasilkan rata-rata tiga ton per tahun.

    “Dengan harga sekitar Rp20 ribu per kilogram, nilainya bisa mencapai Rp60 juta per hektare. Bandingkan dengan padi, tidak ada apa-apanya,” katanya.

    Oleh karena itu, Aher mendorong pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan komoditas kopi, baik melalui kebijakan maupun dukungan anggaran.

    Baca: Menjaga Produksi Kopi Indonesia di Tengah Ancaman Perubahan Iklim

    “Salah besar kalau perhatian kita kurang terhadap kopi. Ketika cerita pangan, ceritanya baru padi, jagung, dan kedelai. Tentu ini sangat diperlukan untuk pangan kita, tetapi dalam konteks kesejahteraan, kopi jauh lebih cepat membangun kesejahteraan masyarakat petani,” tegasnya.

    Selain bernilai ekonomi, Aher menambahkan kopi juga memiliki fungsi konservasi karena dapat tumbuh berdampingan dengan tegakan pohon di kawasan hutan.

    Menurutnya, karakteristik tersebut menjadikan kopi sebagai komoditas yang tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan.

    “Kopi adalah tanaman konservasi yang justru bisa menguatkan kehutanan kita. Kopi tidak bisa tumbuh di lahan yang terbuka seratus persen karena hanya memerlukan sekitar 50 sampai 60 persen sinar matahari. Dengan demikian, kopi tumbuh baik di sela-sela tegakan pohon,” pungkasnya

    Dalam kesempatan itu Aher mendorong pemerintah membentuk badan yang secara khusus mengelola komoditas kopi nasional hingga siap menembus pasar ekspor.

    Baca: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani Kopi

    Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut diperlukan agar pengelolaan kopi tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Potensi besar Indonesia sebagai negara penghasil kopi, ujar Aher, perlu didukung tata kelola yang baik hingga ke tahap pemasaran internasional agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat.

    “Di tingkat hilir juga ada persoalan stabilitas harga. Saat yang sama juga perlu ada semacam badan kopi yang bertugas mengelola komoditas kopi sehingga layak untuk menjadi kopi ekspor. Ini perlu bimbingan kan, karena tentu ketika ekspor ya mereka di luar negeri punya persyaratan, termasuk syarat higienis dan lain-lain,” ujarnya.

    Dia menambahkan, keberadaan badan pengelola kopi akan membantu petani dan pelaku usaha memenuhi standar ekspor, sekaligus memperkuat daya saing kopi Indonesia di pasar global.

    Ditegaskannya, pengelolaan kopi tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan keterlibatan negara mulai dari aspek pembinaan, peningkatan kualitas produk, hingga membuka akses pasar internasional.

    “Akhirnya itulah pengelolaan kopi dari mulai ke hulu, tengah, sampai ke hilir, sampai ke ekspornya dipermudah, ada badan ekspornya. Itu perlu ada peran pemerintah, peran negara, negara hadir demi untuk menghadirkan kopi yang berkualitas dari hulu sampai ke hilir yang tentu dampaknya akan hadir kesejahteraan bagi masyarakat luas,” jelasnya.

  • Cuaca Hari Ini: Waspada, Potensi Hujan Sedang hingga Lebat di Sejumlah Daerah

    Cuaca Hari Ini: Waspada, Potensi Hujan Sedang hingga Lebat di Sejumlah Daerah

    7cloud.asia – Musim kemarau saat ini tengah melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Namun, masih ada peluang hujan di beberapa wilayah pada Selasa (21/07/2026).

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu.

    Selain itu sebagian wilayah Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan juga berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Sedangkan untuk wilayah Jakarta, BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan akan terjadi pagi hari di wilayah Kepulauan Seribu. Wilayah lainnya diprediksi cerah hingga berawan.

    Kemudian siang hingga sore hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta diprediksi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.

    Malamnya hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Wilayah lainnya diprediksi cerah dan berawan.

     

  • Akun Cabinet Couture Ditutup: Mengapa Busana Pejabat Menjadi Persoalan Politik?

     

    7cloud.asia – Pada akhir Juni lalu, perhatian publik tertuju pada akun Instagram Cabinet Couture Indonesia yang mengunggah informasi busana pejabat berupa foto-foto para pejabat beserta informasi mengenai merek dan harga pakaian, tas, jam tangan, sepatu, maupun aksesori yang mereka kenakan.

    Setelah banyak posting yang viral, akun tersebut tidak lagi dapat diakses di Indonesia. Pada akun tersebut kemudian muncul pemberitahuan bahwa pembatasan dilakukan untuk memenuhi permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Tidak lama kenudian, Cabinet Couture membuat akun baru. Namun, yang menarik, perbincangan publik tidak berhenti soal pemblokiran akun.

    Yang mengemuka justru pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa busana pejabat dapat berubah menjadi persoalan politik warga?

    Jawabannya terletak pada cara manusia memaknai simbol.

    Busana mewah juga bentuk pesan politik

    Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpakaian memang merupakan hak setiap individu.

    Namun, ketika seseorang menerima jabatan publik, simbol-simbol yang melekat pada dirinya tidak lagi sepenuhnya urusan pribadi.

    Apa yang dikenakan seorang pejabat menjadi bagian dari komunikasi politik yang terus-menerus dibaca, ditafsirkan, dan dievaluasi oleh masyarakat.

    Ketika seorang presiden mengenakan pakaian adat saat upacara kenegaraan, memakai batik saat menghadiri acara tertentu, atau turun ke lapangan dengan sepatu bot ketika mengunjungi lokasi bencana, pilihan tersebut bukan semata-mata soal pakaian.

    Semua itu merupakan pesan kepada publik mengenai siapa presiden itu dan bagaimana ia ingin dipersepsikan. Misalnya, sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dan memahami kehidupan mereka.

    Inilah yang dalam kajian symbolic politics disebut sebagai penggunaan simbol untuk membentuk cara masyarakat memahami pengurus negara.

    Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita sering memilih pakaian tertentu agar dipersepsikan dengan cara tertentu. Seseorang mengenakan jas saat wawancara kerja atau memakai seragam profesinya karena berharap dipandang kompeten dan profesional.

    Proses ini dikenal sebagai impression management yaitu kecenderungan manusia membangun kesan tertentu melalui cara berbicara, berperilaku, maupun berpenampilan.

    Sementara itu, dalam dunia politik, pilihan busana seorang pejabat juga menjadi bagian dari upaya membangun kesan di mata publik.

    Tafsir publik yang menentukan

    Masalahnya, makna sebuah simbol tidak hanya ditentukan oleh orang yang menggunakannya, melainkan lahir dari cara publik menafsirkannya.

    Simbol yang dimaksudkan untuk menunjukkan profesionalisme dapat dianggap masyarakat sebagai simbol kemewahan. Penampilan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kesuksesan juga dapat dibaca warga sebagai tanda melebarnya jarak antara elite dan rakyat.

    Fenomena ini menjelaskan mengapa unggahan mengenai harga pakaian pejabat mampu menarik perhatian publik, termasuk dalam bentuk posting akun Cabinet Couture.

    Yang diperdebatkan masyarakat sebenarnya bukan nilai ekonominya saja, melainkan makna sosial yang melekat pada barang-barang tersebut. Sebuah jam tangan tidak lagi dipandang hanya sebagai penunjuk waktu, sementara tas atau sepatu tidak lagi sekadar aksesori.

    Ketika dikenakan oleh pejabat publik, benda-benda tersebut berubah menjadi simbol status sekaligus simbol hubungan antara kekuasaan dan masyarakat.

    Penelitian mengenai perilaku konsumen menunjukkan bahwa barang-barang mewah sering berfungsi sebagai penanda status sosial (conspicuous consumption).

    Pada saat yang sama, psikologi menunjukkan bahwa manusia secara alamiah cenderung untuk membandingkan dirinya dengan orang lain (social comparison).

    Ketika media sosial memperlihatkan kontras antara kehidupan elite dan masyarakat (apalagi di tengah ekonomi yang menghimpit), yang muncul bukan hanya rasa kagum atau iri, melainkan juga persepsi mengenai semakin lebarnya jarak sosial.

    Blunder simbolis menggerus kepercayaan

    Bukan cuma terkait ekonomi, manusia sering kali membentuk penilaian moral secara spontan dan intuitif sebelum menyusun alasan yang rasional.

    Oleh karena itu, ketika masyarakat melihat pejabat mengumbar simbol-simbol kemewahan yang sangat kontras dengan pengalaman hidup mereka sendiri, pertanyaan yang muncul bukan lagi, “Berapa harga tas itu?”, melainkan, “Apakah para pemimpin memahami kehidupan masyarakat yang mereka pimpin?”

    Di sinilah persoalan simbol berubah menjadi persoalan kepercayaan publik. Kepercayaan kepada pemerintah tidak hanya dibangun melalui keberhasilan menghasilkan kebijakan yang baik, tetapi juga melalui keyakinan bahwa para pemimpin memahami kehidupan masyarakat yang mereka wakili.

    Ketika simbol-simbol yang ditampilkan mencerminkan empati, publik lebih mudah mempercayai bahwa para pemimpinnya berpihak pada kepentingan mereka.

    Sebaliknya, ketika simbol-simbol tersebut dipersepsikan sebagai privilese atau jarak sosial, kepercayaan itu dapat terkikis, bahkan tanpa perubahan kebijakan sekalipun.

    Dengan demikian, para pejabat seharusnya tidak memahami perdebatan busana sebagai tuntutan agar mereka hidup miskin atau menolak hak atas kepemilikan pribadi.

    Persoalannya bukan pada mahal atau murahnya barang yang dikenakan, melainkan pada kesadaran bahwa setiap simbol yang ditampilkan akan selalu dibaca dalam konteks jabatan publik yang diemban.

    Dari kesadaran itu, upaya akun Cabinet Couture juga bisa kita anggap sebagai bentuk aksi koreksi masyarakat terhadap perilaku para pejabat.

    Menguji empati lewat simbol

    Fenomena Cabinet Couture Indonesia mengingatkan bahwa di era media sosial, hampir tidak ada lagi simbol yang benar-benar bersifat privat bagi seorang pejabat. Setiap foto, pakaian, kendaraan, maupun aksesori dapat membentuk persepsi mengenai karakter dan kepemimpinannya.

    Dalam situasi seperti itu, komunikasi politik tidak lagi hanya menuntut kecakapan berbicara, tetapi juga kebijaksanaan memilih simbol-simbol yang akan mewakili negara di hadapan rakyatnya, termasuk jam tangan dan tas mewah.

    Sebelum masyarakat menilai program, kebijakan, atau pidato seorang pemimpin, mereka terlebih dahulu membaca simbol-simbol yang ditampilkannya.

    Busana kemudian menjadi bahasa politik—bahasa yang dapat memperpendek jarak antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga dapat memperlebarnya.

    Di situlah kekuasaan diuji, bukan hanya melalui kebijakan yang dihasilkan, melainkan juga melalui kemampuan seorang pemimpin menunjukkan, melalui simbol maupun tindakannya, bahwa ia tetap memahami kehidupan rakyat yang memberikan mandat kepadanya.

    Rasa percaya dapat bertumbuh ketika seseorang dipersepsikan sebagai bagian dari “kita”, bukan sebagai pihak yang semakin menjauh dari kehidupan kelompoknya.

    Karena itu, simbol-simbol yang dianggap memperlebar jarak sosial tidak hanya mengubah cara masyarakat memandang seorang pemimpin, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan yang menjadi fondasi kepemimpinannya.

    Dalam demokrasi, bahasa politik yang paling mudah dipahami masyarakat bukanlah kemewahan yang dipertontonkan, melainkan empati yang mereka rasakan.

    Ignatia Sarasvati berkontribusi dalam penyuntingan artikel ini.

    Zainal Abidin, Profesor Psikologi Sosial dan Perilaku Politik, Universitas Padjadjaran

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Membangun Ekosistem Perkopian Nasional dari Hulu ke Hilir,

    Membangun Ekosistem Perkopian Nasional dari Hulu ke Hilir,

    7cloud.asia – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR Ahmad Heryawan menegaskan, pengembangan sektor perkopian nasional memerlukan dukungan negara secara menyeluruh.

    Dukungan tersebut mulai dari penyediaan bibit unggul, pendampingan petani, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor hilir.

    Karena itu dia mendorong pemerintah membentuk badan yang secara khusus mengelola komoditas kopi nasional hingga siap menembus pasar ekspor. 

    Saat membuka Festival Aspirasi BAM DPR dengan tema “Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri”, Aher mengatakan penguatan ekosistem kopi menjadi kunci agar komoditas tersebut mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Ia menjelaskan, perhatian pemerintah perlu dimulai dari sektor hulu, khususnya dalam penyediaan bibit kopi unggul yang telah tersertifikasi. Dengan demikian, petani dapat memperoleh hasil panen yang berkualitas dan memiliki produktivitas yang lebih baik.

    Di tingkat hulu juga tentu para petani perlu penyediaan bibit kopi karena kalau masyarakat membibitnya sendiri bisa jadi kopinya bukan kopi unggul.

    Baca: Pengembangan Kopi untuk Sejahterakan Petani Sekaligus Konservasi Lingkungan

    “Kan sayang petani membibit kopi sendiri kemudian menanam sampai tumbuh besar tapi ternyata tidak berbuah. Atau berbuah tapi kecil-kecil karena tidak ada sertifikasi,” ujarnya.

    Selain bibit, Aher juga mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan pupuk serta pendampingan kepada petani, sebagaimana dukungan yang selama ini diberikan kepada komoditas tanaman pangan lainnya.

    Lebih lanjut di sektor tengah, Aher menilai peningkatan nilai ekonomi kopi hanya dapat dicapai apabila petani dan pelaku usaha memperoleh pelatihan serta dukungan peralatan pengolahan.

    Di tahap pengolahan perlu adanya beragam pelatihan bagi masyarakat, beragam bimbingan bagi masyarakat, termasuk bantuan-bantuan mesin pengolahan bagi masyarakat supaya masyarakat dapat menghasilkan kopi dengan nilai tambah.

    “Karena kalau kemudian sudah ada pengolahan lebih lanjut, maka value-nya akan meningkat,” katanya.

    Sementara pada sektor hilir, Aher menekankan pentingnya memperkuat sumber daya manusia agar produk kopi Indonesia semakin berdaya saing.

    Baca: Perubahan Iklim dan Anomali Cuaca Turunkan Produksi Kopi Indonesia

    Menurutnya, peningkatan kualitas barista dan roaster akan membuka peluang kerja sekaligus memperkuat industri kopi nasional.

    “Saya kira sekarang mulai ada beasiswa untuk urusan perkopian, khususnya sekolah-sekolah kopi untuk jadi roaster dan jadi barista,” ungkapnya.

    Aher berharap pemerintah terus memperkuat ekosistem perkopian secara utuh sehingga kopi Indonesia tidak hanya unggul di tingkat produksi, tetapi juga memiliki nilai tambah melalui pengolahan, pemasaran, dan sumber daya manusia yang berkualitas

    Saat ini Indonesia tercatat sebagai pengekspor terbesar ke-4 di dunia–setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Biji kopi asal Indonesia menjangkau negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan Amerika Serikat.

    Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, total produksi kopi nasional pada 2025 tercatat sekitar 789.000 ton per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 6,6 persen dari total produksi kopi global.

    Adapun nilai ekspor kopi dan produk turunannya pada periode Januari hingga Oktober 2025 berhasil mencapai 2,68 miliar dolar (tumbuh 46,68 persen), dengan surplus perdagangan komoditas kopi sebesar 2,32 miliar dolar

    Baca: Menjaga Produksi Kopi Indonesia di Tengah Ancaman Perubahan Iklim