Tak Hanya Tekanan dari Luar, PM Israel Juga Hadapi Ancaman Perpecahan Dalam Kabinetnya

7cloud.asia – Ketegangan di pemerintahan Israel mencapai puncaknya pada minggu ini sebagai buntut atas serangkaian serangan Israel di Gaza.

Menteri pertahanan Israel mengecam ketidakjelasan strategi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam menjalankan perang melawan Hamas di Gaza.

Pernyataan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang menolak ide pembentukan pemerintahan militer di Gaza, mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan lembaga keamanan.

Mereka resah karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan arahan jelas tentang siapa yang akan memimpin Gaza setelah pertempuran berakhir.

Mereka juga mengungkapkan perpecahan tajam antara dua mantan jenderal militer di dalam tubuh kabinet, Benny Gantz dan Gadi Eisenkot, yang mendukung seruan Gallant.

Baca Juga: AS Tangguhkan Pengiriman Senjata untuk Israel, Netanyahu Bilang Israel Akan Berjuang Sendirian

Di sisi lain, partai-partai nasionalis sayap kanan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Itamar Ben-Gvir mengecam pernyataan tersebut.

“Itu bukan cara untuk melancarkan perang,” demikian bunyi tajuk utama tabloid sayap kanan Israel Today pada edisi Kamis. Media itu juga menampilkan foto Netanyahu dan Gallant yang tampak saling memunggungi.

Mereka menilai, Netanyahu baru jelas dalam urus pembubaran Hamas dan pembebasan sekitar 130 sandera yang masih disandera.

Selain target membasmi Hamas dan memulangkan sekitar 130 sandera yang masih ditahan kelompok itu, Netanyahu belum menjelaskan tujuan strategis yang jelas usai operasi militer nanti.

Sejauh ini, operasi militer Netanyahu telah menewaskan sekitar 35.000 warga Palestina dan membuat Israel semakin terisolasi secara internasional.

Baca Juga: AS Resmi Hentikan Pengiriman Bom untuk Militer Israel, Seperti Ini Penjelasan Menhan LLoyd Austin

Namun, dengan dukungan Ben-Gvir dan Smotrich, yang dekat dengan gerakan pemukim Tepi Barat, ia menolak keterlibatan Otoritas Palestina dalam pengelolaan Gaza pascaperang.

Otoritas Palestina, yang didirikan berdasarkan perjanjian Oslo tiga dekade lalu, umumnya dianggap sebagai badan pemerintahan Palestina yang paling sah.

Netanyahu, yang berusaha mempertahankan koalisinya yang terpecah, tetap berkomitmen untuk mencapai kemenangan total atas Hamas.

Dia mengatakan kepada CNBC pada Rabu bahwa setelah itu, Gaza bisa dijalankan oleh “pemerintahan sipil non-Hamas dengan tanggung jawab militer Israel secara keseluruhan.”

Baca Juga: Pasukan Israel Mulai Masuk ke Pusat Kota Rafah

Tekanan Makin Besar agar Netanyahu Buat Rencana pasca Perang di Gaza
Para pejabat Israel menyebutkan bahwa pemimpin klan Palestina atau tokoh lainnya mungkin direkrut untuk mengisi kekosongan itu.

Namun, belum ada bukti konkret mengenai siapa yang akan dipilih, dan tidak ada negara Arab sahabat yang bersedia membantu.

“Dari Israel pilihannya adalah mereka mengakhiri perang, dan mundur, atau membentuk pemerintahan militer di sana, dan mereka menguasai seluruh wilayah entah sampai kapan.“

“Karena begitu mereka meninggalkan suatu wilayah, Hamas akan muncul kembali,” kata Yossi Mekelberg, rekan Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House.

Sumber: VOA Indonesia