ruangkota

Tag: energi

  • Indonesia Mulai Serius Jajaki Penggunaan Energi Hidrogen

    Indonesia Mulai Serius Jajaki Penggunaan Energi Hidrogen

    7cloud.asia –  Indonesia menjajaki pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi di tanah air. Hal ini sebagai upaya penerapan dekarbonisasi atau penggunaan energi bersih di Indonesia 

    Hidrogen disebut-sebut sebagai salah satu energi alternatif yang bersih sebagai pengganti bahan bakar fosil.

    Untuk mendorong hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah melakukan kajian terkait peta jalan strategi nasional hidrogen. Roadmap Strategi Nasional Hidrogen tersebut dilaunching Rabu (21/6/2023).

    Baca: Plus minus penggunaan biodiesel berbahan sawit

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN Eniya Listiani Dewi mengatakan BRIN telah mengidentifikasi kebutuhan hidrogen secara nasional sampai 2060.

    “Yang paling kita tekankan pada roadmap ini adalah perlunya ekosistem yang mendukung implementasi hidrogen di Indonesia,” terang Eniya dalam kesempatan itu.

    Menurutnya, sudah banyak industri yang tertarik berinvestasi di Indonesia, namun mempertanyakan komitmen pemerintah. Ia berharap, pertemuan ini menjadi trigger untuk mendeklarasikan komitmen berbagai pihak untuk membangun ekosistem hidrogen.

     

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Lebih lanjut Eniya membeberkan sudah ada 20 project dari industri yang melaksanakan pra-feasibility study teknologi hidrogen, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumba, NTT, hingga berikutnya Papua.

    “Namun saat akan feasibility study, mereka (industri) menanyakan, apakah ada roadmap-nya? Komitmennya? Ini yang perlu kita mulai dari sekarang,” tegasnya.

    Dia mengatakan, roadmap ini memaparkan peta jalan energi hidrogen yang terbagi menjadi tiga segmen, yaitu segmen pilot project atau demo plant, pengembangan dan introduksi ke pasar (market introduction), dan penetrasi pasar, serta efek kepada nilai tambah ekonomi.

     

    Baca: Mengapa operasional PLTU batu bara harus segera diakhiri

    Dengan soft launching ini, lanjut dia, akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap roadmap sesuai kebutuhan industri.

    “Kedepan, ekonomi kita akan tertopang bukan hanya dari minyak, tapi juga hidrogen. Karena hidrogen bisa dipakai di berbagai sektor, dari sektor pembangkit listrik, industri terutama industri petrokimia, perumahan, hingga transportasi,” ungkap Eniya yang juga Presiden Indonesia Fuel Cell Hidrogen Energy ini.

    Dari Kementerian ESDM, menurutnya perlu membuat strategi hidrogen nasional yang juga mencakup tidak hanya potensi hidrogen, namun juga rantai produksi, distribusi, hingga pemanfaatan hidrogen di Indonesia.

    Eniya tidak menampik, untuk mewujudkan pemanfaaatan energi hidrogen memerlukan waktu. Pertama adalah komitmen dari pemerintah, dengan adanya peta jalan.

    Baca: Sisi gelap transisi menuju energi terbarukan

    Kemudian diperlukan regulasi, standar yang jelas, termasuk mekanisme insentif. Jika harus memulai pemanfaatan hidrogen, menurut Eniya yang paling potensial adalah dari sektor industri.

    Yaitu dengan memproduksi green hydrogen, walaupun masih skala kecil karena harganya masih relatif tinggi.

    “Saya yakin titik balik (turning point) harga akan turun pada 2030, namun tidak mungkin kita menunggu untuk memulai memanfaatkan hidrogen sampai 2030, bisa-bisa kita menjadi negara yang tertinggal lagi,” katanya.

    Baca: Kiat gunakan internet secara ramah lingkungan

    Setelah itu, lanjutnya akan didorong penangkapan karbon baik dengan metode carbon capture atau filter di industri.

    “Jadi istilah carbon recycling itu penting,” tambahnya.

    Sektor potensial berikutnya adalah sektor pembangkit listrik, kemudian sektor transportasi, dan rumah tangga.

    “Di Jepang saja, perlu waktu 10 hingga 20 tahun untuk masyarakat memahami hidrogen. Jadi, di Indonesia, harus kita mulai dari sekarang,” katanya.

     

  • 6 Cara untuk Melepaskan Indonesia dari Jerat Batu Bara Secara Bertahap

    6 Cara untuk Melepaskan Indonesia dari Jerat Batu Bara Secara Bertahap

    7cloud.asia – Indonesia memiliki rencana untuk mengakhiri dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang melepaskan gas rumah kaca dan memperparah perubahan iklim.

    Sayangnya, pelaksanaan rencana ini masih jauh panggang dari api. Di tengah maraknya narasi transisi energi berkeadilan, Indonesia masih membolehkan PLTU batu bara baru beroperasi di luar jaringan PT PLN untuk kebutuhan industri (dikenal dengan PLTU captive) sebesar 6 ribu megawatt (MW).

    PLN juga merencanakan adanya 39 proyek PLTU batu bara baru berkapasitas 13 ribu MW dalam jaringan listriknya hingga 2030.

    Rencana ini tak bisa dibiarkan. Emisi sektor kelistrikan Indonesia sudah naik 60 persen dibandingkan satu dekade silam—dengan rekor tertingginya pada 2022. Membiarkan rencana saat ini berjalan tanpa ada terobosan akan menambah emisi gas rumah kaca, sekaligus polusi yang diakibatkan oleh pembakaran batu bara.

    Keberadaan PLTU batu bara —di luar maupun di dalam jaringan PLN— juga menghambat masuknya listrik energi terbarukan Indonesia yang lebih bersih.

    Baca: PBB serukan pengurangan signifikan penggunaan energi fosil

    Studi Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Center for Global Sustainability University of Maryland mendapati Indonesia masih berpeluang untuk keluar dari jerat pembakaran batu bara dengan melaksanakan skenario ambisius melalui enam strategi secara bertahap.

    Pemerintah dapat memulai langkah ambisius mengakhiri batu bara dengan melaksanakan enam rekomendasi IESR, sesegera mungkin. Enam strategi tersebut adalah:

    1. Bahan bakar pendamping
    Riset kami mendapati pemakaian bahan bakar tanaman atau biomassa pendamping batu bara (co-firing) seperti pelet kayu, cangkang sawit, dan sebagainya bisa mengurangi pemakaian emisi PLTU.

    IESR menganalisis sekitar 103 unit PLTU dalam jaringan PLN dapat menggunakan biomassa mulai 5persen mulai tahun ini hingga 57persen dari kapasitas total mereka sebesar 5 ribu MW.

    Dari total 103 unit, ada juga 42 unit PLTU (dengan kapasitas 374 MW) yang bisa menggunakan biomassa seluruhnya pada 2035. Co-firing ini dapat mengurangi emisi cukup signifikan, yakni sekitar 40% dari total emisi per PLTU dalam jaringan PLN pada 2040.

    Peluang serupa juga datang dari PLTU captive. Riset kami menganalisis setidaknya ada pemakaian biomassa di 80 unit PLTU jenis ini dapat mengurangi 32% emisi pada 2030.

    Walau begitu, patut dicatat bahwa strategi co-firing ini hanya berlaku sementara, setidaknya hingga 2030.

    Setelah itu, emisi dari PLTU harus benar-benar dikurangi dengan berbagai cara misalnya penyambungan jaringan, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, dan pemakaian energi terbarukan.

    Baca: Batu bara, salah satu penyebab utama perubahan iklim

    2. Pengurangan pemakaian
    Studi IESR juga mendapati produksi listrik dari 53 unit PLTU dalam jaringan PLN bisa dikurangi secara bertahap.

    Ini dimulai dari pengurangan ke 40persen dari kapasitas pada 2030, ke 35persen pada 2040, hingga akhirnya dipensiunkan pada 2050. Sebanyak 53 unit PLTU ini juga perlu kita perbarui agar bisa beroperasi secara fleksibel, seandainya diperlukan untuk memproduksi lebih banyak setrum ke jaringan PLN.

    IESR juga mencatat ada 39 unit PLTU yang tak bisa diperbarui. Produksi listrik unit jenis ini juga perlu dikurangi ke 60persen saja pada 2030 dan 2035 (tergantung unitnya), kemudian semakin berkurang ke 55persen dan 50persen dari kapasitas pada 2040 dan 2045.

    Strategi ini, berdasarkan perhitungan IESR, sangat efektif memangkas 75persen emisi PLTU dalam jaringan PLN pada 2030.

    3. Pensiun dini
    Indonesia sebenarnya telah mengatur jadwal pensiun dini PLTU dalam rencana transisi energinya. Setidaknya PLTU dalam jaringan PLN dengan total kapasitas 1,7 ribu MW akan pensiun dini pada 2035 dan 2037, diikuti pensiun besar-besaran sebesar 23,2 ribu MW secara bertahap hingga 2050.

    Kendati begitu, target ini masih kurang ambisius. Idealnya, pensiun dini PLTU dalam jaringan PLN perlu menyasar sekitar 3,8 ribu MW (23 unit) pada 2035 dan 3,5 ribu MW (11 unit) pada 2040 agar transisi Indonesia sesuai dengan komitmen pemangkasan emisi global.

    Unit-unit ini—kebanyakan berlokasi di Sumatra Selatan dan pulau Jawa—adalah PLTU yang tidak bisa memakai sistem co-firing ataupun beroperasi secara fleksibel.

    Baca: Batu bara picu masalah kesehatan warga Rusun Marunda

    4. Pasokan energi terbarukan
    Strategi ini kami rumuskan khusus untuk PLTU captive dengan asumsi pemilik kawasan industri sudah menyatakan minatnya melakukan transisi industri dalam aset-aset milik mereka.

    Setidaknya, pada 2030, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 11,2 ribu MW akan menggantikan PLTU captive yang sudah beroperasi ataupun sedang dibangun.

    Pada 2035, pasokan energi bersih khusus untuk industri akan bertambah sebesar 6,5 ribu MW untuk menggantikan 1,5 ribu MW PLTU captive. IESR menghitung skenario ini bisa memangkas emisi sebesar 20persen pada 2040.

    5. Penyambungan jaringan
    Strategi penyambungan jaringan untuk PLTU captive bertumpu pada rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 2.040 km di Sulawesi. 

    IESR memperkirakan ada 34 unit PLTU dengan kapasitas 4,8 ribu MW di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang akan terhubung ke jaringan PLN.

    Semua PLTU tersebut, ketika terhubung dengan jaringan, dapat mengurangi dampak emisi pembakaran biomassa sebesar 40persen pada 2045.

    6. Penangkapan dan penyimpanan karbon
    Kami turut menelaah kemungkinan pemakaian teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage) atau CCS untuk mengurangi emisi PLTU.

    Analisis IESR mendapati ada empat unit PLTU—dengan total kapasitas 1,8 ribu MW—di Sumatra Selatan yang dapat menerapkan CCS. Syaratnya, empat PLTU ini harus beroperasi setengah dari kapasitasnya.

    Setelah itu, CCS mereka gunakan untuk menangkap 90persen CO2 hasil pembakaran batu bara. Strategi ini, sesuai skenario kami, dapat berkontribusi 5% dari total pengurangan emisi PLTU pada 2045.

    Sementara, untuk PLTU captive, ada satu unit PLTU batu bara-biomassa sebesar 1,1 ribu MW di Kalimantan Utara yang dapat menggunakan teknologi CCS. Pengurangan ini dapat berkontribusi mengurangi emisi 5persen dan 7persen pada 2045 dan 2050.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Akbar Bagaskara, peneliti
    Institute for Essential Services Reform (IESR)

  • Pemerintah akan Kurangi PLTU Batu Bara Jadi Sepertiga Bauran Energi pada 2040

    Pemerintah akan Kurangi PLTU Batu Bara Jadi Sepertiga Bauran Energi pada 2040

    7cloud.asia – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah pernyataan mengatakan, Indonesia menargetkan untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga 33 persen dari bauran energi pada 2040.

    Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan porsi produksi energi terbarukan menjadi 42 persen pada 2040.

    Seperti diketahui Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, sehingga setiap langkahnya menjadi perhatian.

    Melansir Reuters, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pekan ini bahwa Indonesia, berencana mempensiunkan seluruh PLTU batu bara dan pembangkit listrik tenaga diesel dalam 15 tahun mendatang. 

    Langkah ini untuk mencapai emisi nol karbon sebelum 2050, atau satu dasawarsa (10 tahun) lebih awal dari rencana sebelumnya.

    Baca: Target energi bersih Indonesia belum selaras dengan Perjanjian Paris

    Untuk mencapai target itu, menurut Airlangga, Indonesia akan membutuhkan dana sebesar 225 miliar dolar.

    Dana itu akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 75 gigawatts (GW) dan 70.000 kilometer kabel transmisi listrik.

    Saat ini, Indonesia memiliki kapasitas terpasang sebesar 90 GW, yang sekitar separuhnya berasal dari PLTU batu bara, dan kurang dari 15 persen berasal dari pembangkit listrik energi terbarukan.

    Sebelumnya, IESR menyambut baik rencana pembangunan 75 GW pembangkit energi terbarukan oleh PT PLN, sebagai bagian komitmen Indonesia untuk mencapai target dekarbonisasi pada 2050.

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia dinilai lamban

    Namun, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyatakan Indonesia perlu menunjukkan komitmen lebih serius dan aksi nyata untuk mencapai target Perjanjian Paris.

    Menurutnya, setiap rencana pembangunan energi terbarukan harus disertai strategi pengurangan bertahap [phase-down] dan penghapusan bertahap [phase-out] PLTU batu bara paling lambat 2045, agar selaras dengan target pembatasan kenaikan temperatur 1,5°C.

    Dua upaya ini akan krusial dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan dekarbonisasi sektor kelistrikan pada 2050.

    “Selama ini, implementasi dari rencana pembangunan energi terbarukan di Indonesia masih jauh dari harapan. Ini terlihat dari kegagalan Indonesia mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025,” kata Fabby.

  • Teknologi Baru Sel Surya Tandem Pecahkan Rekor dalam Efisiensi Energi

    Teknologi Baru Sel Surya Tandem Pecahkan Rekor dalam Efisiensi Energi

    7cloud.asia – Panel surya yang dipasang di atap rumah dan lahan pembangkit energi skala besar telah menjadi pemandangan biasa di berbagai belahan dunia.

    Ya, pembangkit listrik tenaga surya kini menjadi pemain utama sumber energi di berbagai negara.

    Lonjakan penggunaan energi surya ini dipicu oleh dua hal utama. Pertama, para ilmuwan dan insinyur semakin terampil memproduksi panel surya secara massal dengan efisiensi produksi yang tinggi, sehingga biaya bisa ditekan.

    Kedua, dan yang paling penting, efisiensi konversi daya panel surya terus meningkat. Artinya, semakin banyak sinar matahari yang dapat diubah menjadi listrik.

    Semakin tinggi efisiensi panel surya, semakin rendah pula biaya listriknya. Hal ini tentu membuat kita bertanya: Seberapa jauh efisiensi energi surya bisa berkembang? Dan, apakah ini akan mengurangi tagihan listrik kita?

    Panel surya yang tersedia secara komersial saat ini mengubah sekitar 20 hingga 22 persen sinar matahari menjadi tenaga listrik.

    Baca: AS akan ubah eks fasilitas senjata nuklir jadi pembangkit listrik tenaga surya

    Namun, penelitian baru yang dipublikasikan di Nature menunjukkan bahwa panel surya masa depan dapat mencapai efisiensi hingga 34 persen dengan memanfaatkan teknologi baru yang disebut sel surya tandem.

    Penelitian ini menunjukkan rekor efisiensi konversi daya untuk sel surya tandem.
    Apa itu sel surya tandem?

    Panel surya konvensional hanya menggunakan satu jenis bahan untuk menyerap sinar matahari, yaitu silikon—bahan yang juga dipakai untuk membuat chip mikro. Meski andal, efisiensinya terbatas hanya sekitar 29 persen.

    Untuk melampaui batas ini, para ilmuwan mengembangkan “sel surya tandem,” yang menggabungkan dua jenis bahan yang disusun berlapis untuk menangkap lebih banyak energi dari sinar matahari.

    Dalam penelitian terbaru, tim peneliti dari perusahaan energi LONGi melaporkan bahwa mereka telah menciptakan sel surya tandem berbahan silikon dan perovskit.

    Berkat pelapisan dua bahan ini, energi dari sinar matahari bisa diserap jauh lebih baik, sehingga tandem perovskit-silikon yang baru ini memecahkan rekor dunia dalam efisiensi konversi sebesar 33,89 persen.

    Baca: Lapangan kerja yang tercipta dari pengembangan energi terbarukan

    Material perovskite, yang ditemukan kurang dari dua dekade lalu, kini muncul sebagai pasangan ideal untuk teknologi silikon.

    Rahasianya terletak pada kemampuannya menyesuaikan penyerapan cahaya. Bahan perovskit mampu menyerap cahaya biru berenergi tinggi lebih efisien dibandingkan silikon.

    Dengan cara ini, kerugian energi dapat dihindari, dan efisiensi total tandem meningkat. Bahan lain, yang disebut semikonduktor III-V, juga telah digunakan dalam sel tandem dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi.

    Tapi masalahnya, bahan ini sulit diproduksi dan mahal, sehingga hanya dapat dibuat dalam bentuk perangkat kecil yang menggunakan cahaya terfokus.

    Para ilmuwan telah mengerahkan upaya besar dalam mengembangkan sel surya perovskit ini. Mereka telah mempertahankan laju pengembangan yang fenomenal dengan efisiensi (untuk satu sel di laboratorium) meningkat dari 14 persen menjadi 26 persen hanya dalam 10 tahun.

    Kemajuan ini memungkinkan integrasi mereka ke dalam sel surya tandem dengan efisiensi sangat tinggi, membuka jalan untuk meningkatkan teknologi fotovoltaik hingga mencapai triliunan Watt yang dibutuhkan dunia untuk mengurangi produksi energi kita.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris. Penulis: Sebastián Bonilla (Associate Professor of Materials, University of Oxford)

  • Tren Pengembangan Energi Hidrogen yang Berkelanjutan

    Tren Pengembangan Energi Hidrogen yang Berkelanjutan

    7cloud.asia – Jepang adalah pemimpin dalam pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen di dunia dan telah berinvestasi besar dalam pengembangan teknologi tersebut.

    Namun, untuk saat ini kendaraan listrik bertenaga baterai masih lebih murah daripada kendaraan bertenaga hidrogen.

    Meskipun kecil kemungkinan kotoran sapi saja dapat memenuhi permintaan hidrogen di Jepang, namun teknologi ini terus dikembangkan.

    Kotoran sapi dinilai berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan, semntara Shikaoi tengah menciptakan model ekonomi sirkular yang diharapkan memangkas ongkos produksi.

    Di sisi lain minat yang semakin besar di belahan dunia lain untuk menggunakan bahan limbah untuk menghasilkan hidrogen, dengan kotoran babi, limbah unggas, dan bahkan sabut kelapa telah dieksplorasi sebagai bahan baku potensial.

    Di Thailand, produsen kendaraan Toyota bahkan tengah menjajaki penggunaan hidrogen yang terbuat dari limbah ayam untuk bahan bakar kendaraannya.

    Baca: Hokkaido manfaatkan kotoran sapi sebagai sumber energi secara massal

    Sementara itu, para insinyur di University of Illinois Chicago di AS baru-baru ini mengembangkan metode lain yang menjanjikan untuk membuat hidrogen dengan menggunakan pupuk kandang.

    Mereka menggunakan pupuk kandang, bersama dengan limbah tebu dan kulit jagung, untuk membuat biochar, zat kaya karbon yang sangat mengurangi jumlah listrik yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi hidrogen.

    Sementara, di kota Fukuoka di Jepang selatan, di Kyushu, produk limbah lain digunakan untuk memproduksi hidrogen, dan di sini kotorannya berasal dari manusia.

    Selama lebih dari satu dekade, hidrogen telah dibuat di pabrik pengolahan limbah kota untuk bahan bakar kendaraan. Baru-baru ini, hidrogen telah digunakan untuk bahan bakar armada truk sampah.

    Akira Miyaoka, manajer pemanfaatan hidrogen Kota Fukuoka, mengatakan bukan pabrik besar yang berkontribusi paling besar CO2 di kota itu, melainkan truk-truk yang mengangkut kebutuhan sehari-hari.

    “Jadi, kami berupaya mengurangi emisi CO2 dari truk komersial,” katanya.

    Baca: Manfaat hidrogen hijau untuk transisi energi berkelanjutan

    Inisiatif ini dimulai sebagai kerja sama antara Universitas Kyushu dan Kota Fukuoka, dan sekarang melibatkan beberapa perusahaan besar termasuk Toyota.

    “Limbah adalah sesuatu yang terus-menerus dibuang setiap hari dalam kehidupan sehari-hari warga, jadi dengan memanfaatkan limbah tersebut secara efektif dan mengekstraksi hidrogen sebagai energi, kita dapat mencapai produksi dan konsumsi energi lokal,” kata Miyaoka.

    Pembuatan hidrogen dari limbah manusia dimulai dengan air dari berbagai sumber rumah tangga—termasuk pancuran, mesin pencuci piring, dan toilet—yang tiba di pabrik pengolahan.

    Saat air dibersihkan, lumpur yang tersisa disimpan sebagai sumber biogas dan diubah menjadi hidrogen.

    “Limbah dan biogas mengandung berbagai kotoran, jadi prosesnya dimulai dengan proses pembuangan kotoran tersebut, yang menurut saya sedikit berbeda dari proses produksi hidrogen lainnya,” kata Miyaoka.

    Pada tahun 2024, Toyota membantu kota tersebut meluncurkan armada kendaraan layanan bertenaga hidrogen pertama di Jepang, termasuk ambulans, mobil van pengiriman, dan truk sampah.

    Baca: Plus minus pengembangan energi hidrogen dalam transisi energi

    Pejabat di pabrik pengolahan limbah mengatakan bahwa pabrik tersebut mampu memproduksi 300 kg hidrogen dalam 12 jam—cukup untuk bahan bakar 30 truk.

    Truk sampah berangkat dari jam enam malam setiap minggu, masing-masing mengumpulkan 1,7 ton sampah. Truk tersebut berjalan dalam senyap dan bebas emisi.

    Stasiun pengisian bahan bakar bersumber limbah di Fukuoka telah ada sejak 2015, dan beberapa negara lain di seluruh dunia kini mengadopsi pendekatan serupa.

    Concord Blue telah mengembangkan pabrik pengolahan limbah menjadi energi di Jerman, India, Jepang, dan AS. Di sana mereka mengubah limbah dan biomassa menjadi hidrogen dan bioenergi.

    Beberapa lembaga pemerintahan yang mengurusi air di Inggris juga tengah mengerjakan proyek untuk memperoleh hidrogen dari limbah.

    Sebuah mobil balap prototipe juga telah dikembangkan menggunakan hidrogen yang berasal dari limbah di Inggris.

    Baca: Indonesia mulai serius jajaki pengembangan energi hidrogen

    Warwick Manufacturing Group (WMG), bermitra dengan Severn Trent Water, memanfaatkan mikroba yang menghasilkan bahan bakar hidrogen dari limbah. Mereka mengantisipasi hal tersebut bisa menjadi teknologi arus utama dalam waktu lima tahun.

    Dalam skala yang lebih besar, penerbangan menyumbang 2% dari emisi karbon global, dan para peneliti di laboratorium Inggris telah mengembangkan bahan bakar jet yang seluruhnya terbuat dari limbah manusia.

    Namun, terlepas dari harapan tersebut, semua teknologi ini belum dapat diterapkan dalam skala yang signifikan.

    Baik di lanskap pedesaan maupun perkotaan, proyek-proyek Jepang yang ada sangat menginspirasi karena berfokus pada komunitas lokal.

    Meskipun adopsi mobil hidrogen telah terhenti, adopsi truk hidrogen meningkat secara bertahap. Kendaraan industri yang lebih besar dan lebih berat inilah yang berkontribusi paling signifikan terhadap emisi gas rumah kaca perkendaraan.

    Dengan menata ulang limbah sebagai sumber daya, proyek-proyek ini menunjukkan bahwa energi dapat ditemukan, bahkan di tempat-tempat yang paling tidak mungkin.

     

     

  • Menelaah Proyek Listrik Tenaga Nuklir Indonesia: Belajar dari Eropa

    Menelaah Proyek Listrik Tenaga Nuklir Indonesia: Belajar dari Eropa

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia resmi memasukkan energi nuklir ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024, yang merupakan dokumen kebijakan jangka panjang sektor kelistrikan.

    Dalam rencana ini, pemerintah menargetkan listrik dari energi nuklir mencapai hampir 8 persen dari total kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2060.

    Nuklir rencananya akan menjadi pemasok listrik dasar (baseload) untuk memastikan kesetabilan di tengah upaya transisi energi dan pencapaian target nol emisi.

    Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau untuk mendukung pertumbuhan industri. Tapi pertanyaannya: apakah energi nuklir adalah pilihan yang tepat?

    Belajar dari krisis energi di Eropa dan Jepang. Tragedi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl 1986 dan Fukushima 2011 menunjukkan dampak fatal dari kegagalan teknis, bencana alam, atau kesalahan manusia dalam mengelola reaktor nuklir.

    Selain risiko keamanan yang tinggi, kritikus juga sering menyoroti modal awal jumbo untuk membangun reaktor nuklir yang mencapai 10 miliar dolar atau Rp163,9 triliun per gigawatt (GW), dengan masa pembangunan sekitar 8-10 tahun.

    Namun, krisis energi di Eropa akibat perang Ukraina membuka mata banyak negara soal pentingnya pasokan energi yang stabil. Untuk itu, setiap negara harus berpikir ulang dalam menyusun strategi untuk beralih ke energi yang lebih bersih.

    Baca: Kelompok penyintas bom atom Jepang raih Nobel Perdamaian 2024

    Prancis, misalnya, memutuskan tetap mempertahankan reaktor nuklirnya, yang kini menyuplai hampir 70 persen dari total listrik negara.

    Sementara Jerman kukuh memilih menghapus energi nuklir sepenuhnya pada tahun 2023 dan beralih pada energi terbarukan variabel (VRE) seperti tenaga angin dan surya. Sayangnya, produksi listrik dari dua energi ini kurang stabil lantaran bergantung pada kondisi cuaca.

    Selama periode “Dunkelflaute”—saat intensitas matahari dan angin sangat rendah—produksi listrik di Jerman turun drastis. Untuk mengatasi kekurangan pasokan, Jerman akhirnya bergantung pada impor listrik dari negara tetangga seperti Prancis dan Swedia, yang mayoritas menggunakan tenaga nuklir.

    Ketergantungan ini menyebabkan harga listrik di Jerman melonjak drastis, hingga mencapai EUR936/MWh atau Rp16,6 juta per MWh selama dunkelflaute pada Desember tahun lalu. Angka ini tertinggi dalam 18 tahun terakhir.

    Harga listrik di Eropa selama periode dunkelflaute tahun 2024.
    Dari Jerman, banyak negara Eropa akhirnya belajar bahwa transisi ke energi terbarukan harus mempertimbangkan keseimbangan antara energi baseload dan VRE.

    Baca: Fasilitas Senjata Nuklir Manhattan Project diubah jadi pembangkit listrik tenaga surya

    Menurut sejumlah studi, komposisi bauran energi idealnya 60–70 persen energi baseload dan 30–40 persen VRE.

    Dalam pidatonya di pertemuan G20 di Brasil tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia berkomitmen mencapai target nol emisi pada 2050 dengan memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan menggantinya dengan energi baru dan terbarukan (EBT).

    Indonesia memiliki potensi EBT yang besar mencapai 3.686 GW, tetapi 93,6 persen di antaranya adalah energi variabel seperti tenaga angin dan surya.

    Untuk sumber listrik baseload, Indonesia memiliki panas bumi (geotermal), hidro (air), dan bioenergi dengan potensi kapasitas terpasang masing-masing sebesar 24 GW, 95 GW, dan 57 GW.

    Namun, tidak semua pembangkit baseload dapat beroperasi penuh sepanjang waktu. Pembangkit listrik geotermal misalnya hanya bisa menghasilkan listrik maksimum 74,3 persen dari kapasitasnya, sedangkan air 41,5 persen, dan bioenergi 67,1 persen.

    Faktor kapasitas untuk berbagai macam pembangkit tenaga listrik.
    Pemanfaatan ketiga sumber energi ini juga masih sangat rendah, baru mencapai sekitar 7 persen dari total potensinya.

    Seandainya seluruh potensi energi terbarukan dimanfaatkan secara maksimal pada 2050, total energi yang dihasilkan hanya sekitar 837 terawatt jam (TWh). Angka ini masih jauh di bawah proyeksi kebutuhan listrik pada tahun tersebut, yang mencapai 2.000 TWh.

    Energi surya dan angin mungkin bisa menjadi sumber energi sepanjang waktu apabila didukung oleh teknologi penyimpanan energi skala besar.

    Namun, harga baterai penyimpanan yang berskala besar amat mahal dan memiliki risiko keamanan, seperti insiden terbakarnya fasilitas penyimpanan baterai lithium terbesar di dunia, Moss Landing di AS pada Januari lalu.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Agus Hasan (Professor, Norwegian University of Science and Technology)

  • Penggunaan PLTU Gas Bumi Dinilai Solusi Palsu Transisi Energi Bersih

    Penggunaan PLTU Gas Bumi Dinilai Solusi Palsu Transisi Energi Bersih

    7cloud.asia – Selama ini kita sering mendengar kampanye yang menyebutkan gas bumi sebagai energi transisi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

    Pemerintah juga gencar menarasikan bahwa gas bumi atau metana adalah energi transisi sebelum kita bisa bisa benar-benar beralih ke energi bersih.

    Tapi, apakah gas bumi benar-benar solusi? Atau justru ini hanya strategi untuk mempertahankan energi fosil, meskipun dengan wajah yang berbeda? Berikut ulasannya seperti dilansir di laman resmi Greenpeace Indonesia, greenpeace.org.

    Banyak masyarakat terjebak narasi ini, apalagi kalau sedikit banget informasi yang dibagikan media tentang bahayanya gas bumi dibandingkan informasi tentang bahaya batubara.

    Laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Greenpeace Indonesia dan CELIOS memberikan gambaran yang sangat menarik dan mungkin cukup mengejutkan soal gas bumi ini.

    Laporan ini mengungkapkan bahwa gas bumi yang selama ini dianggap sebagai “energi yang lebih bersih” sebenarnya bukanlah solusi untuk masalah perubahan iklim.

    Baca: Pembangkit gas fosil bukan solusi tepat transisi energi

    Sebaliknya, gas bumi justru bisa jadi sebuah jebakan baru bagi Indonesia dalam menghadapi krisis iklim dan ketergantungan terhadap energi fosil.

    Ada banyak hal yang perlu digali lebih dalam mengenai narasi gas bumi sebagai energi transisi. Masyarakat perlu memahami siapa saja yang diuntungkan dari penggunaan gas bumi ini, serta mengapa harus bersikap lebih kritis dalam menerima argumen yang menyebut gas bumi sebagai solusi energi masa depan.

    Jangan sampai masyarakat terjebak dalam narasi yang sebenarnya hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara dampaknya bisa merugikan banyak orang dan lingkungan.

    Gas Bumi: gimmick atau kenyataan?
    Pemerintah Indonesia dan sektor industri menganggap gas bumi sebagai “jalan tengah” yang aman sebelum beralih sepenuhnya ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan lainnya.

    Gas bumi dianggap sebagai energi yang lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan batu bara yang emisinya sangat tinggi.

    Gas bumi memang lebih bersih dibanding batu bara, jika kita hanya menghitung emisi karbon dioksidanya saja. Ini adalah bentuk greenwashing!

    Baca: Emisi yang dihasilkan gas alam tak lebih baik ketimbang batu bara

    Pasalnya, gas bumi tetap saja sumber energi fosil yang selain menghasilkan emisi karbon dioksida (CO₂). Gas bumi yang memiliki nama lain metana (CH4) ini jauh lebih berbahaya karena efek pemanasan globalnya bisa 82.5 kali lebih kuat dibandingkan CO₂.

    Parahnya lagi, methane leakage atau kebocoran metana bisa terjadi di seluruh rantai pasok gas bumi — dari ekstraksi, distribusi, hingga pembakaran.

    Dengan kebocoran metana ini, total emisi gas bumi bahkan berpotensi lebih tinggi daripada batu bara. Kondisi ini menjadikan gas bumi sebagai pilihan energi yang tidak ramah iklim.

    Jadi, gas bumi adalah bahan bakar fosil yang tetap saja berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Laporan Greenpeace dan CELIOS bahkan menyebutkan bahwa, gas bumi tetap menghasilkan emisi yang sangat besar dan bahkan jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang.

    Lalu, siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Jawabannya adalah: perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di industri energi fosil, baik itu perusahaan minyak dan gas bumi nasional maupun investor asing yang mendanai proyek-proyek energi gas bumi.

    Baca: Ini yang terjadi jika dunia tak mengerem penggunaan bahan bakar fosil

    Mereka berusaha untuk memperluas pasar gas bumi di Indonesia dengan menggunakan narasi “gas bumi sebagai energi transisi” sebagai alat untuk memperkenalkan gas bumi sebagai solusi energi masa depan.

    Namun, dari penelusuran CELIOS pemanfaatan gas bumi ini akan menimbulkan dampak besar bagi ekonomi.

    Dampak kesehatan yang ditimbulkan dari pembangkit gas fosil dengan skenario 22 gigawatt (GW) memberikan beban ekonomi hingga Rp89,8 – Rp249,8 triliun dalam 15 tahun ke depan.

    Dibanding mendorong pembangkit gas fosil, opsi energi terbarukan mampu berkontribusi terhadap perekonomian sebesar Rp2.627 triliun pada 2040.

    Ekspansi pembangkit gas fosil dalam skenario 2,68 GW meningkatkan CO₂ hingga
    5,97 juta ton per tahun dan metana hingga 5.332 ton per tahun.

    Sementara dalam skenario gas fosil 22 GW CO₂ akan mengalami lonjakan hingga 49,02 juta ton per tahun dan metana (CH₄) hingga 43.768 ton per tahun.

    Baca: Saatnya penggunaan energi fosil disetop

  • Menyoroti Pengembangan Proyek Gas Bumi: Transisi Energi Harusnya Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

    Menyoroti Pengembangan Proyek Gas Bumi: Transisi Energi Harusnya Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

    7cloud.asia – Saat ini ada banyak proyek besar pengembangan gas bumi yang sedang berjalan di Indonesia. Proyek-proyek ini sering kali dibiayai oleh investor asing dengan alasan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

    Namun, jika dicermati lebih dalam, proyek gas bumi ini seringkali lebih menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu ketimbang masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

    Sebagai contoh, ada proyek pengembangan gas bumi di wilayah Indonesia Timur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi industri dan pembangkit listrik.

    Padahal, wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, yang lebih murah dan jauh lebih ramah lingkungan.

    Bukannya fokus mengembangkan energi terbarukan, dana besar malah dialihkan untuk proyek gas bumi yang belum tentu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal dan justru semakin memperparah ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil.

    Laporan Greenpeace dan CELIOS yang diterbitkan beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa proyek gas bumi sering kali dilaksanakan di daerah-daerah yang sangat sensitif secara ekologis.

    Baca: PLTU Gas Bumi dinilai solusi palsu transisi energi bersih

    Dampak buruk terhadap lingkungan ini bisa lebih parah dari yang dibayangkan.
    Misalnya, proyek gas bumi yang memperburuk kerusakan ekosistem pesisir, atau merusak keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi keseimbangan alam.

    Selain itu, proyek gas bumi juga sering dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi yang cukup dari masyarakat setempat.

    Keputusan tentang proyek-proyek ini sering kali dibuat tanpa melibatkan suara rakyat, padahal mereka adalah pihak yang akan merasakan dampaknya dalam jangka panjang.

    Sebagai contoh, perangkat pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) milik PT Jawa Satu Power (JSP) pun mulai mengganggu aktivitas nelayan.

    “Hasil tangkapan tahun 2017-2018 masih bagus. Pada 2020 tuh udah menurun. Jaring-jaring nyangkut di pipa. Lagi jaring enak enak eh nyangkut. Ikannya hilang, jaringnya rusak,” ujar Waslim.

    Kehadiran perangkat pendukung PLTGU juga menyebabkan pendangkalan laut. Gelombang di laut pecah dan membahayakan nelayan.

    Baca: Emisi gas bumi tak kalah tinggi ketimbang batu bara

    “Sekarang dangkal jadi kan, ombak-ombak pada pecah. Banyak perahu-perahu kecil yang terbalik kena ombak. Kalau ada angin dari utara itu jadi pecah,” kata Waslim.

    Jika tak terbalik karena ombak pecah, nelayan juga berisiko tertabrak oleh kapal besar yang membawa pekerja ke PLTGU JSP. Ini pernah terjadi kepada Waslim pada 2020 silam.

    “Saya dulu pernah ditabrak kapal yang pulang pergi antar pegawai, cuma dikasih ganti Rp200 ribu. Kecil banget,” curhatnya.

    Kerugian untuk semua
    Penting untuk disadari bahwa proyek-proyek gas bumi di Indonesia bukan hanya soal energi, tetapi juga soal ekonomi dan politik.

    Dalam laporan tersebut, disebutkan bagaimana kebijakan fiskal dan regulasi yang mendukung ekspansi gas bumi sering kali lebih berpihak pada kepentingan industri daripada kebutuhan rakyat.

    Subsidi energi yang seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan energi rumah tangga dan energi terbarukan, malah banyak mengalir untuk mendukung sektor gas bumi industri.

    Baca: Pembangkit listrik tenaga gas bumi dinilai bukan solusi

    Seperti investasi riset dan pengembangan untuk infrastruktur energi terbarukan, dukungan akses energi bersih di daerah terpencil, dan lainnya.

    Contohnya, dalam Danantara, sektor minyak dan gas bumi diberi prioritas dalam pengembangan pembangkit energi, sementara energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan malah kalah bersaing.

    Hal ini mengarah pada ketimpangan yang besar dalam kebijakan energi Indonesia, di mana energi terbarukan yang seharusnya menjadi masa depan kita, justru terpinggirkan.

    Rencana pembangunan infrastruktur untuk eksplorasi dan eksploitasi gas bumi akan semakin bertambah banyak untuk mencapai target PLN 22GW di 2040. Seharusnya, kita tidak boleh berpikir pendek.

    Yang penting adalah apakah energi itu berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tidak merugikan generasi mendatang.

    Baca: Transisi energi lebih berkelanjutan dengan pembangkit mikro

    Transisi Energi yang Sejati: Membangun Masa Depan Berkelanjutan
    Melihat semua fakta diatas, muncul pertanyaan, apakah kita ingin terus terjebak dalam ketergantungan terhadap energi fosil lainnya, ataukah kita siap untuk beralih ke energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan?

    Energi terbarukan seperti tenaga surya, dan angin, memiliki potensi luar biasa untuk menggantikan sumber energi fosil yang merusak lingkungan dan memperburuk krisis iklim.

    Kita harus paham bahwa masa depan energi Indonesia ada di tangan kita. Transisi energi bukan hanya soal mengubah teknologi, tetapi juga soal mengubah cara kita berpikir dan memprioritaskan masa depan yang lebih baik.

    Pemerintah harus fokus untuk mengembangkan energi terbarukan dan konsisten dalam membuat kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan keadilan energi.

    Indonesia bisa menjadi negara yang memimpin transisi energi global jika kita memilih jalan yang benar, bukan terjebak dalam transisi palsu yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

  • Membangun Kesadaran Kaum Muda untuk Bergerak Melawan Krisis Iklim

    Membangun Kesadaran Kaum Muda untuk Bergerak Melawan Krisis Iklim

    7cloud.asia – Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan. Dampak krisis iklim sudah terasa nyata dan dirasakan di banyak penjuru dunia, termasuk Indonesia.

    Cuaca ekstrem, gagal panen, banjir rob, polusi udara, dan penyakit tropis yang meningkat adalah sebagian dari dampak krisis iklim. 

    Berbagai laporan ilmiah, termasuk dari IPCC, menunjukkan bahwa krisis iklim bergerak semakin cepat. Permukaan laut naik dalam kecepatan yang belum pernah terjadi selama 3.000 tahun terakhir. Gunung es mencair, pulau-pulau kecil terancam tenggelam, dan suhu global terus meningkat.

    Penggunaan energi fosil seperti batubara dan minyak bumi menjadi penyebab utama krisis iklim dan Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah PLTU batubara terbanyak di dunia.

    Data endcoal.org mencatat 171 PLTU batubara beroperasi di Indonesia hingga 2020, menyumbang puluhan juta ton karbondioksida atau CO₂ ke atmosfer setiap tahunnya.

    Baca: Banjir besar saat musim kemarau jadi bukti nyata krisis iklim

    Ironisnya, di tengah komitmen global untuk mengurangi emisi karbon, pemerintah Indonesia justru membuka ruang partisipasi ormas keagamaan dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang batubara.

    Kesadaran publik, khususnya kalangan muda terkait krisis iklim ini juga masih belum memadai.

    Ini menjadi sorotan penting dalam pelatihan Green Youth Quake yang dihelat Greenfaith Indonesia, Enter Nusantara, dan Pesantren Ekologi Misykat al Anwar pada 25–29 Juli 2025 di Dramaga, Kabupaten Bogor.

    Pelatihan ini ditujukan bagi pemuda-pemudi berusia 18–35 tahun, terutama yang memiliki latar belakang pesantren, aktif di organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan.

    Diikuti 30 peserta dari 8 provinsi, kegiatan ini bertujuan membekali generasi muda dengan pemahaman yang kokoh mengenai hubungan antara iman, lingkungan, dan keadilan iklim.

    “Krisis iklim harus dilihat bukan hanya sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai persoalan moral dan spiritual,” kata Hening Parlan, Koordinator Greenfaith Indonesia yang juga menjadi fasilitator utama pelatihan.

     

    Baca: Komitmen Indonesia atasi krisis iklim masih lemah

    Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritik. Peserta juga diajak menyusun strategi kampanye, mengasah kemampuan menulis, serta memahami metode dakwah lingkungan berbasis keislaman.

    Materi disampaikan oleh berbagai narasumber lintas organisasi dan latar belakang, seperti Iqbal Damanik (Greenpeace Indonesia), Siti Barokah, Parid Ridwanuddin, Taufik Murtadho, dan Melky Nahar (JATAM).

    Menurut laporan UNICEF The Climate Crisis is a Child Rights Crisis, Indonesia masuk dalam daftar negara berisiko tinggi terhadap dampak krisis iklim.

    Anak-anak Indonesia terpapar risiko penyakit tular vektor, polusi udara, gelombang panas, dan akses terbatas ke layanan esensial.

    Jika generasi muda tidak dibekali sejak dini, maka mereka akan menjadi korban yang tak berdaya dalam gelombang perubahan iklim yang terus membesar.

    Baca: Perubahan iklim memicu cuaca ekstrem

    Merawat Bumi, Menjaga Iman
    Pelatihan Green Youth Quake menjadi langkah awal membentuk jaringan aktivis muda Islam yang memahami bahwa menjaga bumi adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan.

    Dengan pemahaman yang kuat dan kemampuan komunikasi yang baik, mereka diharapkan menjadi penyambung suara bumi dari mimbar masjid hingga kanal media sosial.

    “Krisis iklim adalah persoalan lintas iman dan generasi. Kita perlu menyiapkan agen perubahan yang memahami relasi antara iman, ilmu, dan aksi,” tegas Syahrul Ramadhan dari Greenfaith Indonesia.

    Ke depan, pelatihan semacam ini diharapkan menjadi model pembelajaran ekoteologi yang kontekstual, relevan, dan berdampak.

    Sebab menyelamatkan lingkungan tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan. Ia juga butuh keyakinan, komitmen moral, dan keberanian untuk mengambil sikap.

    “Kita perlu memberi otokritik pada kecenderungan beragama yang kehilangan kepekaan ekologis. Agama tidak boleh absen dalam menyuarakan keadilan lingkungan,” ujar Roy Murtadho, pengasuh Pesantren Ekologi Misykat al Anwar

    Baca: Krisis Iklim adalah tantangan lintas sektor

  • Pemerintah Godok Aturan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Desa

    Pemerintah Godok Aturan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Desa

    7cloud.asia – Pemerintah tengah serius menggodok regulasi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa.

    Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur PLTS ini diperkirakan akan rampung pada pekan depan. Hal ini sebagai bagian integral dari upaya percepatan swasembada energi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Pangan, Air, dan Energi, mengungkapkan hal ini dalam acara Indonesia Net-Zero Summit 2025 di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Menurut Zulhas, inisiatif ini sangat selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.

    Baca: PLTS Atap jadi cara mudah untuk memanen tenaga surya

    Baca: Reaktor biogas dan pompa listrik tenaga surya

    ”Nanti kita akan membangun listrik berbasis solar panel. Sudah dihitung investasinya kira-kira 100 miliar dolar AS,” kata Zulhas dikutip dari Antaranews.com.

    Ia menambahkan, saat ini Indonesia mengeluarkan sekitar 25 miliar dolar atau sekitar Rp400 triliun per tahun untuk subsidi energi.

    ”Jika dana subsidi energi dipakai untuk membangun panel surya, dalam waktu empat hingga lima tahun, kita tidak perlu lagi mengeluarkan subsidi di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

    Zulhas menyampaikan, nantinya setiap desa akan mengalokasikan 1 hingga 1,5 hektare lahan untuk instalasi panel surya.

    Baca: Hambatan birokrasi terkait pemasangan PLTS Atap

    Baca: Para perempuan menarasikan transisi energi yang berkeadilan

    Dengan target 80.000 desa, total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTS mencapai sekitar 120 ribu hektare.

    Sistem kelistrikan ini, imbuh Zulhas, dirancang untuk terintegrasi secara lokal, dimulai dari tingkat desa, lalu berlanjut ke kecamatan, hingga kabupaten. Penyimpanan energi akan menggunakan teknologi baterai.

    Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kelistrikan secara signifikan, mengingat biaya listrik dan transmisi melalui PLN saat ini masih tergolong tinggi.

    ”Jadi nanti panel suryanya berbasis desa, kecamatan, dan kabupaten. Dan diharapkan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Indonesia akan berdaulat di bidang energi, terutama energi baru dan terbarukan,” kata Zulhas.