ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • LaporIklim: Jembatan Berbagai Pihak untuk Berbagi Informasi dan Mencari Solusi Atasi Perubahan iklim

    LaporIklim: Jembatan Berbagai Pihak untuk Berbagi Informasi dan Mencari Solusi Atasi Perubahan iklim

    7cloud.asia – Mengantisipasi dampak perubahan iklim, Yayasan Warga Berdaya untuk Kemanusiaan (Warga Berdaya) yang pernah melahirkan LaporCovid, melakukan langkah terobosan dengan merilis platform LaporIklim.

    Platform LaporIklim ini resmi diluncurkan Selasa (20/8/202) dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim di Indonesia.

    Platform LaporIklim yang memanfaatkan fitur Chatbot dari aplikasi WhatsApps sekaligus membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi maupun solusi megatasi dampak perubahan iklim.

    LaporIklim memungkinkan masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terdampak, untuk melaporkan secara langsung berbagai fenomena terkait perubahan iklim yang mereka alami.

    “Berbagai dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan berbagai dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari bisa dilaporkan via LaporIklim,” ujar Yosep dari Warga Berdaya di sela peluncuran platform LaporIklim, Selasa (20/8/2024) di Jakarta.

    Baca Juga: ARUKI: Kebijakan Iklim di Era Jokowi Jauh dari Perspektif Keadilan Iklim

    Ia menambahkan, laporan yang masuk akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berharga bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

    Untuk selanjutnya data yang dihimpun dari masyarakat lewat LaporIklim ini diharapkan dapat mendorong pengambil kebijakan agar lebih resonsif terhadap perubahan iklim.

    Ketua Tim Pengelolaan Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Siswanto menyambut baik inisiatif ini.

    Dia berharap, platform LaporIklim dapat membantu Indonesia menuju masa depan yang lebih aman dari risiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

    “LaporIklim juga dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, bahkan berkontribusi dalam upaya menahan laju krisis iklim,” ujarnya.

    Baca Juga: Perubahan Iklim Memicu Panas Perkotaan, Ini Dampaknya Bagi Kehidupan Kota dan Warganya

    Ia menambahkan, kegagalan dalam memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim akan berdampak serius di masa depan, sehingga aksi nyata sangat diperlukan.

    Kepala Tani dan Nelayan Center (TNC) IPB University Hermanu Triwidodo mengatakan penggabungan pengetahuan global dengan kearifan lokal untuk melakukan adaptasi dan mitigasi sangat penting bagi penanggulangan perubahan iklim.

    Sayangnya, dari pengamatan yang dia lakukan, mitigasi yang dilakukan pemerintah justru kurang memperhatikan situasi di lapangan sehingga tidak efektif menguatkan adaptasi yang dilakukan masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim.

    Hermanu juga menyoroti ketidakadilan peran antara kelompok rentan dengan aktor penyebab perubahan iklim.

    Petani dan nelayan diminta untuk melakukan mitigasi dengan mengurangi aktivitasnya, sementara pelaku utama penyebab perubahan iklim cukup memberikan carbon tip sebagai ganti rugi.

    “Dalam hal perubahan iklim ini, ada praktik privatization profit socialitation cost,“ ujarnya

    Baca Juga: Cara Sederhana Melawan Krisis Iklim: Naik Transportasi Publik dan Tak Konsumsi Air Minum Dalam Kemasan

    Saat ini petani telah berinisiatif melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi perubahan iklim, salah satunya pendataan fenologi tumbuhan atau siklus hidup hewan dan tumbuhan yang terkait dengan periodisasi iklim.

    Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad menyoroti kebijakan iklim yang belum berperspektif keadilan iklim. Di mana pihak yang paling terdampak justru tidak direcognisi apa yang dialami dan apa yang dibutuhkan.

    “Kita mendorong supaya ada lebih banyak lagi pertukaran informasi untuk bisa saling membantu, bisa saling tahu, saling belajar dan saling berbagi,” ujar Nadia.

    Karenanya, dia menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar berbagai pihak.

    Harapannya, LaporIklim bisa menjembatani berbagai elemen masyarakat untuk saling belajar dan menggunakan platform ini untuk tanggap cepat, kemudian menghubungkan ke pihak yang bisa membantu mengatasi solusi di lapangan.

  • Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan, Anak Muda yang Paling Terdampak

    Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan, Anak Muda yang Paling Terdampak

    7cloud.asia – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut anak muda merupakan kelompok yang akan paling terdampak perubahan iklim.

    Sehingga penting untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam pencegahan perubahan iklim.

    Menurut Dwikorita, fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas.

    Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim, dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia.

    Maka dari itu, seluruh generasi harus saling berkolaborasi untuk menahan laju perubahan iklim.

    Baca: Perubahan iklim memicu panas di perkotaan

    “Generasi Z dan Alpha akan menjadi generasi yang paling merasakan dampak dari perubahan iklim. Karenanya, saya yakin anak-anak muda yang jumlahnya mendominasi penduduk Indonesia bisa memberikan dampak signifikan terhadap aksi perubahan iklim,” ujar Dwikorita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, pada Festival Aksi Iklim dan Workshop Iklim Terapan.

    Festival tersebut merupakan suatu rangkaian acara dalam Peringatan Hari Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ke-7 dengan tema “Aksi Iklim Kaum Muda untuk Perubahan Iklim Indonesia”.

    Dwikorita mengatakan perubahan iklim global bukanlah kabar bohong (hoaks) dan prediksi untuk masa depan, melainkan realitas yang di hadapi miliaran jiwa penduduk bumi. 

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia

    Lebih lanjut, Dwikorita menerangkan, Badan Meteorologi Dunia (WMO) baru saja menyatakan bahwa tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental.

    Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,45 derajat celcius di atas zaman pra industri. Angka ini, kata Dwikorita, nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015.

    Kesepakatan itu menyebut bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat celcius.

    Pada tahun 2023 terjadi rekor suhu global harian baru dan terjadi bencana heat wave ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Asia dan Eropa.

     

    Baca: Perubahan iklim picu panas ekstrem di seluruh dunia

    Dwikorita mengungkapkan BMKG sendiri memproyeksi suhu udara di Indonesia akan melompat naik hingga 3,5 derajat Celcius dibandingkan zaman pra industri di tahun 2100 mendatang apabila aksi mitigasi iklim gagal dilakukan.

    “Sementara WMO menyebut bahwa tahun 2050 mendatang, dalam skenario terburuk maka negara-negara di dunia akan menghadapi tidak hanya bencana hidrometeorologi, namun juga kelangkaan air yang berakibat pada krisis pangan. Jika melihat tahun tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Generasi Z dan Alpha lah yang akan paling merasakan,” imbuhnya.

    Sementara itu Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyampaikan perubahan iklim akan terus terjadi dalam beberapa dekade mendatang apabila tidak dilakukan aksi mitigasi.

    Baca: Indonesia paling rentan terkena dampak perubahan iklim

    Menurutnya, kunci keberhasilan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim itu ada pada upaya yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang mereka miliki.

    Yang menjadi tantangan saat ini, lanjutnya, bagaimana meningkatkan pemahaman iklim dan perubahan iklim di kalangan publik, terutama generasi muda, generasi milenial, dan gen-Z.

    Karena mereka adalah generasi yang akan paling terpapar dampak perubahan iklim dalam satu atau dua dekade mendatang, sekaligus yang paling bertanggung jawab untuk melakukan segala tindakan dan upaya untuk menanggulanginya.

    Sumber: Antaranews

     

  • Tak Hanya Berdampak Pada Lingkungan, Perubahan Iklim Berdampak Pula Bagi Kesehatan

    Tak Hanya Berdampak Pada Lingkungan, Perubahan Iklim Berdampak Pula Bagi Kesehatan

    7cloud.asia – Perubahan iklim yang terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan manusia.

    Hal ini diungkapkan Ketua Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI), Budi Haryanto dalam Indonesia Net-Zero Summit di Jakarta pada Sabtu (24/08/2024).

    Guru besar UI tersebut menjelaskan perubahan iklim disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kerusakan lingkungan dan ekosistem.

    Kondisi ini kemudian akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan.

    Baca: Anak muda paling terdampak perubahan iklim

    “Paling akhir itu menimpanya ke kita semua. Banyak penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti demam berdarah, malaria dan sebagainya,” ujar Budi seperti yang dilansir Antaranews.

    Selanjutnya dia menjelaskan adanya kaitan antara perubahan iklim dengan maltnutrisi dan stunting, ketika terjadi gangguan terhadap produksi pangan akibat fenomena tersebut.

    Pada kesempatan tersebut dia memaparkan empat jenis penyakit terkait perubahan iklim yang dapat ditemukan di Indonesia yaitu demam berdarah, malaria, gangguan saluran napas, dan diare.

    “Semua trennya itu naik terus, demam berdarah naik terus, malaria naik terus, penyakit saluran napas naik terus. Semuanya terbukti dari hasil riset yang dilakukan di seluruh dunia maupun yang juga kita terlibat dalam penelitian tersebut, itu semua efek dari perubahan iklim,” jelasnya.

    Baca: Perubahan iklim memicu panas ekstrem

    Data dari Kementerian Kesehatan pada 27 Juni 2024, angka kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) pada pekan ke-25 tahun 2024 adalah 869 kasus. Sementara total kematian pada 2023 adalah 894 kasus.

    Sementara kasus DBD, per akhir Juni 2024 terdapat 146 ribu kasus dibandingkan pada 2023 terdapat sekitar 114 ribu kasus.

    Sebaran kasus DBD terbanyak pada 2023 dan 2024 berada di wilayah padat penduduk, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bali.

     

     

  • Riset: Mayoritas Provinsi di Indonesia Belum Siap Lakukan Transisi Energi tuk Tangkal Perubahan Iklim

    Riset: Mayoritas Provinsi di Indonesia Belum Siap Lakukan Transisi Energi tuk Tangkal Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Sampai saat ini Indonesia masih kekurangan data dan informasi untuk memetakan kesiapan negara dan daerah dalam mendukung inisiatif transisi energi.

    Padahal, transisi energi yang ampuh mengatasi perubahan iklim sejatinya berkutat pada perubahan kebiasaan masyarakat sehari-hari seperti memasak, beraktivitas, dan berpindah.

    Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merumuskan indeks kesiapan transisi energi

    Adapun indeks kesiapan transisi energi ini dibuat dengan mempertimbangkan tiga indikator: inisiatif energi bersih, ketahanan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal.

    Secara keseluruhan, CELIOS menyusun indeks dari 14 variabel, mulai dari jumlah rumah tangga yang memanfaatkan tenaga surya, ketersediaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E), hingga kejadian kasus korupsi.

    Indeks ini menjadi basis CELIOS untuk memetakan kesiapan transisi energi di tingkat daerah dan nasional dengan menggunakan data mikro, yakni lebih dari 84 ribu desa dan kelurahan di Indonesia.

    CELIOS memilih data desa karena dapat diolah menjadi indeks komprehensif di berbagai level, mulai dari kota hingga provinsi.

    Pertimbangan lainnya adalah, sampai saat ini penelitian transisi energi yang berbasiskan data level mikro, seperti desa-desa di Indonesia masih sangat sedikit.

    Baca: Komisi VII DPR nilai transisi energi berjalan lambat

    Hasilnya, tim CELIOS mendapati mayoritas (32 dari 34) provinsi di Indonesia tidak siap mendukung misi transisi energi. Hanya Jakarta dan Yogyakarta yang memiliki skor tinggi dalam hal kesiapan transisi energi di masa depan.

    Skor tinggi menandakan provinsi tersebut berpeluang lebih mudah mengikuti kebijakan transisi energi terbarukan Indonesia. Masyarakat di provinsi dengan skor tinggi juga cenderung lebih memahami bahwa pemakaian energi bersih itu penting.

    Sebaliknya, provinsi dengan kesiapan lebih rendah memerlukan waktu dan penyesuaian lebih lama untuk bertransisi. Soalnya, mereka kekurangan dukungan finansial, keterbatasan kebijakan terkait, dan kesulitan dalam mengakses teknologi ramah lingkungan.

    Daerah yang paling tidak siap
    Analisis kami menunjukkan bahwa delapan provinsi sangat tidak siap dalam menghadapi transisi energi. Mereka adalah Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, Maluku, Jambi, Papua, dan Sulawesi Tengah.

    Daerah-daerah tersebut umumnya memiliki ketahanan ekonomi yang rendah, kapasitas pemerintahan yang terbatas, dan inisiatif energi bersih yang minim.

    Salah satu variabel untuk menilai ketahanan ekonomi dalam studi kami adalah jumlah Surat Keterangan keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh otoritas Desa maupun Kelurahan.

    Sebagai contoh, Kalimantan Utara menerbitkan 14.969 SKTM dan Papua Barat 19.198 SKTM pada 2020. Kedua provinsi ini menjadi provinsi dengan jumlah penerbitan SKTM paling sedikit secara nasional, sekaligus memiliki kesiapan transisi energi yang rendah.

    Namun, patut dicatat bahwa jumlah SKTM yang diterbitkan oleh pemerintah tidak serta-merta menggambarkan jumlah kemiskinan pada provinsi tersebut.

    Baca: Indonesia masuk urutan bawah dalam urusan transisi energi

    Papua Barat, misalnya. Meskipun provinsi ini menerbitkan sedikit SKTM, jumlah penduduk miskinnya mencapai 209 ribu orang. Ini mencerminkan lemahnya sistem pemerintah dalam mengidentifikasi kemsikinan.

    Dalam perpektif transisi energi, kami menganggap variabel kemiskinan relevan. Sebab, transisi energi kerap memerlukan biaya awal yang tidak sedikit, sehingga biasanya kurang terjangkau bagi keluarga miskin.

    Misalnya, biaya pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di rumah, belum termasuk perawatannya, berkisar Rp 17 hingga 51 juta.

    Biaya ini tentu terlampau mahal bagi masyarakat miskin yang perlu memprioritaskan pengeluarannya untuk kebutuhan mendasar seperti makan dan tempat tinggal.

    Dalam aspek kapasitas pemerintahan, kami memasukkan kasus korupsi sebagai salah satu variabel. Riset kami menyimpulkan bahwa daerah dengan kasus korupsi lebih sedikit memiliki skor kapasitas pemerintahan yang lebih tinggi.

    Contohnya, Kepulauan Bangka Belitung memiliki kapasitas pemerintahan yang sangat rendah dengan skor 32,97 dari 100, hanya satu peringkat di atas Papua sebesar 15,56. Ini tidak lepas dari kasus korupsi pertambangan timah di Bangka Belitung.

    Tantangan transisi energi bagi provinsi-provinsi di wilayah timur juga tercermin dalam inisiatif energi bersih. Salah satu variabel dalam aspek ini adalah penggunaan panel surya di jalan-jalan utama desa.

    Riset kami menemukan bahwa Papua menjadi provinsi dengan nilai terendah dalam variabel ini.

    Masalah utama sebenarnya tidak hanya terletak pada penggunaan panel surya, tetapi juga ketersediaan dan keterjangkauan jalan di Papua yang lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Achmad Hanif Imaduddin (Peneliti Center of Economic and Law Studies/CELIOS)

  • Perubahan Iklim Membuat Kebakaran Hutan di Wilayah Mediterania Semakin Parah

    Perubahan Iklim Membuat Kebakaran Hutan di Wilayah Mediterania Semakin Parah

    7cloud.asia – Ancaman kebakaran hutan yang semakin meningkat, baik dalam frekuensi maupun intensitas, sangat terkait dengan perubahan iklim di wilayah Mediterania Timur yang sangat rentan.

    Peringatan tentang ancaman kebakaran hutan yang meningkat akibat perubahan iklim ini disampaikan ilmuwan terkemuka Prof. Nikos Michalopoulos dari Observatorium Nasional Athena, Yunani.

    “Mediterania, terutama Mediterania Timur, adalah titik panas iklim di mana suhu meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain di dunia, dan jumlah hari yang sangat panas meningkat secara signifikan dalam tiga dekade terakhir,” katanya dikutip Anadolu.

    Kebakaran hutan ini, menurutnya, disebabkan cuaca kering dan gelombang panas yang ekstrem, dikombinasikan dengan curah hujan yang tidak mencukupi untuk membasahi vegetasi.

    Angin utara yang kencang yang disebut meltemi, menciptakan kondisi sempurna untuk memulai dan dengan cepat menyebarkan kebakaran hutan di Mediterania.

    Baca: Disayangkan, COP 28 tanpa mandat tegas pengurangan energi fosil

    Terkait dampak kebakaran hutan, Michalopoulos mengatakan bahwa emisinya tidak hanya beracun bagi manusia, tetapi juga berkontribusi lebih lanjut pada pemanasan global.

    “Secara langsung, kebakaran hutan melakukannya dengan menyerap radiasi matahari dan menghasilkan gas rumah kaca,” jelasnya.

    Ia menambahkan, kebakaran menghancurkan vegetasi dan lahan hutan yang berfungsi menyaring polutan, sehingga kita terpapar lebih banyak polusi udara.

    Penurunan hutan, yang juga berfungsi sebagai pendingin udara alami, akan membuat cuaca semakin panas di masa mendatang, tambahnya.

    Di Athena, yang telah mengalami beberapa kebakaran hutan besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk satu di awal Agustus, kehancuran hutan dan flora di sana merupakan ancaman yang sangat serius, menurut Michalopoulos.

    Baca: Sekjen PBB serukan untuk tinggalkan energi fosil

    “Dengan mempertimbangkan bahwa hampir 40 persen lahan hutan di sekitar Athena telah hancur dalam delapan tahun terakhir, bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang akan lebih berat dalam hal suhu dan kejadian ekstrem lainnya,” katanya memperingatkan.

    Tentang langkah-langkah untuk mengurangi dampak deforestasi yang disebabkan oleh kebakaran hutan, dia mengatakan bahwa fokusnya harus pada pencegahan, dengan menekankan bahwa warga harus berperan serta dan tidak hanya mengandalkan otoritas.

    “Orang-orang harus menjaga lahan mereka tetap bersih dan memiliki tangki air atau waduk kecil di kebun mereka untuk membantu saat kebakaran terjadi,” ujarnya.

    Dari perspektif yang lebih luas, langkah pencegahan paling penting adalah untuk mendinginkan dunia, katanya.

    “Itu adalah upaya jangka panjang yang akan memakan waktu puluhan tahun bahkan jika volume emisi karbon berhenti meningkat seketika,” katanya.

    “Karena itu, kita perlu menyesuaikan cara hidup kita, termasuk tinggal di rumah yang lebih kecil, mengonsumsi lebih sedikit daging, dan akibatnya menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca.”

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu-OANA

  • Perubahan Iklim Membuat Masyarakat Adat, Petani, Nelayan dan Kelompok Rentan dalam Bahaya

    Perubahan Iklim Membuat Masyarakat Adat, Petani, Nelayan dan Kelompok Rentan dalam Bahaya

    7cloud.asia – Koalisi masyarakat sipil, pada Kamis (29/8/2024) meluncurkan
    Dokumen “Rekomendasi untuk Second Nationally Determined Contribution Berkeadilan”.

    Dokumen ini mengelaborasi para subjek masyarakat rentan yang terus menanggung derita akibat dampak perubahan iklim maupun aksi untuk menanggulanginya. Padahal, bukan mereka yang menyebabkan perubahan iklim.

    Salah satu kelompok yang sangat merasakan dampak perubahan iklim adalah masyarakat adat.

    Dalam dokumen sebelumnya, yakni dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang terbit tahun 2022 Pemerintah telah menyatakan menjunjung tinggi kewajiban untuk menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia dan hak masyarakat adat dalam mengatasi perubahan iklim.

    Sayangnya, hal dasar yang diminta justru abai dipenuhi, yakni pengakuan dan perlindungan wilayah adat beserta seluruh hak yang melekat.

    Badan Registrasi Wilayah Adat secara mandiri telah meregistrasi wilayah adat seluas 30,2 juta hektare (ha) di mana 23,2 juta ha di antaranya adalah hutan adat.

    Tetapi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo baru mengakui 1,1 persen hutan adat, alias seluas 265.250 ha saja.

    “Meskipun masyarakat adat hanya mencakup 6,2 persen dari populasi global, mereka melindungi 80 persen dari keanekaragaman hayati dunia yang tersisa dan menjaga sepertiga hutan alam yang tersisa di dunia,” ujar Ihsan Maulana, Advokasi dan Peneliti Kebijakan WGII.

    Baca: Masyarakat rentan harus dilibatkan dalam rencana aksi iklim

    Dari pesisir, hasil survei pandangan nelayan tradisional terhadap dampak perubahan iklim yang dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada 2023 menggambarkan bahwa dampak perubahan iklim pada nelayan tradisional signifikan.

    Hasil survei menunjukan bawah 72 persen nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan, 83 persen nelayan mengalami penurunan keuntungan, dan 86 persen nelayan mengatakan bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko kecelakaan.

    “Situasi ini menunjukkan persoalan krusial yang dialami nelayan tradisional akibat perubahan iklim. Pada saat negara mengkampanyekan ikan sebagai sumber pangan bergizi, akan tetapi situasi nelayan tradisional malah semakin memburuk,” kata Hendra Wiguna selaku Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia, badan otonom dari KNTI.

    Untuk perempuan, kekeringan akibat perubahan iklim terbukti memberi beban ekstra bagi upayanya memenuhi kebutuhan air dan pangan untuk keluarga.

    Di Desa Kalikur dan Tobotani di Lembata Nusa Tenggara Timur, perempuan harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencari air.

    Bagi perempuan Dayak Ngaju di Kabupaten Kapuas, perempuan tidak lagi menanam benih lokal yang lebih bergizi karena masa tanam yang tidak lagi sesuai dengan musim.

    Akhirnya mereka harus membeli pangan dari luar desa. Di perkotaan, pengeluaran rumah tangga membengkak untuk membeli air bersih.

    “Padahal, selain merupakan kelompok yang paling rentan, perempuan adalah kelompok yang paling tinggi daya tahannya menghadapi perubahan iklim,” kata Andriyeni, Koordinator Program Solidaritas Perempuan.

    Baca: Rekomendasi masyarakat sipil untuk rencana aksi iklim

    Bagi penyandang disabilitas, perubahan iklim membuat mereka semakin rentan karena berhadapan dengan hambatan struktural dan diskriminasi akibat akses terbatas pada sumberdaya dan informasi strategis.

    “Ketika bencana iklim melanda, penyandang disabilitas sering kali menjadi korban berlapis-lapis, dengan tingkat kematian empat kali lebih tinggi akibat kurangnya akses dan dukungan yang inklusif,” kata Fatum Ade, Koordinator Advokasi Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS).

    Menurut Masagus Fathan dari Climate Rangers Jakarta, komitmen emisi nol juga harus menyentuh keadilan antar-generasi melalui kemitraan dan distribusi pendanaan berbasis komunitas.

    Dokumen IPCC Synthesis Report 2023 menunjukkan bahwa dalam berbagai skenario, penduduk kelahiran 1980-2020 dihadapkan dengan kenaikan suhu lebih tinggi 0,5-3°C dibandingkan penduduk kelahiran 1950-1980 semasa hidupnya.

    Syaharani, Plt. Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menekankan, transisi ke energi terbarukan merupakan prakondisi pertama mewujudkan keadilan iklim.

    “Dokumen NDC kedua ini perlu menargetkan Indonesia mencapai 60% energi terbarukan pada tahun 2030 sejalan dengan 1.5°C,” katanya.

    Dari perspektif urban, Abdul Ghofar, Manajer Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyebut emisi sektor limbah selama periode 2015-2022 menempati urutan ketiga teratas dengan emisi yang meningkat 33.47 persen selama rentang tujuh tahun.

    Baca: Disayangkan, COP 28 tanpa mandat tegas pengurangan energi fosil

    Ghofar menyebut, pada 2015 emisi perkotaan sebesar 97.539 gigaton karbon dioksida menjadi sebesar 130.188 gigaton karbon dioksida ekuivalen (GtCO2e) pada tahun 2022.

    Pemerintah perlu melakukan upaya serius dan ambisius mengurangi emisi sektor limbah, terutama berfokus pada pengurangan emisi gas metana dari sampah padat domestik melalui pengurangan sampah organik ke Tempat Pembuangan Akhir.

    ”Juga upaya lain seperti pelarangan pembakaran sampah terbuka, pembakaran tertutup di PLTSa, maupun pembakaran bersama di PLTU batubara dan pabrik semen,” katanya.

    Sejalan dengan itu, Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan menegaskan perlindungan ekosistem di seluruh lanskap harus menjadi prioritas dalam menghadapi krisis iklim.

    Dalam ENDC, sektor kehutanan dan lahan (FOLU) menanggung 55 persen beban penurunan emisi GRK Indonesia. Akhirnya, sektor FOLU sering dipandang utamanya sebagai penyerap atau penyimpan karbon (sink). Padahal, perannya jauh dari sekadar karbon.

    “Upaya penurunan emisi harus dilihat secara holistik dan berbasis ekosistem, jangan hanya menekankan pada aspek ekonomi karbon, tetapi bagaimana memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah krisis iklim,” ujar Nadia.

  • Kebakaran Hutan Meningkat Akibat Perubahan Iklim, Ini Dampaknya pada Lingkungan

    Kebakaran Hutan Meningkat Akibat Perubahan Iklim, Ini Dampaknya pada Lingkungan

    7cloud.asia – Ancaman kebakaran hutan yang semakin meningkat, baik dalam frekuensi maupun intensitas, di wilayah Mediterania Timur sangat terkait dengan perubahan iklim

    Peneliti senior di Yayasan Penelitian dan Teknologi-Hellas, Athanasios Nenes menyebut kurangnya curah hujan yang cukup dan pola panas ekstrem sebagai alasan utama peningkatan kebakaran hutan di Yunani dan Mediterania Timur.

    Kita, ujarnya, semakin sedikit mendapatkan hujan. Saat hujan turun, itu sering kali terjadi dalam bentuk kejadian ekstrem, termasuk badai dan banjir.

    ”Jadi, air cepat mengalir dan tidak terserap oleh tanah dan ekosistem. Ini benar-benar masalah besar,” kata Nenes, yang juga direktur Laboratorium Proses Atmosfer di Universitas Politeknik Lausanne.

    “Di Mediterania, baik air laut maupun air tanah mengalami suhu yang sangat tinggi. Ketika air sangat hangat, itu juga cenderung memperkuat panas di daratan, karena air berfungsi sebagai penampung panas,” jelasnya.

    Baca: Kebakaran hutan di Yunani tewaskan puluhan orang

    Ia menambahkan, peningkatan frekuensi dan intensitas kebakaran hutan membuat wilayah Mediterania rentan terhadap lebih banyak kebakaran karena tanah tidak punya waktu untuk pulih.

    Kelebihan kunjungan wisatawan dan penggunaan praktik pertanian yang sudah usang yang mengonsumsi terlalu banyak air juga mengeringkan tanah, yang pada akhirnya menyebabkan lebih banyak kebakaran hutan, tambahnya.

    Tentang dampak kebakaran hutan terhadap alam, Nenes mengatakan kebakaran tersebut membakar vegetasi alami yang penting untuk mempertahankan kelembaban dan mengurangi banjir.

    Kebakaran hutan juga menghancurkan flora dan fauna yang merupakan komponen penting dari ekosistem.

    Untuk kesehatan manusia, dia menekankan bahaya serius dari asap yang dikeluarkan oleh kebakaran hutan.

    “Ketika hutan terbakar, Anda melepaskan sejumlah besar partikel yang kaya akan senyawa karsinogenik. Ketika Anda menghirup partikel-partikel ini, tubuh Anda mengalami peradangan dari dalam, akibat stres oksidatif,” katanya.

    Baca: Perubahan iklim akibatkan gelombang panas di Eropa semakin ganas

    “Partikel-partikel ini dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan menyebabkan diabetes, penuaan dini, masalah paru-paru, dan sesak napas.”

    Nenes juga menunjukkan adanya hubungan langsung antara kebakaran hutan dan perubahan iklim.

    “Banyak peneliti telah menunjukkan bahwa tanpa masalah iklim, kita tidak akan mengalami kebakaran hutan besar-besaran seperti sekarang. Mungkin masih ada beberapa kebakaran, karena ini adalah fenomena alami, tetapi tidak seperti yang kita alami sekarang,” katanya.

    Dia menekankan perlunya tindakan di tingkat individu dan negara, seperti meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan publik.

    Orang-orang harus diimbau untuk tidak menyalakan api kecil di hutan, dan perlu ada lebih banyak investasi dalam teknologi baru untuk respons cepat, kata Nenes.

    “Selain itu, solusi paling efektif adalah mengurangi emisi karbon dioksida, emisi gas rumah kaca, dan benar-benar mencapai titik di mana kita tidak lagi mengalami pemanasan,” pungkasnya.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu-OANA

  • Bagaimana Kota-kota di Dunia Mengatasi Panas Ekstrem yang Semakin Sering Terjadi

    Bagaimana Kota-kota di Dunia Mengatasi Panas Ekstrem yang Semakin Sering Terjadi

    7cloud.asia – Perubahan iklim telah memicu panas ekstrem di banyak kota di seluruh dunia.

    Menurut analisis yang dilakukan oleh organisasi nirlaba Climate Central baru-baru ini, antara Mei 2023 dan Mei 2024, diperkirakan 6,3 miliar orang – mengalami setidaknya sebulan hidup dalam kondisi panas ekstrem menurut wilayah mereka.

    Ini artinya, sekitar 4 dari 5 orang di dunia mengalami suhu panas ekstrem. Perubahan iklim antropogenik yang disebabkan oleh manusia membuat panas ekstrem ini setidaknya dua kali lebih mungkin terjadi, demikian temuan Climate Central

    Panas ekstrem telah mempengaruhi banyak orang dan semakin sulit untuk diabaikan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

    Sebuah studi pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa pada akhir abad ini, suhu perkotaan bisa mencapai 4,4C lebih hangat tergantung pada skenario emisi.

    Baca: Menata ulang kota di dunia untuk tanggulangi panas ekstrem

    Untungnya, banyak kota yang mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, menerapkan strategi untuk memperingatkan warganya tentang risiko yang ditimbulkan oleh panas ekstrem.

    Mereka juga memitigasi potensi pemanasan lebih lanjut, dan beradaptasi terhadap panas yang tidak dapat lagi dicegah.

    Langkah itu, mulai dari sistem peringatan dini, rencana tindakan darurat dan kesehatan akibat panas hingga intervensi arsitektur, Earth.Org melihat bagaimana kota-kota tetap aman dari ancaman yang mematikan ini.

    Peringatan: Panas Berlebihan!
    Musim panas ini, suhu yang memecahkan rekor telah menjadi berita utama yang didominasi oleh laporan tentang jutaan orang yang mendapat peringatan panas.

    Sistem peringatan panas adalah alat penting yang dirancang untuk memperingatkan masyarakat tentang gelombang panas yang akan datang dan kejadian panas ekstrem.

    Baca: Solusi kota untuk hadapi perubahan iklim

    Alat ini digunakan di ratusan kota di seluruh dunia, dari Las Vegas hingga Hong Kong, untuk memperingatkan dan memberikan panduan kepada warga dan otoritas lokal ketika suhu meningkat ke tingkat berbahaya.

    Warga sering kali disarankan untuk tetap terhidrasi, mencari perlindungan di ruangan ber-AC, dan menghindari aktivitas luar ruangan yang berat.

    Sementara itu, departemen lokal terkait diperingatkan tentang perlunya mengambil tindakan pencegahan seperti membuka tempat penampungan sementara dan pusat pendingin.

    Di dunia yang semakin panas, sistem peringatan ini sangat penting. Tapi bisakah mereka menyelamatkan nyawa?

    Meskipun tidak ada jawaban yang jelas, kejadian-kejadian di masa lalu menunjukkan bahwa peringatan saja tidak dapat mengimbangi ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pemanasan ini.

    Pada tahun 2021, peringatan tidak cukup untuk mencegah ratusan kematian di Pacific Northwest. 441 orang tewas akibat cuaca panas ekstrem antara tanggal 27 Juni dan 3 Juli.

    Baca: Atap hijau salah satu solusi kota hadapi perubahan iklim 

    Lebih dikenal karena langitnya yang mendung dan hujan ringan, wilayah Barat Laut relatif tidak terbiasa dengan panas ekstrem.

    Hal ini berarti infrastruktur yang tidak memadai dan pemahaman yang buruk mengenai risiko-risiko tersebut, yang kombinasi keduanya dapat berakibat fatal.

    Demikian pula dengan Inggris, sebuah negara yang biasanya tidak memiliki cuaca yang baik, namun kini mulai merasakan kenyataan pemanasan global.

    Badan cuaca nasionalnya, Met Office, mengeluarkan peringatan “panas ekstrem” pertama di negara itu pada Juli 2022, ketika suhu mencapai 40C untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional; Namun kenyataannya, tidak ada satupun yang siap.

    “Ini adalah tantangan yang nyata,” kata Renee Salas, seorang dokter pengobatan darurat di Rumah Sakit Umum Massachusetts dan Harvard Medical School, mengingat gelombang panas tersebut.

    Baca: Manfaat infrastruktur hijau bagi kota dalam hadapi perubahan iklim

     

    “Kami sudah terbiasa […] ] hingga cuaca kelabu dan mendung, umumnya suhu rata-rata bulan Juli adalah 20C. Jadi ada kesulitan nyata dalam berkomunikasi dengan orang-orang ‘ini bukan cuaca pantai atau cuaca taman atau cuaca es krim’. Jika Anda berada dalam kelompok yang mungkin rentan, jika Anda lebih tua, jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu yang sudah ada sebelumnya, hal ini sungguh sangat berbahaya.”

    Perkiraan resmi menyebutkan jumlah kematian akibat cuaca panas pada musim panas itu mencapai 2.985 orang, namun tidak ada keraguan bahwa jumlah kematian tersebut jauh lebih tinggi.

    “Ketika Anda pergi ke rumah sakit dengan kondisi yang berhubungan dengan panas, tidak ada sertifikat kematian yang menyatakan bahwa Anda meninggal karena gelombang panas. Itu sesuatu yang lain… kejadian kardiovaskular atau semacamnya,” jelas Salas.

    Hambatan komunikasi dan terbatasnya akses terhadap teknologi, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, rumah tangga berpendapatan rendah, dan tunawisma adalah beberapa tantangan paling nyata yang dihadapi pihak berwenang sehubungan dengan sistem peringatan panas.

    Masalah ini terutama terjadi di negara-negara berpendapatan rendah, yang tertinggal dalam hal konektivitas.

    Dengan lebih dari 2,6 miliar orang – hampir 32% populasi dunia – masih offline, saluran-saluran tersebut hanya dapat berfungsi sejauh ini.

    Sumber:earth.org

  • Benarkah Perubahan Iklim Bisa Picu Masalah pada Ibu Hamil?

    Benarkah Perubahan Iklim Bisa Picu Masalah pada Ibu Hamil?

    7cloud.asia – Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, menurut penelitian, perubahan iklim dan pemanasan global dapat memicu berbagai masalah selama kehamilan karena dapat memengaruhi fisik ibu hamil.

    Hal ini kemudian dapat memicu terjadinya kelahiran prematur. Sebagai contoh, Hasto menyebut banjir yang dapat menimbulkan stres pada ibu hamil dan memicu terjadinya komplikasi-komplikasi kehamilan.

    Ia juga menyebutkan bahwa preeklampsia (naiknya tekanan darah ibu hamil di atas usia 20 minggu kehamilan) turut meningkat seiring dengan banyaknya pencemaran lingkungan.

    “Kemudian juga pengaruh terhadap ‘intrauterine growth retardation’. Jadi BBLR juga meningkat. Adanya banjir juga menimbulkan stres dan ini otomatis juga berpengaruh terhadap komplikasi-komplikasi kehamilan.” ujarnya dalam peringatan HUT ke-73 Ikatan Bidan Indonesia” yang disiarkan di Jakarta, Juni lalu.

    Ia menambahkan, ”Jadi ketika ada panas global, kemudian ada hal-hal baru, termasuk stres, maka kemudian permasalahan lama belum teratasi, hati-hati, menurunkan angka kematian ibu menuju 70 per seratus ribu kelahiran hidup menjadi tantangan tersendiri.”

    Baca: Perubahan iklim membuat masyarakat rentan dalam ancaman bahaya

    The Conversation Indonesia bekerja sama dengan Ilham Akhsanu Ridlo, peneliti kesehatan publik dari Universitas Airlangga, untuk memeriksa kebenaran klaim Hasto tersebut.

    Menurut Ilham, pernyataan Hasto benar tetapi ia memberikan catatan. Bahwa banjir memang mempunyai kontribusi yang dapat menjadi faktor penyebab kondisi intrauterine growth retardation (IUGR) atau kondisi yang menghambat pertumbuhan janin.

    Kondisi banjir karena krisis iklim dapat mengganggu akses ke layanan kesehatan, distribusi pangan dan nutrisi, serta sanitasi lingkungan yang baik. Ini adalah faktor-faktor penting bagi pertumbuhan janin.

    Namun, mengaitkan secara langsung gangguan kehamilan dengan perubahan iklim sama saja dengan terlalu menyederhanakan (oversimplifies) beberapa hubungan yang rumit (complex relationship).

    Dampak perubahan iklim, seperti banjir misalnya, tentu saja dapat menyebabkan stres, dan stres ibu selama kehamilan bisa dikaitkan dengan berbagai komplikasi.

    Baca: Perubahan iklim membuat kebakaran lahan makin sering terjadi

    Namun, riset ilmiah tidak menunjukkan bukti spesifik yang menghubungkan stres yang disebabkan oleh banjir dengan komplikasi kehamilan.

    Dalam beberapa penelitian, stres selama kehamilan bisa terkait dengan peningkatan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR), tetapi keterkaitannya ini kompleks dan dipengaruhi juga oleh banyak faktor lainnya.

    Jika menelusuri tentang berbagai komplikasi kehamilan yang terkait dengan IUGR dan BBLR, termasuk peningkatan risiko kematian perinatal (jangka waktu sejak diketahuinya kehamilan sampai dengan 28 hari setelah melahirkan), dan masalah kesehatan jangka panjang.

    Namun, tidak ada informasi ilmiah bahwa komplikasi tersebut terkait dengan banjir.

    Kondisi IUGR mempunyai hubungan dengan BBLR. Bayi dengan IUGR sering kali lahir kecil di usia kehamilan yang disebut Small-for-Gestational-Age (SGA).

    Baca: Perubahan iklim membuat gelombang panas semakin ganas

    SGA ini biasanya didefinisikan sebagai berat badan di bawah persentil ke-10 untuk usia kehamilan.

    Walaupun penting untuk dicatat bahwa tidak semua bayi BBLR mengalami IUGR, karena BBLR juga dapat disebabkan oleh kelahiran prematur.

    Sehingga, meskipun banjir berpotensi berkontribusi pada kondisi yang dapat memengaruhi kehamilan, pernyataan tersebut terlalu menyederhanakan hubungan kompleks ini.

    Hubungan antara banjir, stres, IUGR, BBLR, dan komplikasi kehamilan lebih kompleks dan membutuhkan bukti yang lebih spesifik untuk mendukung klaim yang dinyatakan.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Perubahan Iklim Mengancam Keberadaan Makanan Khas Korea Selatan, Kimchi

    Perubahan Iklim Mengancam Keberadaan Makanan Khas Korea Selatan, Kimchi

    7cloud.asia – Perubahan iklim telah mengakibatkan makanan khas Korea Selatan, kimchi terancam mengalami penurunan kualitas.

    Para ilmuwan, petani, dan produsen mengatakan kualitas dan kuantitas produksi kubis napa mengalami penurunan akibat kenaikan suhu yang dipicu perubahan iklim.

    Kubis napa adalah bahan utama yang diasamkan untuk membuat kimchi. Kubis napa tumbuh subur di iklim sejuk, dan biasanya ditanam di daerah pegunungan di mana suhu selama musim tanam utama di musim panas jarang sekali mencapai di atas 25 derajat Celsius.

    Penelitian menunjukkan bahwa cuaca yang lebih hangat akibat perubahan iklim kini mengancam tanaman ini, sedemikian rupa sehingga Korea Selatan mungkin tidak dapat menanam kubis napa suatu hari nanti karena panas yang semakin meningkat.

    “Kami berharap prediksi ini tidak terjadi,” kata ahli patologi tanaman dan virologi Lee Young-gyu.

     

    Baca: Perubahan iklim membuat warga rentan berada dalam bahaya

    “Kubis napa suka tumbuh di iklim sejuk dan beradaptasi dengan kisaran suhu yang sangat sempit,” kata Lee. “Suhu optimal adalah antara 18 dan 21 Celcius.”

    Di ladang dan di dapur – baik komersial maupun domestik – para petani dan pembuat kimchi sudah merasakan perubahannya.

    Kimchi yang pedas dan difermentasi terbuat dari sayuran lain seperti lobak, mentimun, dan daun bawang, namun kimchi paling populer tetap berbahan dasar kubis.

    Menggambarkan dampak suhu yang lebih tinggi pada sayuran, Lee Ha-yeon, yang menyandang gelar Master Kimchi dari Kementerian Pertanian, mengatakan jantung kubis “menjadi busuk, dan akar menjadi lembek”.

    “Jika ini terus berlanjut, maka di musim panas kita mungkin harus berhenti mengonsumsi kimchi kubis,” kata Lee, yang dikenal kontribusinya terhadap budaya pangan.

    Data dari badan statistik pemerintah menunjukkan luas budidaya kubis napa (dataran tinggi) tahun lalu kurang dari setengah luas 20 tahun lalu: 3.995 hektar dibandingkan 8.796 hektar.

    Baca: Dampak perubahan iklim pada kesehatan

    Menurut Rural Development Administration, sebuah lembaga pemikir pertanian Korea Selatan, skenario perubahan iklim memproyeksikan luas lahan pertanian akan menyusut secara dramatis dalam 25 tahun ke depan.

    Diperkirakan kebun kubis napa menjadi hanya 44 hektar, tanpa ada kubis yang ditanam di dataran tinggi pada tahun 2090.

    Para peneliti menyebutkan suhu yang lebih tinggi, hujan lebat yang tidak dapat diprediksi, dan hama yang menjadi lebih sulit dikendalikan di musim panas yang lebih hangat dan lebih panjang sebagai penyebab penyusutan hasil panen.

    Infeksi jamur yang membuat tanaman layu juga sangat mengganggu para petani karena penyakit ini baru terlihat menjelang panen.

    Perubahan iklim menambah tantangan yang dihadapi industri kimchi Korea Selatan, yang sudah berjuang melawan impor dengan harga lebih rendah dari China, yang sebagian besar disajikan di restoran.

    Sumber:channelnewsasia.com