ruangkota

Tag: megawati

  • Megawati Serahkan Amicus Curiae Terkait Sengkata Hasil Pilpres 2024, Total Ada 10 Amicus Curiae yang Diterima MK

    Megawati Serahkan Amicus Curiae Terkait Sengkata Hasil Pilpres 2024, Total Ada 10 Amicus Curiae yang Diterima MK

    7cloud.asia – Menjelang Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa hasil Pilpres 2024, sejumlah pihak berbondong-bondong menjadi amicus curiae (sahabat pengadilan) ke MK.

    Terakhir yang mnjadi amicus curiae adalah Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati.

    Dokumen amicus curiae dari Megawati diserahkan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kepada MK pada Selasa (16/4/2024) kemarin.

    “Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa, semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam melainkan palu emas,” kata Hasto membacakan dokumen amicus curiae yang ditulis tangan oleh Megawati.

    “Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, ‘habis gelap terbitlah terang’, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus menerus oleh generasi bangsa Indonesia,” ujar Hasto melanjutkan.

    Untuk diketahui, amicus curiae adalah praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Dalam bahasa Indonesia, amicus curiae lebih dikenal sebagai sahabat pengadilan atau friends of court.

    Pendapat dari amicus curiae itu nantinya dapat digunakan untuk memperkuat analisis hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Isi dokumen amicus curiae dari Megawati tak berbeda jauh dengan artikel opininya berjudul ‘Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi’ dipublikasikan di Harian Kompas beberapa waktu lalu.

    Dalam artikel tersebut, Megawati mengingatkan hakim MK untuk menciptakan keadilan yang substantif dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal paling utama.

    “Dengan tanggung jawab ini, keputusan hakim Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) sangat ditunggu rakyat Indonesia, apakah keadilan substantif dapat benar-benar ditegakkan, atau sebaliknya semakin terseret ke dalam pusaran tarik-menarik kepentingan kekuasaan politik?” tulis Megawati.

    Hasto menuturkan, amicus curiae yang diajukan Megawati bukanlah bentuk intervensi terhadap MK dalam memutus sengketa Pilpres 2024, melainkan harapan agar MK tetap menjadi benteng bagi konstitusi dan demokrasi Indonesia.

    “Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan hakim MK, kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan bagaimana negara ini dibangun,” kata Hasto.

    Hasto pun menekankan bahwa PDI-P menghormati independensi dan kedaulatan hakim MK dalam memutus sengketa hasil Pilpres 2024 kelak.

    Akan tetapi, PDI Perjuangan berharap MK dapat mengambil putusan dengan hati nurani dan berdasarkan keadilan yang hakiki supaya lembaga itu tetap menjadi benteng demokrasi dan konstitusi.

    Selain Megawati, amicus curiae juga diserahkan oleh 303 akademisi, budayawan, aktivis prodemokrasi dan Badan Eksekutif Mahasiswa dari empat kampus juga telah menyampaikan amicus curiae.

    Ke empat kampus itu adalah Fakultas Hukum (BEM FH) dari Univeristas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga menyerahkan amici curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024.

    Komisioner Bidang Pergerakan Dewan Mahasiswa Justicia UGM Muhammad Emir Bernadine menyatakan, salah satu rekomendasi yang disampaikan dalam amici curiae ini adalah agar MK membatalkan hasil Pemilu 2024.

    “Kami merekomendasikan kepada Yang Mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut, pertama, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum,” kata Emir.

    Mereka juga meminta MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengadakan pemilu ulang dengan independen, imparsial, dan berintegritas.

    Emir menuturkan, MK semestinya tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formil yang sempit atau kepastian hukum semata, tapi bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif dan kemanfaatan saat mengambil keputusan.

    “Yang Mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memutus perkara ini berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya,” kata Emir.

    Dalam dokumen yang diserahkan ke MK, para mahasiswa membeberkan beragam masalah dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari Putusan MK Nomor 90 yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, keterlibatan aparat, dan politisasi bantuan sosial.

    Komisi Ahli Pergerakan BEM FH Undip Khalid Irsyad Januarsyah menyebutkan, salah satu masalah yang menjadi titik berat adalah keterlibatan aparatur sipil negara dan pejabat publik dalam kegiatan kampanye.

    Ia mengingatkan, UU Pemilu sudah mengatur bahwa ASN dan pejabat publik tidak boleh berpihak, tetapi mereka justru berkampanye bahkan menggunakan fasilitas negara.

    “Melalui amici ini memang kami secara gamblang menitikberatkan bahwa poin-poin mengenai keterlibatan aparatur sipil negara maupun presiden secara spesifik itu merupakan poin yang harus dipertimbangkan oleh Yang Mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi,” kata Khalid.

    Juru Bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan, bahwa baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil pilpres.

    “Baru kali ini, Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019, baru kali ini yang amicus curiae-nya ada bahkan ya, sebelum-sebelumnya kan enggak ada, ini bahkan ada dan banyak,” kata Fajar.

    Fajar mengaku tengah merekap jumlah amicus curiae yang masuk ke MK hingga hari ini, tetapi ia memperkirakan jumlahnya lebih dari 10.

    Selain Megawati dan para mahasiswa di atas, sejumlah akademisi dan budayawan juga telah mengajukan diri sebagai amicus curiae dalam sengketa hasil Pilpres 2024.

    Fajar berpandangan, banyaknya pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae merupakan fenomena yang menarik. Namun, ia enggan berandai-andai ketika ditanya mengenai pandangan MK terkait banyaknya amicus curiae yang masuk.

    “Pertanda apa itu silakan teman-teman menafsirkan sendiri-sendiri, apakah ini bentuk perhatian kepada Mahkamah konstitusi atau apa, silakan terjemahkan sendiri tapi ini memang fenomena yang menarik,” ujar dia.

    Fajar menyebutkan, tidak ada tenggat waktu bagi pihak-pihak yang mengajukan diri menjadi amicus curiae, berbeda dengan penyerahan kesimpulan dari pihak-pihak berperkara yang tenggatnya jatuh pada Selasa sore kemarin.

    Ia pun memastikan bahwa setiap amicus curiae yang masuk akan diserahkan kepada majelis hakim yang tengah merumuskan putusan terkait sengketa pilpres.

    “Siapa yang menyampaikan kita terima, tapi apakah itu dipertimbangkan atau tidak, yang penting kita sampaikan kepada majelis hakim,” kata Fajar. 

    Sumber: Kompas.com

     

  • Gerindra Siratkan Komunikasi dengan PDI Perjuangan Bakal Intens Pasca Keputusan MK

    Gerindra Siratkan Komunikasi dengan PDI Perjuangan Bakal Intens Pasca Keputusan MK

    7cloud.asia – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa komunikasi antara pihaknya dengan PDI Perjuangan bakal lebih intens usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

    Dasco lantas menegaskan bahwa tidak ada halangan untuk berkomunikasi antara calon presiden (capres) pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebab, hubungan keduanya baik-baik saja.

    “Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega. Dan saya pikir komunikasi-komunikasi lebih intens mungkin akan ditingkatkan setelah putusan MK,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

    Dasco mengatakan, Prabowo dan Megawati yang pernah berpasangan pada Pilpres 2004 tidak pernah berselisih pendapat.

    Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada yang perlu direkonsiliasi dalam hubungan Prabowo dan Megawati.

    Dalam kesempatan itu, Dasco juga menekankan bahwa Prabowo sangat menghormati Megawati sebagai tokoh bangsa.

    “Jadi, sebenarnya kalau ada yang ngomong rekonsiliasi saya pikir enggak ada yang perlu direkonsiliasi. Karena tidak pernah ada yang namanya perselisihan, yang namanya perpecahan antara kedua tokoh ini,” katanya.

    Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengaku, tidak sepakat jika belum terlaksananya pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto karena faktor bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut Seno, PDI Perjuangan menunggu semua tahapan di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perselisihan hasil Pilpres 2024, sebelum menentukan kapan Megawati dan Prabowo akan bertemu.

    “Pada dasarnya, kami tidak diajarkan untuk bersikap isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Berubah-ubah mengikuti tren semata. Dalam berpolitik idealnya konsisten pada prinsip dan sikap,” kata Seno kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

    Seno menegaskan bahwa PDI Perjuangan kini masih berfokus pada mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2024, terutama Pilpres yang oleh banyak pihak dinilai sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah.

    PDI Perjuangan, ujar Seno, menganggap Pemilu 2024 penuh dengan intervensi kekuasaan, pelanggaran etik hingga mobilisasi bantuan politik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

    “Hantaman pada demokrasi yang demikian keras itu harus direparasi. Jadi fokus kami hari ini sedang ke sana. Baik melalui perlawanan hukum di MK dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), secara politik, maupun melalui jalur pelembagaan Partai,” ujar Seno.

  • Dengarkan Suara Akar Rumput, Megawati Isyaratkan PDI Perjuangan Tidak Akan Ikut dalam Pemerintahan Prabowo

    Dengarkan Suara Akar Rumput, Megawati Isyaratkan PDI Perjuangan Tidak Akan Ikut dalam Pemerintahan Prabowo

    7cloud.asia – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya tak hanya bicara seputar kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

    Saat membuka Rakernas PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024), Megawati juga menyinggung sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut dia, menentukan sikap politik harus dicermati dengan saksama.

    “Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat,” ucap Megawati.

    Mencermati suara akar rumput tersebut, kata Mega, merupakan bagian dari skala prioritas rakernas PDI Perjuangan kali ini.

    Baca: Jokowi dan Gibran Tak diundang di Rakernas PDI Perjuangan

    Selain pemantapan sikap politik, Rakernas V PDI Perjuangan juga membahas pemenangan Pilkada 2024 dan perumusan program kerakyatan.

    Menurut dia, hal itu yang harus menjadi skala prioritas guna dibahas dalam Rakernas V PDI Perjuangan yang dibuka Jumat (24/5/2024) ini sampai Minggu (26/5/2024).

    Dalam kesempatan ini, Megawati juga menyinggung sikap tiga partai politik koalisi PDI Perjuangan di Pemilu 2024, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

    Menurutnya, tiga partai tersebut tetap setia dengan PDI Perjuangan.

    “Karena saya juga bertanya bahwa ini pileg, pilpres, sudah dinyatakan selesai, tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga bagaimana? ‘Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan’,” kata Megawati menirukan jawaban ketiga partai tersebut.

    Baca: Jokowi dan Gibran sudah dianggap bukan lagi bagian PDI Perjuangan

    Megawati lantas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan PPP, Hanura, dan Perindo tersebut.

    “Saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sebetulnya, harusnya, begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini,” ujarnya.

    Pada mulanya dia mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa membentuk sistem koalisi karena sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sistem presidensial.

    Ia menegaskan Indonesia tidak menganut kabinet parlementer, sehingga menurutnya, tidak ada koalisi dan oposisi. Tapi dia menyiratkan, partai-partai yang dulu mengusung Ganjar-Mahfud, tidak akan ikut dalam pemerintahan.

    Jadi, saya bilang kepada mereka bertiga, kerja sama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” ucap Megawati.

    Baca: Tak melulu kejar kekuasaan, PDI Perjuangan persilakan Jokowi dan Gibran pindah partai

    Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo tampak hadir dalam pembukaan Rakernas V PDI Perjuangan itu.

    Rakernas V PDI Perjuangan mengangkat tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya.

    Rakernas itu digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, hingga Minggu (26/5/2024).

  • Megawati: Pembangunan Ekonomi Tak Hanya Soal Mengundang Investor Tapi Bagaimana Membuat Indonesia Mandiri

    Megawati: Pembangunan Ekonomi Tak Hanya Soal Mengundang Investor Tapi Bagaimana Membuat Indonesia Mandiri

    7cloud.asia – Dalam pidato politiknya di pembukaan Rakernas V, Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti persoalan perekonomian yang dihadapi rakyat.

    “Apa yang saya pikirkan saat ini adalah lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkonomian rakyat mendapat perhatian serius,” katanya.

    Dia menegaskan, perekonomian jangan hanya dipersempit pada upaya mengundang investor. Tetapi, bagaimana Indonesia harus bisa berdiri pada kaki sendiri.

    “Perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat, dapat dan dapat berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

    Baca Juga: Dengarkan Suara Akar Rumput, Megawati Isyaratkan PDI Perjuangan Tidak Akan Ikut dalam Pemerintahan Prabowo

    Megawati lantas menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri.

    Oleh karenanya, dia mendorong agar pemerintahan ke depan lebih memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada di dalam negeri terlebih dahulu ketimbang langsung meminta bantuan dari negara lain.

    “Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar bisa berdiri di atas kaki sendiri mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menadahkan tangan kepada orang luar,” ujar Megawati.

    Megawati menegaskan bahwa hal ini bukan berarti dirinya anti investor asing.

    “Tidak. Tapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, baru kalau sekiranya kita tidak bisa maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita yang berada di dunia luar,“ tandasnya.

    Baca Juga: Rakernas V PDI Perjuangan Resmi Dibuka, Jokowi dan Gibran Tak Diundang karena Dinilai Tak Lagi Sejalan dengan Ideologi Partai

    Ia melanjutkan, “Itu namanya apa kehormatan sebagai sebuah bangsa!“

    Megawati lantas menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri.

    Dia mencontohkan, selama menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah berhasil mendata lebih dari dua juta tumbuhan di Indonesia.

    Oleh karena itu, dia mendorong agar pemerintahan ke depan lebih memaksimalkan potensi yang sumber daya yang ada di dalam negeri terlebih dahulu ketimbang langsung meminta bantuan dari negara lain.

    “Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar bisa berdiri di atas kaki sendiri mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menadahkan tangan kepada orang luar.

    Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Resmi Dibubarkan, Ganjar Deklarasikan Diri Jadi Oposisi

    Untuk itu, dia meminta agar semua kader PDI-P berpikir bersama dalam rakernas untuk menyiapkan strategi bersama dalam mengawal kepentingan rakyat ke depannya.

    “Menghadapi tantangan perekonomian, rakernas partai harus jadi suluh bangsa. Partai harus siapkan agenda strategis masa depan. Lalu dimana ya? Hayo mikir,” kata Megawati.

    Tak lupa, Megawati juga mengkritik soal mahalnya biaya pendidikan di ujung pemerintahannya Jokowi.

    Negara disebut seperti tidak punya kemampuan untuk membantu biaya pendidikan generasi penerus bangsa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

     

     

     

  • Megawati Kuliti Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Dinilainya Terburuk Sepanjang Sejarah

    Megawati Kuliti Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Dinilainya Terburuk Sepanjang Sejarah

    7cloud.asia – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terang-terangan menyebut bahwa telah terjadi kecurangan secara sistematis terstrukturdan masif dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024.

    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politik saat pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan ke-5, Jumat (24/5/2024).

    Tidak hanya bicara soal kecurangan Pemilu 2024, Megawati juga menyoroti banyak hal dalam pidato politiknya, mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) dan Penyiaran sampai perebutan jatah menteri.

    Berikut poin-poin penting yang disoroti Megawati dalam pidato politiknya di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat.

    Pertama adalah terjadi kecurangan pemilu 2024. Megawati menyebut, telah terjadi badai anomali karena kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2024.

    “Kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab berhasil loh. Loh iya loh. Loh kok sekarang, pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa, gitu. Kurang apa loh,” ucap dia.

    Baca: Megawati isyaratkan PDI Perjuangan tak ikut pemerintahan Prabowo

    Pasalnya, menurut dia, banyak pihak diam ketika sejumlah ahli hukum hingga masyarakat sipil menyuarakan soal kecurangan pilpres.

    Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga diam terkait hal tersebut. Lebih lanjut, Megawati mengatakan bahwa nilai reformasi di Tanah Air sudah mulai hilang.

    “Kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi, untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap,” katanya.

    Megawati juga menyebut Pemilu 2024 sebagai kontestasi politik yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

    Menurut dia, hal tersebut juga kerap disampaikan oleh para akademisi, tokoh Masyarakat sipil, hingga budayawan.

    “Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan,” ujar Megawati.

    Baca: Megawati kritisi kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi

    Dia mengatakan, hal-hal tersebut dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral.

    Menurut Megawati, intimidasi hukum juga terjadi atas nama kekuasaan.

    Selain itu, dia mengatakan, persoalan kecurangan pemilu juga disorot sejumlah hakim MK dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) melalui dissenting opinion atau pendapat berbeda Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

    Lebih lanjut, Megawati juga menyinggung bahwa telah terjadi anomali demokrasi yang melahirkan watak kepemimpin authoritarian populism atau otoriter populis.

    “Terjadi anomali demokrasi secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi seorang pemikir kebhinekaan yang disegani. Sosok cendikiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism,” ujarnya.

    Baca: Jokowi dan Gibran tak diundang di Rakernas PDI Perjuangan

    Kemudian, dia menjelaskan bahwa karakter dari kepemimpinan tersebut adalah menjadikan hukum sebagai pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi padahal hanya prosedural.

    “Di sinilah hukum menjadi alat bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism. Ini bukan saya yang ngomong lho. tapi ini kan para pakar,” kata Megawati.

    Masih terkait kecurangan pada Pemilu 2024, Megawati turut menyinggung soal TNI-Polri yang dinilainya kembali terlibat dalam politik praktis.

    “Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu,” ujarnya.

    Dia lantas menyebut bahwa penyalahgunaan institusi TNI-Polri untuk kepentingan politik telah dibatasi melalui penghapusan Dwifungsi ABRI pada era awal reformasi, yakni dengan keluarnya Tap MPR Nomor VI/MPR/2000.

  • Megawati: Bung Karno adalah Sosok Pejuang yang Selalu Memikirkan Nasib Rakyat Kecil

    Megawati: Bung Karno adalah Sosok Pejuang yang Selalu Memikirkan Nasib Rakyat Kecil

     

    7cloud.asia – Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden Ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri mengaku selalu membela sosok Soekarno atau Bung Karno bukan karena sosok tersebut ayahnya, tapi karena sosok seorang pejuang.

    Megawati mengatakan bahwa Bung Karno sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia itu selalu mengajarkan kepadanya tentang sifat perikemanusiaan dan perikeadilan.

    Bahkan Bung Karno pun menginginkan perdamaian bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, melainkan juga di dunia.

    “Coba kebayang nggak kalau nggak ada (proklamasi) waktu itu, nggak ada merdeka. Ya memang betul, itulah kebenaran,” kata Megawati saat berpidato di Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

    Baca: Bung Karno melelang peci untuk zakat

    Untuk itu, Megawati meminta kepada pihak-pihak yang ingin memurukkan dan meminggirkan nama Bung Karno agar kembali mempelajari sejarah.

    Apalagi, kata dia, ada pihak yang menuding bahwa Bung Karno adalah penganut komunis.

    “Sepertinya hanya mau memurukkan dia, karena katanya Bung Karno dulu komunis dan sebagainya, belajar apakah dia begitu atau tidak. Bukan dia adalah nasionalis,” kata Wakil Presiden di era Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid itu.

    Bung Karno, menurut Megawati, dikenal karena pemikirana dan sikapnya yang selalu memihak rakyat kecil. Karena itu, namanya tak akan lekang oleh zaman. 

    Bahkan dalam waktu ke depan, menurutnya mendiang Bung Karno pun bakal menerima penghargaan dari Rusia dan Uzbekistan yang bakal membangun patungnya.

    Baca: Ganjar ajak anak muda teladani Bung Karno yang membuang jauh nepotisme

    Di samping itu, Megawati juga mengajak kepada seluruh pihak agar kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi mendatang.

    Karena jika Indonesia mengalami perpecahan, maka bangsa akan menjadi seperti negara-negara yang mengalami perpecahan.

    “Ini harusnya disebarluaskan, diomongkan kepada anak anak kita bahwa ini lah mental bangsa, bahwa kalian itu harus menjaga,” ujarnya.

    Adapun kegiatan Mukernas Partai Perindo itu digelar selama tiga hari mulai dari Senin hingga Rabu, 29-31 Juli 2024.

    Mukernas partai Perindo yang dihadiri oleh para anggota legislatif terpilih itu memiliki tema “Transformasi : Bangkit Untuk Indonesia Sejahtera”.

  • Ada yang Ingin Merebut PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri Akhirnya Bersedia Tetap Jadi Ketua Umum

    Ada yang Ingin Merebut PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri Akhirnya Bersedia Tetap Jadi Ketua Umum

    7cloud.asia – Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasannya ingin kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, karena menurutnya, ada pihak yang ingin merebut partainya.

    Pernyataan tersebut diungkapkan Megawati dalam acara pengumuman sejumlah bakal calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

    Awalnya, Megawati mengatakan bahwa seharusnya dia sudah pensiun karena sudah berusia 77 tahun.

    “Saya ini barang antik, tahu enggak? Lho benar lah, umur 77 tahun. Kalau menurut dari peraturan, sudah pensiun tahu,” kata Megawati di hadapan kader-kadernya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.

    Namun, lanjut Mega, dia kembali diminta menjadi pemimpin partai oleh para kader PDI Perjuangan. Presiden RI ke-5 itu berujar, dia pernah berbicara soal permintaan tersebut kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

    Baca: Dugaan cawe-cawe Istana di balik mundurnya Airlangga Hartarto

    “Aku bilang sama Hasto, ‘Gue pikirin dulu ya, To. Gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga, ini disuruh jadi Ketum lagi’,” ucap putri Presiden pertama RI Sukarno itu.

    Mega kemudian menyampaikan ada orang yang ingin merebut PDI Perjuangan. Namun, Mega tak menyebut siapa pihak yang dimaksud.

    “Sudah begitu sekarang ada orang mau mengambil pula, PDI Perjuangan. Aih gawat. Hehehe. Gile! Wartawan tulis. Gile! Dia enggak mengerti harga kehormatan,” ujarnya.

    Mega lalu kembali membahas keinginannya untuk pensiun dan berkumpul bersama keluarga.

    “Aku denger itu (permintaan untuk jadi ketua umum) tadinya, ‘Gue mau pensiun ah’. Saya kan sudah punya cicit. Aduh cicitku lucu banget, jadi darling saya. Aih, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum,” katanya lagi.

    Baca: Ada kekuatan besar yang memaksa Airlangga Hartarto mundur

    Sikap tersebut, lanjut Megawati, berubah setelah dia tahu ada pihak yang ingin mengambil alih PDI Perjuangan.

    “Eh begitu dengar ini akan diambil alih nih kayaknya PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi. Hahaha. Keren apa enggak?” ujarnya.

    Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi merespons pernyataan Mega. Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mewanti-wanti jangan sampai ada pihak-pihak yang membuat tuduhan.

    Budi kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Mega itu mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak.

    “Ya penguasa itu siapa? Mau nuduh Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak mau. Nggak pernah mau (ambil alih),” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.

    Baca: MK sebut perilaku Jokowi di Pemilu 2024 manyalahi etika

    Isu Jokowi ingin mendongkel kursi Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri sebelumnya pernah diembuskan Sekjen PDI Perjuangan Hasto.

    Menurut Hasto, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai partai politik, yakni Golkar dan PDI Perjuangan.

    “Jadi, jauh sebelum pemilu, antara lima-enam bulan yang lalu. Ada seorang menteri powerful,” kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku ‘NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971’ karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024.

    Menteri itu, kata Hasto, ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Ryaas Rasyid, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, ditugaskan untuk membujuk Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Jokowi.

    “Jadi, ini untuk kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” kata Hasto.

     

  • Usai Disinggung Megawati Dalam Pidato, Anies Kunjungi Kantor DPD PDIP Jakarta

    Usai Disinggung Megawati Dalam Pidato, Anies Kunjungi Kantor DPD PDIP Jakarta

    7cloud.asia – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambangi Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jakarta di Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/08/2024).

    Lewat keterangan di Jakarta, Sabtu, Anies datang didampingi Juru Bicara Sahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Kedatangan Anies pun langsung disambut  Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta.

    “Selamat datang Pak Anies,” ucap Bambang yang menyambut hangat.

    Baca: DPD PDIP Ajukan 10 nama calon gubernur DKI Jakarta

    Sebelum masuk dan melakukan pertemuan di dalam kantor DPD PDIP, Anies menyempatkan diri untuk shalat dzuhur berjamaah dengan sejumlah kader PDIP.

    Setelah shalat dzuhur berjamaah, rombongan kemudian menuju lift untuk melakukan pertemuan lanjutan.
     
    Dikonfirmasi terpisah, Jubir Anies Sahrin Hamid mengatakan pertemuan dengan DPD PDIP akan membahas sejumlah program-program pro rakyat termasuk politik tata ruang hingga kelestarian lingkungan.

    “Pak Anies akan ada pertemuan dengan PDI Perjuangan. Sejauh ini masih pembicaraan terkait substansi program-program untuk wong cilik, politik tata ruang, juga kelestarian lingkungan. Baru terkait tema-tema tersebut,” tutur Sahrin.

    Baca: Anies sebut intervensi Jokowi terpampang nyata

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan Anies Baswedan masih memiliki peluang untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2024, apabila memiliki komitmen terhadap ideologi partai banteng.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan  Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDI Perjuangan.

    Adapun kemungkinan untuk mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon sendiri.

    Sumber: Antaranews

  • Prabowo Subianto Berharap Bisa Bertemu Megawati Soekarnoputri Sebelum Pelantikan

    Prabowo Subianto Berharap Bisa Bertemu Megawati Soekarnoputri Sebelum Pelantikan

    7cloud.asia – Presiden Terpilih Prabowo Subianto berharap rencana pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dapat terlaksana sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

    “Mudah-mudahan sebelum pelantikan,” kata Prabowo setelah menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024–2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

    Prabowo pun mengamini agar rencana pertemuannya dengan Megawati itu bisa terwujud. “InsyaAllah, InsyaAllah,” ucapnya.

    Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu harus menunggu dua tahun lamanya untuk bisa bertemu dengan Megawati.

    Baca: PDI Perjuangan sebut pertemuan Prabowo-Megawati pasca keputusan MK

    “Prabowo harus menunggu dua tahun,” katanya dilansir Antaranews.com.

    Sebelumnya pada pekan lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto akan berlangsung di tempat yang asyik.

    “Tempat itu ‘kan hanya tempat, yang pasti yang paling penting adalah pertemuan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

    Dia mengatakan pertemuan antara tokoh-tokoh bangsa itu akan terjadi pada waktu yang tepat, karena mereka pun saat ini masih memiliki kesibukannya masing-masing.

    Baca: Megawati isyaratkan PDI Perjuangan tak akan ikut dalam pemerintahan Prabowo

    Yang jelas, dia memastikan Megawati dan Prabowo berkeinginan untuk saling bertemu.

    “Nggak saling tunggu-tungguan, karena beliau berdua punya jadwal yang sama-sama sibuk,” kata Ketua DPR tersebut.

    Pertemuan Prabowo dan Megawati sudah lama ditunggu banyak pihak. Prabowo sebagai presiden terpilih dan Megawati sebagai ketua umum partai pemenang pemilu 2024 menjadi aktor yang menentukan wajah politik Indonesia.

    Pertemuan Prabowo dan Megawati sudah dibincangkan media tak lama usai pencoblosan pada Februari 2024 namun hingga hari ini belum terealisasi.

    Baca: Kader PDI Perjuangan sebut Megawati siap bertemu Prabowo

    Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga tak menampik peluang pertemuan  Megawati dengan Prabowo Subianto setelah diumumkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hasto mengatakan tidak ada masalah dengan pertemuan Megawati dan Prabowo.

    “Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

     

  • Pidato Megawati Soekarnoputri di HUT ke-52 PDI Perjuangan: Berterima Kasih Kepada Prabowo Atas Pencabutan TAP MPRS

    Pidato Megawati Soekarnoputri di HUT ke-52 PDI Perjuangan: Berterima Kasih Kepada Prabowo Atas Pencabutan TAP MPRS

    7cloud.asia – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasihnya kepada rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto terkait Penegasan Keputusan MPR atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.

    Megawati mengatakan pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tersebut merupakan kado bagi HUT ke-52 PDI Perjuangan.

    “Setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967,” kata Megawati saat berpidato di peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025)

    Dia mengatakan pimpinan MPR juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S tidak terbukti dan batal demi hukum.

    “Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar,” ujarnya.

    Presiden ke-5 RI ini berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya itu tidak terjadi lagi.

    Megawati menyebutkan hal ini adalah momentum untuk terus terang, apabila salah maka harus diakui salah; dan apabila benar maka harus berani mengakui benar.

    “Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024,” jelas Megawati.

    Ia menambahkan bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

    “Karena itulah juga, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di mana pun kalian berada ada pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” ucap Megawati sambil terisak menangis.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI,” tambah Megawati.

    Megawati berharap kebijakan ini menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

    Megawati Soekarnoputri mengatakan, Soekarno mengabdikan seluruh hidupnya buat rakyat dalam membuat sebuah ajaran, sehingga segala pemikirannya dapat menjadi petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan.

    “Pemikirannya sangat relevan untuk dijabarkan menjadi lentera dalam tata pemerintahan negara. Lah, yang bikin tata pemerintahan negara yang namanya konstitusi itu, kan, semua pendiri bangsa,” katanya.

    Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.

    Menurutnya, yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik sebagai seorang Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.

    Dia juga mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut agar semua lembaran kelam sejarah bangsa tidak terulang lagi.

    “Semua demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu, tetapi bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya, dan abadi sepanjang masa,” pungkasnya.