ruangkota

Tag: pertamina

  • Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi Jenis Pertamax Dll Per 1 September, Simak Daftarnya di Sini

    Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi Jenis Pertamax Dll Per 1 September, Simak Daftarnya di Sini

    7cloud.asia – PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex mulai Minggu (1/9/2024).

    Dipantau dari laman Pertamina, harga Pertamax yang turun dari 13.700 menjadi Rp12.950 per liter itu berlaku di Aceh, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

    Sedangkan, di Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur harga Pertamax dipatok Rp13.250 per liter.

    Pertamax Turbo juga turun dari Rp15.450 menjadi Rp14.475 per liter. Dexlite turun dari Rp15.350 ke 14.050 per liter, Pertamina Dex turun dari Rp15.650 ke 14.550 per liter, dan Pertamax Green dari Rp15.000 jadi Rp13.650 per liter.

    Baca: Sekjen PBB serukan tinggalkan bahan bakar fosil

    Berikut harga BBM terbaru Pertamina per 1 September 2024:

    Jakarta
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp12.950 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter
    Dexlite: Rp14.050 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.550 per liter
    Pertamax Green: Rp13.650 per liter

    Aceh
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp12.950 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter
    Dexlite: Rp14.050 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.550 per liter

    Sumatra Barat
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp13.550 per liter
    Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter
    Dexlite: Rp14.700 per liter
    Pertamina Dex: Rp15.200 per liter

    Sumatra Utara
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp13.250 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.900 per liter

    Sumatra Selatan
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp13.250 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.900 per liter

    Riau dan Kepulauan Riau
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp13.550 per liter
    Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter
    Dexlite: Rp14.700 per liter
    Pertamina Dex: Rp15.200 per liter

    Batam
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.700 per liter
    Dexlite: Rp13.400 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    Jambi
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp13.250 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.900 per liter

    Bengkulu
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp13.550 per liter
    Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter
    Dexlite: Rp14.700 per liter
    Pertamina Dex: Rp15.200 per liter

    Bangka Belitung
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp13.250 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.900 per liter

    Lampung
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp13.250 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.900 per liter

    Banten
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp12.950 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter
    Dexlite: Rp14.050 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.550 per liter
    Pertamax Green: Rp13.650 per liter

    Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp12.950 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter
    Dexlite: Rp14.050 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.550 per liter
    Pertamax Green: Rp13.650 per liter

    Bali
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp12.950 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter
    Dexlite: Rp14.050 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.550 per liter
    Pertamax Green: Rp13.650 per liter

    Nusa Tenggara Barat
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp12.950 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter
    Dexlite: Rp14.050 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.550 per liter
    Pertamax Green: Rp13.650 per liter

    Nusa Tenggara Timur
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax: Rp12.950 per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter
    Dexlite: Rp14.050 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.550 per liter
    Pertamax Green: Rp13.650 per liter

    Kalimantan Barat, Kaliamantan Tengah, Kalimantan Timur
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
    Pertamax: Rp13.250 per liter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.550 per liter

    Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter
    Pertamax: Rp13.550 ribu per liter
    Dexlite: Rp14.700 per liter
    Pertamina Dex: Rp15.200 per liter

    Pulau Sulawesi
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
    Pertamax Rp13.250 per liter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.900 per liter

    Maluku, Maluku Utara
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax Turbo: (-)
    Pertamax Rp13.250 per liter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: (-)

    Papua
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
    Pertamax Rp13.250 per iiter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: (-)

    Papua Barat, Papua Barat Daya
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax Turbo: (-)
    Pertamax Rp13.250 per liter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.900 per liter

    Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah
    Pertalite: Rp10 ribu per liter
    Pertamax Turbo: (-)
    Pertamax Rp13.250 per liter
    Dexlite: Rp14.400 per liter
    Pertamina Dex: (-).

  • Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi per 1 Oktober

    Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi per 1 Oktober

    7cloud.asia – PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Series dan Dex Series mulai 1 Oktober 2024, sebagai bentuk penyesuaian berkala.

    “Harga Pertamax Series dan Dex Series mengalami penurunan signifikan. Harga baru berlaku pada 1 Oktober 2024,” kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan di Jakarta, Selasa (1/10/2024)

    Dia menyampaikan, harga BBM Non-subsidi selalu dievaluasi berkala mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

    Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM Non-subsidi rutin dilakukan. Bisa tetap, bisa naik dan bahkan bisa turun, tergantung trend harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

    “Pada Oktober ini, semua harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penurunan harga,” ujarnya.

    Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Selasa, penurunan itu mulai dari Rp850–Rp1.350 per liter tergantung provinsi.

    Adapun harga Pertamax turun sebesar Rp850 per liter, sehingga kini harga bahan bakar tersebut di 10 provinsi menjadi Rp12.100.

    Sementara untuk Pertamax Turbo (RON 98) turun menjadi Rp13.250 per liter yang sebelumnya Rp14.470 per liter, Pertamax Green 95 (RON 95) turun Rp950 per liter menjadi Rp12.700.

    Sedangkan Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp12.100.

    Untuk harga Dexlite (CN 51) terdapat penyesuaian harga menjadi Rp12.700 per liter dan Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp13.150 per liternya.

    Heppy mengatakan bahwa harga itu berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta.

    “Kami terus berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang terjamin dengan harga yang kompetitif di seluruh wilayah Indonesia,” kata Heppy.

  • Penggunaan QR Code Pertamina untuk Beli Pertalite Dinilai Tidak Efektif

    Penggunaan QR Code Pertamina untuk Beli Pertalite Dinilai Tidak Efektif

    7cloud.asia – Pertamina telah melalui fase sosialisasi penggunaan pemindai kode respons cepat (QR Code) untuk pembelian Pertalite, dan saat ini telah berada di fase uji coba di beberapa kota.

    Anggota Komisi XII DPR, Mulyadi menilai penggunaan QR Code ini tidak efektif, baik untuk pegawai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) maupun untuk Pertamina sendiri.

    Penggunaan QR Code, menurut Mulyadi, akan sulit bagi Pertamina untuk mengawasi, begitu juga SPBU karena repot sendiri itu mengurus yang begituan.

    “Saya dengar dari SPBU wah njelimet lah nggak karuan. Pokoknya semakin rumit itu di lapangan, semakin sulit kita untuk mengawasinya, dan potensi untuk kecurangannya tetap ada,” ucap Mulyadi kepada Parlementaria usai pertemuan Komisi XII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (15/11/2024).

    Mulyadi menjelaskan bahwa sepatutnya pemerintah bersama dengan Pertamina membuat mekanisme yang lebih ringkas.

    Hal itu tidak hanya untuk mencapai tujuan agar bahan bakar subsidi tepat sasaran, tetapi juga memudahkan petugas di lapangan serta terkait pengawasannya.

    Mulyadi menambahkan, jika memang nanti skema subsidi BBM diputuskan sebagian tetap by product, sedangkan sisanya diganti dengan bantuan langsung tunai atau BLT.

    “Yang by product ini misalnya hanya boleh kendaraan yang pelat kuning, misalnya plus motor. Jadi jelas, siapa yang boleh membeli BBM subsidi baik itu pertalite maupun solar subsidi,” tambah Politisi Partai Gerindra ini.

    Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menerapkan pembayaran melalui QR Code lewat aplikasi My Pertamina untuk bahan bakar pertalite yang direncanakan dimulai pada akhir September 2024.

    Melalui mekanisme ini, PT Pertamina (Persero) memastikan upaya digitalisasi agar program subsidi tepat sasaran bisa berjalan.

  • Komisi III DPR Soroti Dugaan Penyimpangan di Pertamina

    Komisi III DPR Soroti Dugaan Penyimpangan di Pertamina

    7cloud.asia – Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati), khususnya yang ada di Pekanbaru, Riau, terkait pengawasan terhadap aktivitas Pertamina.

    Hinca menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap Kejati bertujuan untuk memastikan bahwa Pertamina dapat berkontribusi maksimal dalam mencapai swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ini, Indonesia mengeluarkan sekitar Rp1,6 triliun per hari untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika Pertamina dapat meningkatkan produksi, ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara signifikan.

    Menurutnya, selama tiga hingga empat tahun terakhir, Kejati tidak pernah menyentuh perusahaan energi milik negara tersebut, meskipun banyak permasalahan terjadi di dalamnya.

    Mulai dari pengadaan kecil hingga proyek bernilai puluhan triliun rupiah, termasuk pengadaan rig dan geomembran yang menampung limbah, banyak laporan dari masyarakat yang kami terima.

    “Namun, belum ada langkah konkret dari Kejati dalam mengusut dugaan penyimpangan ini,” ujar Hinca dalam Kunjungan spesifik Tim Komisi III dengan Kapolda Riau dan Kejati Riau, Pekanbaru, Riau, Sabtu, (22/2/2025).

    Baca: Anggaran subsidi cukup tapi LPG 3 kg langka

    Ia juga menyinggung target lifting minyak yang ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk Pertamina Hulu Rokan sebesar 200 ribu barel per hari (bph). Namun, realisasi produksi justru turun hingga 120 ribu bph.

    Menurutnya, ketidaktercapaian target ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan, tender, dan pelaksanaan proyek.

    Di sinilah peran Kejaksaan dibutuhkan, karena ini menyangkut uang negara, kejaksaan harus turun tangan dan mengusut dugaan penyimpangan.

    “Saya bahkan sudah menyerahkan dokumen laporan masyarakat kepada Kejati, namun justru dinyatakan sebagai pendampingan proyek strategis. Jika proyek strategis tidak boleh disentuh, bagaimana mungkin ada transparansi dan akuntabilitas?!” tegasnya.

    Lebih lanjut, politisi partai Demokrat ini juga menyoroti penggeledahan yang dilakukan Kejagung terkait dugaan korupsi impor BBM di Pertamina pada Desember lalu.

    Temuan ini menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan yang telah diungkap sejak beberapa tahun lalu memang benar adanya.

    Baca: Fungsi foto KTP saat pembelian LPG 3 kg dipertanyakan

    Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap Pertamina, yang memiliki lebih dari 200 anak perusahaan, agar tidak menjadi “negara dalam negara”.

    Menurutnya, Pertamina saat ini ibarat kapal Titanic yang tengah menuju kehancuran jika tidak segera diselamatkan.

    Hinca mengajak seluruh aparat penegak hukum untuk bekerja maksimal dalam mengawasi Pertamina dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan.

    Menurutnya, jika pengawasan dilakukan dengan baik, kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 40 persen atau sekitar Rp1.000 triliun dapat ditekan.

    “Kami sebagai mitra dari aparat penegak hukum akan terus mengevaluasi kinerja mereka. Kejati dan aparat lainnya harus bekerja dengan benar, karena menyelamatkan Pertamina berarti menyelamatkan Indonesia dari krisis energi. Jika tidak, kita akan terus menjadi negara yang bergantung pada impor dan kehilangan kedaulatan energi,” pungkasnya.

  • Beda Sikap Andre Rosiade Soal Korupsi di Pertamina: Dulu Menuduh Ahok Bikin Onar Sekarang Mengaku Kaget

    Beda Sikap Andre Rosiade Soal Korupsi di Pertamina: Dulu Menuduh Ahok Bikin Onar Sekarang Mengaku Kaget

    7cloud.asia – Komisi VI DPR RI menyatakan akan memanggil PT Pertamina (Persero) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan oleh Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga.

    Pemanggilan pihak Pertamina Patra Niaga tersebut direncanakan akan berlangsung pada Rabu (12/3/2025) pekan depan.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, kasus korupsi yang diduga berjalan sepanjang tahun 2018-2023 itu telah merugikan negara bisa mencapai hampir Rp1 Kuadriliun sangat mengagetkan.

    “Kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin teman-teman Komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan memanggil Pertamina rencananya tanggal 12 Maret ya, menanyakan perkembangan kasus,” tutur Andre dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, Komisi VI DPR baru memanggil PT Pertamina Patra Niaga, sebab akan didahului adanya pertemuan antara Komisi XII dengan BUMN pelat merah tersebut pada pekan ini.

    Diketahui, Komisi XII adalah salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.

    Usai pertemuan itu, pihaknya juga akan memperdalam isu korupsi dalam konteks pengawasan sektor perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan pengelolaan BUMN.

    Sikap Andre terkait korupsi di Pertamina Patra Niaga ini berbalik 180 derajat dengan sikap dia pada tahun 2020 lalu, saat Ahok mengungkap dugaan korupsi di Pertamina.

    Pada cuitannya pada tanggal 15 September 2020, Andre Rosiade meminta Presiden ke-7 Joko Widodo untuk memecat Ahok.

    Saat itu Andre Rosiade meminta Ahok dicopot usai membongkar aib Pertamina. Menurut Andre Rosiade, Ahok hanya membuat gaduh saja. Bahkan ia mengatakan kalau kinerja Ahok sebagai Komut biasa-biasa saja.

    “Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sbg Komut @pertamina. Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohir utk mencopot saudra BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja,” tulis Andre Rosiade di akun Twitternya @andre_rosiade dikutip dari tribun-bogor.com.

    Namun saat itu Ahok tidak dicopot, dan tetap menjabat sebagai Komut hingga jabatannya berakhir di tahun 2023.

    Diketahui, postingan lawas Andre Rosiade yang menyinggung kinerja Ahok selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina kembali viral di media sosial.

    Postingan ini menjadi viral lantaran Ahok kembali mengungkap kasus korupsi Pertamina yang menyeret 9 tersangka, di antaranya pejabat teras Pertamina.

    Dalam wawancara dengan Liputan6, Ahok bercerita bahwa ia sempat ingin memecat Dirut Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan yang kini jadi tersangka.

    Namun Ahok tidak bisa melakukan hal tersebut karena dirinya hanya sebagai Komisaris Utama, dan tidak punya kewenangan.

  • Politisi PDI Perjuangan Usulkan Panja untuk Usut Megakorupsi di Pertamina, KIM Plus Menolak

    Politisi PDI Perjuangan Usulkan Panja untuk Usut Megakorupsi di Pertamina, KIM Plus Menolak

    7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mendorong pembentukan Pantia Kerja (Panja) BBM Pertamina di DPR untuk menyelidiki kasus dugaan megakorupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023.

    Dorongan pembentukan panja Pertamina disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    “Saya usulkan kepada pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi VI DPR untuk bagaimana segera dibentuk Panja BBM Pertamina, karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak,” tutur Mufti.

    Mufti menilai, pembentukan Panja Pertamina ini ditujukan untuk membersihkan Pertamina dari koruptor. Bila tidak, ia khawatir, penggunaan dana untuk membangun kilang minyak dari Danantara akan sia-sia.

    Baca: Sikap plin-plan Andre Rosiade soal korupsi di Pertamina

    “Maka nanti kasihan juga kepada Danantara mereka harus menunjuk beban berat karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos,” kata Mufti.

    Menanggapi usulan ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di Komisi VI DPR sepakat untuk menolak usulan pembentukan panitia kerja (panja) untuk menelisik kasus megakorupsi di Pertamina.

    Sikap ini, menurutnya, dikarenakan kasus megakorupsi Pertamina telah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    “Jadi memang ada usulan, tapi mayoritas fraksi di Komisi VI sepakat bahwa Panja kasus Pertamina tidak perlu, karena kasus ini sudah dalam ranah hukum di Kejagung,” ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Baca: Komisi III DPR Soroti Dugaan Penyimpangan di Pertamina

    Andre menyampaikan, pihaknya lebih fokus mengawal pembenahan internal di Pertamina. Untuk kasus hukum, kata dia, Komisi VI DPR menyerahkan pada Kejagung.

    “Kalau proses hukumnya kita serahkan ke aparat penegak hukum, apalagi kan sudah 9 orang yang ditahan, apalagi kasus ini sudah bergulir, banyak pihak yang akan terus dipanggil Kejagung,” tutur Andre.

    “Tentu kami di Komisi VI memberikan dukungan penuh kepada Kejagung dan kami menilai proses yang perlu kami lakukan di Komisi VI adalah memastikan Pertamina melakukan perubahan dan perbaikan di internal,” terang Andre.

    Kendati demikian, legislator Gerindra ini menegaskan, tak perlu ada pembentukan Ppnja untuk menelisik kasus megakorupsi di Pertamina.

    “Kita sepakat tadi di Komisi VI tidak perlu untuk melakukan panja atau Pansus Pertamina,” pungkasnya.

  • Mudik Lebaran 2025: Pertamina Tawarkan Diskon Rp 300 Per Liter untuk Pembelian Pertamax

    Mudik Lebaran 2025: Pertamina Tawarkan Diskon Rp 300 Per Liter untuk Pembelian Pertamax

    7cloud.asia – PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), memberikan diskon harga bahan bakar minyak (BBM) Rp 300 per liter untuk periode pulang mudik Lebaran 2025. 

    Promo kali ini berlaku untuk jenis BBM Pertamax Turbo, Pertamax, atau Pertamina Dex dengan diskon sebesar Rp 300 per liter.

    Potongan harga tersebut berlaku pada 1-7 April 2025 setiap pukul 06.00-20.00 WIB di sejumlah SPBU Pertamina. Daftar SPBU yang berpartisipasi dapat diakses melalui tautan https://mypertamina.id/spbu.

    Pelanggan bisa mendapatkan potongan harga untuk pembelian Pertamax tersebut dengan sejumlah syarat.

    Baca: Timbulan Sampah Saat Mudik Tahun Ini Meningkat

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan potongan harga ini diperuntukkan bagi periode perjalanan arus balik Lebaran.

    “Kami memahami bahwa periode arus balik menjadi momen penting bagi masyarakat yang kembali ke kota asal setelah mudik. Dengan promo ini, kami ingin memberikan manfaat lebih bagi konsumen,” kata Heppy melalui keterangan tertulis pada Selasa, 1 April 2025.

    Untuk mendapatkan promo ini, pelanggan harus melakukan transaksi pembelian BBM menggunakan aplikasi MyPertamina di SPBU.

    Diskon langsung diberikan secara otomatis saat transaksi dilakukan, dengan syarat minimal pembelian 1 liter dan maksimal 50 liter per transaksi.

    Setiap akun MyPertamina hanya bisa mendapatkan promo ini satu kali selama periode berlangsung.

    Baca: Terjadi 175 Kasus Kecelakaan Selama Arus Mudik Lebaran 2025

    Jika pemudik ingin mendapatkan diskon tersebut lebih dari satu kali, akun MyPertamina yang mereka gunakan harus berbeda dengan akun yang sudah pernah mengklaim promo tersebut.

    “Dengan adanya berbagai promo ini, Pertamina berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan arus balik yang lebih nyaman dan tentunya ramah di kantong,” ucap Heppy.

    Selain promo BBM, Pertamina juga menawarkan promo lainnya selama periode ini Lebaran 2025. Salah satunya promo gratis ongkir Pertamina Delivery Service Bright Gas untuk pembelian tabung perdana dengan isi atau isi ulang Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg.

    Pelanggan bisa mendapatkan promo itu melalui menu PDS di aplikasi MyPertamina. Promo ini berlangsung hingga 7 April 2025.

     

  • Harga BBM Nonsubsidi Turun pada Mei 2025, Simak Daftar Harganya di Sini

    Harga BBM Nonsubsidi Turun pada Mei 2025, Simak Daftar Harganya di Sini

    7cloud.asia – PT Pertamina (Persero) mengumumkan, pada Mei 2025 harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Dex Series turun

    Penurunan harga BBM non subsidi ini berkisar Rp100 hingga Rp500 dan berlaku untuk beberapa wilayah tertentu mulai 1 Mei 2025,

    Seperti di Jabodetabek, terpantau harga BBM di wilayah tersebut mengalami perubahan. Dexlite (CN 51) menjadi Rp13.350 per liter atau turun Rp250 per liter dari sebelumnya Rp13.600 per liter.

    Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp13.750 per liter atau turun Rp150 per liter dari sebelumnya Rp13.900 per liter.

    Baca: Larangan ojek online gunakan BBM bersubsidi

    Sementara itu, harga BBM yakni Pertamax (RON 92) menjadi Rp12.400 per liter atau turun Rp100 per liter dari sebelumnya Rp12.500 per liter.

    Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp13.150 per liter atau turun Rp100 per liter dari sebelumnya Rp13.250 per liter.

    Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp13.300 per liter atau turun Rp500 per liter dari sebelumnya Rp13.500 per liter.

    Sedangkan, harga BBM yang tidak mengalami perubahan, yaitu Pertalite (penugasan) Rp10.000 per liter dan Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter.

    Baca: Kontroversi pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite

    Terpisah, BP Indonesia menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis BP 92 mulai 1 Mei 2025, dari yang semula Rp12.800 per liter pada April 2025, menjadi Rp12.600 per liter.

    Dikutip dari laman resmi BP Indonesia di Jakarta, Kamis, berikut adalah rincian perubahan harga dari BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP.

    Untuk jenis BP Ultimate, terjadi penurunan sebesar Rp200 per liter, yakni dari Rp13.370 per liter, menjadi Rp13.170 per liter.

    Lebih lanjut, untuk BBM BP jenis BP Ultimate Diesel, terjadi penurunan sebesar Rp250 per liter, yakni dari Rp14.060 per liter pada April 2025, menjadi Rp13.810 per liter sejak Mei 2025.

  • Stok BBM di SPBU Swasta Berpotensi Kosong hingga Akhir Tahun

    Stok BBM di SPBU Swasta Berpotensi Kosong hingga Akhir Tahun

    7cloud.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut ada risiko stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta kosong hingga akhir tahun. Hal ini, imbas belum tercapainya kesepakatan dari SPBU swasta untuk membeli base fuel dari Pertamina.

    Seperti diketahui, pemerintah telah memfasilitasi badan usaha swasta seperti Shell, BP, dan Vivo untuk dapat memasok base fuel atau bahan bakar minyak (BBM) murni dari Pertamina.

    Transaksi itu akan dilanjutkan melalui pembahasan business to business (B2B) antara badan usaha swasta dan Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan jika tidak tercapai kesepakatan, maka stok BBM di SPBU swasta berpotensi terus kosong.

    “Ya ini pilihan, maksudnya mau kosong sampai akhir tahun atau mau ada yang disepakati, seperti itu,” ujar Laode di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Baca: BBM nonsubsidi langka akibat kebijakan yang tidak sinkron dengan kondisi pasar

    Diketahui, SPBU swasta mengalami kekurangan stok BBM sejak akhir Agustus 2025 lalu. Kondisi ini terjadi seiring habisnya kuota impor BBM badan usaha swasta di 2025 yang sebanyak 110 persen.

    Kementerian ESDM pun tidak memberikan tambahan kuota impor, melainkan mengarahkan badan usaha swasta untuk memasok BBM dari Pertamina, yang masih memiliki sisa kuota impor.

    Namun, hingga saat ini, belum tercapai kesepakatan dari badan usaha swasta untuk membeli base fuel dari Pertamina.

    Padahal, perusahaan migas pelat merah ini telah mengimpor 100.000 barrel base fuel untuk kebutuhan SPBU swasta. Badan usaha swasta menyoroti base fuel Pertamina yang mengandung etanol 3,5 persen.

    Meski kandungannya relatif kecil, keberadaan etanol tersebut tetap menjadi alasan badan usaha swasta belum berminat memasok BBM dari Pertamina. Laode mengatakan, kandungan etanol dalam BBM pada dasarnya merupakan praktik yang umum di internasional.

    Baca: Harga pangan dan biaya kuliah memicu inflasi di September 2025

    Menurutnya, penggunaan etanol tidak akan mengganggu performa mesin kendaraan. “Etanol itu di internasional sudah banyak yang pakai. Jadi tidak mengganggu performa, bahkan bagus dengan menggunakan etanol itu,” ucapnya.

    Ia mencontohkan, seperti Brasil yang telah menerapkan campuran etanol hingga 20 persen pada bensin secara nasional. Selain itu, BBM yang dijual Shell di Amerika Serikat juga mengandung etanol.

    “Kalau di Amerika saja Shell juga sudah pakai etanol. Di Amerika sendiri mereka bensinnya pakai etanol. Saya bisa kasih lihat bukti-bukti itu,” kata Laode.

    Lebih lanjut, terkait 100.000 barrel base fuel yang sudah diimpor Pertamina, Laode bilang, jika tak ada badan usaha swasta yang membelinya, maka akan digunakan oleh Pertamina sendiri.

    “Kalau base fuel tetap terpakai ya. Makanya kan disampaikan bahwa kelangkaan itu tidak akan terjadi. Kenapa? karena kan sebenarnya ada (stok BBM), cuma yang satunya maunya yang tadi, yang satunya yang sudah ada di Pertamina. Kalau Pertamina itu enggak akan kehabisan,” ucapnya.

  • Dua Tanker Pertamina Masih Tertahan di Teluk Persia: Dubes Iran Sebut Kondisi Selat Hormuz Belum Normal

    Dua Tanker Pertamina Masih Tertahan di Teluk Persia: Dubes Iran Sebut Kondisi Selat Hormuz Belum Normal

    7cloud.asia – Dua kapal tanker milik Pertamina, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga hari ini masih tertahan di kawasan Teluk Persia sebagai dampak penutupan selat Hormuz oleh Iran.

    Dilansir Tempo.co, Kapal Pertamina Pride dikelola oleh NYK, sedangkan Gamsunoro oleh Synergy Ship Management. Keduanya tertahan sejak Iran menutup jalur strategis tersebut pada akhir Februari lalu.

    Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital untuk distribusi minyak dunia. Iran menutup Selat Hormuz tak lama setelah serangan sepihak yang dilakukan AS dan Israel ke wilayahnya.

    Berbicara dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina di Cipayung, Jakarta Timur, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyatakan kondisi Selat Hormuz hingga kini dalam kondisi tidak biasa.

    Situasi tersebut terjadi meski Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan sejak Selasa (7/4/2026).

    Baca: Perundingan Iran-AS fokus pada pengawasan Selat Hormuz dan pengembangan nuklir

    Menurut Boroujerdi, kawasan Selat Hormuz masih berada dalam sensitivitas tinggi akibat dinamika konflik sebelumnya.

    “Terkait dengan kondisi di Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi biasa. Seperti yang kita ketahui, di sana sensitif saat masa perang dan harus melalui beberapa protokol,” ujar Boroujerdi dikutip Tempo.co.

    Boroujerdi menjelaskan, setiap kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz wajib mematuhi protokol yang ditetapkan otoritas keamanan setempat. Prosedur tersebut, kata dia, menjadi bagian dari pengamanan wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi.

    Boroujerdi menambahkan, selain mengikuti protokol, kapal komersial juga harus melalui proses negosiasi dengan pihak terkait. Mekanisme itu melibatkan penjaga keamanan Republik Islam Iran sebagai otoritas di kawasan tersebut.

    “Negosiasi itu dilakukan dengan pihak terkait dan penjaga keamanan Republik Islam Iran. Itu semuanya melewati protokol tertentu,” ujarnya. Namun, ia tidak merinci bentuk protokol yang harus dipenuhi, termasuk oleh Pertamina agar dua kapal tankernya dapat melintas dengan aman.

    Baca: Prabowo diminta turun tangan atasi tertahannya tanker Pertamina di Selat Hormuz

    Kemlu Sebut Masih Ada Kendala Teknis
    Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri menyebut masih terdapat kendala teknis yang membuat dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) belum dapat melewati Selat Hormuz.

    Pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi intensif melalui berbagai jalur, termasuk antara Kemlu, Kedutaan Besar RI di Teheran, serta pemerintah Iran dan Kedutaan Besar Iran di Jakarta.

    Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan, sejumlah aspek teknis masih dalam pembahasan untuk memastikan keselamatan pelayaran.

    “Saat ini, memang perkembangan yang berlangsung adalah terdapat beberapa hal yang cukup teknis yang memang sedang ditindaklanjuti untuk bisa memastikan keselamatan untuk melintasi dari sana, termasuk hal lain seperti asuransi dan kesiapan kru,” kata Nabyl dalam konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

    Ia menegaskan kendala tersebut bukan semata persoalan politik. “Betul-betul tingkat teknis yang memang harus dibahas dengan melibatkan Pertamina dan juga pihak-pihak terkait di lapangan di sana,” ujarnya.