ruangkota

Tag: Israel

  • AS Tangguhkan Pengiriman Senjata untuk Israel, Netanyahu Bilang Israel Akan Berjuang Sendirian

    AS Tangguhkan Pengiriman Senjata untuk Israel, Netanyahu Bilang Israel Akan Berjuang Sendirian

    7cloud.asia – Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa dirinya tidak akan mengirim senjata yang dapat digunakan Israel untuk melancarkan serangan berskala penuh di Rafah.

    Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan, “Saat ini kami sedang meninjau sejumlah pengiriman bantuan keamanan jangka pendek, terkait dengan situasi di Rafah.”

    Ini adalah pertama kalinya AS mengungkit soal pengiriman senjata untuk mempengaruhi tata cara Israel dalam berperang, sejak serangan teror Hamas pada 7 Oktober lalu.

    Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia telah lama menuntut AS untuk menghentikan pengiriman senjatanya, dan menuduh Israel melanggar hukum humaniter dalam menggunakan senjatanya.

    Penangguhan ini disambut baik oleh kalangan progresif dari Partai Demokrat pimpinan Biden, namun dikritik oleh anggota kongres dari Partai Republik, termasuk Senator Lindsey Graham.

    Baca Juga: 142 Negara Mendukung Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB, 9 Negara Menolak

    “Anda ingin mengatur-atur perang? Kita saja menjatuhkan dua bom atom di Jepang setelah (peristiwa) Pearl Harbor. Apakah ada orang di Amerika yang benar-benar mengkhawatirkan hal itu?” kata Graham.

    Seiring meningkatnya jumlah korban perang di Gaza, pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada awal April memperingatkan bahwa negaranya mendukung Israel hanya jika Israel mengambil langkah konkret untuk melindungi warga sipil.

    Peringatan AS tersebut menjadi nyata, ketika Israel pada awal pekan ini menyerang Rafah, kota di bagian selatan Gaza dan tempat di mana 1,3 juta warga sipil mengungsi.

    Menurut keterangan seorang pejabat senior pemerintahan AS, negara itu pertama kali mempertimbangkan untuk menangguhkan pengiriman senjata pada bulan lalu, ketika Israel semakin memantapkan keputusannya perihal Rafah.

    Namun, pihak Israel tidak serius menanggapi kekhawatiran AS, sehingga pemerintah AS memutuskan untuk menangguhkan pengiriman senjatanya minggu lalu.

     

    Baca Juga: UNRWA: 80.000 Warga Palestina Tinggalkan Rafah Sejak Invasi israel

    Penangguhan itu mencakup 1.800 bom, masing-masing seberat 2.000 pound (sekitar 1 ton), dan 1.700 bom seberat 500 pound (sekitar 0,25 ton).

    Pengiriman lain yang tengah ditinjau adalah seperangkat Munisi Serangan Langsung Gabungan (Joint Direct Attack Munition), yang mengubah bom biasa menjadi amunisi berpandu presisi.

    Menanggapi sikap Washington, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis pekan lalu menyatakan bahwa Israel akan “berjuang sendiri”,

    “Jika kami harus berjuang sendiri, kami akan berjuang sendiri. Saya telah menyatakan, jika harus, kami akan berjuang sampai (titik darah penghabisan),” ujarnya.

    Namun, Netanyahu menegaskan, Israel bisa lebih dari itu. Dan dengan kegigihan yang sama, dengan bantuan Tuhan, ia yakin Israel akan meraih kemenangan bersama.

     

    Baca Juga: Unjukrasa Pro-Palestina Tolak Keikutsertaan Israel di Kompetisi Lagu Pop Eurovision di Malmo, Swedia

    Sehari sebelumnya, Biden menegaskan dukungannya terhadap Israel.

    “Komitmen saya sangat tinggi terhadap keselamatan masyarakat Yahudi, keamanan Israel, dan hak mereka untuk ada sebagai bangsa Yahudi yang merdeka, bahkan saat kami tidak sependapat,” ujar Biden.

    Pemerintahan Biden baru-baru ini menyetujui penjualan senjata senilai 827 juta dolar (setara Rp827 juta) kepada Israel.

    Pada saat yang bersamaan, mereka juga melewatkan tenggat waktu untuk menyerahkan laporan kepada Kongres AS, Rabu (8/5/2024) mengenai apakah Israel melanggar hukum humaniter saat menggunakan senjata AS.

    Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menyampaikan,“Kami terus berupaya menyelesaikan laporan ini. Kami berencana menyerahkannya dalam waktu dekat.”

    Bahkan ketika Israel bergerak menuju Rafah, proses negosiasi tetap berlanjut demi mengakhiri pertikaian dan membebaskan sandera yang ditahan Hamas, dengan imbalan berupa pembebasan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Sumber:VOAIndonesia

  • AS Sebut Penggunaan Senjata yang Disuplainya oleh Israel Kemungkinan Melanggar Prinsip Internasional

    AS Sebut Penggunaan Senjata yang Disuplainya oleh Israel Kemungkinan Melanggar Prinsip Internasional

    7cloud.asia – Pemerintahan Biden, Jumat (10/5/2024) pekan lalu, menyatakan bahwa penggunaan senjata yang disuplai oleh AS kepada Israel selama operasi militer di Gaza mungkin melanggar prinsip-prinsip hukum internasional terkait hak asasi manusia (HAM).

    Pernyataan tersebut merupakan kritik yang paling pedas yang diungkapkan Pemerintahan Biden terhadap Israel hingga saat ini.

    Meskipun demikian, Washington menahan diri untuk memberikan penilaian yang pasti dan menjelaskan konteks kekacauan perang di Gaza.

    Washington tidak bisa memastikan kejadian spesifik di mana penggunaan senjata tersebut mungkin digunakan dalam kasus dugaan pelanggaran.

    Penilaian tersebut disampaikan melalui sebuah laporan Departemen Luar Negeri AS yang terdiri dari 46 halaman kepada Kongres yang dapat diakses oleh publik.

    Laporan tersebut didasarkan pada Memorandum Keamanan Nasional (National Security Memorandum/NSM) terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden pada awal Februari.

    Temuan tersebut berisiko semakin memperburuk hubungan Washington dengan Israel di tengah ketidaksepahaman terkait rencana Israel untuk menyerang Rafah. AS sendiri berulang kali menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan militer itu.

    Baca Juga: AS Tangguhkan Pengiriman Senjata untuk Israel, Netanyahu Bilang Israel Akan Berjuang Sendirian

    Pemerintahan Biden menunda pengiriman satu paket senjata sebagai bagian dari perubahan kebijakan yang signifikan.

    Mereka juga menyatakan bahwa AS sedang melakukan peninjauan terhadap paket senjata lainnya, meski tetap mempertegas dukungan jangka panjang mereka terhadap Israel.

    Dalam laporan Departemen Luar Negeri AS itu memuat sejumlah hal yang bertentangan.

    Dokumen itu mencatat banyak laporan kredibel tentang kerugian warga sipil dan mengungkap bahwa Israel awalnya tidak bekerja sama dengan Washington untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkena dampak.

    Namun, untuk setiap kejadian, laporan menyebutkan tidak bisa membuat penilaian pasti apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum.

    “Mengingat ketergantungan Israel yang signifikan terhadap perangkat pertahanan buatan AS, masuk akal untuk menilai bahwa perangkat pertahanan yang tercakup dalam NSM-20 telah digunakan oleh pasukan keamanan Israel sejak 7 Oktober dalam kasus-kasus yang tidak sesuai dengan kewajiban Hukum Humaniter Internasional atau dengan praktik terbaik yang telah ditetapkan untuk memitigasi warga sipil,” kata Departemen Luar Negeri dalam laporannya.

    Baca Juga: Kritik terhadap Benjamin Netanyahu Makin Keras, Desakan Agar Mundur Makin Kuat

    “Israel belum memberikan data yang komprehensif untuk memverifikasi apakah pasal pertahanan AS yang tercakup dalam NSM-20 telah digunakan secara spesifik dalam tindakan yang dituduh sebagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional atau Hak Asasi Manusia Internasional di Gaza, maupun di Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama periode yang dilaporkan,” tulis laporan tersebut.

    Karena itu, pemerintah menyatakan bahwa mereka masih belum menerima jaminan yang kredibel dari Israel bahwa penggunaan senjata AS oleh mereka sesuai dengan hukum internasional.

    Senator Demokrat Chris Van Hollen mengatakan pemerintah “menghindari semua pertanyaan sulit” dan menghindari melihat lebih dekat apakah tindakan Israel berarti penghentian bantuan militer.

    “Ada ketidaksesuaian dalam laporan karena sementara menyimpulkan bahwa ada dasar yang kuat untuk meyakini terjadi pelanggaran hukum internasional, pada saat yang sama menyatakan bahwa tidak ada bukti pelanggaran yang ditemukan,” jelasnya kepada para wartawan.

    Lebih dari 34.000 warga Palestina tewas dalam serangan Israel ke Jalur Gaza sejak tujuh bulan lalu, kata para pejabat kesehatan di daerah kantong yang dikuasai Hamas.

    Perang dimulai ketika militan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menculik 252 orang lainnya, 133 di antaranya diyakini masih ditahan di Gaza, menurut penghitungan Israel.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Sejak Oktober 2023, Israel Bunuh atau Lukai 31 Pekerja Kemanusiaan di Gaza

    Sejak Oktober 2023, Israel Bunuh atau Lukai 31 Pekerja Kemanusiaan di Gaza

    7cloud.asia – Israel telah membunuh atau melukai sedikitnya 31 pekerja kemanusiaan di Gaza sejak Oktober dalam setidaknya delapan serangan yang mengabaikan koordinat posisi mereka, kata Human Rights Watch (HRW) pada Selasa.

    “Pasukan Israel telah melakukan setidaknya delapan serangan terhadap konvoi dan lokasi pekerja bantuan di Gaza sejak Oktober 2023,” kata lembaga swadaya masyarakat asal AS yang mengawasi penegakan hak asasi manusia itu.

    Israel tetap melakukan serangan, “meskipun kelompok bantuan telah memberikan koordinat mereka kepada otoritas Israel untuk memastikan perlindungan mereka,” kata HRW dikutip Anadolu.

    Baca: Indonesia kutuk pembakaran markas UNRWA

    HRW mengungkapkan bahwa pihak berwenang Israel tidak mengeluarkan peringatan terlebih dahulu kepada organisasi kemanusiaan yang berada di lapangan sebelum serangan-serangan tersebut, sehingga menewaskan atau melukai sedikitnya 31 pekerja kemanusiaan dan orang-orang yang bersama mereka.

    Delapan insiden tersebut antara lain penyerangan terhadap konvoi World Central Kitchen pada 1 April, konvoi Doctor Without Borders (MSF) pada November 18, wisma UNRW pada 9 Desember, dan tempat perlindungan MSF pada Januari 8.

    Kemudian wisma Komite Penyelamatan Internasional dan Bantuan Medis juga diserang pada 18 Januari, disusul penyerangan terhadap konvoi UNRWA pada 5 Februari, wisma MSF pada 20 Februari, dan rumah yang menampung karyawan Organisasi Bantuan Pengungsi Timur Dekat Amerika pada 8 Maret.

    “Bahkan jika ada sasaran militer di sekitar lokasi serangan… insiden ini menyoroti kegagalan Israel dalam melindungi pekerja bantuan dan operasi kemanusiaan,” kata HRW.

    HRW merinci sedikitnya 15 orang terbunuh dan 16 terluka dalam delapan serangan Israel tersebut.

    Baca: Sebanyak 15 ribu anak tewas akibat serangan Israel

    Para pekerja kemanusiaan juga tidak dapat meninggalkan Gaza sejak penutupan perbatasan Rafah pada 7 Mei, kata mereka.

    Badan pengawas itu juga mendapati Israel menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan di Gaza.

    “Otoritas Israel dengan sengaja memblokir pengiriman air, makanan, dan bahan bakar, dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan.

    “Dengan terang-terangan menghancurkan kawasan pertanian, dan merampas barang-barang milik penduduk sipil yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka,” kata HRW.

    “Anak-anak di Gaza sekarat akibat komplikasi yang berkaitan dengan kelaparan,” kata HRW.

    Baca: 12 relawan Mer-C terjebak di Rafah

    HRW menyampaikan bahwa mereka telah meminta informasi spesifik dari Israel mengenai delapan serangan tersebut melalui surat yang dikirim pada 1 Mei, namun belum menerima tanggapan.

    HRW mendesak Israel untuk mempublikasikan temuan-temuan penyelidikan atas serangan-serangan yang telah membunuh dan melukai para pekerja kemanusiaan tersebut, dan tak terkecuali serangan-serangan lain yang menyebabkan korban sipil.

    Selain itu, kelompok ahli internasional yang diakui harus melakukan tinjauan independen terhadap proses dekonfliksi kemanusiaan.

    “Israel harus memberi para ahli ini akses penuh terhadap prosesnya, termasuk koordinasi dan komunikasi yang terjadi sebelum, selama, dan setelah serangan tersebut serta informasi mengenai dugaan sasaran militer di sekitarnya dan tindakan pencegahan apapun yang diambil untuk mengurangi dampak buruknya,” kata HRW.

    Baca: Mesir desak Israel dan Hamas gencatan senjata

    Israel telah melancarkan serangan militer di Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Lebih dari 35.000 warga Palestina terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 78.700 lainnya terluka akibat kehancuran massal di Gaza.

    Lebih dari tujuh bulan sejak perang Israel meletus, sebagian besar wilayah Gaza hancur, memaksa 85 persen penduduk wilayah kantong tersebut mengungsi di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan, demikian catatan PBB.

    Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan bahwa pasukannya tidak melakukan pembantaian massal itu dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

    Sumber: Antaranews

  • Syarat Masuk OECD Indonesia Harus Menjalin Hubungan dengan Israel, DPR: Jangan Gadaikan Konstitusi

    Syarat Masuk OECD Indonesia Harus Menjalin Hubungan dengan Israel, DPR: Jangan Gadaikan Konstitusi

    7cloud.asia – Beberapa waktu terakhir muncul wacana terkait syarat keanggotaan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR Sukamta menyambut baik atas rencana bergabungnya Indonesia ke OECD.

    Meski demikian, Sukamta mengingatkan bahwa proses bergabungnya Indonesia pada OECD terdapat prasyarat yang berpotensi Indonesia harus menggadaikan konstitusi.

    Pasalnya, salah satu prasyarat agar Indonesia bisa diterima di OECD adalah dengan membangun hubungan dengan Israel.

    Sementara perjuangan Indonesia, ujar Sukamta, adalah untuk menghilangkan penjajahan di muka bumi itu adalah amanat konstitusi kita.

    Baca Juga: Menlu Retno Ingatkan OKI Berutang Membebaskan Palestina Dari Pendudukan Israel

    ”Sementara penjajah Israel, hari ini sudah 6 bulan lebih sedang melakukan genosida secara ganas dan brutal tidak pandang bulu,” ujar Sukamta saat interupsi dalam Rapat paripurna DPR Ke-16, di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

    Ia menegaskan, jangan sampai pemerintah mengorbankan konstitusi untuk mengejar keuntungan yang sebetulnya masih bisa diraih dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan konstitusi.

    Maka dari itu, Sukamta berharap Indonesia tidak mengorbankan perjuangan konstitusional bangsa Indonesia, hanya demi untuk mengejar menjadi keanggotaan atau masuk ke dalam OECD.

    “Tetapi kalau harganya harus dengan melanggar konstitusi itu menjadi tidak benar,” tandasnya.

    Baca Juga: Delegasi DPR RI Lakukan Aksi Walk Out Saat Israel Ajukan Emergency Item untuk Serang Palestina di Sidang IPU

    Sukamta mengungkapkan kekhawatirannya, jika itu tetap dilakukan dan dipaksakan ini akan menjadi sejarah bagi pemerintahan Jokowi yang akan segera berakhir.

    Anak-anak yang belajar sejarah di sekolah, ujarnya, akan mengenang bahwa pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang sudah dibujuk-bujuk oleh Israel sejak tahun 1948, akhirnya direalisasikan di zaman Jokowi.

    Maka dari itu, Sukamta berharap pemerintah merespon hal tersebut dengan bijaksana.

    “Kita tidak ingin itu terjadi dan mudah-mudahan pemerintah betul-betul bijaksana. Jangan sampai mengorbankan konstitusi kita untuk mengejar keuntungan yang sebetulnya masih bisa diraih dengan cara-cara yang lain,” tutup Politisi Fraksi PKS ini.

    Sumber: Parlementaria

  • Pasukan Israel Mulai Masuk ke Pusat Kota Rafah

    Pasukan Israel Mulai Masuk ke Pusat Kota Rafah

    7cloud.asia – Tank-tank Israel pada Selasa (14/5) bergerak menuju pusat Rafah, kota di ujung selatan Jalur Gaza, sementara puluhan ribu warga mengungsi untuk menghindari serangan darat Israel, lapor sumber setempat.

    Sumber menjelaskan kepada Xinhua bahwa tank-tank itu telah mencapai wilayah permukiman Al-Geneina dan bergerak menuju pusat kota “di tengah gempuran tembakan senjata berat.”

    Setelah Rafah dihujani pengeboman udara dan artileri yang intensif malam sebelumnya, gerak maju tank-tank Israel ke daerah itu menandai perluasan operasi darat yang dimulai oleh militer Israel di wilayah timur Rafah beberapa hari lalu, imbuhnya.

    Dalam sebuah pernyataan pers gabungan, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam dan sayap militer gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa pejuang mereka telah menggempur pasukan Israel di Rafah.

    Baca: Lebih dari 15 ribu anak tewas akibat serangan Israel

    Para sayap militer itu mengeklaim bahwa mereka telah “menghancurkan sebuah kendaraan pengangkut pasukan dengan sebuah granat di wilayah permukiman Al-Salam, sebelah timur Kota Rafah.”

    Dalam sebuah pernyataan terpisah, Brigade Al-Quds menambahkan bahwa pihaknya telah menggempur tentara dan kendaraan Israel di dekat perlintasan Rafah menggunakan peluru mortir.

    Hampir 450.000 orang telah diungsikan secara paksa dari Rafah sejak 6 Mei, kata Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) melalui pernyataan pada Selasa.

    “Orang-orang terus-menerus mengalami kelelahan, kelaparan, dan ketakutan. Tidak ada tempat yang aman. Gencatan senjata secepatnya adalah satu-satunya harapan,” imbuh pernyataan itu. 
     

    Sumber: Antaranews

  • AS Resmi Hentikan Pengiriman Bom untuk Militer Israel, Seperti Ini Penjelasan Menhan LLoyd Austin

    AS Resmi Hentikan Pengiriman Bom untuk Militer Israel, Seperti Ini Penjelasan Menhan LLoyd Austin

    7cloud.asia – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin telah mengonfirmasi bahwa AS menghentikan pengiriman bom ke Israel pekan lalu.

    Penghentian pengiriman bom tersebut karena adanya kekhawatiran Israel akan mengambil keputusan untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Rafah di Gaza selatan.

    Serangan militer Israel ke Rafah ini bertentangan dengan keinginan AS.
    Pengiriman tersebut seharusnya terdiri dari 1.800 bom seberat 900 kilogram dan 1.700 bom seberat 225 kilogram, menurut pejabat yang tidak mau disebutkan namanya.

    Fokus perhatian AS adalah bahan peledak yang lebih besar dan bagaimana bahan tersebut dapat digunakan di lingkungan perkotaan yang padat penduduk seperti Rafah.

    Rafah adalah perlindungan terakhir, tempat lebih dari 1 juta warga sipil berlindung setelah mengevakuasi bagian lain Gaza di tengah perang Israel terhadap Hamas.

    Austin mengonfirmasi penundaan pengiriman senjata tersebut, dan mengatakan kepada subkomite Alokasi Pertahanan Senat bahwa AS menghentikan “satu pengiriman amunisi muatan tinggi.”

    “Kami akan terus melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa Israel mempunyai sarana untuk mempertahankan diri,” kata Austin.

    Baca Juga: AS Sebut Penggunaan Senjata yang Disuplainya oleh Israel Kemungkinan Melanggar Prinsip Internasional

    “Namun demikian, kami saat ini sedang meninjau beberapa pengiriman bantuan keamanan jangka pendek dalam konteks peristiwa yang terjadi di Rafah.”

    AS secara historis telah memberikan bantuan militer dalam jumlah besar kepada Israel. Hal ini semakin meningkat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan sekitar 250 orang ditawan oleh militan itu.

    Penghentian pengiriman bantuan adalah manifestasi paling mencolok dari perselisihan antara pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahan Presiden Joe Biden, yang telah meminta Israel untuk berbuat lebih banyak guna melindungi kehidupan warga sipil tak berdosa di Gaza.

    Hal ini juga terjadi ketika pemerintahan Biden akan mengeluarkan keputusan resmi pertama pada minggu ini mengenai apakah serangan udara di Gaza dan pembatasan pengiriman bantuan telah melanggar hukum internasional dan hukum AS.

    Dilansir VOA Indonesia, hukum itu dirancang untuk menyelamatkan warga sipil dari kengerian terburuk dari perang di Gaza.

    Keputusan yang menentang Israel akan semakin menambah tekanan pada Biden untuk mengekang aliran senjata dan uang ke militer Israel.

    Baca Juga: AS Tangguhkan Pengiriman Senjata untuk Israel, Netanyahu Bilang Israel Akan Berjuang Sendirian

    Biden menandatangani jeda tersebut dalam perintah yang disampaikan pekan lalu ke Pentagon, menurut pejabat AS yang tidak berwenang mengomentari masalah tersebut.

    Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih berusaha untuk merahasiakan keputusan tersebut dari publik selama beberapa hari hingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ruang lingkup operasi intensif militer Israel di Rafah

    Juga hingga Biden dapat menyampaikan pidato yang telah lama direncanakan pada hari Selasa untuk memperingati Hari Peringatan Holocaust.

    Pemerintahan Biden pada bulan April mulai meninjau transfer bantuan militer pada masa depan ketika pemerintahan Netanyahu tampaknya bergerak lebih dekat menuju invasi ke Rafah, meskipun ada penolakan selama berbulan-bulan dari Gedung Putih.

    Pejabat itu mengatakan keputusan untuk menghentikan pengiriman tersebut dibuat minggu lalu dan belum ada keputusan akhir mengenai apakah akan melanjutkan pengiriman pada kemudian hari.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Lagi, Jurnalis Palestina Gugur Akibat Serangan Israel, Kini Mencapai 147 Orang

    Lagi, Jurnalis Palestina Gugur Akibat Serangan Israel, Kini Mencapai 147 Orang

     

    7cloud.asia – Kantor Media Gaza berduka atas kematian baru empat jurnalis yang gugur dalam serangan udara Israel di wilayah kantong tersebut pada Kamis (16/5).

    “Keempatnya syuhada, termasuk seorang perempuan,” katanya.

    “Editor video Al-Aqsa Media Network, Hail al-Najjar, jurnalis foto situs Palestine Post, Mahmoud Jahjouh, jurnalis foto situs Kanaan Land dan Palestinian Media Foundation, Moath Mustafa al-Ghefari dan satu presenter program sekaligus editor di beberapa media, Amina Mahmoud Hameed”

    ”Semuanya gugur dalam perang genosida di Jalur Gaza,” imbuh pernyataan tersebut.

    Baca: UNESCO beri penghargaan kepada jurnalis Palestina peliput perang

    Kantor Media Gaza mengumumkan bahwa sejak 7 Oktober jurnalis yang gugur di Gaza sudah mencapai 147 orang.

    Pihak kantor media tersebut tidak menjelaskan secara spesifik kronologi kematian para jurnalis itu.

    Pasukan Israel hingga kini masih melakukan serangan brutal di Gaza meskipun adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

    Lebih dari 35.200 warga Palestina terbunuh, mayoritas perempuan dan anak-anak, dan 79.200 lebih lainnya terluka sejak awal Oktober 2023 menyusul serangan yang diluncurkan Hamas.

    Baca: Sebanyak 40 jurnalis masih ditahan Israel

    Selama lebih dari tujuh bulan perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah pemutusan akses makanan, air bersih serta dan obat-obatan yang melumpuhkan.

    Israel dituding telah melakukan “genosida” dalam gugatan yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ).

    Putusan sementara ICJ pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan pasukan mereka tidak melakukan aksi genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau warga sipil di Gaza.

    Sumber: Anadolu

  • Tak Hanya Tekanan dari Luar, PM Israel Juga Hadapi Ancaman Perpecahan Dalam Kabinetnya

    Tak Hanya Tekanan dari Luar, PM Israel Juga Hadapi Ancaman Perpecahan Dalam Kabinetnya

    7cloud.asia – Ketegangan di pemerintahan Israel mencapai puncaknya pada minggu ini sebagai buntut atas serangkaian serangan Israel di Gaza.

    Menteri pertahanan Israel mengecam ketidakjelasan strategi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam menjalankan perang melawan Hamas di Gaza.

    Pernyataan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang menolak ide pembentukan pemerintahan militer di Gaza, mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan lembaga keamanan.

    Mereka resah karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan arahan jelas tentang siapa yang akan memimpin Gaza setelah pertempuran berakhir.

    Mereka juga mengungkapkan perpecahan tajam antara dua mantan jenderal militer di dalam tubuh kabinet, Benny Gantz dan Gadi Eisenkot, yang mendukung seruan Gallant.

    Baca Juga: AS Tangguhkan Pengiriman Senjata untuk Israel, Netanyahu Bilang Israel Akan Berjuang Sendirian

    Di sisi lain, partai-partai nasionalis sayap kanan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Itamar Ben-Gvir mengecam pernyataan tersebut.

    “Itu bukan cara untuk melancarkan perang,” demikian bunyi tajuk utama tabloid sayap kanan Israel Today pada edisi Kamis. Media itu juga menampilkan foto Netanyahu dan Gallant yang tampak saling memunggungi.

    Mereka menilai, Netanyahu baru jelas dalam urus pembubaran Hamas dan pembebasan sekitar 130 sandera yang masih disandera.

    Selain target membasmi Hamas dan memulangkan sekitar 130 sandera yang masih ditahan kelompok itu, Netanyahu belum menjelaskan tujuan strategis yang jelas usai operasi militer nanti.

    Sejauh ini, operasi militer Netanyahu telah menewaskan sekitar 35.000 warga Palestina dan membuat Israel semakin terisolasi secara internasional.

    Baca Juga: AS Resmi Hentikan Pengiriman Bom untuk Militer Israel, Seperti Ini Penjelasan Menhan LLoyd Austin

    Namun, dengan dukungan Ben-Gvir dan Smotrich, yang dekat dengan gerakan pemukim Tepi Barat, ia menolak keterlibatan Otoritas Palestina dalam pengelolaan Gaza pascaperang.

    Otoritas Palestina, yang didirikan berdasarkan perjanjian Oslo tiga dekade lalu, umumnya dianggap sebagai badan pemerintahan Palestina yang paling sah.

    Netanyahu, yang berusaha mempertahankan koalisinya yang terpecah, tetap berkomitmen untuk mencapai kemenangan total atas Hamas.

    Dia mengatakan kepada CNBC pada Rabu bahwa setelah itu, Gaza bisa dijalankan oleh “pemerintahan sipil non-Hamas dengan tanggung jawab militer Israel secara keseluruhan.”

    Baca Juga: Pasukan Israel Mulai Masuk ke Pusat Kota Rafah

    Tekanan Makin Besar agar Netanyahu Buat Rencana pasca Perang di Gaza
    Para pejabat Israel menyebutkan bahwa pemimpin klan Palestina atau tokoh lainnya mungkin direkrut untuk mengisi kekosongan itu.

    Namun, belum ada bukti konkret mengenai siapa yang akan dipilih, dan tidak ada negara Arab sahabat yang bersedia membantu.

    “Dari Israel pilihannya adalah mereka mengakhiri perang, dan mundur, atau membentuk pemerintahan militer di sana, dan mereka menguasai seluruh wilayah entah sampai kapan.“

    “Karena begitu mereka meninggalkan suatu wilayah, Hamas akan muncul kembali,” kata Yossi Mekelberg, rekan Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Maju Mundur Pendudukan Israel di Gaza, Palestina

    Maju Mundur Pendudukan Israel di Gaza, Palestina

    7cloud.asia – Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, menolak ide pembentukan pemerintahan militer di Gaza.

    Sikap Gallant ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan lembaga keamanan terhadap kebijakan Perdana Menteri Benjamin Nentayahu.

    Dilansir VOA Indonesia, penolakan Gallant untuk mempertimbangkan bentuk pemerintahan militer permanen mencerminkan kekhawatiran akan konsekuensi negatif dari operasi tersebut terhadap militer dan perekonomian.

    Hal ini sekaligus mengingatkan aksi pendudukan Israel di Lebanon selatan setelah perang 1982.

    Yedioth Ahronoth, surat kabar terkemuka di Israel, pada Jumat (17/5/2024) mengutip penilaian rahasia dari lembaga pertahanan Israel.

    Baca Juga: Tak Hanya Tekanan dari Luar, PM Israel Juga Hadapi Ancaman Perpecahan Dalam Kabinetnya

    Penilaian tersebut memperkirakan biaya mempertahankan pemerintahan militer di Jalur Gaza sekitar 20 miliar shekel atau sekitar 5,43 miliar dolar per tahun, di samping biaya rekonstruksi.

    Persyaratan tambahan pasukan akan mengalihkan pasukan dari perbatasan utara dengan Lebanon dan Israel tengah, serta akan menimbulkan peningkatan tajam dalam kebutuhan tugas cadangan.

    Untuk mengambil kendali penuh atas Gaza akan memerlukan setidaknya empat divisi, atau sekitar 50.000 tentara, kata Michael Milshtein, mantan perwira intelijen dan salah satu spesialis terkemuka Israel di Hamas.

    Sementara ribuan anggota Hamas tewas dalam perang tersebut dan para komandan Israel mengatakan sebagian besar batalyon terorganisir gerakan tersebut berhasil dibubarkan, kelompok-kelompok kecil bermunculan di wilayah yang ditinggalkan tentara pada tahap awal perang.

    Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pemberontakan berkepanjangan bagi Israel tergambar pada insiden Rabu (15/5/2024) lalu.

    Baca Juga: Jalur Gaza Dibombardir Israel, PBB Sebut Butuh 14 Tahun Bersihkan Reruntuhan Bangunan

    Saat itu lima tentara Israel terbunuh tak sengaja oleh tank Israel dalam “tembakan ramah” di daerah Jabalia di utara Kota Gaza.

    Tentara Israel mengatakan pada Januari bahwa mereka berhasil stuktur militer Hamas setelah pertempuran berminggu-minggu.

    Pada saat itu, dikatakan bahwa militan masih ada di Jabalia, tetapi mereka beroperasi “tanpa kerangka kerja dan tanpa komandan.”

    Pada Jumat, tentara mengatakan mereka melakukan serangan “tingkat divisi” di Jabalia, di mana pasukan bertempur di pusat kota.

    Dikatakan bahwa pasukan tmembunuh lebih dari 60 anggota Hamas dan menemukan puluhan roket jarak jauh.

    Baca Juga: Israel Bersikeras Akan Kelola Gaza Pasca Perang, Palestina Menolak

    Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan tugas militer adalah untuk “menghancurkan tempat-tempat di mana Hamas kembali dan mencoba untuk berkumpul kembali.”

    Namun ia mengatakan setiap pertanyaan mengenai pemerintahan alternatif selain Hamas akan menjadi keputusan politik.

    Meskipun sebagian besar survei menunjukkan bahwa warga Israel masih mendukung perang tersebut, dukungan tersebut telah menurun.

    Semakin banyak orang yang lebih memprioritaskan kembalinya para sandera daripada menghancurkan Hamas.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Kontroversi Surat Perintah Penangkapan Pemimpin Israel dan Hamas, PBB Sebut Semua Negara Wajib Hormati Keputusan ICC

    Kontroversi Surat Perintah Penangkapan Pemimpin Israel dan Hamas, PBB Sebut Semua Negara Wajib Hormati Keputusan ICC

     

    7cloud.asia – Surat perintah penangkapan pemimpin Israel dan Hamas yang diajukan jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menuai reaksi dari para pemimpin dunia.

    Dilansir VOA Indonesia, juru bicara Kantor Perdana Menteri Israel, Tal Heinrich, pada Selasa (21/5/2024) mendorong negara-negara lain untuk menentang surat perintah penangkapan dua pemimpin Israel.

    Seperti diketahui Jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memerintahkan penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

    Adapun pentolan Hamas yang masuk dalam surat perintah penangkapan itu adalah Kepala Biro Politik Ismail Haniyeh, Kepala Sayap Militer Mohammed Diab Ibrahim Masri, dan Pemimpin Hamas di Jalur Gaza Yahya Sinwar.

    Atas perintah ini, Heinrich juga menyatakan Israel tidak akan memenuhi surat perintah tersebut.

    “Kami menyerukan kepada bangsa-bangsa di dunia yang beradab dan merdeka ini, bangsa-bangsa yang membenci teroris dan siapa pun yang mendukung mereka, untuk mendukung Israel,” kata Heinrich.

    Baca Juga: Maju Mundur Pendudukan Israel di Gaza, Palestina

    Presiden AS Joe Biden juga tegas menolak perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

    Biden menyebut keputusan ICC “keterlaluan” dan bersumpah akan mendukung Israel seiring proses hukum berjalan.

    Dia juga mengecam keputusan jaksa Khan yang menyetarakan posisi Israel dan kelompok pejuang Palestina, Hamas, yang tiga di antara pemimpinnya juga masuk dalam daftar permohonan surat perintah penangkapan dari ICC.

    “Biar saya perjelas: apa pun yang disiratkan oleh jaksa ini, tidak ada kesetaraan–sama sekali tidak ada–antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya,” kata Biden dalam sebuah pernyataan, Senin (20/5/2024).

    Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan semua negara bertanggung jawab untuk menghormati lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    “Kami tidak diperbolehkan mengomentari semua pernyataan yang keluar dari setiap negara anggota, namun yang jelas adalah bahwa setiap negara anggota memiliki tanggung jawab untuk menghormati institusi internasional,” kata Dujarric dalam konferensi pers di Markas PBB, New York, Selasa (21/5/2024).

    Baca Juga: Pejabat Israel Dibayangi Surat Perintah Penangkapan Mahkamah Kriminal Internasional karena Kejahatan Perang

    Sehari sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan mengatakan dia telah mengajukan permintaan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Putusan ini terkait serangan Israel ke Gaza yang dilakukan sejak Oktober 2023 berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dan diperiksa oleh kantornya.

    Keputusan mengenai apakah salah satu surat perintah penangkapan pada akhirnya akan dikeluarkan berada di tangan panel yang terdiri dari tiga hakim ICC.

    Mereka yang akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kantor Khan.

    Para pejabat AS mengecam surat perintah penangkapan ICC tersebut.
    Presiden Joe Biden bahkan menegaskan bahwa meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel, Tel Aviv tidak melakukan genosida di Gaza.

    Selain itu, Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan anggota parlemen saat ini sedang menjajaki opsi, termasuk sanksi, untuk menghukum ICC jika mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para pejabat Israel itu.

    Gedung Putih, Selasa, mengatakan Presiden Biden bersama anggota parlemen sedang membahas langkah selanjutnya mengenai usulan sanksi terhadap ICC yang diajukan Partai Republik.

    Baik AS maupun Israel bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang mendasari pembentukan ICC.

    Sumber: VOA Indonesia, Sputnik, Anadolu