ruangkota

Tag: energi

  • Pengolahan Sampah Menjadi Energi, Praktik Baik di Jepang dan Singapura

    Pengolahan Sampah Menjadi Energi, Praktik Baik di Jepang dan Singapura

    7cloud.asia – Data dari UNEP pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Jepang, China, dan Prancis merupakan tiga negara yang paling banyak memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy/WtE)

    Saat ini, Jepang tengah memperbanyak proses gasifikasi untuk mengubah sampah menjadi energi gas. Sementara, negara-negara lainnya masih mengandalkan teknik insinerasi konvensional.

    Dilansir Waste4Change, Nippon Steel Engineering, salah satu perusahaan Jepang yang telah membangun kurang lebih 50 fasilitas WtE menggunakan gasifikasi bahkan telah mengimplementasikan teknik Direct Melting System (DMS).

    Direct Melting System adalah teknologi gasifikasi limbah. Teknologi ini telah terbukti dan memiliki referensi komersial terbesar di dunia, memungkinkan pemulihan energi dan material dalam satu sistem.

    Dengan teknologi ini, mereka berhasil mengurangi jumlah material residu fasilitas pengolahan sampah menjadi energi Jepang dari 15 persen menjadi 3 persen.

    Perkembangan fasilitas Waste to Energy yang cukup pesat di Jepang ini tidak lepas dari dukungan regulasi. 

    Baca: Pemerintah segera bangun 33 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

    Jepang menjadi negara yang cukup keras perihal pengelolaan sampah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan rencana manajemen sampah selama 20 tahun ke depan.

    Pemerintah Jepang juga mewajibkan daerah untuk mengelola sampahnya secara mandiri. Pengangkutan sampah dengan rute panjang dilarang keras.

    Selain Jepang, Singapura adalah contoh negara yang cukup maju dalam pengadaan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (WtE)

    Meski luas wilayahnya lebih kecil dibanding Jakarta, menurut data, timbulan sampah Singapura naik 7 kali lipat dari 1.260 ton di 1970 hingga 8.741 di 2021. Singapura hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir (TPA), yakni Semakau Landfill.

    Untuk dapat mengatasi hal tersebut, pemerintah Singapura membangun 4 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi yang akan membantu mengkonversi 90 persen sampah padat menjadi 2 persen energi listrik nasional.

    Minimnya lokasi TPA merupakan salah satu alasan mengapa fasilitas WtE dibutuhkan untuk mengendalikan dampak negatif dari timbulan sampah di Singapura.

    Baca: PLTSa, solusi atau masalah baru dalam pengelolaan sampah

    Penerapan di Indonesia
    Kesuksesan negara-negara pengguna fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Indonesia.

    Akan tetapi, dalam praktiknya pengolahan sampah menjadi energi di negara-negara tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia.

    Perlu ada edukasi agar masyarakat lebih bertanggung-jawab dalam mengolah sampah yang mereka hasilkan, salah satunya adalah dengan memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya.

    Hal mendasar lain yang harus diperhatikan pemerintah adalah, pengurangan sampah menjadi hal mendasar dalam pengelolaan sampah. Sedangkan pengolahan sampah menjadi energi berada di tahapan ke-4 dalam hierarki pengelolaan sampah yaitu atau tahap recovery.

    Meski manfaatnya besar, namun ada banyak proses yang perlu dilakukan dalam tahap recovery. Oleh karena itu upaya mengurangi sampah (reduce) lebih penting digaungkan dibanding dengan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.

    Selain melihat hierarki pengelolaan sampah, tantangan pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia cukup besar terutama dari sumber pembiayaan sampai human resources atau sumber daya manusia. Karena itu pembangunan PLTSa perlu diperhatikan dengan matang.

    Baca: DKI Jakarta akan membangun 4 hingga 5 PLTSa

  • Menggali Potensi Hidrogen Geologis sebagai Energi Bersih Masa Depan

    Menggali Potensi Hidrogen Geologis sebagai Energi Bersih Masa Depan

    7cloud.asia – Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan hidrogen geologis sebagai sumber energi rendah emisi yang ramah lingkungan. Dalam pemetaan Pertamina, terdapat 17 titik sumber hidrogen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Hidrogen geologis adalah gas hidrogen yang ditemukan secara alami di bawah permukaan bumi, terbentuk melalui proses geokimia dan biologis tanpa campur tangan manusia.

    Hidrogen geologis juga disebut hidrogen alami, hidrogen putih, atau hidrogen emas, dan berpotensi menjadi sumber energi primer rendah karbon untuk menggantikan energi fosil.

    Hidrogen geologis dinilai memiliki prospek biaya yang kompetitif dibandingkan jenis hidrogen lainnya, sehingga berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam transisi energi nasional.

    Meski demikian, realisasi potensi energi hidrogen geologis tersebut masih memerlukan riset lanjutan serta dukungan kuat dari berbagai pihak.

    Pemerintah, industri, akademisi, dan organisasi profesi diharapkan dapat bekerja sama secara berkesinambungan dalam mengembangkan teknologi eksplorasi dan pemanfaatan hidrogen geologis.

    Baca: Pengembangan energi hidrogen yang berkelanjutan

    Hal ini terungkap dalam diskusi bertema “Potensi Hidrogen Geologis: Energi Masa Depan yang Bersih Emisi” yang diselenggarakan ITB bersama Badan Keahlian Teknik Kebumian dan Energi Persatuan Insinyur Indonesia (BK TBE PII), Sabtu (25/10/2025) di Gedung CRCS ITB.

    Kegiatan ini menjadi forum penting bagi para ahli, akademisi, dan profesional teknik kebumian untuk membahas potensi hidrogen geologis sebagai sumber energi bersih di masa depan.

    Ketua Umum PII, Dr. Ilham Akbar Habibie, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengembangan energi bersih berbasis hidrogen merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

    Menurutnya, PII bersama BK TBE berkomitmen untuk aktif berkontribusi melalui riset dan inovasi di bidang energi berkelanjutan.

    “Hidrogen geologis dapat menjadi game changer dalam transisi energi di Indonesia. Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika ada sinergi antara para pemangku kepentingan,” ujarnya seperti dikutip itb.ac.id.

    BK TBE PII menegaskan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam riset dan pengembangan hidrogen geologis di Indonesia, sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung agenda transisi energi nasional menuju masa depan yang berkelanjutan.

    Baca: Mengenal sumber energi bersih bernama hidrogen hijau

    Peran ITB dalam transisi energi nasional
    Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ITB berperan penting dalam memperkuat riset dan inovasi di bidang energi baru dan terbarukan.

    Melalui kegiatan ini, ITB tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam mempertemukan akademisi, industri, dan pembuat kebijakan untuk bersama-sama mencari solusi terhadap tantangan transisi energi.

    ITB turut mendorong penguatan kapasitas riset di bidang kebumian dan energi melalui kolaborasi lintas disiplin serta dukungan terhadap pengembangan teknologi hidrogen geologis guna mencapai emisi nol pada 2060.

    Melalui kolaborasi yang kuat antara ITB, PII, dan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan energi hidrogen di kawasan Asia Tenggara.

  • UNFCCC: Dunia Butuh Solusi Iklim, Transisi ke Energi Bersih yang Berkeadilan Tak Bisa Ditunda

    UNFCCC: Dunia Butuh Solusi Iklim, Transisi ke Energi Bersih yang Berkeadilan Tak Bisa Ditunda

    7cloud.asia – United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mendesak negara-negara di dunia segera beralih ke energi bersih dengan cara yang berkeadilan.

    Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell dalam pidatonya di pembukaan COP 30 di Belém, Brasil, 10 November 2025, mengatakan bahwa transisi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih secara adil akan membantu mengatasi krisis iklim pada saat ini.

    “Kita telah sepakat bahwa kita akan beralih dari bahan bakar fosil. Sekaranglah saatnya untuk berfokus pada bagaimana kita melakukannya secara adil dan tertib. Berfokus pada kesepakatan mana yang akan dicapai, untuk mempercepat penggandaan energi terbarukan dan penggandaan efisiensi energi,” kata Stiell.

    Stiell mengatakan sudah tidak ada alasan lagi negara-negara di dunia menunda komitmen Perjanjian Paris dan segera beralih ke energi bersih yang berkeadilan.

    Dari sisi ekonomi, dia menunjukkan, transisi ke energi bersih terbukti menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang.

    Baca: Isu utama yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan COP 30

    Tenaga surya dan angin menjadi sumber energi berbiaya terendah di 90 persen dunia. Investasi energi bersih dan infrastrukturnya juga sudah melampaui bahan bakar fosil dengan dua banding satu.

    “Ketika bencana iklim merenggut nyawa jutaan orang saat kita sudah memiliki solusinya, hal ini tidak akan pernah dimaafkan. Ekonomi dari transisi ini sama tak terbantahkannya dengan biaya dari ketidakpedulian,” kata Stiell.

    Dalam pidatonya, Stiell menegaskan jalur transisi energi harus inklusif dan adil, mencakup semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

    Dalam pidato di pembukaan COP 30 itu, Stiell juga mendorong pencapaian target pendanaan iklim sebesar 1,3 triliun dolar AS bagi negara-negara berkembang hingga 2035. Pendanaan tersebut sesuai kesepakatan COP 29 di Baku, Azerbaijan.

    Dia juga menekankan negara-negara maju guna memimpin komitmen pendanaan iklim sebesar 300 miliar dolar AS per tahun.

    Baca: Misi delegasi Indonesia di COP 30 dinilai tak wakili kelompok rentan

    Merespon seruan ini, Koalisi JustCOP yang beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang concern pada isu iklim mendesak pemerintah untuk memastikan agar peta jalan transisi energi nasional benar-benar berpihak pada energi terbarukan yang bersih dan berkeadilan.

    Tanpa penyelarasan antara komitmen internasional dan kebijakan domestik, Indonesia berisiko kehilangan kredibilitas di mata global dalam green momentum di kawasan.

    Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengingatkan, sejak Perjanjian Paris diteken pada 2025, masyarakat dunia telah bersepakat untuk tidak memberi ruang bagi ekspansi energi fosil.

    Karena itu, dia menilai peningkatan pemakaian energi gas bumi dan masih dominannya batu bara dalam bauran energi Indonesia sepuluh tahun ke depan merupakan pengingkaran terhadap semangat COP.

    Leonard melihat, kebijakan transisi energi Indonesia sejatinya tidak dibangun atas kesadaran bahwa krisis dan bencana-bencana iklim sudah mengancam kemanusiaan.

    “Tetapi lebih didasarkan pada politik transaksional yang lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan oligarki energi fosil,” kata Leonard dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Selasa (11/11/2025).

    Baca: Suara masyarakat rentan terkait krisis iklim dan COP 30

  • Krisis Energi Global Akibat Perang Iran Jadi Alasan Beralih ke Energi Bersih dan Terbarukan

    Krisis Energi Global Akibat Perang Iran Jadi Alasan Beralih ke Energi Bersih dan Terbarukan

    7cloud.asia – Perang antara AS-Israel dengan Iran telah memicu krisis energi global. Harga minyak melonjak, dan dunia berada dalam bayang-bayang ketidakpastian.

    Hal ini karena, Teluk Persia dan Selat Hormuz merupakan jalur utama minyak dunia. Selama ini, Selat Hormuz yang kini ditutup Iran dilalui 30 persen tanker pengangkut minyak ke suluruh dunia.

    Bagi Julien Jreissati, Direktur Program Greenpeace Timur Tengah dan Afrika Utara yang berbasis di Lebanon ini merupakan perang keempat dalam empat dekade kehidupannya di planet Bumi.

    Dalam tulisannya yang dilansir di laman resmi Greenpeace, Julien menyebut di luar dampak langsung yang begitu nyata yang dia dan keluarganya alami di Lebanon, serta banyak orang lainnya di lapangan, dia juga menyaksikan krisis yang lebih dalam sedang terjadi di tingkat global.

    “Berita utama semakin dipenuhi oleh melonjaknya harga minyak dan gas serta volatilitas pasar,“ ujarnya.

    Ketika ekonomi global bergantung pada sumber energi yang terpusat dan mudah terbakar, rudal tidak hanya memutus aliran listrik atau mengganggu jalur pelayaran. Mereka mengguncang fondasi stabilitas global itu sendiri.

    Dia menegaskan, krisis saat ini menjadi argumen yang tragis namun tak terbantahkan mengapa kita harus mempercepat transisi menuju energi terbarukan.

    “Ini bukan hanya soal emisi karbon atau target iklim. Ini tentang ketahanan, keamanan, dan bahkan kelangsungan hidup,“ imbuhnya.

    Julien memaparkan sejumlah alasan mengapa transisi energi yang terdesentralisasi yang fokus pada energi terbarukan menjadi jalan menuju perlindungan vital dan keamanan ekonomi:

    Memperkuat jaringan listrik
    Kamu tidak bisa “meledakkan” matahari. Sangat sulit melumpuhkan jaringan energi yang terdesentralisasi yang terdiri dari jutaan panel surya di atap rumah.

    Energi yang tersebar secara alami jauh lebih tahan terhadap sabotase dibandingkan beberapa pembangkit listrik termal besar yang rentan.
    Mengakhiri ketergantungan energi

    Konflik sering membawa blokade dan runtuhnya rantai pasok. Negara yang memproduksi listriknya sendiri dari matahari dan anginnya sendiri tidak dapat disandera oleh terganggunya jalur pelayaran atau pasar minyak yang tidak stabil.

    Kedaulatan ekonomi
    Ketika harga energi melonjak, negara yang bergantung pada impor bahan bakar menghadapi inflasi yang melumpuhkan.

    Beralih ke energi terbarukan lokal menjadi semacam “perlindungan” terhadap guncangan akibat perang, menjaga biaya tetap lebih stabil bagi keluarga saat mereka berada dalam kondisi paling rentan.

    Desentralisasi sebagai pertahanan
    Dengan menghilangkan “titik kegagalan tunggal”, kita memastikan bahwa rumah sakit, sekolah, dan rumah tangga tetap dapat memiliki listrik bahkan ketika jaringan listrik nasional terganggu.

    Bukan hanya target energi, tetapi kebutuhan keamanan. Selama ini kita mendorong kedaulatan energi. Namun situasi saat ini membuktikan bahwa ini bukanlah kemewahan “hijau”.

    Transisi menuju energi terbarukan sering dibingkai sebagai target iklim. Tetapi di kawasan yang stabilitasnya rapuh, ini juga merupakan kebutuhan keamanan.

    Kita perlu membangun sistem energi yang setangguh masyarakat yang bergantung padanya. Energi terbarukan adalah cara terbaik dan sangat dibutuhkan, untuk mewujudkannya.

     

  • Menakar Peta Energi Dunia Pasca Krisis di Selat Hormuz

    Menakar Peta Energi Dunia Pasca Krisis di Selat Hormuz

    7cloud.asia – Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) memperkirakan peta energi global diperkirakan akan mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun ke depan seiring krisis di Selat Hormuz.

    Presiden IEA, Fatih Birol mengatakan krisis di Selat Hormuz akan menjadi titik balik bagi sektor energi dunia, yang mendorong banyak negara meninjau kembali strategi keamanan pasokan energi, jalur perdagangan, dan kemitraan internasional mereka.

    Fatih memperkirakan peta energi dunia akan mulai digambar ulang dalam dua hingga tiga tahun ke depan, apapun hasil kesepakatan yang dicapai untuk mengakhiri ketegangan di Selat Hormuz.

    ”Kemitraan akan didefinisikan ulang dan kemitraan baru akan terbentuk,” kata Birol dalam pertemuan Dewan Penasihat Tinggi Asosiasi Industri dan Bisnis Turkiye di Istanbul, Kamis (18/6/2026).

    Menurut Birol, krisis energi yang dipicu perang dengan Iran telah mengubah perhitungan pasar energi global.

    Ia menjelaskan bahwa melimpahnya pasokan energi sebelum perang serta pelepasan cadangan minyak membantu membatasi lonjakan harga. Namun, solusi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui pemulihan jalur pelayaran yang aman di Selat Hormuz.

    “Solusi atas masalah ini, satu-satunya cara yang paling penting, adalah pembukaan Selat Hormuz tanpa syarat dengan jaminan keamanan yang dipercaya oleh semua pihak,” ujarnya.

    Birol mengingatkan bahwa hingga empat tahun lalu perekonomian dunia dan sistem energi global memiliki dua jalur vital utama, yakni jaringan pipa yang mengalirkan energi dari Siberia Barat Rusia ke Eropa serta Selat Hormuz.

    “Keduanya saat ini tertutup,” katanya.

    Kepala IEA itu menilai gangguan arus energi melalui Selat Hormuz, serta risiko terulangnya gangguan serupa di masa depan, telah menempatkan isu kepercayaan dan diversifikasi pasokan sebagai prioritas utama dalam agenda energi global.

    “Kepercayaan akan menjadi faktor yang sangat penting dalam berbagai kesepakatan di dunia energi. Saat ini negara-negara semakin memperhatikan diversifikasi pasokan dan berupaya menghindari ketergantungan pada satu sumber saja,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa krisis tersebut juga mempercepat minat terhadap pembangunan jalur pipa alternatif, pemanfaatan sumber energi domestik, serta pencarian tujuan investasi baru di sektor energi.

    Birol juga menyoroti bahwa dunia saat ini bergerak cepat menuju “era listrik”, dengan pertumbuhan permintaan listrik yang mencapai tiga kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan permintaan energi secara keseluruhan.

    “Pertumbuhan sektor listrik kini mendominasi segalanya,” katanya.

    Menurutnya, kekhawatiran terhadap keamanan energi akan semakin mendorong investasi pada energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai.

    Terkait penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) yang akan digelar di Turkiye tahun ini, Birol menilai ajang tersebut merupakan peluang besar bagi negara tersebut.

    Ia menyebut sejumlah prioritas utama yang perlu didorong, antara lain meningkatkan tingkat elektrifikasi global dari 25 persen menjadi 35 persen pada 2035, mengurangi limbah hingga setengahnya dalam 10 tahun melalui agenda nol limbah Turkiye, serta mempromosikan metode memasak yang lebih bersih di Afrika.

    “COP31 merupakan peluang yang sangat besar. Saya pikir COP31 adalah kesempatan untuk menunjukkan kepedulian kemanusiaan kita kepada dunia,” ujarnya.

    “Bagi Turkiye, ini adalah peluang bersejarah sekaligus tanggung jawab bersejarah. Mengangkat kembali isu iklim yang belakangan semakin turun dalam agenda global merupakan langkah yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung,” kata Birol.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu