ruangkota

Tag: prabowo

  • Ganjar: Pernyataan Otak Lambat Itu Sangat Sadis

    Ganjar: Pernyataan Otak Lambat Itu Sangat Sadis

    7cloud.asia – Pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menginginkan internet gratis memiliki otak lambat itu merupakan pernyataan yang sadis.

    Hal ini dikatakan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo dalam debat kelima Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Minggu (04/02/2024) malam.

    “Jika kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, maaf, otaknya lambat, saya kira statement itu sangat sadis,” kata Ganjar.

    Penjelasan Ganjar ini menyinggung sindiran Prabowo yang membandingkan antara orang yang mengutamakan internet gratis ketimbang makan gratis.

    Saat itu, Prabowo tengah berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, 20 Januari 2024.

    Baca: Ganjar sangat familiar dengan tema debat kelima

    “Orang yang bilang rakyat enggak minta makan itu anaknya saya kira otaknya agak … agak lamban,” kata Prabowo kala itu.

    Dalam debat tersebut, Ganjar menjelaskan ada sekitar 12.000 desa yang masih belum mendapatkan koneksi internet.

    Padahal Indonesia ingin mendigitalisasi sejumlah fasilitas, di antaranya di bidang pendidikan dan kesehatan.

    Karena itu, Ganjar bersama calon wakil presiden RI, Mahfud Md memasukkan program internet gratis dalam visi dan misinya.

    Menanggapi ucapan Ganjar, Prabowo membantah. “Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang miskin?” ujar Prabowo.

    Menurutnya maksud internet gratis tidak penting jika dibandingkan dengan makan gratis adalah program strategis untuk mengatasi banyak masalah.

    Baca: Sebelum debat, Mahfud berpelukan dengan Prabowo

    “Saya enggak bermaksud internet gratis itu tidak penting. Kalau dibandingkan dengan makan gratis, menurut saya, itu strategic untuk mengatasi banyak masalah,” kata mantan menantu Presiden RI kedua, Soeharto.

    Namun penjelasan Prabowo tersebut dianggap terlambat oleh Ganjar sebab publik sudah berada di internet dan menjadi jejak digital.

    “Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus. Jejak digital tidak akan pernah hilang. Maka, statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat karena pernyataan Bapak sangat clear dan membandingkan itu,” ujarnya.

    Debat kelima yang diikuti tiga capres malam ini menjadi rangkaian penutup acara debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

    Baca: Ganjar dan Mahfud kompak kenakan kemeja Mapala

    Tema debat kelima adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

    Lima sesi debat yang diikuti secara bergantian oleh capres dan cawapres merupakan forum resmi yang digelar oleh KPU untuk tiga pasangan calon berkampanye dan adu gagasan.

    Debat-debat sebelumnya berlangsung pada tanggal 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, dan 21 Januari 2024.

    KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Prabowo-Gibran Unggul di Panti Sosial ODGJ

    Prabowo-Gibran Unggul di Panti Sosial ODGJ

    7cloud.asia – Suara Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlokasi di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa (BLHS) 3 dengan mayoritas pemilihnya berstatus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 

    Di TPS 20, Prabowo-Gibran unggul 104 suara, Anies-Muhaimin (AMIN) 58 suara, dan Ganjar-Mahfud meraih 38 suara. Suara sah 200 dan satu  suara tidak sah dengan total 201 suara.

    Sementara di TPS 21, Prabowo-Gibran unggul dengan 54 suara, Anies-Muhaimin (AMIN) 37 suara, dan Ganjar-Mahfud 21 suara. Suara sah 112 dan suara tidak sah 10 dengan total 122 suara.

    Baca: Tanggapan tiga capres tentang film Dirty Vote

    Adapun di TPS 22, Anies-Muhaimin unggul dengan 62 suara, Prabowo-Gibran dengan 59 suara, dan Ganjar-Mahfud dengan 28 suara. Suara sah 149 suara dan 3 suara tidak sah 3 suara,  dengan total 152 suara.

    Oleh karena itu bila dikalkulasi hasil penghitungan tiga TPS di panti tersebut, Prabowo-Gibran memperoleh 217 suara, Anies-Muhaimin mendapatkan 157 suara, dan Ganjar-Mahfud memiliki 87 suara.

    Pada kesempatan yang berbeda, Kasubag Tata Usaha Panti Sosial BLHS 3 Asta Devin Loriana menyebutkan sebanyak 250 orang warga binaan memenuhi syarat untuk menyampaikan hak suara mereka secara langsung pada pemilu kali ini.

    Baca: Mempertanyakan etika bernegara Jokowi dalam pemilu

    “Jadi dari 3 TPS itu bisa saya sampaikan di TPS 20 ada 13 orang, ini dari kami ya warga binaan. Kemudian TPS 21 sebanyak 103 orang, kemudian TPS 22 sebanyak 98 orang, dan ada tambahan DPTB sebanyak 36. Jadi yang 13, 103, 98 itu adalah DPT, kemudian DPTB-nya ada 36 orang,” kata Asta.

    Ia menjelaskan ODGJ tetap dapat memberikan suara secara langsung dalam pemilu asalkan telah mendapatkan status pulih dari dokter spesialis kejiwaan dan diikuti dengan rutin meminum obat.

    Sumber: Antaranews

  • Pemilu 2024: Pengaruh Kemenangan Prabowo Bagi Demokrasi

    Pemilu 2024: Pengaruh Kemenangan Prabowo Bagi Demokrasi

    7cloud.asia – Hasil quick count Pemilu 2024 menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran berpeluang besar memenangi Pilpres 2024.

    Kemenangan ini disambut dengan kekhawatiran oleh para aktivis pro demokrasi terkait masa depan demokrasi di Indonesia.

    Masa lalu Prabowo yang pernah tersandung pelanggaran HAM berat dan kedekatannya dengan rezim Orde Baru, serta kontroversi yang menyertai proses pencalonan Gibran menjadi cawapres pasangan Prabowo menjadi dasar kekhawatiran itu.

    Seperti apa pengaruh kemenangan Prabowo pada demokrasi? Berikut ulasan berikut ulasan , Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani sebagaimana telah terbit di The Conversation.   

    Baca: Peran kontroversial Jokowi bagi kemenangan Prabowo    

    Masa lalu Prabowo yang pasang-surut telah banyak dibahas. Ia adalah menantu dari pemimpin otoriter Indonesia, Suharto.

    Prabowo dituduh terlibat dalam penghilangan paksa terhadap 13 aktivis pada masa kepemimpinan presiden Suharto.

    Pengamanan demokratis yang diperkenalkan setelah jatuhnya rezim otoriter Suharto pada akhir 1990-an—sekaligus mengawali era reformasi— diperkirakan akan mampu mencegah Prabowo menjadi penguasa otokratis di Indonesia.

    Mengapa demikian? Pertama, Prabowo tidak sepopuler Jokowi.

    Tidak seperti Jokowi, yang memiliki tingkat kepuasan sangat tinggi sebesar 80% memberinya banyak kelonggaran untuk menguji batas kekuasaannya, Prabowo tidak begitu populer.

    Baca: Penolakan terhadap Prabowo terus berlanjut

    Sebelum Jokowi memberikan dukungan secara diam-diam, Prabowo secara konsisten berada di posisi kedua di belakang Ganjar dengan perolehan suara sekitar 20%.

    Saat itu, kecil kemungkinan Prabowo dapat mencapai posisi runner up jika pemilihan diadakan setahun yang lalu.

    Partai pendukung Prabowo, Gerindra, berada di posisi ketiga, menurut penghitungan cepat, di belakang PDIP dan Golkar.

    Reputasi Prabowo sebagai orang kuat mungkin menarik banyak orang untuk mendukungnya. Namun, pada saat yang sama banyak pemilih yang mewaspadainya.

    Terlepas dari bagaimana partai-partai politik yang korup, sulit untuk melihat bahwa mereka akan dengan sukarela menyerahkan kekuasaan yang diperoleh dengan susah payah setelah kediktatoran Soeharto, kepada Prabowo.

    Baca: Ada indikasi pelanggaran, Panwaslu Kuala Lumpur rekomendasikan pencoblosan ulang

    Yang terpenting, kalangan militer tidak serta merta mendukung Prabowo. Sebagai sebuah institusi, TNI selalu membanggakan diri mereka dengan mengikuti aturan hukum dan konstitusi, terutama setelah era reformasi.

    Sulit untuk melihat bahwa kalangan militer akan mempertaruhkan reputasi yang susah payah dibangun dan kepercayaan publik untuk mendukung langkah apa pun yang mungkin diambil Prabowo jika terpilih untuk merusak demokrasi.

    Pengalaman negara tetangga Myanmar seharusnya memberi mereka jeda: kudeta militer tahun 2021 di Myanmar telah menjerumuskan seluruh negara ke dalam perang saudara.

    Militer Myanmar yang berkuasa, Tatmadaw, terus mengalami kekalahan dari kelompok-kelompok etnis dan oposisi bersenjata.

    Baca: Dirty Vote ungkap kecurangan masif di Pemilu 2024

    Faktor lain yang perlu diingat adalah popularitas Jokowi yang bertahan lama.

    Ada beberapa pihak yang berpikir bahwa ia mungkin tergoda oleh besarnya dukungan rakyat untuk terus mencampuri urusan politik melalui pencalonan putranya, Gibran, sebagai wakil presiden.

    Ada juga yang merasa bahwa Jokowi menggunakan cara-cara non-demokratis untuk mempengaruhi pemilihan dan mengamankan tempat Gibran dalam pemilihan.

    Beberapa minggu sebelum pemilihan, organisasi masyarakat sipil dan akademisi serta para aktivis berbicara menentang Jokowi atas apa yang mereka lihat sebagai manuver untuk mempertahankan pengaruh politiknya.

    Baca: PDIP bentuk tim khusus untuk kumpulkan bukti kecurangan Pemilu 2024

    Barangkali, kemenangan Prabowo adalah ‘berkah’ tersembunyi bagi demokrasi Indonesia jika ini berarti masyarakat akan mulai serius memperjuangkan demokrasi—tidak lagi taken for granted atau menerima begitu saja.

    Rahma Sekar Andini menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris

  • Pemilu 2024: Peran Kontroversial Presiden Jokowi dalam Kemenangan Prabowo

    Pemilu 2024: Peran Kontroversial Presiden Jokowi dalam Kemenangan Prabowo

    7cloud.asia – Menurut jajak pendapat terbaru yang dapat diandalkan,  Prabowo—yang juga Menteri Pertahanan—mendapatkan hampir 60% suara dalam pemilihan umum (pemilu) sehari terbesar dan paling kompleks di dunia.

    Dengan hasil ini kemungkinan besar tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024.

    Bagaimana peran kontroversial Jokowi dalam kemenangan Prabowo ini, berikut ulasan , Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani sebagaimana telah terbit di The Conversation.   

    Lebih dari 200 juta pemilih yang memenuhi syarat di lebih dari 17 ribu pulau memberikan suara mereka di lebih dari 820 ribu TPS.

    Proses pemungutan suara yang berlangsung selama satu hari ini melibatkan 5,7 juta petugas pemilu, hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura.

    Mengingat kompleksnya rekapitulasi hasil pemilu, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil resmi pada tanggal 20 Maret 2024.

    Baca: Mengintip peruntungan tiga capres di tahun naga kayu

    Namun, sejak pemilihan presiden pertama kali pada 2004, Indonesia telah mengandalkan penghitungan cepat untuk mengetahui siapa presiden baru pada hari pemilihan.

    Berdasarkan hasil hitung cepat, Prabowo mengalahkan dua kandidat lain, yaitu mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang didukung oleh kaum konservatif Muslim.

    Pasangan mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang didukung oleh partai politik terbesar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Kemenangan Prabowo telah melalui proses yang panjang. Ini adalah upaya keempatnya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara.

    Ia pertama kali maju sebagai calon wakil presiden untuk Megawati Sukarnoputri, ketua umum PDIP, dalam Pemilihan Presiden 2009. Pasangan ini kalah dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

    Baca: Penolakan terhadap Prabowo sebagai capres

    Dalam pemilu 2014 dan 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden melawan Joko “Jokowi” Widodo, Presiden Indonesia saat ini.

    Prabowo kalah dalam pemilihan yang ketat dalam kedua kesempatan tersebut karena Jokowi didukung oleh PDIP Perjuangan yang dipimpin Megawati.

    Setelah kekalahan dalam pemilu 2019, Prabowo menerima tawaran pekerjaan sebagai menteri pertahanan Jokowi.

    Dalam pemilu tahun ini, Prabowo bekerja sama dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, setelah perselisihan antara Jokowi dan Megawati mengenai pilihan calon presiden.

    Ini adalah contoh bagaimana manuver-manuver para politikus di Indonesia yang tidak dapat diprediksi untuk tetap berkuasa dan mempertahankan martabat mereka.

    Baca: Tak hanya ingin Prabowo menang, Jokowi juga ingin suara PDI Perjuangan turun

    Faktor Jokowi. 

    Banyak pihak menyebut kemenangan Prabowo ini tak bisa dilepaskan dari peran kontroversial yang dimainkan Presiden Joko Widodo.

    Sungguh menakjubkan melihat bagaimana Jokowi bangkit dari seorang politikus yang tidak dikenal pada 2005 ketika dia mencalonkan diri sebagai wali kota Solo—kota kecil di Jawa Tengah, menjadi seorang “kingmaker” dalam pemilu kali ini.

    Tiket Prabowo-Gibran diatur sedemikian rupa dengan keterlibatan substansial dari Jokowi di seluruh prosesnya.

    Gibran dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK), yang dipimpin oleh ipar Jokowi: Anwar Usman, mengubah persyaratan bahwa kandidat harus berusia minimal 40 tahun agar putranya yang berusia 36 tahun dapat mencalonkan diri.

    Putusan MK menambahkahkan syarat lainnya yang bisa digunakan apabila kandidat tidak memenuhi syarat usia yakni “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

    Baca: Film Dirty Vote memotret kecurangan masif di Pemilu 2024

    Tidak mengherankan jika protes dari pihak oposisi amat riuh. Banyak yang menyatakan bahwa pemilu kali ini bukan lagi tentang melanjutkan warisan Jokowi, melainkan tentang menyelamatkan demokrasi.

    Tiga hari sebelum pemilu, sebuah film dokumenter yang mengekspos dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan Jokowi menjadi viral.

    Film tersebut menuduh bahwa Jokowi dengan susah payah mencurangi pemilu agar Prabowo dan putranya bisa menang. Dirty Vote yang disutradarai aktivis Dandhy Dwi Laksono.

    Tiga akademisi terkemuka—Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari—yang diwawancarai untuk film ini mengungkapkan apa yang mereka katakan sebagai aneka strategi Jokowi.

    Mulai dari gelontoran uang negara kepada para calon pemilih sebelum pemilu hingga penanaman dukungan di berbagai provinsi kunci.

    Sutradara film tersebut, Dandhy Dwi Laksono, dan ketiga akademisi tersebut telah dilaporkan ke polisi.

    Rahma Sekar Andini menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris

  • 7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Penegakan HAM (1)

    7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Penegakan HAM (1)

    7cloud.asia – Setelah empat kali mengikuti perhelatan pemilihan umum (pemilu) dan tiga kali maju sebagai calon presiden (capres), Prabowo Subianto akhirnya hampir berhasil mencapai kursi kekuasaan tertinggi negara, setidaknya untuk lima tahun ke depan.

    Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, mantan jenderal yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo meraih suara tertinggi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Dari 90% suara nasional yang sudah masuk hitungan, Prabowo-Gibran meraih lebih dari 58% suara. Lawannya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tertinggal cukup jauh, masing-masing sekitar 25% dan 16%.

    Hasil hitung cepat juga menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran menang di 36 dari total 38 provinsi di Indonesia. Mayoritas lembaga survei sudah mendeklarasikan bahwa Prabowo menang satu putaran.

    Hasil hitung cepat ini mendapat sorotan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, menyusul berbagai kecurangan yang dilakukan sebelum dan setelah pencoblosan Pemilu 2024. 

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud tunggu hasil penghitungan resmi KPU

    Apakah ‘challenge’ ini akan membuahkan hasil, publik masih menunggu. Namun demikian ada sejumlah hal yang patut disorot jika memang Prabowo-Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden negeri ini.  

    Tim The Conversation merangkum pandangan sembilan akademisi terkait tujuh isu krusial yang menjadi perbincangan di publik—beberapa di antaranya menjadi bahasan dalam debat capres dan cawapres beberapa waktu yang lalu.

    Para akademisi menganggap gagasan serta program kerja Prabowo-Gibran dibayangi sejumlah kelemahan dan memiliki risiko besar bagi kelangsungan Indonesia ke depan.

    Penegakan HAM tinggal harapan
    Eka Nugraha Putra, Research Fellow dari National University of Singapore, yang sekaligus dosen ilmu hukum dari University Merdeka Malang, menegaskan bahwa Prabowo, sebagai sosok yang kental dengan catatan buruk pelanggaran HAM, adalah capres dengan prospek paling meresahkan.

    Prabowo pernah mengakui melakukan penculikan aktivis, namun sudah mengembalikannya. Pernyataan ini menjadi bentuk pengakuan atas peran dirinya dalam tragedi yang terjadi tahun 1997-1998 silam.

    Baca: PDI Perjuangan akan kumpulkan bukti kecurangan di Pilpres 2024

    Pengakuannya tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan peradilan untuk mengungkap kasusnya. Mengembalikan aktivis yang ia culik tidak berarti proses hukumnya terhapuskan begitu saja.

    Namun, Prabowo seakan kebal hukum, bahkan sampai bisa memenangkan Pilpres 2024 ini.

    Ironisnya lagi, lanjut Eka, komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu bahkan tidak ada dalam visi misi dan program Prabowo-Gibran.

    Eka juga menyebut fakta lainnya, yakni ketika Human Rights Watch, salah satu organisasi HAM internasional, mengirimkan kuesioner untuk mencari kejelasan terkait posisi para kandidat terkait isu-isu HAM, hanya kubu Prabowo yang tidak merespons kuesioner tersebut.

    “Berharap pada Prabowo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu tampaknya fana. Sulit berharap Prabowo bisa melakukan perlindungan HAM secara utuh pada hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan sosial budaya segenap masyarakat,” kata Eka.

    Baca: THN Pasangan AMIN temukan 9 jenis kecurangan di Pilpres 2024

    Selain soal hak hidup dan rasa aman, kebebasan sipil bisa dinilai dari kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Terkait kedua hal ini Prabowo juga lagi-lagi tidak punya catatan yang baik.

    Pada 2018, Eka menyebutkan, Prabowo pernah menyatakan bahwa para jurnalis adalah antek penghancur negara karena minimnya pemberitaan dirinya datang ke demo Reuni 212.

    Dengan kemenangan satu putaran Prabowo, rakyat Indonesia kini menghadapi risiko terancamnya kebebasan dan keterbukaan terhadap dialog serta kritik atas hukum dan kebijakan.

    “Ini seolah ‘meneruskan’ sikap Jokowi yang kerap tidak mendengarkan kritik dan kajian ilmiah dari akademisi dan masyarakat sipil, sehingga melahirkan produk hukum tanpa kajian mendalam dan keterbukaan proses,” pungkas Eka.

    Sumber: The Conversation, Penulis: Ahmad Nurhasim (Health+Science Editor) Anggi M. Lubis (Business + Economy Editor), Hayu Rahmitasari (Education & Culture Editor), Nurul Fitri Ramadhani (Politics + Society Editor), Robby Irfany Maqoma (Environment Editor)

     

     

     

  • 7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Girban: Kebebasan Akademik Terancam Akibat Intervensi Pemerintah (6)

    7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Girban: Kebebasan Akademik Terancam Akibat Intervensi Pemerintah (6)

    7cloud.asia – Isu krusial ke-6 yang patut disikapi jika pasangan Prabowo-Gibran benar-benar dilantik menjadi presiden dan wakil presiden adalah ancaman terhadap kebebasan akademik akibat menguatnya intervensi pemerintah

    Masduki, guru besar Media dan Jurnalisme dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, menyatakan terpilihnya Prabowo akan melanjutkan intervensi kebebasan akademik di institusi pendidikan tinggi.

    Intervensi pemerintah terhadap kebebasan akademik ini sudah nyata dirasakan pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun berkuasa. Dan, besar kemungkinan akan dilanjutkan Prabowo jika dilantik jadi Presiden.

    Otonomi pendidikan, kata dia, selama ini hanya mencakup ke sebagian urusan kelembagaan, bukan ke akademisi secara individu.

    Baca: Penegakan HAM jadi tanda tanya di bawah Prabowo-Gibran

    Indikasinya, menurut dia, sudah terlihat sejak debat Pilpres. Prabowo berikut dua pesaingnya tidak menjelaskan apa pemahaman mereka seputar kebebasan akademik,

    Hal ini, lanjut Masduki, termasuk peta jalan yang mereka punya dan bagaimana pembacaan masalah masa lalu, masa kini, dan masa depan.

    Tidak terdengar pula perbincangan seputar lingkungan politik, lingkungan otonomi akademik, dan lingkungan hukum yang menentukan kebebasan akademik.

    Masduki mengatakan, seharusnya otonomi akademik turut mencakup perencanaan topik penelitian, hingga lingkungan, dan pendanaan yang tidak dibumbui pesan politik.

     

    Baca: Waspadai pembengkakan anggaran pembangunan IKN

    Menurutnya, akademisi juga semestinya harus bebas dari tekanan saat mengemukakan hasil penelitiannya.

    “Tugas kita memastikan bagaimana agenda-agenda kebebasan akademik ini tidak mengalami reduksi,” ujar Masduki.

    Bagaimana, misalnya, para guru besar yang sekarang mengalami perlawanan, mungkin tidak langsung dari pemerintah, tapi dari influencer, buzzer, yang khas di era Jokowi dan bisa dipastikan akan berlanjut di era Prabowo, tidak terjadi lagi.

    Pengajar ilmu hubungan internasional Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Ayu Anastasya Rachman mengamini pendapat ini.

    Baca: Program gagal food estate bayangi Prabowo-Gibran 

    Ia mengatakan, perguruan tinggi yang mengalami intervensi secara otoriter dari pemerintah sering menghadapi tantangan dalam menjaga kebebasan dan kemandirian akademik dalam riset, sumber daya, hingga kurikulum.

    Tanpa kebebasan akademik, kata dia, publik akan mempertanyakan kapasitas ilmuwan dan pendidik serta kredibilitas pekerjaan mereka.

    Dampak lainnya, intervensi negara terhadap universitas dapat menimbulkan rasa takut dan sikap diam di kalangan dosen dan mahasiswa.

    “Ini menghambat daya kritis dan kreativitas di lingkungan universitas,” tulis Ayu.

    Baca: Strategi hilirisasi yang tak tuntas pasangan Prabowo-Gibran

    Sumber: The Conversation, Penulis: Ahmad Nurhasim (Health+Science Editor) Anggi M. Lubis (Business + Economy Editor), Hayu Rahmitasari (Education & Culture Editor), Nurul Fitri Ramadhani (Politics + Society Editor), Robby Irfany Maqoma (Environment Editor)

  • Belasan Pemimpin Negara Beri Ucapan Selamat untuk Prabowo, AS Masih Menunggu Waktu yang Tepat

    Belasan Pemimpin Negara Beri Ucapan Selamat untuk Prabowo, AS Masih Menunggu Waktu yang Tepat

    7cloud.asia – Belasan pemimpin negara memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto atas keunggulannya dalam perolehan suara sementara di Pilpres 2024.

    Hingga Rabu (21/2/2024), Prabowo sudah menerima ucapan selamat dari setidaknya 13 pemimpin negara. Namun, demikian hingga hari ini Amerika Serikat dan Uni Eropa belum memberikan ucapan selamat untuk Prabowo

    Gedung Putih atau Istana Kepresidenan AS menyatakan telah menerima hasil pemilihan umum (Pemilu) Presiden Indonesia, namun menolak untuk memberikan selamat kepada Prabowo Subianto.

    Gedung Putih mengatakan, pihaknya baru akan memberikan selamat pada waktu yang tepat, atau saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah resmi mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dalam Pemilu Presiden 2024 ini.

    Melansir VOA, Prabowo merupakan mantan Jenderal Angkatan Darat TNI yang selama lebih dari satu dekade dilarang masuk ke AS, lantaran tuduhan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Baca: Anak korban penghilangan paksa respon hasil hitung cepat Pilpres 2024

    Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional John Kirby dalam pengarahan di Gedung Putih mengatakan, pihaknya akan menyampaikan ucapan selamat kami pada waktu yang tepat.

    “Saya tidak bisa memberi Anda tanggal pasti atau waktu pasti karena saya memahami bahwa hasilnya masih akan diumumkan,” kata Kirby kepada VOA dalam pengarahan di Gedung Putih,  Sabtu (17/2/2024).

    “Kami akan menghormati suara dan suara rakyat Indonesia.”

    Adapun pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo diantaranya Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese.

    Lalu Wakil PM Australia Richard Marles, PM Singapura Lee Hsien Loong, ⁠PM Malaysia Anwar Ibrahim.

    Baca: Penuntasa kasus pelanggaran HAM bayangi Prabowo-Gibran  

    Kemudian Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, ⁠PM Albania Edi Rama, Presiden Timor Leste José Ramos-Horta, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, eks PM Thailand Thaksin Shinawatra.

    Berikutnya mantan PM Inggris Tony Blair, Menlu Turki Hakan Fidan, dan Presiden Nikaragua Daniel Ortega.

    Dilansir CNN Indonesia, para pemimpin itu mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui telepon.

    Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menhan juga menerima ucapan selamat dari sejumlah pemimpin negara melalui surat maupun media sosial.

    PM Narendra Modi merupakan salah satu pemimpin yang memberi selamat kepada Prabowo di media sosial X-nya.

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud tunggu hasil penghitungan resmi KPU

    “Selamat kepada bangsa Indonesia atas suksesnya pemilihan presiden dan @prabowo yang memimpin,” tulis Modi di akun media sosial X, Minggu (18/2).

    PM Inggris Rishi Sunak, sementara itu, mengirim ucapan selamat atas perolehan suara Prabowo di pilpres RI melalui surat.

    Dalam surat itu, ia juga menyampaikan bahwa peringatan diplomasi Indonesia-Inggris memasuki usia 75 tahun. Sunak pun mengatakan bakal meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Inggris, salah satunya di bidang penanganan krisis iklim.

    Presiden Rusia Vladimir Putin melalui situs resmi Kremlin juga menyampaikan selamat kepada Prabowo.

    “Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, terimalah ucapan selamat saya yang setulus-tulusnya atas kemenangan meyakinkan Anda dalam pemilihan presiden,” demikian pesan Putin, dikutip media pemerintah Rusia TASS, Jumat (16/2/2024).

    Esti Utami dari berbagai sumber.

     

  • Sikapi Gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo, SETARA: Jokowi Lecehkan Korban Pelanggaran HAM

    Sikapi Gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo, SETARA: Jokowi Lecehkan Korban Pelanggaran HAM

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo, hari ini Rabu (28/2/2024) melakukan penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada Rabu (28/2/2024).

    Acara penyematan bintang kehormatan untuk Prabowo digelar saat rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

    Prosesi pemberian gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo diawali pengumuman pemberian gelar kehormatan kepada Presiden dilanjutkan dengan prosesi lainnya. 

    Dengan penyematan bintang kehormatan ini, Prabowo melengkapi jabatan militernya sebagai Jenderal Bintang 4. Pangkat terakhir Prabowo di TNI sebelum pensiun yakni, Letnan Jenderal (Letjen).

    Bintang kehormatan ini mendapat sorotan dari SETARA Institute. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan memandang secara yuridis, kenaikan pangkat jenderal kehormatan untuk Prabowo tidak sah dan ilegal.

    Baca: Kisah keluarga korban hilang di era 1997-1998 

    Merujuk pada UU Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Bintang sebagai pangkat militer untuk Perwira Tinggi hanya berlaku untuk TNI aktif,

    “Bukan untuk purnawirawan atau pensiunan.” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima 7cloud.asia pada Rabu (28/2/2024). 

    Halili menambahkan, jika merujuk pada UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka Bintang yang dimaksud dalam UU tersebut adalah Bintang sebagai Tanda Kehormatan.

    Menurut Pasal 7 Ayat (3), dalam bentuk Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Pakçi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa,

    Ini juga bukan bintang sebagai pangkat kemiliteran perwira tinggi bagi purnawirawan militer.

    Baca: Keluarga korban hilang di tahun 1997/1998 masih berharap kebenaran ditegakkan

    Secara lebih spesifik, jika merujuk kepada Peraturan Menteri Pertahanan No. 18 Tahun 2012, pemberian kenaikan pangkat ini juga merupakan tanda tanya besar.

    Pasalnya, dalam ketentuan umum peraturan ini, disebutkan bahwa Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada PNS dengan prestasi luar biasa baik.

    Sedangkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) diberikan kepada Prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa dan raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.

    “Dalam 2 kategori ini, tentu Prabowo tidak masuk kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut,” ujar Halili.

    Selain itu, bintang kehormatan sebagai pangkat militer perwira tinggi itu bermasalah bila diberikan Jokowi pada Prabowo.

    Baca: 17 tahun Aksi Kamisan yang tak pernah putus berharap

    Sebagaimana diketahui bersama, Prabowo mengakhiri dinas kemiliterannya karena diberhentikan melalui KEP/03/VIII/1998/DKP dan Keppres No. 62 Tahun 1998, bukan karena memasuki usia pensiun.

    Dengan demikian, keabsahan pemberian bintang kehormatan itu problematik. Setara menilai adalah sebuah kontradiksi jika sosok yang diberhentikan dari dinas kemiliteran kemudian dianugerahi gelar kehormatan kemiliteran.

    Kedua, pemberian gelar kehormatan Jenderal Bintang Empat kepada Prabowo merupakan langkah politik Presiden Jokowi yang menghina dan merendahkan korban dan pembela HAM, terutama dalam Tragedi Penculikan Aktivis 1997-1998.

    Dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis itu sudah jelas dinyatakan oleh satu lembaga ad hoc kemiliteran resmi yang dibentuk oleh negara bernama Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

    Setelah melakukan investigasi,DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari dinas kemiliteran, dan kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.

    Baca: Penuntasan kasus pelanggaran HAM mandeg, Jokowi dilaporkan ke Ombudsman 

    Halili menegaskan, dengan keputusan ini Negara jelas menyatakan bahwa Prabowo merupakan pelanggar HAM, berdasarkan keputusan Negara.

    Maka langkah politik Jokowi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum negara tentang pemberhentian Prabowo.

    Dan, pada saat yang sama melecehkan para korban dan pembela HAM yang hingga detik ini terus berjuang mencari keadilan.

    Ketiga, dari sisi etika kepublikan, langkah Presiden Joko Widodo memberikan bintang kehormatan itu juga bermasalah.

    Presiden seharusnya lebih memikirkan nasib sebagian besar rakyat yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi serius, karena naiknya harga beras dan harga-harga sembako lainnya.

    Baca: Purnawirawan TNI/Polri desak Jokowi dimakzulkan

     

    Langkah politik memberikan Bintang Kehormatan bagi Prabowo dengan pertimbangan dan untuk kepentingan politik, yaitu ‘menanam’ jasa kepada Prabowo yang diproyeksikan oleh Jokowi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.

    Oleh karena itu, SETARA Institute mendesak Jokowi untuk mengurungkan rencana dan membatalkan pemberian bintang kehormatan kemiliteran untuk Prabowo.

    Jika tuntutan ini diabaikan, maka semakin jelaslah bahwa di ujung periode pemerintahannya, Jokowi lebih sering menampilkan tindakan politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum.

    “Dia melawan arus aspirasi publik, dan mengabaikan hukum dan hak asasi manusia,” demikian SETARA memungkasi pernyataannya. 

     

  • Dianggap Manipulasi Sejarah, Forum Rakyat Demokratik Kecam Pemberian Pangkat Istimewa kepada Prabowo

    Dianggap Manipulasi Sejarah, Forum Rakyat Demokratik Kecam Pemberian Pangkat Istimewa kepada Prabowo

    7cloud.asia – Juru bicara Forum Rakyat Demokratik (FRD), Petrus Haryanto mengecam pemberian pangkat istimewa jenderal TNI (HOR) kepada Prabowo Subianto. Pemberian pangkat ini merupakan bentuk manipulasi sejarah dan mencoreng nama baik TNI.

    Hal ini diungkapkan oleh Petrus Haryanto kepada 7cloud.asia, di Jakarta pada Rabu (28/02/2024).

    Mantan sekretaris jenderal (sekjen) Partai Rakyat Demokratik ini menjelaskan Prabowo terbukti dipecat dari dinas militer dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada Agustus 1998.

    Baca: Prabowo anggap enteng kasus pelanggaran HAM

    Surat keputusan bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP mengungkap delapan kesalahan Prabowo sebagai perwira yang berujung pada rekomendasi pemberhentian dari dinas keprajuritan.

    Diantaranya kasus penculikan aktivis pro demokrasi oleh Tim Mawar yang hingga kini tak jelas keberadaannya.

    “Fakta sejarah jelas-jelas Prabowo dipecat dari ABRI (TNI masa orde baru) saat itu karena menculik aktivis dan sering melakukan aksi sendiri tanpa perintah atasan ABRI,” katanya.

    Baca: Ibu-ibu, orangtua korban penculikan berdoa di depan istana

    Petrus juga mengatakan keputusan Presiden Jokowi yang memberikan kenaikan pangkat kepada Prabowo ini semakin melukai hati keluarga korban penghilangan paksa.

    Jokowi tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan para korban penculikan, justru mengembalikan pelaku penculikan ke kursi kekuasaan tertinggi negara.

    Menurutnya sikap dan kebijakan Jokowi telah menginjak-injak perjuangan rakyat dalam meruntuhkan tirani otoritarianisme orde baru dan membangun demokrasi dengan pengorbanan.

    “Presiden Jokowi telah melanggengkan impunitas dengan semakin menjauhkan pelaku pelanggaran HAM berat dalam kasus penculikan/penghilangan paksa aktivis demokrasi pada 1997-1998 dari proses hukum,” jelasnya.

    Baca: Kasus pelaanggaran HAM masih mangkrak, aktivis HAM adukan Jokowi ke Ombudsman

    Pada rapat pimpinan TNI dan Polri di mabes TNI Cilangkap, Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto.

    Pemberian kenaikan pangkat ini berdasarkan usulan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dengan didasari atas jasa-jasa Prabowo di bidang pertahanan.

    “Ya, ini supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022, Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara,” kata Jokowi.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Cek Fakta Benarkah Program Makan Siang Gratis yang Ditawarkan Prabowo Bisa Dorong Ekonomi Tumbuh 2 Persen

    Cek Fakta Benarkah Program Makan Siang Gratis yang Ditawarkan Prabowo Bisa Dorong Ekonomi Tumbuh 2 Persen

    7cloud.asia – Calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subainto menyebut bahwa program makan siang gratis yang jadi janji unggulan kampanyenya bisa mendongkrak perekonomian hingga 2 persen.

    The Conversation Indonesia menghubungi dua pakar untuk menganalisis kebenaran klaim Prabowo terkait program makan siang gratis tersebut.

    M. Rizki Pratama, dosen Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya dan Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dari Think Policy pun memberikan analisisnya soal program makan siang gratis yang ditawarkan Prabowo

    Analisis 1: sulit diverifikasi
    Menurut Rizki, klaim-klaim Prabowo soal program makan siang gratis tersebut sulit diverifikasi.

    Perlu analisis lebih cermat desain konten kebijakannya, seperti cakupan yang menyeluruh atau tidak hingga variabel-variabel lain seperti daerah tertinggal dan latar belakang keluarga.

    Sebab, tujuan dan objek dari kebijakan makan siang gratis Prabowo belum terdefinisi dengan jelas sehingga sulit untuk dikaji dengan mendalam.

    Baca: DPR tolak makan siang gratis dibiayai dari Dana BOS

    Rizki memaparkan, jika merunut pada berbagai temuan tentang program makan gratis di sekolah sesuai, kebijakan makan siang gratis bertujuan meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak sebagai prioritas utama dan bukan yang lain.

    Program makan siang gratis –yang dalam literatur dikenal dengan berbagai konsep– bertujuan memberikan pangan bergizi pada pelajar ketika mereka berada di sekolah agar dapat meningkatkan kemampuan anak untuk dapat belajar secara efektif yang tidak akan terjadi jika anak mengalami malnutrisi dan kelaparan.

    Asupan gizi yang layak di sekolah juga memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Sebuah studi juga menunjukkan ada dampak lain seperti keberlanjutan karena sekolah dapat memilih menu makanan lokal dan organik serta mengurangi sampah makanan.

    Rizki menambahkan bahwa desain program makan siang gratis ini perlu mempertimbangkan pengalaman negara lain, misalnya China dengan program Nutrition Improvement Program (NIP) yang dimulai pada 2011.

    NIP diperuntukkan bagi anak yang berada di wilayah pedesaan dan sedang mengikuti pendidikan wajib, yang terdiri dari enam tahun pendidikan sekolah dasar dan tiga tahun pendidikan menengah pertama.

    Sejauh ini, hasil program menunjukkan NIP secara parsial meningkatkan kesehatan siswa selama tahun-tahun pertama penerapannya.

    Baca: Ekonom khawatir makan siang gratis akan bebani APBN

    Namun diperlukan lebih banyak dukungan agar program makan siang gratis mencapai dampak yang lebih luas yang secara efektif menjangkau semua kelompok rentan.

    Oleh karena itu, potensi efek perlu mempertimbangkan desain konten kebijakan terlebih dahulu dan studi lebih lanjut tentang apakah program dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Juga menghilangkan kemiskinan, dan menyerap hasil panen petani secara lebih optimal.

    Analisis 2: belum ada bukti
    Senada, Alexander berpendapat bahwa klaim Prabowo tidak bisa dibuktikan secara langsung atau diverifikasi.

    Hasil penelusuran Alexander menunjukkan program makan siang di banyak negara telah memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan dan juga penyerapan produk domestik.

    Beberapa program di luar negeri seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa implikasi makan siang gratis bisa berpengaruh terhadap kesehatan anak dan meningkatkan nilai matematika maupun bahasa.

    Baca: Sri Mulyani ingatkan program makan siang gratis berpotensi menambah utang pemerintah

    Di India, program serupa memengaruhi otonomi perempuan dalam rumah tangga. Di Swedia pada 1959 – 1969, program semacam ini berkontribusi menaikkan pendapatan keluarga miskin penerima hingga 3 persen.

    Efek multiplier (efek ganda), pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi, dari realokasi makanan bisa memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal karena memberikan nilai tambah, pendapatan, pekerjaan, dan peningkatan produktivitas.

    Alexander mengatakan, dengan kontribusi industri makanan dan minuman yang cukup besar terhadap PDB nonmigas Indonesia, asumsinya, multiplier dari program ini pun besar.

    Namun, ia menegaskan belum ada bukti yang menyatakan ekonomi bisa tumbuh 1,5-2 persen karena makan siang gratis.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).