7cloud.asia – Hasil quick count Pemilu 2024 menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran berpeluang besar memenangi Pilpres 2024.
Kemenangan ini disambut dengan kekhawatiran oleh para aktivis pro demokrasi terkait masa depan demokrasi di Indonesia.
Masa lalu Prabowo yang pernah tersandung pelanggaran HAM berat dan kedekatannya dengan rezim Orde Baru, serta kontroversi yang menyertai proses pencalonan Gibran menjadi cawapres pasangan Prabowo menjadi dasar kekhawatiran itu.
Seperti apa pengaruh kemenangan Prabowo pada demokrasi? Berikut ulasan berikut ulasan , Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani sebagaimana telah terbit di The Conversation.
Baca: Peran kontroversial Jokowi bagi kemenangan Prabowo
Masa lalu Prabowo yang pasang-surut telah banyak dibahas. Ia adalah menantu dari pemimpin otoriter Indonesia, Suharto.
Prabowo dituduh terlibat dalam penghilangan paksa terhadap 13 aktivis pada masa kepemimpinan presiden Suharto.
Pengamanan demokratis yang diperkenalkan setelah jatuhnya rezim otoriter Suharto pada akhir 1990-an—sekaligus mengawali era reformasi— diperkirakan akan mampu mencegah Prabowo menjadi penguasa otokratis di Indonesia.
Mengapa demikian? Pertama, Prabowo tidak sepopuler Jokowi.
Tidak seperti Jokowi, yang memiliki tingkat kepuasan sangat tinggi sebesar 80% memberinya banyak kelonggaran untuk menguji batas kekuasaannya, Prabowo tidak begitu populer.
Baca: Penolakan terhadap Prabowo terus berlanjut
Sebelum Jokowi memberikan dukungan secara diam-diam, Prabowo secara konsisten berada di posisi kedua di belakang Ganjar dengan perolehan suara sekitar 20%.
Saat itu, kecil kemungkinan Prabowo dapat mencapai posisi runner up jika pemilihan diadakan setahun yang lalu.
Partai pendukung Prabowo, Gerindra, berada di posisi ketiga, menurut penghitungan cepat, di belakang PDIP dan Golkar.
Reputasi Prabowo sebagai orang kuat mungkin menarik banyak orang untuk mendukungnya. Namun, pada saat yang sama banyak pemilih yang mewaspadainya.
Terlepas dari bagaimana partai-partai politik yang korup, sulit untuk melihat bahwa mereka akan dengan sukarela menyerahkan kekuasaan yang diperoleh dengan susah payah setelah kediktatoran Soeharto, kepada Prabowo.
Baca: Ada indikasi pelanggaran, Panwaslu Kuala Lumpur rekomendasikan pencoblosan ulang
Yang terpenting, kalangan militer tidak serta merta mendukung Prabowo. Sebagai sebuah institusi, TNI selalu membanggakan diri mereka dengan mengikuti aturan hukum dan konstitusi, terutama setelah era reformasi.
Sulit untuk melihat bahwa kalangan militer akan mempertaruhkan reputasi yang susah payah dibangun dan kepercayaan publik untuk mendukung langkah apa pun yang mungkin diambil Prabowo jika terpilih untuk merusak demokrasi.
Pengalaman negara tetangga Myanmar seharusnya memberi mereka jeda: kudeta militer tahun 2021 di Myanmar telah menjerumuskan seluruh negara ke dalam perang saudara.
Militer Myanmar yang berkuasa, Tatmadaw, terus mengalami kekalahan dari kelompok-kelompok etnis dan oposisi bersenjata.
Baca: Dirty Vote ungkap kecurangan masif di Pemilu 2024
Faktor lain yang perlu diingat adalah popularitas Jokowi yang bertahan lama.
Ada beberapa pihak yang berpikir bahwa ia mungkin tergoda oleh besarnya dukungan rakyat untuk terus mencampuri urusan politik melalui pencalonan putranya, Gibran, sebagai wakil presiden.
Ada juga yang merasa bahwa Jokowi menggunakan cara-cara non-demokratis untuk mempengaruhi pemilihan dan mengamankan tempat Gibran dalam pemilihan.
Beberapa minggu sebelum pemilihan, organisasi masyarakat sipil dan akademisi serta para aktivis berbicara menentang Jokowi atas apa yang mereka lihat sebagai manuver untuk mempertahankan pengaruh politiknya.
Baca: PDIP bentuk tim khusus untuk kumpulkan bukti kecurangan Pemilu 2024
Barangkali, kemenangan Prabowo adalah ‘berkah’ tersembunyi bagi demokrasi Indonesia jika ini berarti masyarakat akan mulai serius memperjuangkan demokrasi—tidak lagi taken for granted atau menerima begitu saja.
Rahma Sekar Andini menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris
Leave a Reply