ruangkota

Tag: bawaslu

  • Pemilu 2024: Seorang Petugas Panwaslu di Timika Papua Hilang Sejak Hari Pencoblosan

    Pemilu 2024: Seorang Petugas Panwaslu di Timika Papua Hilang Sejak Hari Pencoblosan

    7cloud.asia –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) upaya pencarian seorang panitia pengawas pemilu (panwaslu) distrik yang hilang di Papua Tengah oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

    Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda mengungkapkan petugas Panwaslu tersebut hilang sehari setelah pemungutan suara pada Rabu (14/2/2024).

    Pencarian petugas panwaslu ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten setempat dengan berkoordinasi dengan Basarnas sejak Kamis (15/2/2024). 

    “Ini lagi dikoordinasikan lagi. Kemudian dengan pemerintah daerah juga sudah koordinasi di tanggal 16 Februari 2024,” kata Herwyn di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024) seperti dikutip Antaranews.com.

    Baca: Bawaslu sebut sebanyak 30 petugas panwaslu meninggal usai jalankan tugas

    Herwyn menjelaskan Bawaslu Kabupaten Mimika juga sudah memfasilitasi keluarga korban untuk ikut ke titik pencarian dari tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2024.

    Namun demikian, lanjut dia, petugas Panwaslu tersebut hingga kini belum ditemukan hasilnya.

    Atas kejadian ini Bawaslu, menurut Herwyn akan berkoordinasi untuk memastikan kondisi yang bersangkutan benar-benar hilang atau ada kemungkinan lain.

    ” Kita akan pastikan seluruh jajaran kita supaya bisa bekerja, dipastikan keselamatannya, sambil berkoordinasi dengan pihak keamanan. Apalagi kan kita ketahui bersama peristiwa itu terjadi di Papua,” ujarnya.

    Baca: Tercatat 84 petugas KPPS yang meninggal karena kelelahan

    Herwyn juga mengatakan bahwa pihak Bawaslu setempat sudah mengadakan pertemuan untuk memastikan kondisi panwas sekaligus membahas proses pencarian.

    “Itu lagi dikoordinasikan, yang saya katakan tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu setempat. Akan tetapi, mungkin kita akan lagi koordinasikan di tingkat nasional,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa informasi terakhir yang diterima pihaknya adalah panwas tersebut masuk ke dalam hutan.

    Adapun Bagja menyebut proses penyelenggaraan pemilu masih berjalan sampai saat ini di Kabupaten Mimika, yakni proses rekapitulasi.

    Baca: Panwaslu Kuala Lumpur rekomendasikan pemilu ulang

    Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

    Adapun jumlah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih

    Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

  • Pemilu 2024: Bawaslu Tengarai Pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur Libatkan Pihak di Luar PPLN

    Pemilu 2024: Bawaslu Tengarai Pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur Libatkan Pihak di Luar PPLN

    7cloud.asia – Pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melibatkan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.

    “Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (28/2/2024). 

    Namun, Rahmat Bagja belum menyebutkan secara perinci pihak tersebut. Dia akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.

    Rahmat mengaku telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

    Baca: Pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur dimulai dengan pengecekan DPT

    Menurut dia, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur.

    Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.

    Sebelumnya, Senin (28/2/2024), dia menyebutkan salah satu dari tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melakukan pelanggaran pidana.

    Selain itu, lanjut dia, proses pemilu di Kuala Lumpur termasuk melanggar administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

    Baca: Alasan Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur

    Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 24 Februari 2024.

    KPU bakal melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur pada tanggal 9—10 Maret 2024.

    PSU di wilayah luar negeri tersebut bakal menggunakan dua metode, yakni metode pencoblosan di TPS dan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

    Adapun jumlah pemilih di TPS Kuala Lumpur tercatat ada ratusan ribu pemilih yang terdaftar di DPT Kuala Lumpur.

    Baca: KPU temukan anomali data Pilpres 2024 di lebih 150.000 TPS  

    Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204,8 juta pemilih.

    Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

     

  • Pemilu 2024: Ada Selisih Data DPT dan DPK Bawaslu Sumsel TolaK Hasil Rekapitulasi Suara

    Pemilu 2024: Ada Selisih Data DPT dan DPK Bawaslu Sumsel TolaK Hasil Rekapitulasi Suara

    7cloud.asia – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan menolak rekapitulasi Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang.

    Dipantau dari TV Antara, penolakan rekapitulasi suara Pemilu 2024 oleh Bawaslu Sumsel ini terjadi di hari ketiga pleno rekapitulasi suara yang dilakukan di Kantor KPUD Sumsel di Palembang 

    Penolakan rekapitulasi suara Pemilu 2024 dilakukan karena ada selisih data jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Khusus yang dimiliki Bawaslu Sumsel dengan data yang dimiliki KPU Palembang.

    Baca: Saksi PDI Perjuangan Bali tolak tandatangani hasil pleno rekapitulasi suara

    “Seharusnya, ujarnya, jumlah DPT dan DPK sama baik sebelum maupun sesudah pencoblosan,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel Massuryati, Jumat (8/3/2024). 

    Adapun selisih data yang dimiliki pihak KPU dan Bawaslu mencapai 7000 hingga 8000 suara. 

    “Jadi idealnya semua itu sama, baik DPT, DPK dan itu berlaku untuk semua jenis pemilihan,” ujarnya dikutip Antara.   

    Baca: 48 LSM somasi Jokowi karena terlalu cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024

    Massuryati mengatakan perbedaan jumlah suara itu  terjadi untuk semua jenis pemilihan, baik Pilpres maupun Pileg pusat dan daerah. 

    Dari penghitungan suara sementara, paslon nomor urut 02 unggul dengan 549.715 suara.

    Bawaslu Sumsel juga menolak hasil rekapitulasi pileg KPU Kota Palembang dengan alasan yang sama.