ruangkota

Tag: ekonomi

  • Lagi, Klaim Jokowi Soal Peringkat Ekonomi Indonesia Tidak Tepat

    Lagi, Klaim Jokowi Soal Peringkat Ekonomi Indonesia Tidak Tepat

    7cloud.asia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana negara, Jakarta, Senin (24/6/2024) menyebutkan naiknya peringkat Indonesia dalam World Competitiveness Ranking (WCR).

    World Competitiveness Ranking adalah laporan yang dikeluarkan oleh IMD, lembaga penelitian dan akademi di Swiss.

    IMD, dengan bantuan institusi lokal, menilai daya saing dengan beberapa indikator yang terbagi menjadi empat golongan performa ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

    Jokowi menyebut kenaiikan peringkat Indonesia adalah berkat adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)

    “Saya senang Alhamdulillah daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Dan yang saya senang ini mengalahkan Inggris yang berada di rangking 28, juga mengalahkan Malaysia yang berada di peringkat 34, Jepang di peringkat 38, Filipina di peringkat 52, dan Turki di peringkat 53. Kita berada di rangking 27 yang patut kita syukuri. Karena dari sinilah kita tahu di mana kita berada, di posisi mana kita berada.” ujarnya.

    Apa arti laporan ini bagi posisi Indonesia? Apakah betul Indonesia lebih unggul dibandingkan negara lainnya berkat UU Ciptaker?

    The Conversation Indonesia menghubungi Krisna Gupta, Senior Fellow dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), untuk mencari tahu mengenai hal ini.

    Menurut Krisna, laporan ini tak bisa dijadikan indikasi keunggulan ekonomi. Namun, menurutnya klaim Jokowi bahwa Indonesia memiliki skor lebih tinggi dibanding Jepang dan Inggris memang betul.

    Jika dibandingkan dengan Jepang, misalnya, skor efisiensi bisnis dan efisiensi pemerintahan Indonesia memang lebih tinggi.

    WCR pada prinsipnya merupakan survei yang mengukur persepsi dan ekspektasi ahli dan bisnis. Berarti bisa jadi hasil penilaian dalam WCR memang benar dan merupakan sesuatu yang boleh kita banggakan.

    Sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2023 memang di bawah target pemerintah. Angka ini sudah lebih baik dibandingkan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat (2,35%), Jepang (1,92%), Korea (1,36%), dan Inggris yang di bawah satu persen.

    Namun, pertumbuhan Indonesia masih di bawah beberapa negara berkembang lain seperti India (7,83%) dan Filipina (5,57%).

    “Apakah ini artinya ekonomi Indonesia lebih baik dari yang lain, ya belum tentu seperti itu,” ujar Krisna.

    Belum tentu karena Ciptaker
    Sejauh pengamatan Krisna, meski pemerintah mengatakan bahwa kenaikan peringkat ini berkat UU Ciptaker, laporan tersebut tidak mengatribusikan aturan berbentuk Omnibus Law ini sebagai alasan kenaikan.

    Bahkan, peringkat Indonesia turun pada 2022. Padahal, pada saat itu UU Ciptaker sudah terlaksana dua tahun. Berbagai regulasi turunan beleid itu juga sudah terbit.

    Ditambah lagi, pemerintahan Jokowi juga sudah merilis sistem perizinan berusaha daring terintegrasi, Online Single Submission (OSS).

    Sementara itu, indikator institutional framework Indonesia yang menunjukkan perbaikan tata kelola kelembagaan dalam WCR naik drastis sebanyak 14 peringkat di edisi 2024.

    Jadi, mungkin ada faktor lainnya selama 2022 ataupun 2023 yang memengaruhi kenaikan ranking tersebut.

    “Intinya, sulit untuk mengatribusikan kenaikan ini hanya pada apa yang terjadi di Indonesia apalagi terhadap UU Ciptaker, bisa saja negara lain yang turun,” tutur Krisna.

    Perlu diingat, baik Jepang dan Inggris maupun sejumlah negara maju lainnya tengah menghadapi krisis biaya hidup akibat tingginya inflasi. Ini adalah imbas dari berbagai tekanan termasuk pandemi CoviD-19 dan gangguan pasokan semenjak serangan Rusia dan Ukraina pada awal 2022.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Badai PHK di Depan Mata, Pemerintah Diminta Tidak Diam Saja

    Badai PHK di Depan Mata, Pemerintah Diminta Tidak Diam Saja

    7cloud.asia – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang melanda Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya badai PHK adalah banyak perusahaan yang di ambang pailit sehingga harus merumahkan pekerja nya.

    Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, PHK telah menimpa 32.064 tenaga kerja selama enam bulan pertama di 2024. Mayoritas terjadi di Jakarta, yakni sebanyak 23,29 persen.

    Namun dalam laporannya, pemerintah mengklaim bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran.

    Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR Charles Meikyansah mengatakan, klaim pemerintah berbanding terbalik dengan data yang ada.

    “Badai PHK jelas terjadi di depan mata, dan Pemerintah tidak boleh diam saja,” kata Politisi Partai NasDem dikutip Parlementaria, Jumat (9/8/2024).

    Baca Juga: PHK Industri Tekstil: Puluhan Ribu Pekerja Kehilangan Pekerjaan di Semester 1 2024

    Charles juga menyoroti banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi hak dan kewajiban karyawan yang terkena PHK. Dia mengingatkan, badai PHK yang menimpa ratusan ribu pekerja ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena daya beli yang menurun.

    “Dalam kondisi apapun, perusahaan harus memastikan memberikan hak-hak karyawan yang terkena PHK. Seperti pesangon, hingga gaji-gaji dan insentif lain yang belum dibayarkan,” tegasnya

    Beberapa perusahaan yang melakukan PHK di antaranya seperti PT Era Media Informasi (Gatra Media Group) yang menyatakan pailit, sehingga media Gatra harus berhenti operasional dan memberhentikan karyawannya.

    Namun perusahaan dikabarkan belum membayar gaji per Mei, Juni, Juli 2024, hingga BPJS Ketenagakerjaan karyawan juga tertunggak hampir selama 26 bulan.

    Baca Juga: Angka Pengangguran Naik, Apa yang Bisa DilakukanPerguruan Tinggi

    Selain itu, belum ada kejelasan tentang nominal pesangon, dan karyawan kontrak juga belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

    “Menghadapi kondisi seperti ini, Pemerintah harus hadir untuk memastikan karyawan yang terkena PHK bisa mendapatkan hak-haknya. Beri pendampingan dan jadilah mediator antara karyawan dan pihak perusahaan,” ungkap Charles.

    Charles juga mendorong agar Pemerintah memberi dukungan bagi para pekerja yang mengalami PHK, termasuk informasi tentang program-program bantuan dan pelatihan yang tersedia. Sehingga masyarakat merasa Negara hadir untuk memberikan solusi.

    Penanganan pengangguran dan badai PHK, ujarnya, harus menjadi perhatian lebih para pemangku kebijakan. Karena dampaknya akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

    “Fenomena PHK yang banyak terjadi beberapa waktu terakhir tentunya menambah tingkat angka pengangguran di Indonesia. Daya beli semakin lemah, roda perekonomian tersendat, dan lain sebagainya. Ujungnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap Charles.

    “Kondisi ini tentu juga akan berpengaruh terhadap beban keuangan negara. Maka harus ada kesinambungan untuk mengatasi badai PHK dan upaya penurunan tingkat pengangguran di tanah air,” pungkasnya.

  • Ekonomi Restoratif: Ketika Ekonomi dan Lingkungan Saling Berkelindan

    Ekonomi Restoratif: Ketika Ekonomi dan Lingkungan Saling Berkelindan

    7cloud.asia – Kemajuan peradaban manusia telah mendorong eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan. United Nations Environment Programme (UNEP) mencatat sejak revolusi industri 1.0 pada abad ke-18, sebanyak 87 persen lahan basah global hilang.

    Padahal, lahan basah merupakan habitat alami flora dan fauna, sumber air bersih, dan sumber resapan air pencegah banjir.

    Puncak akselerasi kehancuran ekosistem terjadi sejak 50 tahun terakhir. Dalam kurun waktu ini, manusia mendegradasi lebih dari 2 miliar hektare (ha) lahan.

    Fenomena ini membawa dunia kepada dua wawasan kritis. Pertama, dunia masih bergerak lamban dalam menghadapi krisis iklim dan agenda transisi energi.

    Kedua, misi berkelanjutan seakan berlawanan dengan pertumbuhan dan kegiatan ekonomi, terutama sektor ekstraktif yang dinilai lebih praktis dan menguntungkan secara ekonomis.

    Baca: Mengenal apa itu ekonomi sirkular

    Mengenal ekonomi restoratif
    Kerusakan lingkungan yang kian parah memicu keresahan bagi para pemerhati lingkungan untuk menggagas model ekonomi yang lebih progresif dan ramah lingkungan, yaitu ekonomi restoratif.

    Istilah ini dipopulerkan oleh pengusaha dan pakar lingkungan asal Amerika, Paul Hawken, pada 1993. Dalam bukunya The Ecology of Commerce, Hawken mengatakan “restorasi adalah mengembalikan sesuatu ke kondisi semula”.

    Semangat ide ini disambut baik oleh Ekonom Oxford Kate Raworth pada 2012 melalui bukunya Doughtnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Raworth sepakat bahwa manusia modern tidak bisa lagi berpikir jika pertumbuhan ekonomi dapat dipacu ugal-ugalan karena batasan dan beban ekologi.

    Keserakahan ekonomi ini berujung pada kerusakan alam yang fatal seperti perubahan iklim, degradasi lahan, hingga penipisan lapisan ozon.

    Pandangan ini secara umum turut mengkritisi model ekonomi arus utama yang hanya mengukur pertumbuhan ekonomi dari Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap keberlanjutan alam dan komunitas sosial.

    Baca: Potensi pengembangan ekonomi hijau di Indonesia

    Gagasan dan model ekonomi prolingkungan ini memang menjadi perdebatan dan menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh apa restorasi yang dimaksud.

    Sebab, tidak mungkin mengembalikan pencapaian peradaban manusia yang sudah sangat modern ini kembali ke era berburu dan bercocok tanam.

    Untuk menjawab hal ini, kita bisa menengok kembali kebijakan normalisasi kali Ciliwung di Jakarta yang bisa dijadikan contoh populer kebijakan ekonomi restoratif.

    Program ini mengatasi banjir tahunan yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi nasional dengan membenahi aspek lingkungan.

    Beda ekonomi restoratif dengan ekonomi sirkular dan regeneratif?
    Dalam forum akademis, ekonomi restoratif kerap dipertentangkan dengan ekonomi regeneratif.

    Sedangkan dalam media massa, istilah ini kalah populer dibandingkan ekonomi sirkular. Meskipun sama-sama menekankan pada keberlanjutan, ketiganya memiliki karakteristiknya tersendiri.

    Ekonomi restoratif fokus pada perbaikan dan pengembalian alam ke kondisi semula. Adapun ekonomi regeneratif adalah membuat sesuatu lebih baik lagi. Artinya, regenerasi merupakan bentuk peningkatan dari restorasi atau pemulihan.

    Baca: Manfaat jika Indonesia serius terapkan ekonomi hijau

    Dua pengertian ini melahirkan implikasi bahwa praktik restoratif lebih mudah digapai. Kewajiban para pemangku kepentingan hanya sebatas mengembalikan kerusakan lingkungan ke kondisi semula akibat dari kegiatan mereka.

    Sementara itu, orientasi utama ekonomi sirkular adalah meminimalkan limbah dan memaksimalkan efisiensi sumber daya dengan menciptakan sistem siklus tertutup. Ini terinspirasi dari proses siklus alam agar produk dan material dapat terus digunakan kembali.

    Tabel di atas menunjukkan bahwa ketiga model ekonomi memiliki karakteristik dan pendekatannya tersendiri.

    Perbedaan ini tidak dimaknai sebagai hal yang bertentangan, tetapi sebagai hal yang saling melengkapi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

    Bagaimana penerapan ekonomi restoratif berhasil menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan bahkan keuntungan ekonomi, akan diulas dalam tulisan selanjutnya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis: Achmad Hanif Imaduddin
    Researcher, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

  • Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Sinyal Lampu Kuning untuk Ekonomi

    Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Sinyal Lampu Kuning untuk Ekonomi

    7cloud.asia – Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan pada September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12 persen. Secara tahunan, katanya, masih terjadi inflasi sebesar 1,84 persen.

    “Deflasi pada September 2024 terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024, dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan,” ungkap Amalia dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

    Amalia menjelaskan penyebab deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan kontribusi sebesar 0,59 persen.

    Komoditas dominan yang memberikan andil deflasi di antaranya adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan tomat.

    Fenomena deflasi yang terjadi secara beruntun ini, kata Amalia, terakhir terjadi pada tahun 1999 setelah krisis finansial Asia, di mana pada kala itu Indonesia mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut dari Maret-September 1999.

    Baca: Jumlah kelas menengah Indonesia menurun

    Periode deflasi lain, katanya, juga pernah terjadi antara Desember 2008 hingga Januari 2009, yang disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia. Pada tahun 2020, juga pernah terjadi deflasi selama tiga bulan berturut-turut.

    Berbeda dengan tahun 1999, deflasi kali ini terjadi karena adanya penurunan harga yang dipengaruhi dari sisi penawaran atau supply, utamanya pangan.

    Mengapa harganya bisa turun, karena biaya produksi turun, karena biaya produksi turun, tentunya ini akan dicerminkan pada harga di tingkat konsumen ikutan turun.

    Inilah inflasi atau deflasi dicerminkan yang kita tangkap melalui indeks harga konsumen atau indeks yang diterima oleh konsumen, dan ini tentunya seiring dengan masa panen cabai rawit dan cabai merah sehingga pasokan relatif berlimpah untuk komoditas tersebut,” jelasnya.

    Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan fenomena deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut ini menandakan daya beli masyarakat yang kian melemah.

    Baca: Tabungan masyarakat juga menurun

    Hal ini terlihat dari tingkat penjualan barang bukan primer seperti pakaian, alas kaki, peralatan komunikasi dan lainnya yang terus menurun sejak 2023 hingga saat ini.

    Hal ini, menurutnya, dikonfirmasi dari sisi tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah tabungan yang kian menurun.

    Dari sisi pendapatan atau upah riil yang dipantau secara per kapita dan per bulan di 2024 pada Februari hanya tumbuh 0,7 persen. Hal ini, kata Faisal, sangat tidak biasa jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5 persen.

    Dari sisi tabungan, berdasarkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pertumbuhan nilai rekening untuk jumlah tabungan di bawah Rp100 juta hanya tiga persen pada akhir 2023.

    Sehingga jumlah tabungan orang Indonesia sebanyak 99 persen hanya berada di bawah Rp100 juta.

    Baca: Jenis investasi yang tak akan rugi

    “Jadi ketika kebutuhan hidup meningkat, harga barang-barang tidak tinggi tetapi karena upahnya atau tingkat pendapatannya rendah, tetap saja tidak cukup sehingga mereka harus memanfaatkan pilihannya kalau tidak manfaatkan tabungan, kalau mereka punya tabungan, kalau tidak mereka terpaksa meminjam,” ungkap Faisal ketika berbincang dengan VOA.

    Tidak heran kalau tingkat pinjaman, termasuk pinjaman online mengalami peningkatan yang luar biasa setelah pandemi. dan itu didorong juga oleh digitalisasi.

    Lebih jauh lagi, kalau dikaitkan dengan data transaksi judi online juga sama ada peningkatan setelah pandemi. Jadi ini berkaitan satu sama lain.

    Meski begitu, ia meyakini bahwa inflasi akan mulai naik pada November mendatang menjelang perayaan natal dan tahun baru. Pada Oktober ini, Faisal memprediksi masih akan terjadi deflasi.

    Kondisi ini sangat-sangat tidak biasa untuk ekonomi negara dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun lima persen seperti di Indonesia.
    Pada umumnya negara-negara berkembang yang pertumbuhannya 5-6 persen bahkan empat persen pun ini diikuti dengan peningkatan inflasi kalau ekonominya normal, tidak ada masalah apa-apa.

    ”Tetapi kalau sudah deflasi 5-6 bulan berturut-turut, sebetulnya sebuah warning bahwa yang harus diantisipasi jangan sampai ini mengarah kepada resesi,” tegasnya.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Ekonomi Nasional Lesu, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2024 Melambat

    Ekonomi Nasional Lesu, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2024 Melambat

    7cloud.asia – Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), terungkap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelambatan pada kuartal III 2024.

    Disebutkan bahwa berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto pada triwulan III-2024 atas dasar harga berlaku Rp5.638,9 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.279,6 triliun, sehingga secara tahunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95 persen.

    Ini berarti pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2024 lebih rendah dari Triwulan-II 2024 yang tumbuh sebesar 5,05 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi triwulan II saat ini melambat, tentu dampak dari lesunya perekonomian nasional,” kata anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mencermati dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

    Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa selama Triwulan III-2024, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan, di antaranya Jasa Lainnya sebesar 9,95 persen

    Sementara sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 8,64 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,33 persen.

    Baca: Manfaat dan risiko di balik mandatori mulia CSR Perusahaan

    “Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan terhadap perekonomian Indonesia hanya tumbuh mampu sebesar 4,72 persen, artinya manufaktur sudah melambat sepanjang triwulan ini,” ujar Doktor Ekonomi jebolan Universitas Airlangga ini.

    Ia menyebut dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 11,69 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen;

    Disusl komponen PMTB sebesar 5,15 persen. Akan tetapi Anis mengingatkan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Triwulan-III mengalami perlambatan.

    “Hal ini tergambar dari sisi komponen konsumsi Rumah Tangga hanya tumbuh sebesar 4,91 persen jika dibandingkan dengan dua triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,93 persen dan 5,05 persen,” ungkapnya.

    Menurut anggota dewan asal Jakarta ini mesin utama perekonomian Indonesia yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar selama ini, seperti konsumsi rumah tangga dan industri manufaktur, melambat secara signifikan sepanjang triwulan III tahun 2024.

    “Terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut semenjak bulan Mei 2024, diduga disebabkan oleh melorotnya daya beli masyarakat yang cukup signifikan dan tergerusnya kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi,” katanya.

    Baca: Pendapatan pajak turun, pemerintah diminta mengerem belanja tidak produktif

    Kinerja industri manufaktur telah mengalami perlambatan selama empat bulan berturut-turut, dimulai sejak Juli 2024 dan berlanjut hingga Oktober 2024.

    Terakhir, pada Oktober, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada pada level 49,2 alias posisi kontraksi.

    Perlambatan itu disebabkan oleh turunnya permintaan yang akhirnya menyebabkan penurunan produksi industri pengolahan.

    Anis mengatakan sepanjang triwulan III-2024, pelemahan juga terjadi pada konsumsi rumah tangga selaku kontributor utama mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

    Indikasi melemahnya daya beli dan konsumsi itu, ujarnya, terlihat dari deflasi yang terjadi hingga lima bulan berturut-turut sejak Mei sampai September 2024.

    Hal ini tidak bisa dilepaskan absennya faktor musiman seperti hari raya, selesainya proses pemilu (Pileg dan Pilpres). Sementara itu, belanja Pilkada baru akan terasa pada Triwulan IV-2024,” ujarnya.

    Anis melihat bahwa melambatnya perekonomian Triwulan III-2024 menjadi signal kuat bagi Pemerintahan baru di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk segera menata kembali sektor industri manufaktur sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Melakukan pendalaman industri, terutama hilirisasi yang tidak hanya bertumpu pada sektor mineral, tetapi juga sektor lainnya, seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan,” katanya.

  • DPR Ingatkan Efek Domino dari Kebijakan PPN 12 Persen

    DPR Ingatkan Efek Domino dari Kebijakan PPN 12 Persen

    7cloud.asia – Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Hatta, menyampaikan kritik dan masukan terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau kebijakan PPN 12 persen untuk barang mewah yang akan diterapkan pemerintah mulai Januari 2025 mendatang.

    Menurutnya, kebijakan PPN 12 persen ini dapat menimbulkan efek domino yang signifikan, terutama bagi sektor UMKM, industri, dan pariwisata.

    “Yang pertama harus dipahami, sektor industri dan UMKM saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Banyak perusahaan, seperti Sritex dan Pan Brothers, sudah berada di ambang kegagalan,” ujar Hatta kepada Parlementaria di sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR ke Provinsi Bali, Sabtu (7/12/2024).

    Ia meminta pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait kenaikan PPN ini, mengingat sektor industri masih sangat bergantung pada UMKM sebagai pemasok utama.

    Politisi PAN tersebut juga mengkhawatirkan bahwa kenaikan pajak ini akan memperburuk beban UMKM dan industri yang sudah berat akibat kenaikan biaya produksi serta perlambatan daya beli masyarakat.

    “Bukan berarti kita tidak setuju, tapi ini bukan waktu yang tepat. Timing-nya tidak sesuai karena saat ini daya beli masyarakat sedang melambat,” tambahnya.

    Baca: PDI Perjuangan minta pemerintah kajiulang kebijakan PPN 12 persen

    Multiplier Effect yang Mengkhawatirkan
    Legislatir Daerah Pemilihan Jawa Tengah V tersebut juga menyoroti risiko efek berantai yang dapat terjadi akibat kebijakan ini.

    Jika industri dan UMKM semakin terbebani, dampaknya akan meluas ke sektor lain, termasuk pengurangan tenaga kerja dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Industri padat karya seperti tekstil perlu diwaspadai. Jangan sampai kebijakan ini memicu PHK besar-besaran,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menyoroti potensi dampak negatif terhadap sektor properti. Kategori barang mewah yang dianggap ambigu, seperti perumahan tertentu, dinilai dapat memukul pengembang properti dan pekerja sektor konstruksi.

    “Kalau developer terpuruk, tukang-tukang kehilangan pekerjaan, dan generasi muda yang ingin membeli rumah juga kesulitan. Kasihan mereka,” ungkapnya.

    Kehati-hatian untuk Stabilitas Ekonomi
    Hatta menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan strategi peningkatan pendapatan negara.

    Baca: Pemerintah bisa tunda penerapan PPN 12 persen tanpa harus ubah UU HPP

    Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketimpangan sosial (gini ratio).

    “Kita masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Kalau tidak hati-hati, kebijakan ini justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    Sebagai solusi, Hatta mengusulkan agar beban kenaikan pajak difokuskan pada sektor yang sudah stabil dan memiliki pasar global yang kuat.

    Ia juga mengusulkan adanya stimulus atau afirmasi bagi sektor yang rentan untuk meringankan dampak kenaikan pajak.

    “Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan kebijakan ini tidak merugikan sektor industri, UMKM, dan masyarakat luas,” tutup Hatta.

    Rencana kenaikan PPN 12 persen ini menuai protes dari berbagai kalangan, karena diterapkan saat ekonomi naisonal sedang tidak baik-baik saja.

  • Tak Hanya Merusak Lingkungan, BRIN Sebut Pagar Laut Rugikan Nelayan

    Tak Hanya Merusak Lingkungan, BRIN Sebut Pagar Laut Rugikan Nelayan

    7cloud.asia – Pagar laut yang ditemukan di perairan Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat tak hanya berdampak serius bagi lingkungan atau ekologi. Tetapi juga berdampak pada ekonomi dan sosial wilayah sekitar.

    Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Subarudi menjelaskan pagar laut merusak lingkungan laut termasuk kerusakan ekosistem terumbu karang sekitar.

    “Pola arus berubah, lamun sebagai habitat ikan juga rusak dan mengganggu ekosistem laut,” ujar Subarudi seperti yang dilansir Antaranews.

    Lebih jauh Subarudi menjelaskan keberadaan pagar laut yang dapat menjadi awal upaya reklamasi tersebut juga mengancam keadilan akses sumber daya bagi masyarakat setempat yang mata pencahariannya bergantung pada hasil laut.

    Baca: Pagar laut tak cukup dibongkar tapi harus ada proses hukum

    Menurutnya pemagaran wilayah perairan merupakan sebuah kontradiksi dengan prinsip pemanfaatan umum kawasan pesisir yang dijamin oleh pemerintah daerah.

    “Adanya berbagai pihak yang saling klaim kepemilikan memberikan dampak sosial-ekologi yang signifikan,” jelasnya.

    Selain itu, adanya pemblokiran akses ke jalur laut juga secara khusus akan memberikan dampak kepada kondisi masyarakat lokal yang sudah rentan.

    Berdasarkan estimasi sementara Ombudsman RI, kerugian nelayan sebesar Rp9 miliar selama tiga bulan terakhir akibat pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang.

    Baca: PDIP dorong pembentukan pansus selidiki pagar laut

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ditemukan berada di wilayah 16 desa di enam kecamatan Kabupaten Tangerang.

    Tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Meski saat ini proses pembongkaran tengah dilakukan oleh tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta nelayan,  tetapi pemasangan pagar laut tersebut belum terungkap dalangnya.

    Karena itu, perlu proses hukum pidana terkait pembangunan pagar laut di Tangerang yang diduga milik Agung Sedayu Group ini.

    Baca: Membongkar kejanggalan di balik pagar laut Tangerang

    Mantan Menkopolkam, Mahfud MD lewat cuitan di akun X, menegaskan kasus pagar laut Tangerang harus segera dinyatakan sebagai kasus pidana. Pakar hukum tata negara ini meminta pemerintah tegas dengan kasus ini.

    Bahkan, Mahfud menyebut sudah masuk ranah pidana karena adanya sertifikat ilegal yang diduga kuat diperoleh melalui proses kolusi dan korupsi yang berkesinambungan.

    “Kasus pemagaran laut, seharusnya segera dinyatakan sebagai kasus pidana,” tulis Mahfud MD.

    Mahfud menegaskan, aparat pemerintah di lapangan tidak perlu khawatir, karena yang bertanggung jawab atas tindak pidana ini adalah master mind atau otak perencana.

     

  • Masih Awal Tahun APBN Sudah Defisit, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Nasional?

    Masih Awal Tahun APBN Sudah Defisit, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Nasional?

    7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa hingga 28 Februari 2025 telah terjadi defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “APBN 2025 didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” ungkap Menkeu Sri dalam konferensi pers APBNKita di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Sri Mulyani menyebut kinerja APBN ini tak lepas dari situasi global yang diliputi ketidakpastian terutama pengaruh kebijakan Amerika Serikat setelah Donald Trump menjabat presiden untuk yang kedua kali.

    “Semenjak Presiden Trump dilantik hingga sekarang, begitu banyak kebijakan executive order Presiden Trump yang terus menerus menimbulkan gejolak sehingga gejolak ini dirasakan oleh seluruh dunia,” tuturnya.

    Dilansir VOA Indonesia, ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengatakan defisit APBN yang terjadi pada awal tahun setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting.

    Baca: Masih awal tahun APBN sudah defisit Rp31,2 triliun

    Pertama, katanya, karena penerimaan negara yang terkontraksi sekitar 20 persen. Bahkan penerimaan negara dari sisi perpajakan saja terkoreksi hingga 40 persen.

    Kedua, dari faktor penyesuaian tarif PPN pada detik-detik terakhir tahun lalu yang ikut mempengaruhi proses restitusi pajak. Selanjutnya, dan yang tidak kalah penting, kata Yusuf, adalah sistem administrasi perpajakan yang dinilai belum siap.

    Seperti diketahui, Ditjen Perpajakan meluncurkan Coretax agar pelaporan pajak bisa menjadi lebih mudah. Namun, dalam praktiknya, sistem Coretax ini tidak bisa bekerja secara maksimal.

    Faktor selanjutnya adalah dari sisi perekonomian, salah satunya harga komoditas yang sudah terjun bebas dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

    Kondisi itulah yang akhirnya mendorong terjadi defisit. Dan defisit ini, juga hadir lebih awal, artinya di tahun lalu defisit itu baru di Mei 2024, sekarang lebih awal di Januari, dan ini merupakan defisit pertama di Januari sejak 2021.

    Baca: Ini bedanya efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam

    “Saya kira ini harus menjadi catatan tersendiri apabila pemerintah ingin mengevaluasi kinerja APBN untuk ke depannya,” kata Yusuf.

    Apakah defisit nantinya akan melebar? Yusuf menjawab, itu tergantung dari sikap pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas dan efisiensi, apalagi dari sisi perekonomian yang kurang mendukung.

    Pelebaran defisit akan seberapa, ujarnya, perlu menunggu dan melihat terlebih dahulu. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah faktor perekonomiannya.

    Dia memperkirakan di awal faktor seperti musiman, Ramadan dan lebaran, bisa mendongkrak penerimaan. Namun, setelah itu pemerintah perlu memikirkan upaya untuk mendorong belanja masyarakat.

    ”Kalau tidak ada dorongan perekonomian itu juga akan ikut mempengaruhi penerimaan secara umum sehingga ini yang akan mempengaruhi defisit yang berpotensi melebar dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya,” pungkasnya.

  • Ekonom UGM: Anjloknya IHSG Menjadi Sinyal Krisis Kepercayaan Pasar pada Pemerintah

    Ekonom UGM: Anjloknya IHSG Menjadi Sinyal Krisis Kepercayaan Pasar pada Pemerintah

    7cloud.asia – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah hingga 20 persen sejak pasangan Prabowo-Gibran dilantik pada Oktober 2024 lalu.

    Beberapa hari lalu anjloknya IHSG bahkan memicu penghentian sementara perdagangan atau trading halt oleh Bursa Efek Indonesia.

    Sebelumnya Bank Investasi dan pengelola aset global Goldman Sachs menurunkan peringkat dan rekomendasi atas aset keuangan di Indonesia setelah memperkirakan adanya peningkatan risiko fiskal atas sejumlah kebijakan dan inisiatif yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Goldman menurunkan peringkat saham RI dari overweight menjadi market weight. Penurunan peringkat ini memperparah aksi jual asing di bursa saham domestik.

    Merespon kondisi pasar modal ini, Ekonom UGM Dr. I Wayan Nuka menilai penurunan IHSG bukan sekadar respons terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga mencerminkan persepsi investor terhadap stabilitas nasional.

    “Kalau sebuah indeks jatuh secara ekstrem seperti kemarin, itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang dipersepsikan oleh para investor,” ungkapnya, Senin (24/3/2025).

    Baca: IHSG anjlok pasca peluncuran Danantara

    Data menunjukkan bahwa dalam beberapa hari sebelum jatuhnya IHSG, kata Wayan, sudah terjadi lonjakan net sale oleh investor asing.

    Menurut Wayan, hal ini menandakan adanya dorongan kuat dari investor untuk segera melepas aset mereka dan mencari peluang yang lebih baik di negara lain.

    “Kalau kita lihat indeks di hari yang sama, hanya Indonesia saja di Asia yang merah, yang lain hijau semua. Dugaan saya ini ada shifting, dana yang keluar dari Indonesia masuk ke negara-negara lain di kawasan tersebut,” jelasnya.

    Kepala Program Studi Manajemen FEB UGM ini tersebut menegaskan bahwa pelemahan IHSG ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebuah akumulasi dari berbagai faktor.

    Mulai dari kebijakan pemerintah yang kontroversial, terungkapnya kasus korupsi di sejumlah BUMN, hingga ketidakpastian politik yang berkepanjangan. Investor melihat tanda-tanda keadaan negara ini yang mengimplikasikan adanya sesuatu yang tidak baik-baik saja.

    “Kita defisit makin melebar, angsuran utang meningkat, dan lembaga rating internasional pun menurunkan peringkat kita. Kalau mereka saja sudah bilang turun, apa yang bisa kita katakan lagi?” tambahnya.

    Baca: IHSG anjlok di tengah penolakan terhadap UU TNI

    Pemulihan Kepercayaan Pasar
    Dalam upaya penyelesaian masalah melemahnya pasar investasi ini, ia menilai langkah politis-populis seperti kunjungan DPR ke bursa bukanlah solusi konkret, langkah ini justru tidak tepat sasaran.

    Dalam kondisi seperti ini, Wayan menilai kepercayaan menjadi faktor utama yang harus segera dipulihkan.

    “Ini kan masalah kepercayaan, satu-satunya cara adalah menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah punya itikad baik dan memberi sinyal positif,” tegasnya.

    Ia turut menegaskan pemulihan kepercayaan itu adalah hal yang sulit. Sebagai negara yang bersaing untuk menarik investor dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara lainnya, Indonesia harus mampu menunjukkan stabilitas ekonomi dan politik.

    Jika tidak, capital outflow atau penarikan dana investasi akan terus berlanjut.

    “Kita tidak bisa hanya memburu investor, sementara negara lain justru menunjukkan perbaikan,” ujarnya.

    Baca: Keran impor mengakibatkan industri tekstil lokal gulung tikar

    Terkait langkah yang dapat dilakukan masyarakat di tengah situasi ini, Wayan menyarankan pendekatan yang lebih berhati-hati dalam investasi. Ia mengimbau agar masyarakat menggunakan mode bertahan dan diharapkan tidak terlalu agresif dalam mengeluarkan uang.

    Sebaliknya, masyarakat harus menahan, menunggu, dan melihat keadaan ekonomi. Ia juga mengingatkan bahwa gelombang PHK semakin meluas sehingga masyarakat perlu lebih waspada dalam mengelola keuangan pribadi.

    “Pertebal dana cadangan, lakukan efisiensi, dan prioritaskan kebutuhan. Seluruh masyarakat harus menyadari bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja” pesannya.

    Meski demikian, Wayan tetap mengajak masyarakat untuk menjaga optimisme sembari berharap agar pemerintah mau berbenah diri.

    “Seberapapun gelapnya kondisi negara ini, kita tetap orang Indonesia. Kalau bukan kita sendiri yang optimis, siapa lagi? Namun, kita juga berharap ini bisa menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang antipasar,” pungkasnya.

  • Tren Konsumsi Lebaran Menurun Jadi Indikasi Kondisi Ekonomi yang Tidak Baik-baik Saja

    Tren Konsumsi Lebaran Menurun Jadi Indikasi Kondisi Ekonomi yang Tidak Baik-baik Saja

    7cloud.asia – Ekonom dari Sekolah Vokasi UGM, Yudistira Hendra Permana mengungkapkan, tren konsumsi belanja masyarakat menurun jelang Lebaran tahun ini. Analisis tersebut merujuk pada jumlah pemudik yang mengalami penurunan.

    Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik diperkirakan hanya 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia.

    Angka itu turun 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) juga menyebutkan asumsi perputaran uang di libur Idul Fitri 2025 diprediksi mencapai Rp 137.975 triliun. Jumlah tersebut menurun dibanding perputaran uang selama Idul Fitri 2024 lalu mencapai Rp 157,3 triliun,

    Baca: Jumlah orang yang mudik Lebaran 2025 menurun

    Yudistira mengungkapkan trem konsumsi Lebaran yang menurun disebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Menurutnya, penurunan daya beli ini juga tercermin dari data tren deflasi yang terjadi pada bulan Februari.

    Dilansir di laman resmi UGM, ugm.ac.id, Yudistira juga menyoroti beberapa indikator ekonomi lain yang mengkhawatirkan.

    “Perbedaan tren konsumsi ini berkaitan dengan tren deflasi yang berlangsung hingga sekarang, melemahnya nilai tukar, kenaikan harga emas yang tinggi, penurunan IHSG, itu adalah hal-hal yang mengindikasikan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya.

    Permasalahan ekonomi yang kompleks ini, menurut Yudistira, disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Banyaknya permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak kunjung diselesaikan dengan baik.

    Baca: Meski mahal dan merepotkan orang tetap mudik saat Lebaran

    Khususnya, di tengah tekanan ekonomi global serta efisiensi anggaran yang arahnya masih sulit dipahami masyarakat awam.

    “Kegagalan dalam mengkoordinasi hal-hal tersebut menjadi akumulatif dan menyebabkan apa yang kita alami di hari ini,” imbuhnya.

    Yudistira menekankan bahwa permasalahan ekonomi ini dapat menimbulkan efek simultan yang merugikan.

    Potensi dampak tersebut berpengaruh besar terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kalau merujuk pada UMKM, ini yang nantinya akan ada kekhawatiran.

    “UMKM jumlahnya banyak, kuantitas orang bekerja di sektor tersebut juga besar sehingga ketika satu pukulan ekonomi terjadi pada sektor perdagangan kecil, maka orang-orang terdampak juga akan banyak sekali,” jelas Yudistira.