ruangkota

Blog

  • Cuaca Hari Ini: Sebagian Wilayah Jakarta Berpeluang Hujan

    Cuaca Hari Ini: Sebagian Wilayah Jakarta Berpeluang Hujan

    7cloud.asia – Kondisi cuaca di sebagian wilayah Jakarta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan pada Sabtu (18/07/2026) siang dan sore hari.

    Dalam laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang dan sore hari.

    Diwaktu yang sama, wilayah lainnya diprediksi cerah hingga berawan. Kemudian pada pagi dan malam hari, seluruh wilayah Jakarta diprediksi cerah dan berawan.

    Tak hanya Jakarta, sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara berpotensi hujan berintensitas sedang hingga lebat.

    Kondisi cuaca seperti ini juga berpeluang mengguyur sebagian wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan.

    BMKG juga mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Banten, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara.   

     

  • Festival Dadap 2026: Cara Masyarakat Pesisir Dadap untuk Advokasi Lingkungan dan Menghadapi Krisis Iklim

    Festival Dadap 2026: Cara Masyarakat Pesisir Dadap untuk Advokasi Lingkungan dan Menghadapi Krisis Iklim

    7cloud.asia – Bertempat di Lapangan Muara Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, anak muda bersama masyarakat pesisir Kampung Dadap kembali menggelar Festival Dadap Vol. 5.

    Festival Dadap yang berlangsung pada 18–19 Juli 2026 ini mengusung tema “Swasembada Pesisir End Climate Corruption”, dan menjadi ruang kolektif yang mempertemukan seni, budaya, pendidikan, dan advokasi lingkungan dalam satu gerakan masyarakat.

    Festival Dadap lahir pada tahun 2020 dari inisiatif pemuda Kampung Dadap sebagai respons atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.

    Masalah itu mulai dari ancaman penggusuran, kriminalisasi nelayan yang berjuang, krisis ekologis, tata kelola infrastruktur yang buruk, pengabaian sosial hingga hilangnya ruang hidup akibat pembangunan yang masif.

    Sejak awal, Festival Dadap dibangun secara mandiri dan swadaya melalui semangat gotong royong warga dan pemuda sebagai wadah untuk memperkuat solidaritas, merawat ingatan kolektif, sekaligus menghapus stigma negatif yang selama ini melekat pada warga dan pemuda Kampung Dadap.

    Berbeda dengan banyak festival pada umumnya, Festival Dadap diselenggarakan secara mandiri melalui pendanaan kolektif yang berasal dari penjualan merchandise, dukungan komunitas, donasi publik, dan gotong royong masyarakat.

    Baca: Aksi Pandawara Group Tunjukkan Konten Positif Obati Keresahan terhadap Masalah Lingkungan

    Model ini dipilih sebagai bentuk komitmen untuk menjaga independensi gerakan serta memastikan festival tetap menjadi milik warga. Festival Dadap percaya bahwa seni dan kebudayaan memiliki peran penting dalam memperkuat kesadaran sosial.

    Melalui musik, pameran, diskusi, hingga ruang-ruang kreatif lainnya, masyarakat diajak untuk tidak hanya menikmati pertunjukan, tetapi juga memahami berbagai persoalan yang dihadapi kawasan pesisir hari ini.

    “Festival Dadap bukan sekadar acara tahunan. Ia adalah ruang belajar bersama tentang semangat, kreativitas, keberanian untuk bersuara, memperjuangkan hak, serta membangun partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan masa depan pesisir,“ demikian pernyataan tertulis dari panitia yang diterima 7cloud.asia, Jumat (17/7/2026) malam.

    Tema “Swasembada Pesisir” mengajak masyarakat untuk melihat bahwa pesisir bukan sekadar ruang ekonomi dan menjadi objek penghasil pangan pesisir, melainkan ruang hidup yang harus dijaga bersama.

    Tema ini juga bentuk sarkasme bahwa ketika negara hanya fokus pada program dan kebijakan yang tidak lebih urgent dari kebutuhan masyarakat pesisir, maka masyarakat itu sendiri yang memenuhi kebutuhannya dengan Swasembada.

    Baca: Milenial dan Gen Z Bisa Jadi Kekuatan Penekan Produsen Lebih Peduli Lingkungan

    Sebuah monumental ingatan tentang persatuan masyarakat pesisir. Sementara “End Climate Corruption” menjadi seruan terhadap praktik-praktik pembangunan yang mengabaikan keadilan lingkungan dan berdampak langsung pada masyarakat pesisir.

    Festival Dadap mendorong keterlibatan publik dalam memahami keterkaitan antara krisis iklim, tata kelola sumber daya alam, serta hak masyarakat atas ruang hidup yang adil.

    Selama dua hari penyelenggaraan, Festival Dadap Vol. 5 menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan, seperti Diskusi publik mengenai pesisir, lingkungan, dan korupsi iklim.
    Juga ada pelatihan membuat zine bersama Indonesia Corruption Watch (ICW).

    Pameran seni, arsip photografi dan video mapping. Tak ketinggalan Bazar UMKM serta ruang kreatif komunitas. Pertunjukan seni tradisi masyarakat pesisir.

    Penampilan musik dari berbagai musisi yang selama ini konsisten menyuarakan isu-isu sosial dan lingkungan. Seluruh rangkaian kegiatan terbuka bagi masyarakat sebagai ruang belajar bersama, bertukar gagasan, serta memperkuat jejaring antar komunitas.

  • PDI Perjuangan: Dana Perdagangan Karbon Jangan Berhenti di Pusat Harus Kembali untuk Jaga Hutan

    PDI Perjuangan: Dana Perdagangan Karbon Jangan Berhenti di Pusat Harus Kembali untuk Jaga Hutan

    7cloud.asia – Manfaat ekonomi dari potensi perdagangan karbon dari sektor kehutanan yang sangat besar harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha.

    Demikin diungkapkan Anggota Komisi IV DPR I Ketut Suwendra di sela kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/7/2026).

    Dilansir Parlementaria, Suwendra mengatakan masyarakat yang menanam, merawat, dan menjaga hutan memiliki kontribusi nyata dalam menyerap emisi karbon.

    Karena itu, mereka semestinya menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari nilai ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan karbon

    Yang mendapatkan nilai ini seharusnya masyarakat, minimal masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang sehari-hari menjaga hutan itu.

    “Bukan pengusahanya saja yang mendapat nilai dari perdagangan karbon ini. Kita dorong agar nilai ekonomi dari karbon hutan benar-benar dinikmati masyarakat,” tegasnya

    Baca: Potensi Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan Capai Rp5 Triliun Per Tahun

    Ia menjelaskan, skema nilai ekonomi perdagangan karbon harus mampu menjadi insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga kelestarian hutan.

    Dengan demikian, upaya konservasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

    Sebelumnya, Kementerian Kehutanan memproyeksikan nilai transaksi dari perdagangan karbon di sektor kehutanan mencapai Rp5 triliun per tahun.

    Adapun sasaran utama pemanfaatan dana dari perdagangan karbon, menurut Wakil Menteri Kehutanan adalah untuk memperkuat ekonomi kelompok tani hutan dan masyarakat adat.

    Namun demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil mempertanyakan transparansi, karena selama ini dana tersebut kurang dinikmati masyarakat tapak.

    Baca: Catatan Kritis terhadap Permenhut Perdagangan Karbon 

    Dalam kesempatan itu, Suwendra menilai bahwa Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam implementasi kebijakan nilai ekonomi karbon.

    Di satu sisi provinsi ini memiliki potensi besar dari luas kawasan hutannya, namun di sisi lain juga menghadapi risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

    “Sumatera Selatan potensinya besar, tetapi risikonya juga sangat besar. Karena itu pembagian manfaat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan nilai karbon harus menjadi pertimbangan,” ujar Politisi PDI Perjauangan ini.

    Ia juga mendorong agar sebagian pendapatan dari perdagangan karbon dialokasikan kembali ke daerah sebagai dukungan pembiayaan perlindungan hutan, terutama untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

    “Nilai yang diperoleh tidak hanya masuk ke pusat dan daerah, tetapi juga harus dianggarkan kembali untuk menjaga hutan dari kebakaran. Untuk melestarikan hutan, dana itu harus kembali ke daerah sebagai bentuk dukungan menjaga kawasan hutan,” pungkasnya.

    Baca: Komersialisasi Perdagangan Karbon Rentan Perparah Ketidakadilan

  • Jakarta PROVOKE: Menjadikan Ruang Publik sebagai Tempat Ekspresi Seni

    Jakarta PROVOKE: Menjadikan Ruang Publik sebagai Tempat Ekspresi Seni

    7cloud.asia – Pameran seni tak harus selalu hadir di galeri. Ruang-ruang publik, seperti taman kota atau bahkan pedestrian juga dapat menjadi tempat bertemunya karya seni dengan suara masyarakat.

    Ruang-ruang publik dapat menjadi panggung bagi para seniman untuk menampilkan karya terbaik sehingga mampu menghidupkan kota sekaligus memperluas akses terhadap seni.

    Demikian pesan yang dapat ditangkap dari gelaran pameran seni rupa bertajuk Jakarta PROVOKE! yang resmi dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Taman Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (17/7/2026).

    Dalam sambutannya, Rano Karno pameran seni macam Jakarta PROVOKE! ini sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya.

    “Seni dapat dihadirkan di tengah kehidupan masyarakat, menghidupkan ruang kota, sekaligus mengajak masyarakat membaca Jakarta dengan cara yang berbeda,” urainya.

    Wagub Rano menyambut baik penyelenggaraan Jakarta PROVOKE! Ia menantang penyelenggara untuk menjadikan pameran macam Jakarta Provoke ini sebagai agenda tahunan dan diselengarakan di jalan protokol di Jakarta

    Baca: #01 Pocket Art Exhibition: Ketika Gagasan Besar Dituangkan dalam Kanvas Seukuran 10×10 Centimeter

    “Jakarta PROVOKE! harus terus memprovokasi lahirnya ide-ide baru dan karya-karya terbaik. Dengan demikian, Jakarta tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tetapi juga sebagai kota yang hidup dengan kreativitas dan kebudayaan,” tandasnya.

    Rano berharap Jakarta PROVOKE! terus berkembang menjadi ruang yang melahirkan karya-karya berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

    Ia juga mengajak penyelenggara memanfaatkan lebih banyak ruang terbuka di Jakarta sebagai galeri seni pada peringatan 500 tahun Jakarta tahun depan.

    “Saya menantang panitia agar pada peringatan 500 tahun Jakarta nanti kita memanfaatkan ruang terbuka yang membentang mulai dari Ratu Plaza hingga Bundaran Hotel Indonesia sebagai ruang pamer seni. Momentum lima abad Jakarta harus menjadi perayaan budaya yang luar biasa,” imbuhnya.

    Jakarta PROVOKE! merupakan hasil kolaborasi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Artpora Jakarta PROVOKE!.

    Sebanyak 25 karya baru dipamerkan dengan mengangkat beragam isu perkotaan, seperti hunian, transportasi, lingkungan, hingga dinamika kehidupan masyarakat Jakarta.

    Baca: Artjog 2026, Saat Oligarki Masuk Ruang Seni Independensi Budaya dalam Tanda Tanya

    Sejumlah karya memanfaatkan material daur ulang sebagai wujud kreativitas sekaligus kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.

    Rano mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya dengan memperkuat ekosistem seni dan kebudayaan.

    Pemprov, ujarnya, akan selalu memberikan dukungan kepada para pelaku budaya, perluasan akses terhadap kegiatan seni, pengembangan ruang kreatif, serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

    “Saya merasa senang bahwa kota ini terus bergerak menjadi simpul peradaban dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

    Rano menambahkan, Jakarta tidak hanya tengah mempersiapkan perayaan lima abad usianya, tetapi juga merancang warisan bagi generasi mendatang.

    Warisan tersebut bukan semata pembangunan fisik, melainkan identitas kota yang tumbuh dari budaya dan kreativitas masyarakat.

    “Kami ingin warisan itu berupa hasil pembangunan kota yang maju dan berdaya saing, dengan tetap berakar pada budaya serta kreativitas masyarakat Jakarta. Bukan hanya infrastruktur kota yang modern dan megah, tetapi juga identitas yang kokoh melalui aktivitas budaya yang terus dihidupkan,” katanya.

    Baca: Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki dan Kebebasan Berkesenian Bagi Warga Kota Jakarta

  • Ratusan Kebakaran Hutan di Kanada Picu Kabut Asap di Washington DC

    Ratusan Kebakaran Hutan di Kanada Picu Kabut Asap di Washington DC

    7cloud.asia – Data terbaru yang dirilis oleh Pusat Kebakaran Hutan Antar-Lembaga Kanada (CIFFC) pada Jumat (17/7/2026) menyebutkan, hampir 900 kasus kebakaran hutan dilaporkan melanda sejumlah wilayah di Kanada dalam sepekan ini.

    Hingga Jumat pagi waktu setempat, terdapat 893 kebakaran hutan yang aktif, termasuk 26 titik api baru yang berkobar hari ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 titik kebakaran hutan diklasifikasikan berada di luar kendali.

    Tingkat kesiapsiagaan nasional Kanada kini berada pada Level 4 yang menunjukkan adanya aktivitas kebakaran hutan yang signifikan di berbagai wilayah yurisdiksi serta permintaan yang tinggi untuk personel pemadam kebakaran dan peralatan penunjang.

    Berdasarkan data CIFFC, mayoritas titik api aktif tercatat di Ontario dengan 193 kebakaran, diikuti Wilayah Barat Laut (NWT) sebanyak 188, Quebec sebanyak 186, dan Manitoba sebanyak 142 kebakaran. 

    Selain itu, 25 titik kebakaran hutan juga melanda kawasan Taman Nasional Kanada.

    Sepanjang tahun 2026 berjalan, negara di Amerika Utara itu telah mencatat lebih dari 3.640 kasus kebakaran hutan yang menghanguskan lahan seluas 2,77 juta hektare.

    Kabut asap selimuti ibu kota AS
    Dampak dari kebakaran hebat di Kanada tersebut dilaporkan telah menjalar hingga ke negara tetangga.

    Ibu Kota Amerika Serikat, Washington D.C., diselimuti kabut asap pekat pada Jumat pagi, sebagaimana dilaporkan koresponden kantor berita RIA Novosti.

    Pemerintah kota Washington telah mengumumkan peringatan kualitas udara berkategori “merah”.

    Anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit jantung atau paru-paru diimbau untuk menghindari aktivitas fisik yang lama atau berat di luar ruangan.

    Kondisi udara di Washington dan wilayah sekitarnya di Maryland serta Virginia pada Kamis malam masih terpantau normal.

    Namun, kabut asap tebal mulai menyelimuti wilayah tersebut sebelum fajar pada hari Jumat.
    Bau asap menyengat dilaporkan tercium hingga ke dalam rumah warga dan semakin pekat saat jendela dibuka.

    Situasi tersebut diperparah oleh gelombang suhu tinggi yang meningkatkan risiko kesehatan.

    Suhu udara di Washington diperkirakan mencapai 97 derajat Fahrenheit (sekitar 36 derajat Celsius) pada Jumat, sementara kualitas udara diprediksi tetap berada pada level yang berbahaya.

    Selain Washington, kabut asap akibat kebakaran hutan Kanada sebelumnya telah menutupi langit kota New York dan Boston, sementara kualitas udara di Chicago dilaporkan terus memburuk.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-RIA Novosti

  • DPR Soroti Pudarnya Revitalisasi Pasar Tradisional dan Pendampingan UMKM

    DPR Soroti Pudarnya Revitalisasi Pasar Tradisional dan Pendampingan UMKM

    7cloud.asia – Kementerian Perdagangan didorong untuk kembali memperkuat program revitalisasi pasar tradisional atau pasar rakyat serta memperkuat pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, program revitalisasi pasar tradisional merupakan bentuk kehadiran pemerintah yang selama ini paling dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pedagang pasar dan pelaku UMKM di daerah.

    Menurutnya, pemerintah sebelum-sebelumnya masih mampu  untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional dan membangun pasar-pasar di wilayah-wilayah tertentu

    “Dan tentu pada akhirnya ini membuat sektor perdagangan semakin meningkat,” ujar Herman dalam Rapat Kerja Komisi VI DPRx bersama Menteri Perdagangan, dan jajarannya, di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

    Tidak hanya revitalisasi pasar tradisional, Khaeron juga menilai pendampingan kepada UMKM juga sangat berkurang di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini.

    Baca: Revitalisasi Pasar Tradisional di Jakarta Terus Bergulir

    Padahal sebelumnya Kementerian Perdagangan aktif menyelenggarakan sosialisasi di berbagai daerah mengenai peningkatan kapasitas UMKM, mulai dari tata cara ekspor hingga strategi agar produk lokal mampu diterima di pasar internasional.

    “Paling tidak minimalnya ada sosialisasi lah. Dulu itu ada sosialisasi di daerah-daerah tentang bagaimana meningkatkan peran UMKM agar bisa diterima di pasar luar negeri, bahkan bagaimana tata cara kita bisa ekspor itu ada kok Pak Menteri,” jelasnya.

    Menurut Herman, saat ini masyarakat di daerah khususnya para pelaku UMKM belum lagi merasakan program-program tersebut.

    Padahal, pendampingan yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal.

    Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa dirinya memiliki sekitar 3.000 pelaku UMKM binaan di daerah pemilihannya.

    Baca: Revitalisasi Pasar Tradisional di Jakarta Sasar 153 Pasar

    Namun hingga kini, ia belum melihat adanya program Kementerian Perdagangan yang menyentuh langsung para pelaku usaha tersebut, termasuk dalam aspek digitalisasi UMKM.

    “Saya juga punya binaan UMKM banyak Pak, saya punya 3.000 binaan UMKM di daerah pemilihan saya. Apakah pernah tersentuh sekarang? Enggak ada Pak. Digitalisasi mana digitalisasi?” tegasnya.

    Lebih lanjut ia menilai, meskipun saat ini anggaran Kementerian Perdagangan terus merosot, bahkan saat ini hanya sekitar Rp1,5 triliun, namun Ia berharap agar program-program yang disusun menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap harus menjadi prioritas.

    Dengan kata lain, keterbatasan anggaran tidak menghilangkan kehadiran pemerintah di tengah pedagang pasar maupun pelaku usaha kecil.

    Dukungan pemerintah tidak harus selalu dalam bentuk program besar, tetapi dapat diwujudkan melalui bantuan sederhana yang mampu meningkatkan kualitas usaha para pedagang kecil.

    “Ayo dong Pak alokasikan anggaran yang benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat. Segmen mana sih yang dirasakan saat ini? Tukang serabi, tukang cilok, apa mereka merasakan? Dulu masih merasakan Pak, fasilitasi mereka jualan, gerobak-gerobak UMKM dari Kementerian Perdagangan itu masih ada dulu, sekarang gerobak pun sudah enggak ada,” pungkasnya.

  • Masalah Kesehatan Mental Pekerja Akibatkan Kerugian hingga Rp463 triliun

    Masalah Kesehatan Mental Pekerja Akibatkan Kerugian hingga Rp463 triliun

     

    7cloud.asia – Akhir Juni lalu, seorang dokter muda berusia 27 tahun di Nusa Tenggara Timur bunuh diri setelah mengalami depresi karena diintimidasi oleh keluarga pasien.

    Kasus ini menambah daftar panjang tenaga medis Indonesia yang meninggal akibat tekanan dan beban kerja berlebih sehingga mengganggu kesehatan mental

    Tenaga medis termasuk jenis pekerjaan berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan mental. Beban kerja yang berat menyebabkan mereka rentan mengalami kelelahan akibat stres berkepanjangan (burnout) hingga depresi.

    Risiko kelelahan mental sebenarnya juga membayangi banyak pekerja sektor lain di Indonesia, terutama yang punya waktu kerja dan durasi perjalanan berlebih.

    Sekitar 20-50% pekerja keuangan, misalnya, rentan mengalami kelelahan dan penurunan motivasi kerja. Risikonya 2,5 kali lebih besar dialami pekerja usia produktif di bawah 40 tahun.

    Kendati masalah kesehatan mental pekerja kian banyak diperbincangkan, problem ini belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Padahal, masalah mental tak hanya merugikan individu.

    Penelitian tahun 2025 di Tanah Air menunjukkan bahwa negara merugi sangat besar akibat masalah kesehatan mental yang merundung para pekerja.

    Mahalnya biaya kesehatan mental

    Riset mengungkapkan bahwa masalah mental (seperti kecemasan dan depresi) menyebabkan pekerja Indonesia kehilangan lebih dari tiga bulan waktu bekerja efektif tiap tahunnya. Survei ini melibatkan 5.828 orang dewasa usia minimal 18 tahun.

    Pekerja dengan masalah mental bisa absen selama 34 hari per tahun dan mengalami penurunan performa bekerja hingga 51%.

    Mereka rata-rata harus merogoh kocek Rp2,1 juta per tahun untuk biaya perawatan kesehatan langsung (seperti konsultasi psikolog dan obat-obatan).

    Rata-rata pekerja juga kehilangan Rp5,1 juta karena absen dan Rp11 juta karena hadir bekerja, tapi tidak dapat berfungsi penuh (misalnya bekerja lebih lambat) tiap tahunnya.

    Gejala gangguan mental bahkan menyebabkan hampir 20% pekerja terkena PHK.

    Adapun kerugian ekonomi yang ditimbulkan menyebabkan Indonesia kehilangan Rp463 triliun per tahun atau setara 2,1% PDB tahun 2023. Sebanyak 88,5% kerugian berasal dari hilangnya produktivitas pekerja, bukan dari biaya berobat mereka.

    Lingkaran setan yang membelenggu

    Masalah mental pekerja bisa dipicu oleh sejumlah faktor, seperti waktu kerja berlebihan, lamanya durasi perjalanan ke tempat kerja, hingga minimnya dukungan sosial.

    Regulasi di Indonesia mengatur bahwa jam kerja normalnya adalah 40 jam per pekan. Namun, Survei Angkatan Kerja Nasional 2025 mengungkap bahwa sebanyak 25,47% pekerja Indonesia bekerja lebih dari 49 jam per pekan.

    Waktu kerja melebihi 48 jam per minggu berisiko meningkatkan burnout, stres psikologis, hingga susah tidur. Semua itu berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik pekerja.

    Risiko ini kian besar bagi pekerja komuter di sekitar Jabodetabek. Sebanyak 69,5% pekerja komuter mengalami pengalaman buruk akibat kemacetan dan terlalu lama menghabiskan waktu di jalan—yang berpengaruh signifikan memicu stres.

    Dampaknya seperti lingkaran setan. Sebuah riset tahun 2025 mengungkap bahwa lima dari enam pekerja komuter Jakarta mengalami stres dan kelelahan yang turut mengganggu relasi mereka dengan keluarga.

    Sayangnya, minimnya dukungan mental dari lingkungan kerja (seperti layanan konseling hingga kebijakakan cuti sakit mental) membuat para pekerja kian kesulitan mengatasi kondisi mereka.

    Hal ini terbukti dari temuan riset yang menunjukkan bahwa 14,7% pekerja mengalami gejala yang mengarah pada kecemasan dan depresi, tetapi 60% belum pernah didiagnosis.

     

    Hidup kita lagi dikepung ketidakpastian. Konflik berujung inflasi. Kritik berujung jeruji. Udara berpolusi. Mau sehat sulitnya setengah mati.

    Sampai kapan masalah terus menekan? Bagaimana mengatasinya?

    Untuk menjawab pertanyaan ini, kami bersama pakar memetakan dinamika yang terjadi dan meramu solusi bersama.

    Simak terus serial kampanye #SeniBertahanHidup The Conversation Indonesia.

    Di mana peran pemerintah?

    Kementerian Ketenagakerjaan telah mengakui bahwa beban pekerjaan dapat memicu kecemasan dan depresi.

    Kementerian Kesehatan, misalnya, telah membuka dan memperluas layanan kesehatan mental dan skrining kesehatan jiwa bagi dokter residen. Mereka juga tengah menyiapkan Perpres perlindungan tenaga medis.

    Tapi semua ini masih bersifat penanganan reaktif bergantung viralnya kasus. Sementara negara lain sudah mengarah ke upaya proaktif.

    Contohnya, Jepang sejak Desember 2015 mewajibkan Stress Check Program alias skrining stres psikososial tahunan bagi semua perusahaan dengan karyawan berjumlah lebih dari 50 orang.

    Di Australia, sebuah uji coba acak terkontrol berupa pelatihan kesehatan mental selama empat jam bagi para manajer di dinas pemadam kebakaran, efektif menurunkan angka izin sakit karyawan secara signifikan.

    Manfaatnya diperkirakan bisa 10 kali lipat menghemat biaya operasional akibat penurunan produktivitas ataupun ketidakhadiran pekerja dengan masalah mental.

    Meski tidak bisa langsung digeneralisasi ke semua sektor, pelajaran penting yang bisa dipetik dari temuan tersebut adalah pembekalan kesehatan mental bagi manajer berdampak besar dan menghemat biaya operasional.

    Dalam kasus Indonesia, pemerintah sebenarnya bisa lebih memperkuat pelaksanaan skrining kesehatan jiwa berkala lewat kerangka K3 seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018. Sayangnya, aturan ini belum diterapkan secara konsisten.

    Selain itu, pemerintah perlu memperjelas definisi operasional gangguan mental akibat tekanan kerja sebagai bagian dari penyakit akibat kerja (PAK). Hal ini sudah tercantum dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019, tetapi tidak dilaksanakan. Alhasil, pembiayaan penanganannya tidak masuk ke skema Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan.

    Pemerintah bisa memulai keduanya dari sektor pekerjaan berisiko tinggi dengan beban besar dan durasi perjalanan yang panjang.

    Jika artikel ini membuatmu khawatir, atau jika kamu khawatir tentang seseorang yang kamu kenal, bicarakanlah dengan orang yang kamu percaya atau profesional kesehatan.

    Grace Wangge, Associate Professor of Public Health, Monash University

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Perangi Stunting, Pemerintah Kota Bandung Benahi Sanitasi, Lingkungan, dan Gizi

    Perangi Stunting, Pemerintah Kota Bandung Benahi Sanitasi, Lingkungan, dan Gizi

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Bandung mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, hingga masyarakat.

    Saat memimpin peluncuran program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting pada Rabu, 15 Juli 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, stunting tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan kekurangan gizi.

    Tingginya angka stunting, ujarnya, merupakan persoalan sistemik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat.

    Farhan menegaskan, stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting,

    “Maka yang harus kita benahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya,” ujar Farhan seperti dilansir bandung.go.id

    Ia mengungkapkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8 persen, lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 16 persen.

    Menurut Farhan, kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menghadapi persoalan yang ada.

    “Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama,” katanya.

    Baca: Apkesmi Sebut Anemia dan Stunting pada Anak Bukan Melulu Soal Gizi

    Farhan menjelaskan, persoalan stunting di Kota Bandung tidak disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru memperoleh pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.

    “Kalau soal suplai makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata gizi. Ada faktor-faktor lain yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Farhan menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, di antaranya kualitas udara yang masih buruk, kondisi sanitasi yang belum memadai, hingga kualitas sumber air yang perlu terus diperbaiki.

    Farhan menyebut, berdasarkan data kewilayahan, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank yang layak sehingga masih berpotensi melakukan buang air besar sembarangan (BABS).

    Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

    “Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor,” katanya.

    Karena itu, Farhan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah melakukan identifikasi persoalan di wilayah masing-masing.

    Setiap wilayah, kata dia, memiliki tantangan yang berbeda sehingga solusi yang diterapkan pun harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

    Baca: Sanitasi Buruk Lebih Memicu ‘Stunting’ Ketimbang Gizi Buruk

    “Kewilayahan menjadi garda terdepan. Ada wilayah yang persoalannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran,” ujarnya.

    Ia juga menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk mengoptimalkan Dapur Dahshat di setiap kelurahan sebagai pusat pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mengalami kekurangan gizi.

    Menurutnya, makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diolah kembali agar kandungan gizinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.

    Selain itu, Farhan meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mulai memetakan kualitas air sungai, termasuk melakukan pengujian kandungan bakteri Escherichia coli di beberapa titik Sungai Cikapundung sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan.

    Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting, yakni tidak muncul lagi kasus stunting baru.

    Namun ia menyatakan, target tersebut merupakan proses yang harus dicapai melalui kerja nyata, evaluasi rutin, serta kolaborasi seluruh pihak.

    “Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Setiap Senin ketiga setiap bulan, saya minta laporan perkembangan sehingga tahu apa yang sudah berhasil dan yang masih harus diperbaiki,” pintanya.

    Ia juga meminta seluruh program penanganan stunting berbasis data agar bantuan pemerintah tidak tumpang tindih dan mampu menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.

    Baca: Pemerintah Kota Bandung Dorong Program Sirkular untuk Pengelolaan Lingkungan

    Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan mengatakan, pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri hingga anak memasuki usia balita.

    Menurutnya, stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas ketika dewasa.

    “Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

    Aryatri menjelaskan, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.

    Di Kota Bandung saat ini terdapat 2.004 Posyandu, dengan 2.003 di antaranya aktif, didukung oleh 14.797 kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

    Ia mengapresiasi peluncuran Bandung Utama Goes to Zero New Stunting karena mampu mengintegrasikan berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.

    “Melalui kolaborasi antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, pemerintah kewilayahan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis dapat melahirkan generasi Bandung yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam menambahkan, pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan.

    Setiap bulan, puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil berisiko stunting kepada lurah melalui sistem by name by address agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

    Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan terus dipantau. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

    “Dinas Kesehatan bersama seluruh kewilayahan akan terus melakukan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting,” ujar Sony.

  • Mulai Agustus Pemprov DKI Jakarta Terapkan Sistem Controlled Landfill di TPST Bantargebang

    Mulai Agustus Pemprov DKI Jakarta Terapkan Sistem Controlled Landfill di TPST Bantargebang

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem controlled landfill di TPST Bantargebang secara bertahap mulai 1 Agustus 2026.

    Penerapan sistem controlled landfill di TPST Bantargebang ini sebagai bagian dari transisi menuju penghentian praktik open dumping sekaligus memperbaiki tata kelola sampah.

    Dilansir di laman resmi waste4Change, controlled landfill adalah metode pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang lebih baik daripada pembuangan terbuka (open dumping).

    Dalam sistem controlled landfill, sampah diratakan, dipadatkan, Setelah itu, sampah pada waktu-waktu tertentu akan ditutup secara berkala dengan menggunakan material tertentu untuk mengurangi bau, menekan risiko kebakaran, meminimalkan dampak lingkungan, serta mengurangi potensi longsor.

    Penerapan sistem controlled landfill di TPST Bantargebang ini merupakan bagian dari Peta Jalan (Roadmap) Pengelolaan Sampah Jakarta 100 Persen Terkelola yang disusun bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Baca: Kapasitas TPST Bantargebang Kian Terbatas

    “Mulai 1 Agustus, kami memulai transisi secara bertahap dari praktik open dumping (buang sampah di atas lahan) menuju pengelolaan controlled landfill. Pemerintah bertanggung jawab memastikan perubahan ini berjalan dengan baik,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi dalam keterangan resmi, Sabtu (18/7/2026).

    Dia mengatakan proses transisi itu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Jakarta.

    Bersamaan dengan penerapan sistem controlled landfill di TPST Bantargebang, Pemprov DKI terus meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, baik di dalam kota maupun di kawasan TPST Bantargebang.

    Dengan demikian akan semakin banyak sampah yang dapat diolah sebelum ditimbun.

    Berdasarkan peta jalan tersebut, pada kuartal II 2026, praktik open dumping masih mendominasi pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dengan porsi 72,56 persen.

    Baca: Mulai Agustus TPST Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu

    Sementara itu, sampah yang diolah melalui berbagai fasilitas baru mencapai 7,59 persen. Memasuki kuartal III dan IV 2026, porsi open dumping ditargetkan turun menjadi 50,34 persen.

    Pada saat yang sama, penerapan controlled landfill ditargetkan mencapai 8,39 persen, sedangkan pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas ditargetkan meningkat menjadi 20,28 persen.

    “Pada 2027, porsi sampah yang diolah ditargetkan mencapai 45,65 persen. Selanjutnya, pada 2028, praktik open dumping ditargetkan dapat dihentikan dan digantikan dengan pengolahan sampah serta sistem controlled landfill yang lebih aman dan terkendali,” ujar Dudi.

    Pemprov DKI optimistis kolaborasi pemerintah dan masyarakat akan mempercepat transformasi pengelolaan sampah di Jakarta.

    Kolaborasi itu bukan sekadar bertujuan mengakhiri praktik open dumping, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

  • Cuaca Hari Ini: Meski Kemarau, Tiga Wilayah Ini Berpotensi Hujan Lebat

    Cuaca Hari Ini: Meski Kemarau, Tiga Wilayah Ini Berpotensi Hujan Lebat

    7cloud.asia – Meski musim kemarau saat ini tengah memasuki puncaknya, tetapi masih ada peluang hujan sangat lebat di tiga wilayah pada Minggu (19/07/2026).

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan.

    Sementara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara.

    Selain itu, wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Pegunungan juga berpeluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    BMKG juga mengajak masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Banten, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.