Tag: desa

  • Sebanyak 22 Desa Lenyap Karena Diterjang Banjir Sumatera

    Sebanyak 22 Desa Lenyap Karena Diterjang Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Sebanyak 22 desa dinyatakan hilang di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat akibat disapu banjir bandang dan tanah longsor atau banjir Sumatera pada akhir November 2025 lalu.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merinci, dari 22 desa yang hilang akibat banjir Sumatera tersebut paling banyak berada di Aceh, yakni 13 desa.

    Sedangkan delapan desa ada di Sumatera Utara, dan satu desa dinyatakan hilang di Sumatera Barat.

    “Data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22, di Aceh 13 desa hilang rusak. Di Sumatra Utara ada 8, Sumatra Barat ada 1,” kata Mendagri dalam keterangan pers di Posko Nasional Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

    Baca: 7 Jembatan di lintas tengah Aceh dalam kondisi kritis akibat banjir Sumatera

    Adapun jumlah kantor desa yang terdampak banjir Sumatera mencapai 1.580, dengan kantor desa di Aceh menjadi wilayah terdampak paling banyak, yakni 1.455 desa.

    “1.455 itu di Aceh. Kemudian Sumatera Utara 93, dan Sumatera Barat 32. Jadi memang agak jauh bedanya. Dan paling banyak itu adalah di Aceh Utara 800 lebih dan Aceh Tamiang,” ucap Tito.

    Kementerian Dalam Negeri akan berupaya segera menghidupkan kembali layanan pemerintahan desa tersebut.

    Menurut Tito, pihaknya juga akan mengirim sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Aceh.

    Baca: BNPB terima 34.000 permohonan hunian dari korban banjir Sumatera

    Pengiriman tersebut dilakukan pada 3 Januari 2026 guna membantu pemulihan administrasi daerah tersebut.

    Tito menjelaskan, ribuan praja IPDN akan bekerja selama satu bulan penuh di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Hal itu dikarenakan dua daerah tersebut terdampak parah bencana banjir bandang.

    “Kami rencana mengirimkan dari IPDN sebanyak 1.054 personel dimulai tanggal 3 Januari. Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah paling berat terdampak,” kata Tito.

    Sementara data BNPB menyebutkan jumlah korban jiwa akibat banjir Sumatera per Minggu (28/12/2025) mencapai 1.140 orang.

     

  • Penelitian Greenpeace dan Celios: Kesiapan Transisi Energi Desa Masih Timpang

    Penelitian Greenpeace dan Celios: Kesiapan Transisi Energi Desa Masih Timpang

    7cloud.asia – CELIOS bersama Greenpeace baru-baru ini merilis laporan Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026 yang menunjukkan bahwa kesiapan desa dalam mendorong transisi energi bersih di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan ketimpangan antar wilayah.

    Studi ini mengukur kesiapan transisi energi desa dan kelurahan melalui tiga dimensi utama, yaitu inisiatif energi bersih, ketahanan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan desa, dengan menggunakan data PODES 2021 dan 2024.

    Dikutip dari laman resmi Greenpeace Indonesia, Sabtu (4/4/2026), hasil penelitian Greenpeace dan Celios menunjukkan, meskipun terdapat perbaikan dalam tata kelola desa, keberlanjutan inisiatif energi bersih dan kekuatan ekonomi lokal masih sangat tidak merata.

    Secara nasional, kesiapan transisi energi desa dan kelurahan menunjukkan dinamika yang beragam sepanjang 2021–2024. Sejumlah provinsi mencatat kemajuan, namun sebagian besar lainnya justru mengalami penurunan.

    Wilayah perkotaan dan provinsi dengan investasi besar (misalnya DKI Jakarta dan Kalimantan Timur) mengalami peningkatan pesat, sementara kawasan timur dan pedesaan tertinggal cukup jauh.

    Di tengah ketimpangan tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan yang besar, terutama dari sumber daya perairan dan energi surya, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

    Data menunjukkan bahwa meskipun potensi sumber perairan meningkat, pemanfaatannya justru menurun dari 1.272 lokasi pada 2021 menjadi 1.039 pada 2024, mencerminkan adanya hambatan struktural sekaligus peluang pengembangan PLTMH berbasis lokal.

    Di sisi lain, potensi energi surya yang melimpah dan merata juga belum dimanfaatkan secara maksimal, meskipun memiliki prospek besar untuk dikembangkan melalui PLTS atap maupun skala yang lebih luas.

    Namun, pengembangan energi terbarukan di desa masih terbatas dan belum merata. Pemanfaatan energi surya lebih banyak terjadi di sektor publik, sementara adopsi rumah tangga masih rendah akibat biaya awal yang tinggi dan minimnya insentif.

    Di saat yang sama, dominasi energi fosil yang masih kuat membuat arah transisi energi belum mengalami perubahan signifikan.

    Laporan itu menyebutkan bahwa ketahanan ekonomi desa terbukti menjadi faktor kunci, namun masih timpang antarwilayah.

    Beberapa daerah seperti DI Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan kemajuan melalui penguatan UMKM dan ekonomi lokal, sementara banyak wilayah lain, terutama di wilayah Indonesia Timur, masih tertinggal.

    Desa dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi cenderung memiliki kesiapan transisi energi yang lebih baik.

    Di sisi lain, kapasitas pemerintahan desa memang meningkat, tetapi tidak selalu diikuti oleh penguatan inisiatif energi bersih. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas kelembagaan dan implementasi kebijakan energi terbarukan di tingkat desa.

    Studi ini juga menyoroti adanya paradoks dalam transisi energi Indonesia. Di satu sisi, komitmen terhadap energi bersih terus digaungkan, namun di sisi lain ketergantungan pada energi fosil masih dipertahankan.

    Bahkan hingga 2025, masih terdapat lebih dari 10 ribu lokasi yang belum teraliri listrik PLN, menunjukkan bahwa persoalan akses energi dasar masih belum terselesaikan.

    Kondisi ini menegaskan bahwa percepatan transisi energi tidak dapat dipisahkan dari upaya memastikan pemerataan akses listrik yang inklusif.

    Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa transisi energi di Indonesia tidak dapat hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur energi semata, melainkan harus dimulai dari desa sebagai basis ekonomi masyarakat.

    “Tanpa penguatan ekonomi lokal dan kapasitas desa, transisi energi akan tetap timpang dan tidak inklusif,” ujarnya.

    “Kebijakan energi nasional yang tetap mengakomodir energi fosil menunjukkan belum adanya keberpihakan yang kuat terhadap energi terbarukan,” ungkap Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

    “Perluasan akses pada pengembangan energi terbarukan skala komunitas menjadi kunci untuk mendorong transisi energi yang lebih cepat dan inklusif”, jelasnya.