ruangkota

Tag: bahan bakar fosil

  • Konsentrasi CO2 di Atmosfer Lampaui Prediksi Para Pakar, Pemanasan Global Datang Lebih Cepat

    Konsentrasi CO2 di Atmosfer Lampaui Prediksi Para Pakar, Pemanasan Global Datang Lebih Cepat

    7cloud.asia – Pertumbuhan konsentrasi karbon dioksida (CO2) di atmosfer tahun 2024 telah membuat dunia keluar jalur untuk menjaga pemanasan global tetap di bawah target Perjanjian Paris yakni 1,5°C di atas masa pra-Industri.

    Menurut data Kantor Meteorologi Inggris yang dirilis pekan lalu, konsentrasi CO2 meningkat 3,58 bagian per juta (ppm) pada tahun 2024, jauh melampaui prediksi pakar cuaca.

    Peningkatan konsentrasi CO2 ini juga tidak sejalan dengan peningkatan tahunan sebesar 1,8 ppm yang digariskan menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

    Menurut IPCC –lembaga paling berwenang di dunia– pembatasan ini diperlukan untuk menjaga pemanasan global tetap di bawah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015.

    Peningkatan substansial ini sebagian besar disebabkan oleh rekor emisi tinggi dari pembakaran bahan bakar fosil, penyerapan karbon yang menurun –terutama di hutan tropis.

    Musim kebakaran hutan yang sangat aktif sepanjang tahun 2024, menurut para pakar iklim juga menyumbang konsentrasi gas rumah kaca.

    Baca: Suhu Global 2024 Lampaui Ambang Batas Perjanjian Paris

    Kebakaran hutan yang merusak dipicu oleh kondisi panas dan kering yang meluas, sebagian dipengaruhi oleh kembalinya pola cuaca El Niño dan faktor-faktor lainnya, termasuk dampak perubahan iklim.

    Emisi CO2 global dari bahan bakar fosil telah meningkat lebih dari 60 persen sejak tahun 1990, saat ini mencapai 425,40 ppm.

    Konsentrasi CO2 di atmosfer saat ini disebut 51 persen lebih tinggi daripada sebelum dimulainya Revolusi Industri.

    CO2 yang merupakan produk sampingan dari pembakaran bahan bakar fosil, biomassa, perubahan penggunaan lahan, dan proses industri seperti produksi semen, merupakan gas rumah kaca antropogenik utama di atmosfer.

    Gas ini bertanggung jawab atas sekitar tiga perempat emisi pemanasan global, diikuti oleh oleh metana dan nitrogen oksida.

    Metana –gas yang sebagian besar terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil, pertanian, dan limbah makanan– bertanggung jawab atas 25 persen pemanasan global.

    Baca: Suhu Global 2024 tercatat 1,6°C di atas masa pra-industri

    Zat ini 84 kali lebih kuat dalam memerangkap panas di atmosfer daripada CO2 selama periode dua dekade dan memiliki potensi pemanasan global 100 tahun yang 28-34 kali lebih besar daripada CO2.

    Emisi metana global telah meningkat, dan konsentrasi gas ampuh tersebut di atmosfer kini 165 persen lebih tinggi daripada tingkat pra-industri pada tahun 1750.

    Dinitrogen oksida merupakan gas rumah kaca ketiga terpenting yang disebabkan oleh manusia, terutama terkait dengan penggunaan pupuk nitrogen dan pupuk kandang dari perluasan dan intensifikasi pertanian.

    Konsentrasi gas ini di atmosfer sekarang 25 persen lebih tinggi daripada tingkat pra-industri yaitu 270 bagian per miliar.

    Fakta-fakta ini seharusnya menjadi lampu kuning untuk mengurangi emisi dengan memotong penggunaan bahan bakar fosil.

  • Uni Eropa Catat Rekor Tertinggi Penggunaan Energi Bersih dan Terbarukan

    Uni Eropa Catat Rekor Tertinggi Penggunaan Energi Bersih dan Terbarukan

    7cloud.asia – Para ahli mengatakan mereka terinspirasi pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan Uni Eropa, khususnya karena AS tampaknya akan meningkatkan emisinya karena presiden barunya menjanjikan harga bahan bakar yang lebih murah.

    Saat ini, 47 persen listrik Uni Eropa (UE) berasal dari tenaga surya dan sumber energi bersih dan energi terbarukan lainnya, kata sebuah laporan hari Kamis (23/1/2025).

    Kondisi tersebut menjadi kabar baik saat pemerintahan baru AS di bawah Donald Trump mendorong penggunaan lebih banyak bahan bakar fosil.

    Hampir tiga per empat listrik Uni Eropa tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan bumi ke udara.

    Laporan yang dirilis oleh lembaga kajian energi iklim, Ember menyebut 24 persen energi listrik lainnya di blok tersebut berasal dari tenaga nuklir,

    Baca: Emisi karbon dari sektor kesehatan meningkat

    Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada di negara-negara seperti AS dan China, di mana hampir dua per tiga energi mereka masih diproduksi dari bahan bakar fosil penghasil gas rumah kaca yang mencemari seperti batu bara, minyak, dan gas.

    Sementara AS tampaknya akan meningkatkan emisinya karena presiden barunya menjanjikan harga bahan bakar yang lebih murah, menghentikan sewa untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin, dan berjanji untuk mencabut insentif era Biden untuk kendaraan listrik.

    “Bahan bakar fosil kehilangan cengkeramannya pada energi UE,” kata Chris Rosslowe, pakar energi di Ember.

    Pada tahun 2024, tenaga surya menghasilkan 11 persen listrik Uni Eropa, menyalip batu bara yang turun di bawah 10 persen untuk pertama kalinya.

    Sumber energi bersih dari tenaga angin menghasilkan lebih banyak listrik daripada gas untuk tahun kedua berturut-turut.

     

    Baca: Upaya PLN wujudkan dekarbonisasi 

    Data tahun 2024 tidak tersedia untuk semua negara. Data Ember untuk pembangkit listrik terbesar di dunia untuk tahun 2023 menunjukkan Brasil dengan pangsa listrik terbesar dari sumber energi bersih dan terbarukan, hampir mencapai 89 persen.

    Sebagian besar pembangkit di Brasil berasal dari tenaga hidroelektrik. Kanada memiliki sekitar 66,5 persen, China dengan 30,6 persen, dan Prancis dengan 26,5 persen.

    Sementara itu, jumlah cakupan energi terbarukan yang menghasilkan listrik di AS dan India masing-masing mencapai 22,7 persen dan 19,5 persen.

    Salah satu alasan mengapa transisi energi bersih Eropa berjalan cepat adalah Kesepakatan Hijau Eropa, suatu kebijakan ambisius yang disahkan pada tahun 2019 yang membuka jalan bagi pemutakhiran Undang-undang iklim.

    Dengan kesepakatan tersebut, Uni Eropa membuat target mereka lebih ambisius, dengan tujuan untuk memangkas 55 persen emisi di kawasan tersebut pada akhir dekade ini.

    Baca: Perdagangan karbon dinilai tak akan selamatkan Bumi

    Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menjadikan Eropa netral terhadap iklim — mengurangi jumlah emisi tambahan di udara hingga hampir nol — pada tahun 2050.

    Ratusan peraturan dan arahan di negara-negara Eropa untuk memberi insentif investasi dalam energi bersih dan mengurangi polusi karbon telah disahkan atau sedang dalam proses diratifikasi di seluruh Eropa.

    “Pada awal Kesepakatan, energi terbarukan merupakan sepertiga dan bahan bakar fosil menyumbang 39 persen listrik Eropa,” kata Rosslowe.

    “Saat ini, bahan bakar fosil hanya menghasilkan 29 persen dan tenaga angin serta tenaga surya telah mendorong transisi energi bersih.”

    Jumlah listrik yang dihasilkan oleh energi nuklir tetap relatif stabil di blok tersebut.

  • Greenpeace Kritisi RUPTL 2025-2034 Karena Masih Bergantung pada Bahan Bakar Fosil

    Greenpeace Kritisi RUPTL 2025-2034 Karena Masih Bergantung pada Bahan Bakar Fosil

    7cloud.asia – Organisasi lingkungan Greenpeace mengritisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034 yang disosialisasikan Senin (26/5/2025) karena masih menunjukkan keberpihakan Pemerintah dan PT PLN terhadap bahan bakar fosil.

    Dalam RUPTL 2025-2034 tersebut, masih terdapat rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU Batu Bara) sebesar 6.3 Gigawatt dan pembangkit listrik tenaga gas fosil (PLTG) sebesar 10.3 Gigawatt.

    “Penambahan pembangkit listrik baru berbahan bakar fosil akan semakin mengunci pada kondisi coal lock-in dan fossil gas lock-in, baik secara infrastruktur maupun emisi gas rumah kaca (GRK) selama 25 hingga 30 tahun ke depan, bahkan lebih,” papar Adila Isfandiari, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Dukungan Pemerintah terhadap penambahan PLTU Batu Bara juga dapat dilihat dari Permen ESDM 10 tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

    Padahal pemerintah tengah kesulitan dalam menjalankan rencana pensiun dini PLTU batu bara, di mana hingga saat ini baru rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1 yang disepakati.

    Baca: Pensiun dini 13 PLTU Batubara di Indonesia

    Di sisi lain, masih banyak PLTU batu bara lainnya yang juga harus dipensiunkan untuk mencapai target iklim transisi energi.

    Berdasarkan data historis, di saat bauran energi terbarukan hanya mencapai 15 persen pada tahun 2024, laju penambahan pembangkit energi terbarukan tercatat hanya mencapai 3.2 Gigawatt dari 2018 hingga 2023.

    Jumlah ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan penambahan pembangkit listrik energi fosil yang mencapai 18.4 Gigawatt pada periode yang sama, atau hampir enam kali lipat dari pertambahan energi terbarukan.

    “Selain itu, pada draft RPP KEN terbaru, penggunaan batu bara dan gas fosil masih diperbolehkan hingga tahun 2060, di mana sangat bertentangan dengan kesepakatan iklim dan tren global,” imbuh Adila.

    Rencana penggunaan gas fosil secara masif juga disampaikan oleh pihak PLN dalam Accelerated Renewable Energy Development (ARED), di mana PLN menargetkan pembangunan 22 GW pembangkit listrik gas baru hingga tahun 2040 mendatang.

    Baca: Target energi bersih Indonesia belum selaras dengan Perjanjian Paris

    Dalam kajian yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dan CELIOS, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas fosil tersebut berpotensi meningkatkan emisi karbon dalam jumlah besar, yaitu 49,02 juta ton per tahun.

    Angka ini pun belum memperhitungkan jumlah kebocoran gas metana yang terjadi di sepanjang rantai pasok dari gas fosil, dimulai dari proses ekstraksi, pengiriman/transportasi, hingga penggunaan.

    Adapun gas fosil sendiri terdiri dari gas metana sebagai komposisi utama dan gas metana tersebut merupakan salah satu gas rumah kaca yang memiliki kekuatan memerangkap panas matahari di bumi 82.5 kali lebih kuat daripada emisi karbon, sehingga akan menyebabkan pemanasan global dan krisis iklim semakin parah.

    Selain itu, penggunaan gas fosil juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat, mencakup beban subsidi energi yang membengkak, dimana Indonesia diproyeksikan akan menjadi net importer gas fosil pada tahun 2040, hingga dampak kesehatan dan lingkungan yang meningkat di sekitar pembangkit.

    Riset Trend Asia juga menunjukkan bahwa pengembangan gas fosil di Indonesia akan semakin menjauhkan Indonesia dari pencapaian target iklim, juga membutuhkan pendanaan besar mencapai 32,42 miliar dolar yang akan menjadi beban keuangan negara di masa depan.

    Baca: PLTU gas bumi dinilai solusi palsu transisi energi bersih

  • COP 30 Ditutup Tanpa Kesepakatan Pengurangan Bahan Bakar Fosil: Dunia Belum Menang Melawan Krisis Iklim

    COP 30 Ditutup Tanpa Kesepakatan Pengurangan Bahan Bakar Fosil: Dunia Belum Menang Melawan Krisis Iklim

    7cloud.asia – Kepala kerangkakerja perubahan iklim PBB ( United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) Simon Steill menyatakan, meski belum memenangkan pertarungan melawan krisis iklim, dunia masih “tetap berada dalam jalur pertarungan itu”.

    Pernyataan ini disampaikan Steill setelah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 30) di Belem, Brasil ditutup tanpa kesepakatan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

    COP 30 gagal menghasilkan komitmen untuk mengakhiri era bahan bakar fosil, terutama karena penolakan dari sejumlah negara yang dipimpin Arab Saudi. Harapan besar untuk menyepakati langkah nyata mengakhiri deforestasi di Amazon pun kembali meleset.

    Namun di tengah meningkatnya nasionalisme, konflik, dan ketidakpercayaan global, konferensi ini tidak bisa dikatakan berujung pada kegagalan total.

    “Kita tahu COP 30 berlangsung dalam kondisi politik yang penuh badai. Penolakan, perpecahan, dan geopolitik telah memberikan pukulan berat bagi kerja sama internasional tahun ini,” ujar Simon Stiell.

    Meski demikian, Stiell menegaskan bahwa kerja sama iklim dunia masih hidup dan terus berjalan.

    “Saya tidak mengatakan kita memenangkan pertarungan iklim. Tapi kita tidak bisa menyangkal kita masih berada di dalamnya, dan kita melawan balik,” kata Stiell.

    Ia menekankan 194 negara tetap bersatu mendukung kerja sama iklim. Stiell juga menyinggung absennya Amerika Serikat setelah pemerintahan Donald Trump memutuskan tidak mengirim delegasi. Trump sebelumnya menyebut krisis iklim sebagai “tipuan” dan “penipuan”.

    Salah satu poin kesepakatan menyebut “transisi global menuju emisi gas rumah kaca rendah dan pembangunan tahan iklim bersifat tidak dapat diubah”. Menurut Stiell, pernyataan ini merupakan sinyal penting untuk politik dan pasar.

    COP 30 hampir runtuh pada Jumat akibat perbedaan tajam antara negara-negara peserta. Negosiasi semalam suntuk akhirnya menghasilkan kompromi pada Sabtu (22/11/2025).

    COP 30 menghasilkan keputusan di sejumlah isu, seperti janji melipatgandakan pendanaan adaptasi, kesepakatan mekanisme transisi berkeadilan, serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat.

    Namun proposal untuk mulai menyusun peta jalan pengurangan bahan bakar fosil dan penghentian deforestasi justru dialihkan ke proses di luar PBB oleh koalisi negara yang bersedia.

    Dampak sistem pangan, seperti peternakan di area hutan Amazon yang dibuka, nyaris tidak dibahas.

    Kekecewaan juga muncul karena pendanaan adaptasi baru akan tercapai pada 2035.
    Selain itu, meski COP 30 dipromosikan sebagai konferensi untuk masyarakat adat, perwakilan adat menilai keterlibatan mereka tetap terbatas.

    Di sisi lain, aktivisme sipil menguat. Ribuan demonstran memenuhi jalanan Belém, membawa kembali warna protes yang sempat meredup dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Banyak pihak menilai hasil COP 30 masih sangat minim. “COP 30 dimulai dengan gebrakan ambisi, tapi berakhir dengan desahan kekecewaan,” kata Jasper Inventor dari Greenpeace International.

    Sekjen PBB António Guterres memperingatkan kesepakatan semakin sulit dicapai. “Saya tidak bisa berpura-pura COP 30 memberikan semua yang dibutuhkan,” ujarnya.

    Meski hasilnya dianggap “setengah matang”, para pengamat menilai setidaknya jalan ke depan masih ada. Pakar menilai fokus menuju COP 31 harus menyeimbangkan urgensi penghapusan bahan bakar fosil dengan peluang ekonomi dari percepatan energi terbarukan.

  • Puluhan Kota di Dunia Bakal Terapkan Larangan Iklan Bahan Bakar Fosil

    Puluhan Kota di Dunia Bakal Terapkan Larangan Iklan Bahan Bakar Fosil

    7cloud.asia –  Lebih dari 50 kota di seluruh dunia telah membatasi atau mulai merencanakan untuk membatasi iklan bahan bakar fosil karena dinilai sebagai sumber utama pencemaran lingkungan.

    Adapun sejumlah kota seperti Stockholm (Swedia), Edinburgh (Skotlandia), dan Sydney (Australia) telah melarang iklan bahan bakar fosil.

    Ibu kota Belanda, Amsterdam, dan Florence di Italia ada dua kota terbaru yang menyetujui larangan iklan bahan bakar fosil, bergabung dengan puluhan kota di seluruh dunia yang telah memperkenalkan pembatasan promosi produk-produk yang mencemari lingkungan.

    Hingga saat ini, lebih dari 50 kota, sebagian besar di Eropa, telah membatasi iklan tersebut di area tertentu atau mengajukan mosi untuk memperkenalkan batasan formal.

    Dilansir earth.org, beberapa kota, termasuk beberapa kota di Belanda, Stockholm, Edinburgh, dan Sydney, telah melarangnya sama sekali.

    Baca: Kota Den Haag terapkan larangan iklan bahan bakar fosil

    Den Haag, ibu kota administratif Belanda, menjadi kota pertama di dunia yang melarang iklan yang mempromosikan layanan berkarbon tinggi seperti kapal pesiar dan perjalanan udara pada tahun 2024.

    Sementara itu, Spanyol dapat segera menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan larangan nasional setelah pada tahun lalu, pemerintah menyetujui rancangan undang-undang yang akan melarang iklan bahan bakar fosil.

    Beleid itu juga melarang iklam kendaraan bertenaga bahan bakar fosil, dan penerbangan jarak pendek di mana alternatif kereta api yang lebih berkelanjutan tersedia.

    Bulan lalu, dewan kota Amsterdam mengesahkan larangan yang mengikat secara hukum terhadap iklan bahan bakar fosil dan produk daging dalam pemungutan suara, di mana 27suara mendukung dan 17 lainnya menentang.

    Keputusan ini menjadikannya ibu kota negara pertama yang sepenuhnya melarang iklan bahan bakar fosil.

    Baca: Bersepeda efektif turunkan emisi dari sektor transportasi

    Larangan yang akan berlaku mulai 1 Mei 2026 ini mencakup produk dan layanan berkarbon tinggi seperti penerbangan, kendaraan bensin dan diesel, kontrak pemanas gas, dan produk daging di semua ruang publik di kota, termasuk di transportasi umum.

    Pada hari Selasa (3/2/2026), kota Florence mengikuti jejak Amsterdam, menjadi kota Italia pertama yang mengadopsi larangan iklan bahan bakar fosil di ruang publik dalam pemungutan suara 18-3.

    “Dengan menyetujui mosi ini, Florence memilih untuk memimpin Italia dalam pergeseran budaya dan simbolis yang diperlukan untuk mengatasi krisis iklim,” kata Anggota Dewan Kota Florence, Giovanni Graziani.

    Graziani mengatakan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau mengutuk pilihan individu, tetapi lebih untuk mengurangi paparan kolektif terhadap model konsumsi berbasis bahan bakar fosil yang merusak lingkungan dan kesehatan.

    ”Ini adalah tindakan tanggung jawab terhadap warga negara kita dan terhadap komitmen yang telah dibuat Florence untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2030,” tambah Graziani.

    Baca: Pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil

  • Indonesia Absen dari Konferensi Transisi dari Bahan Bakar Fosil: Komitmen Dipertanyakan

    Indonesia Absen dari Konferensi Transisi dari Bahan Bakar Fosil: Komitmen Dipertanyakan

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia tidak mengirim delegasi dalam Konferensi Internasional Pertama untuk Transisi Melampaui Bahan Bakar Fosil yang berlangsung di Santa Marta, Kolombia, pada 24–29 April 2026.

    Dalam konferensi ini, perwakilan 50 negara berkumpul untuk menyusun peta jalan nyata keluar dari ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas.

    Konferensi yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Kolombia dan Belanda tersebut menjadi ruang penting untuk mempercepat transisi energi yang adil dan teratur.

    Diskusi difokuskan pada tiga pilar utama yakni mengakhiri ketergantungan ekonomi pada pendapatan fosil, mentransformasi pasokan dan permintaan energi melalui pengalihan investasi ke energi terbarukan, serta memperkuat kerja sama internasional dan diplomasi iklim guna menghadapi ekspansi industri bahan bakar fosil.

    Namun, absennya Indonesia dalam forum strategis ini menegaskan jarak yang semakin lebar antara klaim komitmen iklim pemerintah dan arah kebijakan energi yang dijalankan di dalam negeri.

    Wahyu Eka Styawan, delegasi WALHI dalam Konferensi Santa Marta menilai absennya Indonesia dan tanpa komitmen yang jelas menunjukkan ketidakseriusan negara dalam merespons krisis iklim global.

    “Ketika komunitas internasional mulai bergerak lebih serius untuk menghentikan ekspansi bahan bakar fosil, Pemerintah Indonesia justru memilih tidak hadir. Ini mencerminkan tidak adanya kemauan politik untuk keluar dari ketergantungan batu bara, minyak, dan gas yang selama ini menjadi sumber utama krisis ekologis, krisis iklim dan konflik sosial di Indonesia,” katanya.

    Dalam pernyataan tertulisnya, WALHI memaparkan Konferensi Santa Marta menghasilkan sejumlah agenda penting, termasuk Laporan Aksi Nyata berisi langkah konkret dekarbonisasi ekonomi.

    Juga, dorongan pembentukan Zona Bebas Fosil di wilayah ekosistem sensitif dan masyarakat adat, serta penguatan dukungan terhadap Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty sebagai instrumen hukum internasional baru.

    Seluruh hasil tersebut menegaskan bahwa transisi energi tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan secara adil, tanpa membebankan biaya terbesar kepada negara-negara beremisi rendah dan masyarakat rentan.

    Namun menurut WALHI, arah kebijakan energi Indonesia justru bergerak berlawanan. Hal ini tampak dari tidak ambisiusnya SNDC Indonesia, alih-alih mendorong pemensiunan energi fosil, justru pemerintah Indonesia mempertahankan energi fosil.

    Hal ini ditunjukkan dengan masih membuka ruang luas bagi ekspansi tambang batu bara, pengembangan minyak dan gas, serta menjadikan energi fosil sebagai tulang punggung pembangunan.

    Klaim transisi energi yang disampaikan di berbagai forum internasional tidak tercermin dalam kebijakan nyata, dan lebih banyak diwarnai solusi palsu seperti perdagangan karbon serta transisi semu yang tetap menopang industri fosil.

    Ketidakhadiran Indonesia di konferensi Santa Marta bukan sekadar soal diplomasi, tetapi mencerminkan paradigma pembangunan yang masih eksploitatif dan tidak berpihak pada keselamatan rakyat serta keberlanjutan lingkungan.

    “Selama pemerintah tetap mempertahankan ketergantungan pada energi fosil, maka komitmen transisi energi hanya akan menjadi slogan kosong,” tegas Wahyu.

    WALHI menilai bahwa sikap pasif dan tidak transparan ini berpotensi menempatkan Indonesia semakin terisolasi dari arah kebijakan global menuju penghentian bahan bakar fosil.

    Padahal, dampak krisis iklim seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan kerusakan wilayah hidup, semakin nyata dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, terutama komunitas adat dan kelompok rentan di wilayah ekstraksi energi.

    Oleh karena itu, WALHI mendesak Pemerintah Indonesia untuk berhenti menghindari tanggung jawab global dan segera mengambil langkah korektif.

    “Segera hentikan ekspansi bahan bakar fosil, mencabut kebijakan yang melegalkan ketergantungan energi kotor, serta menyusun peta jalan transisi energi yang adil, terukur, dan berpihak pada rakyat. Tanpa perubahan mendasar, pemerintah secara aktif turut memperdalam krisis iklim dan ketidakadilan ekologis,” tutup Wahyu.