ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Ini yang Terjadi pada Kehidupan Jika Pemanasan Global Mencapai 2°C

    Ini yang Terjadi pada Kehidupan Jika Pemanasan Global Mencapai 2°C

    7cloud.asia – Aktivitas manusia, terutama yang harus melibatkan pembakaran bahan bakar fosil, mendorong perubahan iklim lebih cepat dari sebelumnya.

    Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim berjalan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia.

    Ketika dunia semakin panas karena perubahan iklim, para ilmuwan dan pembuat kebijakan sepakat untuk mencoba segala cara untuk membatasi pemanasan hingga 2°C di atas tingkat pra-industri.

    Namun pemanasan sebesar 2°C saja akan berdampak besar pada kehidupan makhluk hidup di planet Bumi.

    Earth.Org melihat apa yang akan terjadi ketika dunia mencapai tonggak sejarah pemanasan ini,

    Baca: Perubahan iklim dan pemanasan global ancam sektor pariwisata

    Perubahan apa yang dapat diperkirakan dalam peristiwa cuaca ekstrem, pola iklim, permukaan laut dan suhu, serta dampaknya bagi ekosistem dan aktivitas manusia.

    Sebelum membahas lebih detail, mari kita pahami apa arti kenaikan suhu global 2°C dalam kaitannya dengan perubahan iklim.

    Kenaikan suhu global adalah peningkatan rata-rata suhu permukaan global dibandingkan dengan tingkat pra-industri (periode antara tahun 1850-1900).

    Menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA), suhu bumi sejauh ini telah mencapai 1,2°C, dan banyak proyeksi yang menunjukkan bahwa kita “sedang dalam perjalanan” menuju suhu 2°C.

    Penting untuk diingat bahwa pemanasan tidak terjadi secara merata di seluruh dunia. Beberapa wilayah, seperti wilayah kutub, mengalami pemanasan lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya.

    Baca: Pemanasan global menyebabkan separuh danau di dunia mengering

    Eropa adalah benua yang mengalami pemanasan tercepat di dunia, dengan laju pemanasan dua kali lipat dibandingkan benua lain.

    Demikian pula, dampak pemanasan dapat sangat bervariasi tergantung pada kondisi dan kerentanan setempat.

    Pendorong utama perubahan iklim ini adalah konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akibat emisi yang berlebihan.

    Di balik hal ini terdapat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan proses industri.

    Dengan pemanasan global yang diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, kita kini berada pada momen kritis dalam sejarah umat manusia di mana pilihan-pilihan kita akan menentukan masa depan kehidupan di planet ini.

    Pada tahun 2015, para pemimpin dunia bertemu di Paris untuk membahas masalah global bernama perubahan iklim ini.

    Baca: Pemanasan global menyebabkan masyarakat rentan berada dalam bahaya

    Pembicaraan tersebut mencapai puncaknya pada Perjanjian Paris, sebuah perjanjian internasional yang menetapkan tujuan besar: membatasi pemanasan global hingga 1,5C atau “jauh di bawah” 2°C di atas tingkat pra-industri.

    Benchmark 2°C tidak dipilih secara sembarangan. Ini adalah titik di mana para ilmuwan yakin bahwa risiko perubahan yang bersifat bencana dan tidak dapat diubah terhadap sistem planet kita akan meningkat secara signifikan.

    Namun bahkan jika dunia dapat mencapai target ini, kita perlu memahami bahwa suhu dunia yang mencapai 2°C di atas tingkat pra-industri masih akan menjadi dunia yang sangat berbeda.

    Perubahan yang terjadi akan berdampak luas, mempengaruhi segala hal mulai dari pola cuaca dan permukaan laut hingga ekosistem dan masyarakat manusia.

    Beberapa tempat akan lebih hangat dibandingkan tempat lainnya; beberapa akan menjadi lebih basah sementara yang lain jauh lebih kering.

    Peristiwa cuaca ekstrem akan menjadi lebih sering dan intens, sehingga menimbulkan bencana ekologis yang menyebabkan kehancuran dan kematian.

  • Hadapi Perubahan Iklim Indonesia Dorong Kerjasama Negara Selatan-selatan

    Hadapi Perubahan Iklim Indonesia Dorong Kerjasama Negara Selatan-selatan

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong penguatan kerjasama antarnegara selatan-selatan untuk hadapi perubahan iklim yang kian memprihatinkan.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, kerjasama negara Selatan-Selatan secara khusus dapat dilakukan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk membangun ketahanan bersama menghadapi perubahan iklim.

    “Perubahan iklim harus mendapat perhatian serius karena mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Kerja sama negara-negara kawasan Selatan-Selatan penting dilakukan untuk membangun ketahanan bersama,” kata Dwikorita saat menjadi pembicara High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships Rabu (4/9/2024)

    Forum internasional yang diselenggarakan oleh Bappenas di Bali itu mengusung tema “Rising Sea Level: Strategic Responses for Sustainable Development”.

    Pada forum itu Dwikorita menjelaskan perubahan iklim menjadi pekerjaan rumah masyarakat global, tanpa batas teritorial antarnegara sehingga kolaborasi menjadi sebuah keharusan.

    Baca: Ini yang terjadi pada kehidupan jika pemanasan global mencapai 2°C

    Kolaborasi dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan melalui penelitian dan pengembangan pendidikan serta peningkatan layanan iklim yang berkelanjutan.

    Pasalnya, kesenjangan dalam teknologi dan literasi masyarakat antar negara, khususnya di kawasan selatan-selatan masih sangat lebar.

    Ia menyebut tidak sedikit masyarakat dunia yang tidak peduli dengan dampak perubahan iklim akibat minimnya literasi mengenai perubahan iklim itu sendiri, termasuk di Indonesia.

    Alhasil, perubahan iklim yang kerap didengungkan hanya dianggap angin lalu atau sebatas kampanye tanpa aksi nyata demikian keberadaan sistem peringatan dini yang dibangun pun menjadi kurang optimal.

    “Kerja sama dan kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan semua negara terhadap perubahan iklim sebagai respon dan penyikapan terhadap situasi bumi kekinian,” ungkapnya.

    Baca: Perubahan iklim dan pemanasan global akibatkan separuh danau di dunia mengering

    Terlebih lanjutnya, saat ini kenaikan suhu global sudah 1,45 derajat di atas rata-rata periode pra-industri tahun 1850-1900.

    Kondisi ini berdampak pada akselerasi kenaikan muka laut yang terus menerus naik dari dekade ke dekade.

    Rata-rata kenaikan muka air laut global berada di level 2,1 mm per tahun antara 1993 dan 2002, lalu menjadi 4,4 mm per tahun antara 2013 dan 2021 atau meningkat dua kali lipat di antara periode tersebut.

    Menurut dia, realitas itu sebagian besar disebabkan oleh hilangnya es di kutub yang dipercepat oleh melelehnya gletser dan lapisan es lautan.

    “Jadi tidak berlebihan jika saya menyebut situasi ini sebagai sesuatu yang sangat serius dan juga harus direspon secara serius,” tegasnya.

    Baca: Perubahan iklim membuat masyarakat rentan dalam kondisi bahaya

    Indonesia melalui BMKG, kata Dwikorita, telah melakukan kerja sama dengan negara-negara kepulauan di Kawasan Pasifik sejak tahun 2017di antaranya dengan Papua Nugini, Tonga, dan Kepulauan Solomon untuk menyikapi peningkatan muka air laut tersebut.

    Hal ini mengingat, realitas bumi kekinian mengancam negara-negara kecil kepulauan.

    Pelatihan tersebut berupa prakiraan cuaca numerik, tinggi gelombang, pengawasan kekeringan, dan program lainnya terkait keamanan wilayah pesisir laut, penilaian risiko, dan sistem peringatan dini.

    Dwikorawati juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan terstandarisasi dalam sistem pengukuran peningkatan permukaan air laut negara di kawasan Selatan-Selatan melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir tanpa mengabaikan kearifan lokal.

    Sehingga ancaman bencana dapat diminimalisir dan diantisipasi semaksimal mungkin.

  • Pertanian Tak Berkelanjutan Hambat Adaptasi Petani terhadap Perubahan Iklim

    Pertanian Tak Berkelanjutan Hambat Adaptasi Petani terhadap Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Di tengah perubahan iklim yang kian ganas, petani di berbagai negara berjibaku untuk menjaga tanamannya tetap tumbuh dan produktif.

    Di Afrika Selatan, Kenya, Pakistan, Bangladesh, dan Malaysia, petani menggunakan varietas padi yang toleran terhadap kekeringan yang dipicu perubahan iklim.

    Mereka juga melakukan diversifikasi tanaman, menggunakan kalender tanam, melakukan konservasi air dan tanah, maupun menggunakan pupuk organik.

    Sementara itu, di Tanzania, petani juga giat mengembangkan benih lokal yang lebih tahan terhadap kekeringan. Pengembangan ini merupakan inisiatif mereka, guna melengkapi benih-benih rekomendasi pemerintah.

    Sayangnya, di Indonesia, inisiatif petani untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim belum dilakukan dalam skala yang masif.

    Upaya petani beradaptasi dengan perubahan iklim secara mandiri masih terbentur oleh sistem pertanian yang tidak berkelanjutan secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

    Baca: Perubahan iklim membuat petani dan nelayan makin menderita

    Beberapa contoh aspek dalam sistem ini adalah ketergantungan terhadap pupuk kimia, ketiadaan asuransi petani, dan seretnya pendampingan negara.

    Mandeknya inisiatif petani menyebabkan lahan-lahan pertanian di Indoneia semakin rawan gagal panen.

    Jika dibiarkan, kegagalan berulang akan menggerus ketahanan pangan, mengerek inflasi, hingga memarginalkan sektor pertanian Indonesia.

    1. Ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida sintetis
    Karena praktik-praktik tak berkelanjutan, sistem pertanian Indonesia sangat rapuh di segala sisi.

    Sebagai contoh, sistem pertanian kita amat menyokong penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis untuk menguatkan tanaman dari cuaca ekstrem dan hama.

    Sebagai gambaran, Indonesia adalah negara pemakai pestisida dan insektisida terbesar ketiga di dunia. Pemerintah pun memiliki program subsidi pupuk yang diarahkan ke komoditas pupuk kimia.

    Baca: Dampak perubahan iklim pada sektor pertanian

    Padahal, kedua praktik tersebut justru berisiko mencemari air dan tanah. Serangan hama juga berisiko meningkat karena mereka semakin resisten terhadap pestisida dan insektisida.

    Alhasil, tindakan tersebut menyebabkan maladaptasi—upaya adaptasi iklim yang salah sehingga berbalik merugikan lingkungan.

    Penelitian saya di Jawa Barat menemukan pupuk dan pestisida semakin berlebihan saat kekeringan melanda. Ini pun terjadi karena persoalan sistem pertanian Indonesia lainnya, yaitu minimnya penyuluhan pertanian.

    Alih-alih mempromosikan pemakaian pupuk organik, saya menemukan penyuluh pertanian justru berkomplot dengan agen perusahaan pupuk dan pestisida untuk meraup konsumen dalam jumlah besar.

    2. Irigasi tidak memadai
    Sistem pertanian kita juga tidak didukung oleh sistem irigasi yang memadai. Sekitar 46% infrastruktur irigasi Indonesia rusak.

    Pengelolaan irigasi juga masih belum fleksibel—dengan aliran air yang konstan. Pengelolaan ini justru tidak efisien dan berisiko melepaskan emisi metana, gas rumah kaca yang lebih kuat menangkap karbon di atmosfer.

    Baca: Sepertiga lahan pertanian di dunia rusak akibat pupuk kimia 

    3. Minimnya kehadiran negara
    Kehadiran negara pun hampir tidak terasa dalam sistem pertanian. Hal ini terbukti dari minimnya akses petani terhadap informasi seputar sistem dan teknologi informasi cuaca dan iklim.

    Petani juga semakin terjepit lantaran tidak mendapatkan kemudahan akses kredit bertani, akses pasar, dan ketiadaan subsidi pertanian.

    Tak hanya itu, saat petani gagal panen, mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial memadai dari negara. Program asuransi pertanian yang melindungi petani dari gagal panen hanya untuk pembudi daya padi. Ditambah lagi, peserta asuransi pun terus menurun dari tahun ke tahun.

    Di tengah keterbatasan itu semua, petani akhirnya terdesak. Mereka kemudian memilih jalan pintas dengan menjual lahan pertanian lantaran tidak sanggup melakukan budi daya.

    Ini terjadi di Bengkulu yang kehilangan 74% persen sawah, ataupun migrasi tenaga kerja ke sektor nonpertanian di Kabupaten Minahasa Utara.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Ica Wulansari, Lecturer of International Relations, Paramadina University

     

  • Sistem Pertanian Perlu Dievaluasi untuk Akomodasi Upaya Adaptasi Petani pada Perubahan Iklim

    Sistem Pertanian Perlu Dievaluasi untuk Akomodasi Upaya Adaptasi Petani pada Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Kita menyorot pertanian Indonesia, di mana inisiatif petani untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim belum dilakukan dalam skala yang masif.

    Upaya petani beradaptasi secara mandiri terhadap perubahan iklim masih terbentur oleh sistem pertanian yang tidak berkelanjutan secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

    Beberapa contoh aspek dalam sistem ini adalah ketergantungan terhadap pupuk kimia, ketiadaan asuransi petani, dan seretnya pendampingan negara.

    Mandeknya inisiatif petani menyebabkan lahan-lahan pertanian di Indoneia semakin rawan gagal panen.

    Jika dibiarkan, kegagalan berulang akan menggerus ketahanan pangan, mengerek inflasi, hingga memarginalkan sektor pertanian Indonesia.

    Baca Juga: SOS! Sepertiga Tanah di Planet Bumi Sudah Rusak

    Pemerintah perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem pertanian Indonesia untuk mengakomodasi upaya-upaya petani beradaptasi dengan perubahan iklim.

    Evaluasi harus mencakup telaah ketahanan sistem pertanian terhadap dampak perubahan iklim, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

    Dalam jangka pendek, ketahanan sistem dapat diamati dalam hitungan pekan maupun bulan, seperti dampak temperatur, curah hujan, pilihan tanaman, dan kegiatan bertani baik on farm (langsung di sawah maupun kebun) maupun off farm (di luar sawah maupun kebun, seperti di pabrik industri agro, fasilitas pengolahan, dan sebagainya).

    Perbaikan dapat dilakukan dengan membangun sistem penyebaran informasi cuaca dan iklim yang mudah diakses dan dipahami petani setiap waktu.

    Langkah lainnya adalah mengakomodasi petani untuk mengembangkan benih secara mandiri—agar lebih sesuai dengan kondisi lokal dan tahan iklim.

    Baca Juga: Laboratorium Ini Buktikan Sistem Tumpang Sari Tak Hanya Ramah Lingkungan Tapi Juga Hasilkan Produk Premium

    Adapun jangka menengah meliputi skala waktu tahun yang mengamati perubahan metode produksi pertanian, perubahan kepemilikan lahan pertanian, maupun keterlibatan dalam komunitas sosial.

    Terakhir, jangka panjang meliputi hitungan waktu dalam lingkup tahun hingga dekade. Ini terkait kondisi lahan organik, erosi tanah, degradasi struktur tanah, dan berubahnya pola penghidupan bertani.

    Penguatan ketahanan sistem pertanian jangka menengah dan panjang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Indonesia membutuhkan investasi untuk pengembangan riset dan teknologi.

    Misalnya, penelitian dan pengembangan lebih banyak benih-benih yang tahan terhadap cuaca ekstrem dan serangan hama.

    Terakhir, pemerintah juga dapat menggalakkan pertanian organik untuk menyehatkan praktik pertanian kita sekaligus ketahanan dalam jangka panjang.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Ica Wulansari, Lecturer of International Relations, Paramadina University

  • Bagaimana Agama dan Gender Menyokong Adaptasi Iklim Warga Pantura di Jawa Barat

    Bagaimana Agama dan Gender Menyokong Adaptasi Iklim Warga Pantura di Jawa Barat

    7cloud.asia – Dimensi agama dan gender seringkali luput dalam perbincangan, penelitian, dan proses penyusunan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

    Padahal, mengacu pada karakter masyarakat Indonesia, terdapat nilai-nilai keagamaan dan dinamika gender yang berkontribusi, baik positif maupun negatif, dalam upaya individu atau komunitas kala beradaptasi dengan perubahan iklim.

    Artikel di The Conversation ini menunjukkan bagaimana dimensi agama dan gender memengaruhi proses adaptasi masyarakat, yakni di wilayah pesisir utara (Pantura) Jawa Barat dan Jawa Tengah terhadap perubahan iklim.

    Kawasan ini mengalami perubahan garis pantai yang masif akibat pembabatan hutan mangrove, pembangunan tata kota, dan kenaikan muka air laut, yang membawa dampak multidimensi pada masyarakat, khususnya kelompok perempuan.

    Dalam konteks agama, kawasan pantura secara historis lekat dengan syiar agama Islam. Demak, misalnya, adalah lokasi kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Kesultanan Demak. Ada juga Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh salah satu Wali Songo, Sunan Gunungjati.

    Dalam konteks dinamika gender, terdapat jejak historis tokoh perempuan seperti Raden Siti Jaenab (Indramayu-Cianjur), Ratu Kalinyamat (Jepara), Kartini (Jepara-Rembang), yang menunjukkan bahwa perempuan eksis dan berpengaruh dalam perjuangan dan pemajuan bangsa.

    Bersamaan dengan itu, terdapat juga dinamika gender negatif seperti interpretasi agama bias gender, faktor kultural (stereotipe macak, manak, masak atau bersolek, melahirkan, dan memasak), maupun politik (propaganda ideologi gender), yang menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik.

    Faktor agama dan dinamika gender ini tidak bisa kita lepaskan saat berupaya memahami masyarakat di pantura.

    Pesisir utara Jawa Barat
    Pengalaman perubahan lingkungan dialami komunitas muslim di pesisir utara Jawa Barat, khususnya warga Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi.

    Sejak awal tahun 2000-an mereka telah kehilangan lebih dari 1000 hektare tanah karena abrasi.

    Perubahan lingkungan masif berawal dari pengalihan fungsi lahan mangrove menjadi tambak oleh generasi pertama desa.

    Hilangnya ekosistem mangrove membuat wilayah pesisir tidak bisa menahan kenaikan muka air laut sehingga menyebabkan abrasi dan erosi.

    Menurut warga, para pembangun desa adalah Nahdliyin, pemuda Nahdlatul Ulama (NU) dari Banten yang melarikan diri dari konflik politik pada tahun 1960an. Mereka menetap di Muara Beting—wilayah terluar dari desa yang kini mengalami abrasi ekstrem.

    Perubahan lingkungan ini disadari oleh generasi kedua penduduk Desa Pantai Bahagia. Mereka memiliki gagasan progresif untuk menyikapi perubahan lingkungan di sekitarnya dengan menggagas aktivisme lingkungan dengan landasan ajaran Islam.

    Landasan agama ini mencerminkan afiliasi budaya mereka dengan Nahdliyin, yang notabene merupakan bagian dari NU.

    Aktivisme lingkungan tersebut dikenal dengan Alipbata (Aliansi Pemuda Bahagia dan Tangguh) yang memiliki dua tujuan utama.

    Pertama, beradaptasi dengan melakukan pemulihan mangrove di wilayah yang terdampak. Kedua, sebagai upaya menebus dosa orang tua mereka yang telah membabat hutan mangrove.

    Selain dimensi agama, dimensi gender juga menjadi landasan dalam proses adaptasi iklim di Desa Pantai Bahagia.

    Desa ini memiliki aktivitas Kebaya (Kelompok Bahagia dan Berkarya), bagian dari aktivisme Alipbata, teketapi terdiri dari ibu-ibu rumah tangga. Mereka mengolah hasil bakau menjadi makanan dan minuman.

    Kebaya terbentuk sebagai upaya perempuan mencari penghasilan tambahan dengan menjual produk mangrove.

    Kini, keberadaannya telah diakui sebagai UMKM. Kebaya telah mengembangkan beragam produk dari olahan hasil bakau seperti sirup dan batik.

    Selain aktivitas Kebaya, perempuan di Desa Pantai Bahagia juga terlibat dalam praktik keagamaan kolektif, yaitu pengajian.

    Aktivitas pengajian rutin mingguan menjadi sarana penting untuk berkomunikasi dan berbagi informasi antarwarga di tengah keterbatasan jaringan internet.

    Selain itu, pengajian turut menjadi ruang untuk menumbuhkan rasa keterhubungan dan solidaritas antar warga–baik yang masih bertahan di desa maupun yang terpaksa berpindah karena abrasi.

    Penulis: Aliyuna Pratistiv(Dosen Universitas Padjadjaran) dan Andi Misbahul Pratiwi (PhD Candidate, School of Geography University of Leeds)

  • Bagaimana Agama dan Gender Menyokong Adaptasi Iklim Warga Pantura di Jawa Tengah

    Bagaimana Agama dan Gender Menyokong Adaptasi Iklim Warga Pantura di Jawa Tengah

    7cloud.asia – Dimensi agama dan gender seringkali luput dalam perbincangan, penelitian, dan proses penyusunan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

    Padahal, mengacu pada karakter masyarakat Indonesia, terdapat nilai-nilai keagamaan dan dinamika gender yang berkontribusi, baik positif maupun negatif, dalam upaya individu atau komunitas kala beradaptasi dengan perubahan iklim.

    Artikel di The Conversation menunjukkan bagaimana dimensi agama dan gender memengaruhi proses adaptasi masyarakat, yakni di wilayah pesisir utara (Pantura) Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    Kawasan ini mengalami perubahan garis pantai yang masif akibat pembabatan hutan mangrove, pembangunan tata kota, dan kenaikan muka air laut, yang membawa dampak multidimensi pada masyarakat, khususnya kelompok perempuan.

    Dalam konteks agama, kawasan pantura secara historis lekat dengan syiar agama Islam. Demak, misalnya, adalah lokasi kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Kesultanan Demak. Ada juga Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh salah satu Wali Songo, Sunan Gunungjati.

    Dalam konteks dinamika gender, terdapat jejak historis tokoh perempuan seperti Raden Siti Jaenab (Indramayu-Cianjur), Ratu Kalinyamat (Jepara), Kartini (Jepara-Rembang), yang menunjukkan bahwa perempuan eksis dan berpengaruh dalam perjuangan dan pemajuan bangsa.

    Bersamaan dengan itu, terdapat juga dinamika gender negatif seperti interpretasi agama bias gender, faktor kultural (stereotipe macak, manak, masak atau bersolek, melahirkan, dan memasak), maupun politik (propaganda ideologi gender), yang menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik.

    Faktor agama dan dinamika gender ini tidak bisa kita lepaskan saat berupaya memahami masyarakat di pantura.

    Baca: Adaptasi iklim warga pantura di Jawa Barat

    Dampak perubahan iklim dirasakan oleh warga Desa Bedono dan Timbulsloko di pesisir Demak, Jawa Tengah. Dua desa pesisir ini mengalami abrasi sejak tahun 1990an saat banjir rob mulai menenggelamkan sawah dan akses jalan.

    Warga desa kemudian melakukan berbagai model adaptasi seperti meninggikan makam, menanam mangrove, dan membangun jembatan. Bentuk adaptasi tersebut tidak bisa dipisahkan dari dimensi agama dan gender yang saling beririsan.

    Di Demak, terdapat figur penyebar Islam yang lekat dengan adaptasi masyarakat pesisir, yaitu Kyai Mudzakir. Makam sang Kiai yang terletak di Dusun Tambaksari, Desa Bedono, kini menjadi destinasi Ziarah yang dikenal dengan makam terapung.

    Upaya meninggikan makam oleh keluarga Kyai Mudzakir dan warga sekitar, membawa berkah tersendiri pada warga. Banyak peziarah yang mengunjungi makam keramat tersebut.

    Fenomena ini menjadi penguat bahwa agama dapat berkontribusi secara tidak langsung pada proses adaptasi iklim, melalui hadirnya wisata ziarah yang membantu penghidupan warga desa.

    Perempuan Demak juga melakukan upaya adaptasi iklim, salah satunya karena motivasi keagamaan. Misalnya adalah aksi Mak Jah di Desa Bedono.

    Ia memilih bertahan dan menanam bakau di dusunnya yang telah tenggelam, yakni Dukuh Rejosari Senik. Tujuannya untuk menjaga berkah Kiai Mudzakir dan desanya.

    Upaya Mak Jah membuahkan hasil yang tidak main-main. Dukuh Rejosari Senik diresmikan sebagai cagar alam yang berfungsi menahan laju abrasi di Desa Bedono.

    Baca: Cara nelayan Demak atasi kenaikan permukaan air laut

    Kemudian, di Desa Timbulsloko terdapat kelompok perempuan yang terhubung dengan jejaring advokasi gerakan Puspita Bahari.

    Para perempuan ini mengumpulkan uang sumbangan setiap kali melakukan pertemuan kelompok dan iuran pengajian. Uang tersebut digunakan untuk membangun jembatan dan membuka akses jalan di desa.

    Para perempuan juga berinisiatif merawat makam leluhur dan meninggikan masjid di desanya yang mayoritas dilakukan secara swadaya.

    Mereka menunjukkan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari (everyday resistance) seperti menggunakan pembalut kain dan menanam, meski tidak ada lagi tanah di rumah sekeliling mereka.

    Perempuan dan perlawanan sehari-hari
    Terdapat fakta menarik bahwa penyebaran nilai-nilai agama dan lingkungan kepada kalangan perempuan justru terjadi di luar forum keagamaan formal seperti pengajian.

    Di Desa Pantai Bahagia, obrolan mengenai agama dan keberlanjutan lingkungan terjadi di sela-sela proses pembuatan produk oleh Kebaya. Di Desa Bedono, perbincangan mengenai lingkungan ditemukan saat para sukarelawan dan peziarah mengunjungi Mak Jah di Bedono.

    Di Desa Timbulsloko, percakapan mengenai krisis iklim di kalangan perempuan justru dipicu karena kegelisahan mereka yang tidak bisa lagi beribadah di musala sekitar rumah dan melakukan aktivitas sosial karena banjir rob.

    Mereka berbincang ketika belanja, mengantar anak sekolah, dan saat pertemuan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang agama dan adaptasi di kalangan perempuan ternyata justru kuat dan dapat ditemukan dalam proses keseharian.

    Sebaliknya, forum keagamaan formal belum menjawab kebutuhan warga untuk beradaptasi perubahan iklim.

    Misalnya, forum-forum pengajian—baik di Desa Pantai Bahagia, Bedono, dan Timbulsloko—belum memasukan persoalan krisis iklim atau perubahan lingkungan sebagai pembahasan.

    Selain itu, dalam forum sosial keagamaan, perempuan kerap ditempatkan pada peran-peran domestik, seperti menyediakan makanan dan minuman selama kegiatan.

    Mengacu pada fakta tersebut, diseminasi tentang perubahan lingkungan dan persoalan iklim di kalangan perempuan mengambil pola yang lebih cair dan informal.

    Ketika forum sosial-keagamaan tidak memberikan ruang untuk diskusi, perempuan menemukan cara yang lebih hangat dan seringkali lebih kuat, yaitu dalam obrolan sehari-hari.

    Pada akhirnya, isu agama dan gender dalam krisis iklim perlu dilihat secara politis dan tidak bisa ditinggalkan dalam konteks kebijakan iklim di Indonesia.

    Indonesia sedang merumuskan dokumen aksi iklim yang terbaru. Momen ini sepatutnya menjadi kesempatan kita untuk memasukkan isu agama dan gender dalam upaya meredam dan bertahan di tengah krisis iklim.

    Penulis: Aliyuna Pratistiv(Dosen Universitas Padjadjaran) dan Andi Misbahul Pratiwi (PhD Candidate, School of Geography University of Leeds)

  • Greenpeace: Masyarakat Miskin Sumbang Sedikit Emisi Tetapi Paling Merasakan Dampak Perubahan Iklim

    Greenpeace: Masyarakat Miskin Sumbang Sedikit Emisi Tetapi Paling Merasakan Dampak Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Keterlibatan masyarakat rentan, termasuk masyarakat miskin pesisir di wilayah Jakarta, untuk ikut dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan iklim harus terus didorong.

    Peneliti Greenpeace Indonesia Talitha Aurellia Alfiansyah dalam diskusi di Jakarta, Selasa (24/9/2024) menjelaskan, hal ini karena masyarakat pesisir mengalami dampak paling besar dari perubahan iklim.

    Dia lantas memaparkan, berbagai dampak perubahan iklim yang dirasakan warga miskin di pesisir Jakarta yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

    Seperti risiko peningkatan banjir sampai minim akses air bersih, perlu lebih dilibatkan dalam kebijakan pembangunan termasuk bidang infrastruktur, transportasi, dan tata ruang.

    Menurut Aurellia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon yang Berketahanan Iklim (RPRKD) sebagai bentuk komitmen dalam mitigasi perubahan iklim.

    Baca: Agama dan gender bantu masyarakat pantura beradaptasi pada perubahan iklim

    Aturan itu sendiri merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

    “Untuk keadilan rekognisi, kita perlu, Pemprov DKI Jakarta itu perlu lebih aktif lagi untuk memastikan kelompok rentan sudah terakomodasi dalam proses pemetaan kebutuhan dan juga evaluasi implementasi,” tuturnya.

    Untuk mewujudkan keadilan distributif, Greenpeace merekomendasikan perlunya pemetaan apa saja program dan kegiatan yang dialokasikan untuk langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terutama aksi yang berdasarkan alam atau nature based solutions.

    Jadi kesimpulannya, ujarnya, secara umum Pergub itu sudah ada upaya untuk melakukan pemenuhan terhadap prinsip keadilan iklim.

    Namun, memang ada beberapa keterbatasan seperti tidak adanya rincian terkait wilayah rentan, aksi mitigasinya apa saja.

    Baca: Ini yang terjadi pada kehidupan jika pemanasan global mencapai 2 derajat celcius

    ” Kemudian pendanaannya juga belum jelas dan juga pelibatan masyarakat tidak diatur secara rinci dan spesifik,” katanya.

    Langkah pelibatan itu penting, kata dia, mengingat masyarakat rentan mengalami dampak paling besar dari perubahan iklim. Di sisi lain, masyarakat rentang bukanlah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar.

    Dia merujuk kepada publikasi lembaga nirlaba internasional Oxfam bahwa selama 1990-2015 sebanyak 10 persen orang terkaya dunia bertanggung jawab atas 52 persen emisi karbon global.

    Sementara 50 persen penduduk termiskin dunia hanya menyumbang 7 persen emisi.

    Sumber:Antaranews.com

  • Perlu Mitigasi, Ini Dampak Serius Perubahan Iklim Terhadap Curah Hujan di Indonesia

    Perlu Mitigasi, Ini Dampak Serius Perubahan Iklim Terhadap Curah Hujan di Indonesia

    7cloud.asia – Perubahan iklim yang terjadi saat ini berdampak pada curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi cuaca menjadi lebih kering dan akan semakin kering beberapa tahun mendatang.

    Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Sub Bidang Informatif Gas Rumah Kaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Alberth Nahas pada Rabu (25/09/2024).

    “Kalau kita tidak melakukan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim maka kondisinya yang kering akan semakin kering. Secara umum di semua skenario dan periode bulan-bulannya itu adalah Sumatera bagian utara dan tengah mengalami penurunan potensi hujan atau potensi jumlah hujan,” jelas Alberth seperti yang dikutip Antaranews.

    Baca: Masyarakat miskin paling merasakan dampak perubahan iklim

    Selanjutnya Alberth memaparkan berdasarkan permodelan iklim Representative Concentration Pathways (RCP) 8.5 tanpa upaya mitigasi atau business as usual memperlihatkan perubahan pada musim kering.

    Dari permodelan iklim tersebut, saat musim kering atau sekitar periode Juni, Juli dan Agustus hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan kumulatif secara signifikan, dalam perbandingan dengan periode historis 1976-2005.

    Menurutnya, penurunan curah hujan itu terutama dirasakan di wilayah Sulawesi, Jawa bagian selatan dan Papua bagian selatan.

    Baca: Pertanian tak berkelanjutan hambat adaptasi petani terhadap perubahan iklim

    “Ini mengindikasikan di wilayah tersebut kalau kita tidak melakukan aksi mitigasi atau kalau tidak memaksimalkan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim maka daerah-daerah tersebut akan semakin rawan terhadap penurunan curah hujan kumulatif,” terangnya.

    Jika tidak dilakukan mitigasi, maka masyarakat akan merasakan berbagai dampak berkepanjangan.

    Diantaranya berkurangnya ketersediaan air bersih dan berpengaruh terhadap pertanian terutama yang menggunakan irigasi tadah hujan.

    Baca: Dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia

    Kondisi tersebut terjadi seiring dengan potensi peningkatan suhu di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan jika tidak dilakukan langkah mitigasi secara ambisius.

    Selanjutnya Alberth mengungkapkan berdasarkan data BMKG periode 1951-2021, terjadi tren peningkatan suhu.

    Rata-rata kenaikan suhu terbesar 0,15 derajat terjadi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera bagian selatan, area Jakarta dan sekitarnya.

     

     

  • Banjir Besar di Eropa Tengah Bukti Ancaman Perubahan Iklim di Depan Mata

    Banjir Besar di Eropa Tengah Bukti Ancaman Perubahan Iklim di Depan Mata

    7cloud.asia – Badai Boris yang menerjang kawasan Eropa Tengah awal bulan September ini, menyebabkan Hujan lebat selama empat hari yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah ini.

    Hujan yang sangat deras menyebabkan sungai dan waduk meluap hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Hujan yang sangat deras yang memicu banjir mematikan berdampak pada dua juta orang.

    Semua negara yang terdampak –Austria, Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Rumania, Slovakia, dan Italia utara– dilanda banjir dan pemadaman listrik. Puluhan ribu orang dievakuasi dan sedikitnya 24 orang tewas.

    Bencana ekologi seperti ini dua kali lebih mungkin terjadi akibat kenaikan suhu global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah manusia, demikian laporan terbaru World Weather Attribution (WWA).

    WWA yang merupakan kolaborasi akademis yang mempelajari peristiwa ekstrem, menyebut kemungkinan 7 persen hujan lebih deras akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah manusia.

    Baca: Butuh dana miliaran euro untuk pulihkan dampak banjir besar di Eropa Tengah

    Studi cepat yang dilakukan oleh kelompok tersebut mengungkapkan bahwa curah hujan yang turun antara tanggal 12-16 September adalah yang terberat yang pernah tercatat di seluruh Eropa Tengah.

    Sedangkan banjir yang dipicunya mencakup wilayah yang bahkan lebih luas daripada banjir bersejarah sebelumnya yang tercatat pada tahun 1997 dan 2002.

    Hujan deras ini terjadi ketika udara dingin kutub dari utara bertemu dengan udara hangat di Eropa Selatan di atas Pegunungan Alpen.

    Panas dan kelembapan yang berasal dari Mediterania dan Laut Hitam, yang jauh lebih panas dari biasanya selama lebih dari setahun, memperburuk badai, memicu badai selama berhari-hari sebelum kembali ke daratan.

    Beberapa hari sebelum peristiwa tersebut terjadi, pemodelan cuaca menandai potensi terjadinya “curah hujan besar-besaran” dan “bencana banjir,” yang mendorong para ilmuwan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pihak berwenang mengeluarkan peringatan dini menghadapi banjir.

    Baca: Langkah mitigasi menghadapi potensi bencana ekologi saat suhu Bumi naik 2°C

    Menjelang terjadinya badai, pihak berwenang Ceko mengeluarkan air dalam jumlah besar dari bendungan anak sungai di bagian Timur negara tersebut untuk menurunkan permukaan waduk dan menciptakan tempat penyimpanan.

    “Banjir ini besar, meluas dan sangat merusak. Bencana ini telah diperkirakan dengan baik dan perencanaan serta tindakan yang diambil, baik oleh individu maupun pihak berwenang, tidak diragukan lagi membantu menyelamatkan nyawa,” kata Hannah Cloke, Profesor Hidrologi di Universitas Reading dan salah satu penulis studi tersebut.

    Namun, ujarnya, masih banyak orang yang meninggal secara tragis. Bagi sebagian orang, mereka tidak dapat membayangkan dampak dari curah hujan yang begitu deras.

    ”Karena curah hujan ekstrem yang semakin ekstrem, sangatlah penting bagi kita untuk mengembangkan cara-cara baru untuk membantu masyarakat memahami risikonya,” imbuhnya.

    Dilansir earth.org, WWA memperingatkan bahwa pembakaran bahan bakar fosil secara terus-menerus akan semakin meningkatkan kemungkinan dan intensitas badai dahsyat.

    Di dunia yang suhunya mencapai 2°C, peristiwa seperti Badai Boris akan 5 persen lebih intens dan 50 persen lebih sering terjadi, demikian peringatan dari 24 peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut.

    Baca: Dampak kenaikan suhu Bumi 2°C pada kelestarian lingkungan

  • Perubahan Iklim dan Alih Fungsi Lahan Mempercepat Hilangnya Keanekaragaman Hayati

    Perubahan Iklim dan Alih Fungsi Lahan Mempercepat Hilangnya Keanekaragaman Hayati

    7cloud.asia – Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna mengatakan, kehilangan keanekaragaman hayati, termasuk satwa liar, menjadi salah satu bagian dari triple planetary crisis (tiga krisis planet) yang dapat mengancam keberhasilan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

    Secara global, yang menjadi faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati antara lain alih fungsi lahan, eksploitasi yang berlebihan (overexploitation).

    Hilangnya keanekaragaman hayati juga bisa dipicu perubahan iklim, polusi, hama dan penyakit, jenis asing invasif, serta konflik satwa liar dengan manusia di habitatnya.

    Konflik manusia dengan satwa liar yang intensitasnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu dipicu oleh banyak faktor, yang antara lain alih fungsi lahan yang berdampak pada hilangnya habitat, fragmentasi habitat, serta penurunan kualitas habitat.

    “Meningkatnya aktivitas manusia di areal-areal yang merupakan habitat satwa liar juga dapat memicu terjadinya konflik,“ ujar Dolly saat berbicara dalam diskusi bertajuk “Mewujudkan Harmonisasi Manusia – Satwa Liar di Habitatnya” Sabtu (5/10/2024) di Jakarta

    Baca: Pameran Muda Mudi Konservasi kenalkan keanekaragaman hayati

    Kegiatan ini merupakan sesi pertama dari dua sesi diskusi yang mengangkat tema besar “Kolaborasi Multipihak dalam Pelestarian Satwa Liar di Indonesia” yang dihelat Belantara Foundation.

    Dolly menambahkan, konflik manusia-satwa liar juga sering terjadi di areal konsesi kehutanan, di HGU Perkebunan sawit, atau bahkan di ladang masyarakat.

    Oleh karenanya dibutuhkan strategi, upaya, serta aksi konkrit bersama dari para pihak untuk mewujudkan harmonisasi manusia dan satwa liar di habitatnya.

    “Harmonisasi manusia dan satwa liar di habitatnya merupakan sebuah win win solution bagi pembangunan berkelanjutan dan upaya konservasi”, tegas Dolly yang juga​ anggota Commission on Ecosystem Management IUCN.

    Karena itu lewat acara Pameran Muda Mudi Konservasi merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadartahuan (awareness) publik, khususnya generasi muda, akan pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia.

    Baca: Dampak hilangnya keanekaragaman hayati pada lingkungan

    Senada dengan Dolly, pada waktu dan tempat yang sama, Co-Chair IUCN-IdSSG, Sunarto mengatakan bahwa diskusi dan edukasi tentang pentingnya berbagi ruang dan hidup berdampingan antara satwa dan manusia perlu terus menerus dilakukan.

    Selain berbagai manfaat yang didapat, memang ada risiko konflik yang perlu diminimalisir atau dimitigasi dan dikelola dengan baik secara terus menerus.

    Sunarto menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik manusia dan satwa liar di habitatnya yaitu masalah dari rusaknya tempat hidup yang semakin tergerus.

    Selain itu, terdapat juga faktor habitat yang bersinggungan dengan daerah aktivitas manusia seperti pemukiman atau perkebunan.

    Terlebih, seiring dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhannya, tekanan terhadap habitat alami satwa liar juga semakin kuat.

    “Pemahaman yang baik oleh semua pihak menjadi kunci utama untuk berbagi ruang dan hidup berdampingan secara harmonis”, ujar Sunarto.

    Baca: Lebih dari 44.000 spesies terancam punah

    Faktor dari kondisi satwa juga berpengaruh. Dia mencontohkan, satwa liar yang sakit cenderung mengalami kesulitan berburu seperti biasa.

    “Dan individu jantan muda yang mencari wilayah jelajah baru juga cenderung mengalami konflik dengan manusia,“ imbuh Sunarto.

    Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pengurus Belantara Foundation, Dr. Irsyal Yasman mengatakan bahwa gerakan Muda Mudi Konservasi ini sangat relevan dengan salah satu pilar program Belantara yaitu pelestarian satwa liar beserta habitatnya.

    “Kami akan terus mengajak dan terus menggalakkan upaya kolaborasi multipihak untuk mendukung gerakan penyadartahuan serta edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan biodiversitas di Indonesia”, ujar Irsyal.

    Turut hadir narasumber dari penggiat konservasi satwa liar yang berasal dari organisasi lingkungan yang berpengalaman dalam mewujudkan harmonisasi manusia-satwa liar di habitatnya.

    Selain Sunarto, juga hadir Donny Gunaryadi (Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia), Jasmine N.P. Doloksaribu (Head of Landscape Conservation&Environment APP Group).