Syarat Masuk OECD Indonesia Harus Menjalin Hubungan dengan Israel, DPR: Jangan Gadaikan Konstitusi

7cloud.asia – Beberapa waktu terakhir muncul wacana terkait syarat keanggotaan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR Sukamta menyambut baik atas rencana bergabungnya Indonesia ke OECD.

Meski demikian, Sukamta mengingatkan bahwa proses bergabungnya Indonesia pada OECD terdapat prasyarat yang berpotensi Indonesia harus menggadaikan konstitusi.

Pasalnya, salah satu prasyarat agar Indonesia bisa diterima di OECD adalah dengan membangun hubungan dengan Israel.

Sementara perjuangan Indonesia, ujar Sukamta, adalah untuk menghilangkan penjajahan di muka bumi itu adalah amanat konstitusi kita.

Baca Juga: Menlu Retno Ingatkan OKI Berutang Membebaskan Palestina Dari Pendudukan Israel

”Sementara penjajah Israel, hari ini sudah 6 bulan lebih sedang melakukan genosida secara ganas dan brutal tidak pandang bulu,” ujar Sukamta saat interupsi dalam Rapat paripurna DPR Ke-16, di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Ia menegaskan, jangan sampai pemerintah mengorbankan konstitusi untuk mengejar keuntungan yang sebetulnya masih bisa diraih dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Maka dari itu, Sukamta berharap Indonesia tidak mengorbankan perjuangan konstitusional bangsa Indonesia, hanya demi untuk mengejar menjadi keanggotaan atau masuk ke dalam OECD.

“Tetapi kalau harganya harus dengan melanggar konstitusi itu menjadi tidak benar,” tandasnya.

Baca Juga: Delegasi DPR RI Lakukan Aksi Walk Out Saat Israel Ajukan Emergency Item untuk Serang Palestina di Sidang IPU

Sukamta mengungkapkan kekhawatirannya, jika itu tetap dilakukan dan dipaksakan ini akan menjadi sejarah bagi pemerintahan Jokowi yang akan segera berakhir.

Anak-anak yang belajar sejarah di sekolah, ujarnya, akan mengenang bahwa pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang sudah dibujuk-bujuk oleh Israel sejak tahun 1948, akhirnya direalisasikan di zaman Jokowi.

Maka dari itu, Sukamta berharap pemerintah merespon hal tersebut dengan bijaksana.

“Kita tidak ingin itu terjadi dan mudah-mudahan pemerintah betul-betul bijaksana. Jangan sampai mengorbankan konstitusi kita untuk mengejar keuntungan yang sebetulnya masih bisa diraih dengan cara-cara yang lain,” tutup Politisi Fraksi PKS ini.

Sumber: Parlementaria