ruangkota

Tag: palestina

  • Israel Lancarkan Serangan Mematikan ke Khan Younis, Gaza Selatan

    Israel Lancarkan Serangan Mematikan ke Khan Younis, Gaza Selatan

    7cloud.asia – Pasukan Israel, Selasa (2/7/2024) melancarkan serangan ke bagian selatan Jalur Gaza. Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan sedikitnya delapan orang tewas akibat serangan tersebut.

    Serangan Israel tersebut mencakup pengeboman terhadap kota Khan Younis. Sehari sebelumnya, Israel mengeluarkan perintah evakuasi terbaru terhadap warga sipil Palestina di sana.

    Militer Israel mengatakan saat melancarkan serangan udara pada malam sebelumnya di daerah Khan Younis, kelompok militan Hamas menembakkan 20 roket ke arah permukiman Israel.

    Pihak militer Israel mengatakan, Lebih banyak lagi serangan udara Israel yang menargetkan kota di bagian selatan Gaza, Rafah. Sementara pasukan darat Israel melancarkan operasi melawan Hamas di bagian tengah Gaza.

    Baca: Bantuan kemanusiaan makin sulit masuk Gaza

    Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, pada hari Senin (1/7/2024) mengatakan kepada wartawan bahwa perintah evakuasi Israel terhadap Khan Younis menunjukkan “bahwa tidak ada tempat yang aman di Gaza.

    Dujarric menekankan bahwa seharusnya dilakukan lebih banyak lagi upaya untuk melindungi warga sipil.”

    Israel telah berulang kali memberitahu warga Palestina untuk meninggalkan daerah-daerah tertentu di Gaza, biasanya menjelang ofensif.

    Langkah ini, menurut Israel, dimaksudkan untuk melindungi warga sipil dari perang. Perintah evakuasi semacam itu – dan pertempuran – telah membuat orang-orang harus mengungsi berkali-kali untuk mencari perlindungan.

    “Ini perhentian lainnya dari siklus mematikan yang dialami penduduk Gaza secara rutin,” kata Dujarric. “Inilah alasan mengapa kita perlu mengakhiri konflik ini.”

    Baca: AS desak Israel lindungi pekerja kemanusiaan di Gaza

    Seorang warga yang tinggal di zona target evakuasi, mengatakan “ketakutan dan kecemasan ekstrem telah mencengkeram orang-orang setelah perintah evakuasi.”

    Ia mengamati bahwa telah terjadi “pengungsian warga secara besar-besaran” di Gaza selatan.

    Perang Israel-Hamas di Gaza berawal ketika kelompok militan Hamas menyerbu bagian selatan Israel pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, kebanyakan warga sipil.

    Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Selasa ini hampir 38 ribu warga Palestina di wilayah kantong itu tewas.

    Sebagian besar wilayah Gaza telah luluh lantak akibat perang Israel-Hamas, dan ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal.

    Sumber:VOAIndonesia

  • UNRWA: Jika Serangan Israel Berlanjut, Gaza Berpotensi Kehilangan Seluruh Generasi Anak-anak

    UNRWA: Jika Serangan Israel Berlanjut, Gaza Berpotensi Kehilangan Seluruh Generasi Anak-anak

    7cloud.asia – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) mengatakan bahwa Jalur Gaza berpotensi besar kehilangan seluruh generasi anak-anak.

    Hal ini akibat agresi Israel yang hingga kini masih berlangsung di wilayah tersebut sejak 7 Oktober 2023.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, melalui unggahan di X menjelaskan lebih dari 600.000 anak di Gaza belum dapat bersekolah sejak perang Israel berlangsung pada Oktober.

    Baca: Lebih dari 50 ribu anak kekurangan gizi akut

    Touma juga merujuk pada penutupan sejumlah besar sekolah dan berubahnya sekolah UNRWA menjadi penampungan bagi pengungsi internal.

    “Ini artinya bahwa jika perang ini terus berlanjut, kami bakal kehilangan seluruh generasi anak-anak,” tulisnya di X.

    Pejabat UNRWA itu juga menyerukan agar segera dilakukan gencatan senjata demi anak-anak di Gaza.

    Baca: Sebanyak 453 serangan Israel sasar UNRWA

    Sebelumnya, UNRWA mengatakan bahwa fasilitas mereka di Gaza telah menjadi sasaran 453 serangan Israel sejak 7 Oktober 2023.

    “Dua pertiga dari sekolah kami di Gaza diserang dan 524 orang yang mengungsi di fasilitas kami terbunuh,” ungkap UNRWA melalui sebuah pernyataan.

    Komisaris Jenderal UNRWA, Filippo Lazzarini, menyerukan gencatan senjata segera “sebelum kami kehilangan apa yang tersisa dari rasa kemanusiaan kami”.

    “Sekolah sudah berubah dari tempat yang aman untuk pendidikan dan harapan bagi anak-anak, menjadi pengungsian yang penuh sesak, yang seringkali berujung menjadi tempat kematian dan penderitaan,” katanya.

    Sumber: WAFA

  • Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Kamp Pengungsi di Al Mawasi

    Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Kamp Pengungsi di Al Mawasi

    7cloud.asia – Sejumlah negara mengutuk serangan Israel ke kamp pengungsi di Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza Selatan pada Sabtu (13/07/2024) lalu. Termasuk Indonesia.

    Melansir Antaranews, pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI mengutuk keras mengutuk keras kebiadaban dan pembantaian Israel yang tak kunjung henti terhadap rakyat Palestina.

    “Serangan tersebut semakin menunjukkan terus berlangsungnya berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel,” demikian pernyataan Kemlu RI, Minggu (14/07/2024).

    Karena itu, Indonesia mendesak masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk memastikan Israel bertanggung jawab atas semua tindakannya terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

    Baca: Gaza berpotensi kehilangan seluruh generasi anak-anak

    Selain itu, Indonesia juga menegaskan bahwa hukum internasional adalah berlaku untuk semua negara tanpa kecuali.

    Sebelumnya pemerintah Malaysia juga mengutuk keras serangan Israel tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan persnya.

    Dia menyebut serangan yang keji dan tidak berperikemanusiaan itu terjadi di zona “aman” yang telah ditetapkan oleh Israel sendiri untuk rakyat Palestina.

    Serangan tersebut jelas merupakan suatu pengabaian dan tindakan tidak menghormati nyawa manusia serta bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional, hak asasi manusia, dan hukum internasional. 

    Baca: Israel melancarkan serangan di Khan Younis

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, serangan Israel ke kamp pengungsi di daerah Al-Mawasi, Gaza selatan pada Sabtu lalu telah menewaskan sedikitnya 90 warga Palestina tewas dan 300 lainnya terluka.

    Otoritas media Gaza menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan “pembantaian parah” yang dilakukan Israel. Terlebih, Israel sendiri yang menyatakan Al-Mawasi sebagai salah satu “zona aman”.

    Dalam serangan tersebut, Otoritas Palestina (PA) menuding Amerika Serikat turut bertanggung jawab. PA mendesak komunitas internasional bertindak selekas mungkin dalam menghentikan kekejaman Israel.

    Baca: Sejak Oktober 2023, Israel bantai hampir 38 ribu warga Palestina

    “Amerika Serikat terus melanggar resolusi internasional dengan terus memberikan dukungan keuangan dan militer atas penjajahan (Israel), yang terus melakukan pembantaian berdarah terhadap rakyat kami setiap harinya,” kata juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh.

    Serangan Israel ke Jalur Gaza, yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, menyebabkan lebih dari 38.300 warga Palestina, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, meninggal serta lebih dari 88 ribu lainnya terluka.

    Berbagai negara mengecam serangan tersebut dan Resolusi DK PBB telah menginstruksikan gencatan senjata segera.Namun, Israel tetap melancarkan serangan di Jalur Gaza hingga kini.

  • PBB: Kebijakan Israel di Tepi Barat Hancurkan Prospek Solusi Dua Negara

    PBB: Kebijakan Israel di Tepi Barat Hancurkan Prospek Solusi Dua Negara

    7cloud.asia – Kebijakan Israel terhadap Tepi Barat menghancurkan prospek solusi dua negara dengan Palestina, kata Sekjen PBB Antonio Guterres, Rabu (17/7/2024).

    Kekerasan dan penangkapan meningkat di Tepi Barat yang diduduki Israel itu sejak perang dengan Hamas di Gaza meletus akibat serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Melalui langkah-langkah administratif dan hukum, Israel mengubah geografi Tepi Barat, kata Guterres dalam pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya, Courtenay Rattray, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

    Perluasan pemukiman diperkirakan akan meningkat karena perampasan lahan dalam jumlah besar di kawasan-kawasan strategis dan perubahan perencanaan, pengelolaan lahan, dan tata kelola, tambah Guterres.

    “Perkembangan terbaru ini semakin mempertaruhkan prospek solusi dua negara,” kata Sekjen PBB.

    Baca Juga: Konflik Israel-Palestina Berlangsung Lebih 100 Tahun

    Dia mengatakan Israel mengambil langkah-langkah untuk memperluas kedaulatan atas Tepi Barat. Guterres mengatakan Israel telah mengambil tindakan hukuman terhadap Otoritas Palestina dan melegalkan lima pos terdepan Israel di Tepi Barat.

    Israel telah membangun pos-pos itu sebagai bagian dari pendudukannya di Tepi Barat sejak 1967.

    “Ini tidak boleh dibiarkan. Semua aktivitas permukiman harus segera dihentikan,” tandas Guterres.

    Guterres menambahkan bahwa (pembangunan) permukiman Israel adalah pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan merupakan hambatan bagi perdamaian dengan Palestina.

    Baca Juga: Advokasi Buah Semangka bagi Perjuangan Rakyat Palestina

    Dia juga mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata dalam perang Gaza dan membebaskan semua sandera.

    “Situasi kemanusiaan di Gaza adalah noda moral kita semua,” katanya.

    Perang Israel-Hamas dimulai setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober yang mengakibatkan kematian 1.195 orang, sebagian besar warga sipil,

    Serangan militer Israel telah menewaskan sedikitnya 38.794 orang, sebagian besar warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan Gaza.

    Sementara ratusan ribu warga Palestina lainnya harus tinggal di pengungsian karena rumah mereka hancur.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Rusia Sebut Serangan Israel di Jalur Gaza sebagai Hukuman Kolektif

    Rusia Sebut Serangan Israel di Jalur Gaza sebagai Hukuman Kolektif

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyebut perang Israel di Jalur Gaza sama saja dengan melakukan hukuman kolektif.

    Sebab jumlah korban tewas di daerah kantong pesisir yang terkepung itu telah mendekati 40.000 orang.

    Berbicara kepada wartawan di markas besar PBB di New York, Rabu (17/7), Lavrov mengutuk serangan lintas batas yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

    Dia menyatakan bahwa Rusia telah secara konsisten melakukan hal tersebut sejak serangan itu terjadi.

    Namun, dia menegaskan bahwa perang balasan Israel telah melewati batas dan sekarang menjadi bentuk hukuman kolektif terhadap 2,3 juta warga Palestina di wilayah tersebut.

    Baca: Jalur Gaza berpotensi kehilangan seluruh generasi anak-anak

    “Jika menyangkut hukuman kolektif yang melanggar hukum humaniter internasional, seseorang tidak bisa melawan satu bentuk pelanggaran melalui pelanggaran lainnya. Prinsipnya sama di sini,” katanya.

    Hizbullah, kelompok paramiliter dan politik Lebanon, telah terlibat dalam serangkaian serangan lintas batas yang meningkat selama berbulan-bulan dengan Israel dalam upaya untuk meningkatkan tekanan pada Tel Aviv agar menyetujui gencatan senjata.

    Lavrov mengatakan kelompok itu sangat menahan diri dalam tindakannya, tetapi ada upaya di Israel untuk memprovokasi mereka agar terlibat konflik secara penuh.

    Rusia, sebutnya, melakukan segala kemungkinan untuk meredakan ketegangan.

    “Baik Hizbullah, pemerintah Lebanon, maupun Iran tidak menginginkan perang besar-besaran dan karena adanya kecurigaan bahwa beberapa kalangan di Israel sedang berusaha mencapai hal tersebut, untuk memprovokasi perang besar-besaran, mencoba melibatkan AS, mencoba untuk mengambil keputusan,” ujarnta.

    Baca: Sejak Oktober 2023, serangan Israel bunuh hampir 38 ribu warga Palestina

    Dia menilai sangat buruk jika ada kelompok yang berusaha mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan bangsanya sendiri.

    Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah.

    Di tempat inilah lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum negara itu diinvasi pada 6 Mei.

    Tidak terpengaruh, Israel terus melanjutkan serangannya terhadap kota yang menjadi pilihan terakhir bagi banyak pengungsi yang diperintahkan oleh Israel untuk pergi ke kota tenda yang luas di dekat pantai.

    Namun Israel telah berulang kali mengebom zona aman al-Mawasi yang menyebabkan puluhan warga sipil tewas.

    Sumber : Anadolu

  • Pasca Keputusan ICJ Palestina Minta Dunia dan PBB Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel

    Pasca Keputusan ICJ Palestina Minta Dunia dan PBB Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel

    7cloud.asia – Palestina mendesak semua negara dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk meninjau ulang hubungannya dengan Israel setelah Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan pada Jumat (19/7/2024), kata Kementerian Luar Negeri Palestina.

    Sebelumnya pada hari yang sama, ICJ pengadilan PBB yang berbasis di Den Haag, Belanda itu memutuskan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional.

    ICJ menyatakan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina adalah aneksasi “de facto” yang melanggar hak rakyat Palestina dan hukum internasional.

    Dalam putusan yang dibacakan Jumat (19/7/2024), ICJ memerintahkan Israel untuk segera menghentikan pendudukannya, mengosongkan semua permukiman ilegal yang didirikan di wilayah Palestina.

    Negara zionis Israel juga harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan selama pendudukan, dan memberikan kompensasi atas semua kerugian yang ditimbulkan.

    Baca: PBB sebut kebijakan Israel di Tepi Barat ancam penyelesaian dua negara

    “Putusan ICJ merupakan kemenangan bagi keadilan dan menegaskan bahwa penjajahan Israel adalah ilegal,” demikian menurut pernyataan Kepresidenan Palestina melalui media sosialnya, dipantau oleh ANTARA pada Sabtu.

    Menurut Kepresidenan Palestina, putusan ICJ menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, hak mereka atas wilayahnya, serta hak mereka untuk bernegara.

    Palestina mendorong komunitas internasional mematuhi putusan ICJ tersebut dan memaksa Israel, sebagai kuasa penjajah, untuk segera menarik diri dari wilayah Palestina tanpa syarat.

    “Semua negara dan PBB kini berkewajiban untuk tidak mengakui legalitas kehadiran Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, dan agar jangan melakukan apa pun untuk membantu Israel dalam mempertahankan situasi ilegal ini,” kata Kemenlu Palestina.

    Baca: Konflik Palestina-Israel sudah berlangsung lebih 100 tahun

    “Mereka diarahkan oleh Pengadilan untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel. Ini artinya –semua negara dan PBB harus segera meninjau ulang hubungan bilateral mereka dengan Israel,” kata Kemenlu Palestina melalui pernyataan.

    Melalui peninjauan ulang, kata Kemenlu Palestina, negara-negara serta PBB diharapkan akan memastikan bahwa kebijakan mereka tidak mengarah pada langkah yang membantu Israel melanjutkan agresi terhadap rakyat Palestina, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-OANA

  • Hamas dan Fatah Bersatu, Sepakati Deklarasi di Beijing

    Hamas dan Fatah Bersatu, Sepakati Deklarasi di Beijing

    7cloud.asia – Faksi-faksi yang bersaing di Palestina, Fatah dan Hamas, menandatangani deklarasi di Beijing, China pada Selasa (23/7/2024).

    Pimpinan Fatah dan Hamas mengumumkan bahwa keduanya akan mengakhiri perselisihan selama bertahun-tahun dan bersatu untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional.

    “Perwakilan senior dari 14 faksi Palestina mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Beijing dari 21 hingga 23 Juli,” kata Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

    “Faksi-faksi Palestina itu menandatangani deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional Palestina.”

    Baca: Perundingan gencatan senjata Israel-Hamas akan dilanjutkan besok

     

    Fatah dan Hamas merupakan kelompok berpengaruh di Palestina. Keduanya telah berselisih selama puluhan tahun mengenai sikap masing-masing terhadap Israel.

    Fatah mendominasi Otoritas Palestina, yang memerintah sebagian Tepi Barat dan telah menandatangani perjanjian perdamaian sementara dengan Israel.

    Sedangkan kelompok Hamas menolak untuk secara resmi mengakui negara Yahudi tersebut, dan memilih mengangkat senjata melawan Israel.

    Dalam 17 tahun terakhir, Mesir dan negara-negara Arab lainnya berupaya mendamaikan Hamas dan Fatah. Masih harus dilihat apakah kesepakatan yang dicapai di Beijing ini akan mampu bertahan di lapangan.

    Baca: Kebijakan Israel di Tepi Barat ancam solusi dua negara

    Kedua pihak terpecah ketika pejuang Hamas mengusir pasukan Fatah keluar dari Gaza pada 2007 dan menguasai wilayah pesisir tersebut.

    Di Washington, para pejabat AS mengatakan belum meninjau perjanjian tersebut.

    Juru bicara Deplu AS Matthew Miller, Selasa (23/7/2024) menegaskan bahwa AS telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris dan bahwa AS tidak melihat peran Hamas dalam pemerintahan Gaza pascaperang.

    Pembicaraan di Beijing itu untuk membuat kemungkinan peta jalan bagi Gaza pascaperang begitu gencatan senjata tercapai antara Israel dan Hamas, untuk mengakhiri konflik lebih dari sembilan bulan di Gaza.

    Sumber: VOA.Indonesia

  • UEA Usulkan Misi Internasional untuk Pemulihan Gaza dan Bentuk Pemerintahan Palestina yang Kuat

    UEA Usulkan Misi Internasional untuk Pemulihan Gaza dan Bentuk Pemerintahan Palestina yang Kuat

    7cloud.asia – Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis (25/7/2024) mempertimbangkan akan mengerahkan misi internasional sementara atas undangan pemerintah Palestina untuk menegakkan ketertiban di Gaza.

    Misi Internasional ini sekaligus meletakkan dasar bagi pemerintahan yang berkualitas yang mampu menyatukan Tepi Barat dan Gaza dalam satu otoritas Palestina yang sah.

    Usulan tersebut diumumkan oleh perempuan Menteri Negara UEA untuk Kerja Sama Internasional, Reem Al Hashimy, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Emirat.

    “Perwakilan UEA ini akan bertanggung jawab untuk merespons krisis kemanusiaan yang dihadapi warga di Gaza secara efisien, menegakkan hukum dan ketertiban, meletakkan dasar bagi pemerintahan, dan membuka jalan untuk menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah satu Otoritas Palestina yang sah,” kata pernyataan itu.

    Pernyataan tersebut dikeluarkan di tengah berlangsungnya pembahasan Barat dan Arab mengenai Gaza pascaperang, yang hancur akibat serbuan Israel selama hampir 10 bulan.

    Baca: Anarki di Gaza hambat penyaluran bantuan kemanusiaan

    “UEA telah mengirimkan 39.756 ton pasokan mendesak ke Jalur Gaza melalui 8 kapal, 1.271 truk, dan 337 penerbangan,” kata pernyataan itu.

    “Kembali ke status quo sebelum 7 Oktober 2023 tidak dapat mencapai perdamaian berkelanjutan yang diinginkan baik bagi Palestina, Israel, dan komunitas internasional yang lebih luas,” tambahnya.

    Pernyataan tersebut mengatakan bahwa konsolidasi perdamaian dan keamanan serta mengakhiri penderitaan kemanusiaan “harus dimulai dengan penempatan misi internasional sementara di Gaza dengan undangan resmi dari pemerintah Palestina.”

    Pemerintahan Palestina yang baru harus memastikan “operasi yang transparan selaras dengan standar global tertinggi,” tambahnya.

    Lanskap politik Palestina telah terpecah sejak 2007, dengan Hamas menguasai Gaza, sementara Tepi Barat diperintah oleh pemerintahan yang dibentuk oleh gerakan Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

    Baca: Hamas dan Fatah sepakat bersatu

    Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut terhadap Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Hampir 39.200 warga Palestina tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 90.400 terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

    Lebih dari sembilan bulan sejak serangan Israel, wilayah Gaza luluh lantak akibat blokade yang menyulitkan pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

    Israel dituduh melakukan genosida di Pengadilan Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di kota Rafah di selatan.

    Di mana lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum kota tersebut diserbu pada 6 Mei.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu-OANA

  • UNRWA: Ratusan Pengungsi Tewas Saat Berlindung di Bawah PBB

    UNRWA: Ratusan Pengungsi Tewas Saat Berlindung di Bawah PBB

    7cloud.asia – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan ada lebih dari 560 pengungsi yang tewas di Jalur Gaza saat mengungsi di tempat-tempat pengungsian milik PBB.

    wakil komisaris jenderal UNRWA, Antonia Marie De Meo mengatakan kantor pusat UNRWA di Gaza telah dihancurkan hingga tidak dapat dikenali.

    ”Lebih dari 560 pengungsi, termasuk banyak perempuan dan anak-anak, terbunuh saat berlindung di bawah bendera PBB,” ujarnya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, pada Jumat (26/7/2024).

    “Banyak dari sekolah kami dihancurkan dan tidak lagi dapat digunakan sebagai sekolah. Dalam dua pekan terakhir saja, delapan sekolah UNRWA, yang semuanya menjadi tempat penampungan pengungsi, telah diserang.

    Baca Juga: UNRWA: Wabah Polio Membayangi Lokasi Pengungsian di Seluruh Jalur Gaza

    De Meo mengatakan, perempuan, anak-anak, jurnalis dan pekerja kemanusiaan semuanya terus membayar “harga yang sangat mahal”.

    “Tidak terkecuali UNRWA. 199 rekan kami kini telah terbunuh, sebagian besar bersama keluarga mereka,” katanya, seraya menegaskan kembali bahwa “tidak ada tempat yang aman di Gaza.”

    Dengan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Serangan itu mengakibatkan sekitar 39.200 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 90.400 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

    Baca Juga: UNRWA: 453 Serangan Israel Menyasar Fasilitas Kemanusiaan Milik UNRWA

    Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza menjadi reruntuhan di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

    Israel digugat melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militer di kota Rafah di selatan.

    Wilayah ini menjadi tempat bagi lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei lalu.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Kantor HAM PBB: Serangan Israel ke Reservoir Air Minum Palestina Salahi Hukum Humaniter Internasional

    Kantor HAM PBB: Serangan Israel ke Reservoir Air Minum Palestina Salahi Hukum Humaniter Internasional

    7cloud.asia – Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan pemboman Israel terhadap reservoir air minum untuk warga Palestina di Rafah, Jalur Gaza selatan menyalahi hukum humaniter internasional

    Berdasarkan hukum humaniter internasional, adalah sangat dilarang untuk menyerang objek yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, termasuk penampungan air.

    “Memang dilarang keras berdasarkan hukum humaniter internasional untuk menyerang objek sipil,” kata Juru Bicara Kantor HAM PBB, Jeremy Laurence dilansir Anadolu, Senin (29/7/2024).

    Laurence mengkritik kurangnya kemampuan Israel untuk memastikan akuntabilitas berdasarkan hukum humaniter internasional (IHL) dan hukum hak asasi manusia internasional (IHRL) dalam serangannya ke Gaza.

    Baca: Indonesia kecam cara Israel menyikapi UNRWA

    Laurence juga mengemukakan tentang perlunya tindakan internasional diperlukan untuk memastikan agar akuntabilitas itu dijalankan.

    “Kantor Hak Asasi Manusia tidak menerima informasi apa pun tentang investigasi apa pun oleh Israel terhadap insiden khusus penghancuran cadangan air tersebut,” ucapnya.

    Ia juga menekankan bahwa dengan adanya kegagalan Israel yang terdokumentasi dengan baik dalam memastikan akuntabilitas atas pelanggaran serius HHI dan IHRL, maka penyelesaian di tingkat internasional sangat penting untuk mengatasi kesenjangan akuntabilitas yang sudah berlangsung lama.

    Kalangan aktivis baru-baru ini menyebarkan sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang tentara Israel menanam alat peledak di waduk utama Tal al-Sultan yang kemudian diledakkan.

    Baca: 463 serangan Israel menyasar UNRWA

    Tentara Israel pada Senin (29/7/2024) mengakui tentaranya bertanggung jawab atas pengeboman waduk air di Tal al-Sultan.

    Salah seorang tentara mengunggah video ledakan di media sosial dengan judul “Penghancuran waduk Tel Sultan untuk menghormati Shabbat, menurut harian Israel Haaretz. Penyelidikan atas insiden tersebut juga telah dimulai.

    Adapun lembaga-lembaga lokal dan kota-kota di Gaza telah berulang kali menuduh militer Israel sengaja menghancurkan jaringan air, sumur, dan pabrik desalinasi yang memperburuk krisis air minum.

    Selain itu, pembatasan bahan bakar yang diberlakukan oleh Israel telah semakin menghambat pengoperasian fasilitas desalinasi yang tersisa di wilayah tersebut.

    Sumber : Antaranews.com/Anadolu