ruangkota

Tag: rumah

  • Perubahan Iklim Berdampak pada Pasar Properti di Pantura

    Perubahan Iklim Berdampak pada Pasar Properti di Pantura

    7cloud.asia – Pesisir pantai utara Jawa atau Pantura yang menjadi rumah bagi lebih dari 50 juta orang, merupakan salah satu kawasan yang mengalami dampak perubahan iklim.

    Mayoritas dari warga Pantura menghuni rumah yang kurang layak, bahkan masuk kategori kumuh. Sehari-hari mereka menghadapi banjir rob, krisis air bersih, dan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.

    Meski tak sedikit warga Pantura yang berpindah—bahkan bedol desa, studi terbaru yang dilakukan tim dari Universitas Diponegoro (Undip) menunjukkan bahwa banjir di pesisir telah memicu geliat pasar perumahan baru yang terus berkembang di daerah rawan banjir.

    Pasar ini terbentuk akibat penurunan sekitar 3 persen harga rumah di kawasan Pantura, khususnya Pekalongan, Jawa Tengah. Tren ini mengundang masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli kemudian tinggal di daerah berisiko.

    Geliat pasar rumah di tengah banjir
    Analisis tim Undip yang terbit di International Journal of Disaster Risk Reduction itu menemukan bahwa salah satu pasar properti baru berada di daerah rawan banjir terus bertumbuh sekitar 1,2 persen per tahun.

    Dalam studi ini, tim dari Undip menggunakan data penjualan 1.029 unit rumah selama 2015 – 2020 dan 1,9 juta data pajak rumah (SPPT) dalam rentang tahun 1993 – 2020 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

    Baca: Perubahan iklim perburuk banjir rob di Jakarta

    Daerah ini—terletak di daerah pinggir utara Pekalongan—termasuk kawasan kumuh karena jarak antar rumah yang saling berhimpitan dan ukuran bangunan yang kecil serta cenderung seragam.

    Kawasan kumuh juga terlihat dari kapasitas listrik kebanyakan rumah di daerah tersebut, yakni sebesar 450 – 900 volt ampere (VA).

    Perubahan kepemilikan rumah, berdasarkan analisis tim atas data bea atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB), ditandai oleh pergantian nama pemilik.

    Dari data itu, tim menyimpulkan bahwa rumah yang mereka tempati adalah rumah yang dijual oleh pemilik sebelumnya.

    Adapun para penjual ini merupakan penduduk setempat yang telah tinggal lebih dari 30 tahun kemudian berpindah ke tempat yang lebih aman dari banjir.

    Kepergian mereka, sebagaimana temuan dalam penelitian berbeda, berhubungan dengan bencana pesisir di Pantura.

    Baca: Perubahan iklim bebani penduduk miskin di Jakarta

    Perpindahan ini kemudian menarik para pembeli—mayoritas merupakan pendatang yang sebelumnya tinggal di daerah pinggiran.

    Studi lainnya mencatat bahwa selama kurun 2014-2017, harga rumah di daerah ini sempat naik hingga 12,4 persen. Namun, selama 2018-2020, harga properti di daerah rawan banjir terus menurun sebesar 2,4 hingga 3 persen.

    Tim peneliti lantas mengelaborasi pemodelan genangan banjir pesisir yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga kemanusiaan MercyCorps pada 2001.

    Analisis data kemudian diperkuat dengan pemantauan daerah genangan air di pesisir dengan citra satelit Sentinel 1 yang kami olah menggunakan Google Earth Engine.

    Selanjutnya, tim membandingkan perubahan luasan pasar rumah di daerah berisiko dengan perubahan luasan genangan banjir pesisir. Luasan pasar properti kami dapatkan melalui analisis klaster ruang.

    Sementara luasan banjir diukur berdasarkan zona genangan air permukaan menggunakan sistem informasi geografis (GIS).

    Baca: Menata kampung pesisir yang adaptif pada perubahan iklim

    Dari data 2015 – 2020 dan analisis spasial tersebut, peneliti melihat pertumbuhan pasar properti lebih cepat dibandingkan zona genangan air permukaan.

    Hal ini mengindikasikan bahwa pasar properti di daerah banjir yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah telah meluas bahkan melebihi area genangan banjir yang cenderung tetap.

    Karena keterbatasan ekonomi, pembeli rumah di kawasan ini tidak mampu merenovasi rumah dan memperbaiki lingkungan untuk beradaptasi dengan banjir dan penurunan muka tanah.

    Alhasil, selain bertumbuh, pasar properti telah bertransformasi dari rumah layak huni menjadi rumah kumuh. Karena terus menerus dilanda banjir, kualitas lingkungan perumahan ini kian menurun.

    Selain itu, pasar ini ikut berkontribusi terhadap peningkatan kerentanan pesisir karena terus bertumbuh di daerah berisiko terdampak banjir.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: S Sariffuddin, Asisten professor, Universitas Diponegoro (Undip)

  • Kiat Membangun Rumah yang Nyaman Lagi Hemat Energi

    Kiat Membangun Rumah yang Nyaman Lagi Hemat Energi

    7cloud.asia – Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti dan melambungnya harga properti, mimpi Gen Z dan kaum milenial untuk bisa punya rumah sendiri semakin jauh dari jangkauan.

    Tapi, kalau kamu masih bisa punya ruang untuk berangan-angan, kira-kira seperti apa desain rumah idamanmu?

    Bagi anak muda yang sangat peduli dengan kualitas hidup, rumah tentu bukan sekadar bangunan tinggal. Rumah juga harus nyaman dan layak huni.

    Sayangnya, di negara tropis seperti Indonesia, terutama di kota-kota metropolitan, rasanya sulit untuk punya rumah adem tanpa pendingin udara atau AC. Akibatnya, konsumsi energi tinggi, begitu pula emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.

    Ini menjadi dilema tersendiri bagi anak muda yang ingin tinggal nyaman, tapi juga peduli dengan Bumi. Lantas, adakah cara membangun rumah nyaman tapi tetap hemat energi? Jawabannya: ada.

    Riset yang penulis lakukan menunjukkan rumah hemat energi dan bersahabat dengan alam tetap memungkinkan dibangun di kawasan tropis seperti Indonesia. Keduanya bisa dicapai tanpa mengorbankan kenyamanan penghuni.

    Baca: Hunian dengan konsep micro living jadi pilihan masyarakat urban

    Pengurangan energi bisa dilakukan, terutama untuk penerangan dan pendinginan, dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti cahaya matahari dan aliran udara.

    Konsep desain rumah ramah lingkungan
    Ada beberapa prinsip utama dalam desain rumah yang hemat energi sekaligus ramah alam, yakni:

    1. Jendela untuk pencahayaan alami
    Pastikan desain rumah kamu punya banyak jendela, sehingga daylighting atau cahaya matahari di siang hari bisa masuk optimal dan mengurangi kebutuhan lampu.

    Jangan lupa menyesuaikan ukuran jendela dengan luas ruangan. Ruangan yang bentuknya lebar bisa lebih hemat energi, karena jendelanya bisa efektif menerangi seluruh ruangan.

    2. Ventilasi untuk penyejuk udara
    Agar tetap segar tanpa pakai AC, pastikan rumah kamu punya banyak ventilasi. Sebaiknya ventilasi dibuat silang (depan dan belakang/kiri dan kanan) agar angin bisa masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lainnya, sehingga udara bisa terus mengalir.

    Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan posisi rumah dan jendela dengan arah angin dan pastikan kamu menyisakan sedikit lahan untuk halaman saat akan membangun rumah.

    Kamu juga sebaiknya menggunakan desain ventilasi malam yang bisa mengeluarkan panas dari dalam rumah saat malam hari, agar suhu lebih sejuk keesokan paginya.

    Baca: Gerakan rumah mungil sedang ngetren

    3. Pasang ‘overhang’ atap
    Banyak rumah modern di iklim tropis tidak memiliki overhang atau sun-shading, sehingga sinar matahari mudah masuk dan terperangkap di dalam rumah.

    Akibatnya, suhu ruangan menjadi panas dan membuat gerah. Untuk mengatasinya, kamu bisa memasang overhang sebagai pelindung atap dari cahaya matahari langsung.

    Untuk hasil yang lebih maksimal, kamu bisa memasang kanopi atau atap tambahan di atas jendela/pintu dan tanaman sebagai pelindung alami bangunan dari sengatan terik matahari.

    4. Pilih material bangunan yang tepat
    Material dinding/atap juga penting diperhatikan. Bahan bangunan berat seperti beton bata menyimpan panas sepanjang hari dan melepasnya di malam hari. Hal ini bisa membuat rumah panas saat malam hari.

    Oleh karena itu, sebaiknya pilih material dengan kemampuan insulasi panas yang baik agar suhu dalam rumah tetap nyaman, seperti busa polimer, wol, aluminium foil, dan berbagai jenis busa.

    Kebutuhan energi bisa ditekan drastis
    Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, kebutuhan listrik untuk lampu dan pendingin udara bisa ditekan drastis.

    Baca: Konsep slow city yang lebih ramah lingkungan

    Kami menguji penerapan prinsip-prinsip desain yang sesuai dengan iklim lokal tropis ini di bangunan Universitas Shinawatra, Pathumthani, Thailand. Hasilnya, penghematan energi bisa mencapai 80 persen dibandingkan bangunan konvensional.

    Jika semua bangunan di kota-kota tropis, termasuk Indonesia menerapkan pola yang sama, tentu penghematan energi akan sangat besar.

    Prinsip nature-friendly house design atau desain rumah ramah lingkungan ini mungkin tampak sederhana, sehingga sering diabaikan. Padahal, ini penting untuk mengurangi konsumsi energi skala rumah tangga yang akumulasinya berdampak besar pada skala kota.

    Efisiensi energi kota-kota kawasan tropis seperti negara kita seharusnya dilakukan di setiap kesempatan yang ada, tanpa mengorbankan kenyamanan penghuni.

    Intinya, kalau kamu membangun atau membeli rumah, sebaiknya bukan cuma gaya-gayaan dan berfokus pada fasad (muka bangunan) atau tampak luarnya yang estetik saja.

    Hal terpenting adalah memilih material dan bentuk bangunan sesuai dengan cuaca untuk mencapai kenyamanan dengan minim energi.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Ariva Sugandi Permana, PhD (Assistant Professor at Department of Civil Engineering Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand)

  • Pro Kontra Penerapan Pajak Tinggi untuk Dorong Hunian Vertikal

    Pro Kontra Penerapan Pajak Tinggi untuk Dorong Hunian Vertikal

    7cloud.asia – Usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, yang mendorong masyarakat tinggal di hunian vertikal melalui penerapan pajak tinggi bagi rumah tapak di kota, mendapat sorotan.

    Anggota Komisi V DPR, Irine Yusiana Roba Putri menilai pendekatan represif bukanlah solusi tepat dalam menyikapi kebutuhan hunian masyarakat.

    “Mungkin niatnya supaya Indonesia semakin modern seperti negara-negara maju, tapi harus dilihat dulu, Indonesia sudah siap belum? Banyak infrastruktur pendukung dan fasilitas layanan belum optimal,” ujar Irine dalam pernyataan resmi yang diterima Parlementaria pada Senin (16/6/2025).

    Ia menambahkan, peralihan dari rumah tapak ke hunian vertikal harus berjalan secara bertahap dan alami, tidak bisa dipaksakan lewat kebijakan fiskal.

    Hal ini mengingat banyak masyarakat Indonesia yang masih sangat bergantung pada nilai-nilai sosial di lingkungan tempat tinggalnya, seperti budaya ronda atau gotong royong.

    “Belum semua orang di Indonesia bisa hidup dengan budaya tinggal di hunian vertikal seperti apartemen yang biasanya hidup lebih tertutup,” imbuh politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi sejumlah rusunawa

    Lebih lanjut, lrine mengingatkan pentingnya kajian mendalam dan keterlibatan para pemangku kepentingan sebelum menerapkan kebijakan besar seperti ini.

    “Perlu kajian mendalam terlebih dulu melalui diskusi dengan pengembang, BPN, masyarakat, pemda, dan pihak terkait lainnya. Jangan asal buat kebijakan, apalagi kalau hanya bersifat coba-coba,” tegasnya.

    Menurut Irine, pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP, harus lebih dulu memikirkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

    Di mana warganya memiliki budaya dengan tingkat sosial yang tinggi, misalnya melaksanakan ronda bersama, dan aktivitas kemasyarakatan lainnya yang jarang ditemukan di hunian vertikal.

    “Bisa berubah? Ya pasti bisa, seperti di negara-negara maju. Toh juga sekarang sudah cukup banyak warga Indonesia yang memilih tinggal di apartemen. Tapi untuk secara keseluruhan, pasti butuh proses, tidak ujug-ujug bisa langsung,” paparnya.

    Jadi, lanjutnya, perubahan kultur dari rumah tapak ke hunian vertikal, biarkan berjalan alamiah, tidak bisa dipaksakan lewat kebijakan menaikkan pajak hunian. Itu malah bisa menimbulkan efek domino.

    Baca: Warga kolong Tol Angke dipindahkan ke rusunawa

    Irine pun menilai, pendekatan represif seperti menaikkan pajak rumah tapak demi memaksa masyarakat tinggal di rusun atau apartemen bukanlah solusi berkelanjutan.

    Alih-alih mendorong adaptasi terhadap hunian vertikal, Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perumahan rakyat tersebut menilai kebijakan ini justru menekan daya beli masyarakat serta membuat pasar properti domestik semakin tidak kompetitif.

    Kalau pajaknya mahal, tentu saja masyarakat akan menunda pembelian rumah tapak. Akibatnya, pengembang yang selama ini menggantungkan bisnisnya pada segmen rumah tapak bisa mengalami kerugian besar, bahkan gulung tikar.

    “Jangan sampai niat mengubah pola huni malah merusak ekosistem usaha properti yang sudah terbentuk,” tambahnya.

    Irine mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak tetap tinggi, terutama bagi keluarga muda dan masyarakat kelas menengah yang menginginkan ruang lebih luas, privasi, dan keamanan yang lebih fleksibel.

    Irine menyebut diperlukan kepastian regulasi dan arah kebijakan yang matang dan konsisten dalam sektor sebesar properti yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Jangan ganggu stabilitas industri properti hanya karena ingin mempercepat perubahan pola hidup secara instan,” pungkasnya.

    Baca: Uang sewa Rusun Pasar Rumput diturunkan

  • Hampir Sepekan Bencana di Sumatera, Korban Meninggal Capai 744 Orang

    Hampir Sepekan Bencana di Sumatera, Korban Meninggal Capai 744 Orang

    7cloud.asia – Hampir sepekan bencana banjir dan longsor melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jumlah korban kian bertambah. Hingga Selasa (02/12/2025) malam, total korban meninggal mencapai 744 orang.

    Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana (Pusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal terbanyak ditemukan di wilayah Sumatera Utara, 301 orang.

    Baca: YLBHI Dorong Presiden Prabowo Tetapkan Bencana di Sumatera Sebagai Bencana Nasional

    Di wilayah ini sebanyak 163 orang masih dalam pencarian dan 614 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari 17 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 527.300 orang mengungsi. Dan masyarakat yang terdampak sebanyak 1,7 juta orang.

    BNPB juga mencatat lebih dari 1000 unit rumah rusak. Dengan rincian 215 unit rumah rusak berat, 45 unit rusak sedang dan 900 unit rusak ringan.

    Sementara fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 32 unit dan jembatan yang rusak mencapai 29 unit.

    Baca: Sebelum Bencana di Sumatera, BMKG Berkali-kali Keluarkan Peringatan Dini

    Selanjutnya wilayah Sumatera Barat. Dari 15 kabupaten/kota yang terdampak, korban meninggal mencapai 225 orang, 161 orang lainnya masih hilang dan sebanyak 112 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Jumlah warga yang terdampak sebanyak 141.800 orang dengan jumlah pengungsi sebanyak 137.600 orang.   

    Di Sumatera Barat, rumah rusak berat mencapai 911 unit, rusak sedang 454 unit dan rusak ringan sebanyak 1400 ribu unit. Fasilitas pendidikan yang rusak sebanyak 86 unit dan fasilitas kesehatan yang rusak sebanyak 66 unit.

    Baca: Pasca Bencana di Sumatera, Ini Rencana BNPB

    Kemudian di wilayah Aceh. Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, korban meninggal mencapai 218 orang, 227 orang lainnya masih hilang dan sebanyak 1838 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Jumlah warga yang terdampak di Aceh merupakan yang terbanyak, dibandingkan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat yaitu 1,5 juta orang. Sementara jumlah pengungsi juga terbanyak mencapai 449.600 orang.

    Jumlah rumah rusak di Aceh juga terbanyak jika dibandingkan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di wilayah yang dijuluki Serambi Mekkah ini sebanya 2.500 unit rumah rusak berat, 1600 unit rusak sedang dan 1300 unit rusak ringan.

    Sementara fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 205 unit dan jembatan yang rusak mencapai 204 unit.

     

     

  • Kontroversi KPR 40 Tahun: Mengontrak Rumah Bukan Hal Buruk

    Kontroversi KPR 40 Tahun: Mengontrak Rumah Bukan Hal Buruk

     

    7cloud.asia – Memiliki rumah sebagai tempat berlindung memang jadi kebutuhan primer manusia. Tapi di masa modern dengan situasi ekonomi seperti sekarang ini, memiliki rumah sering menjadi dilema bagi banyak orang, terutama masyarakat menengah ke bawah.

    Sayangnya, harga rumah di Indonesia seperti gengsi untuk turun, meskipun pertumbuhan penjualannya mulai melambat. Dengan semakin melemahnya daya beli masyarakat, kepemilikan rumah terasa makin sulit dijangkau.

    Akibatnya housing affordability atau keterjangkauan rumah terhadap pendapatan masyarakat terus menurun dari waktu ke waktu. 

    Namun, bukannya menurunkan harga properti, pemerintah justru memilih jalan pintas dengan memperpanjang tenor cicilan. Pada Hari Buruh tanggal 1 Mei 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto membuka “peluang” skema KPR 40 tahun. 

    Sayangnya, dalam situasi seperti saat ini, opsi mengontrak jarang dilirik masyarakat. Padahal jika dihitung dengan baik, mengontrak bisa jadi opsi masuk akal untuk bisa mengalihkan penghasilan yang tergerus KPR ke kebutuhan penting lainnya.

    Tidak ada salahnya mempertimbangkan kontrak rumah

    Mengontrak rumah bisa menjadi solusi agar tetap memiliki tempat bernaung tanpa harus menekan pengeluaran semaksimal mungkin hingga mengorbankan kualitas hidup.

    Mengontrak rumah juga lebih fleksibel, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah dengan penghasilan yang belum stabil sehingga belum bisa menyisihkan dana darurat secara konsisten. Dalam beberapa kasus, cicilan rumah bisa memakan porsi besar dari pendapatan bulanan.

    Akibatnya, sisa pemasukan harus dibagi lagi untuk kebutuhan rumah tangga, transportasi, pendidikan anak, hingga dana darurat. Beruntung jika masih ada tambahan pemasukan dari pasangan yang juga bekerja. 

    Kontrak rumah menawarkan fleksibilitas yang memudahkanmu menyusun anggaran dan cash flow. Kondisi ekonomi sangatlah fluktuatif, bergantung pada situasi nasional dan global.

    Selain itu, mengontrak rumah juga meringankan beban biaya awal. Sebab, uang muka KPR bisa mencapai 20-30% dari harga rumah. Rasio price-to-rent di Indonesia juga sebenarnya menunjukkan lebih ekonomis untuk mengontrak rumah dibanding membeli.

    Sederhananya, rasio price-to-rent adalah pengukuran untuk mengetahui apakah di satu wilayah tertentu lebih menguntungkan untuk mengontrak atau membeli properti. 

    Berdasarkan data bulan Mei 2026, rasio price to rent di Indonesia berada di angka 25. Rasio price-to-rent yang berada di atas angka 21 menunjukkan bahwa mengontrak rumah lebih murah ketimbang membeli.

    Haruskah pasrah mencicil puluhan tahun?

    Melihat situasi ekonomi yang kian lama kian mencekik sebagian besar masyarakat, permasalahan punya rumah sendiri atau tidak bukan lagi isu utama. Persoalannya justru bagaimana cicilan rumah dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang.

    Dengan iming-iming “punya rumah sendiri ketimbang kontrak”, KPR 40 tahun sekilas seperti angin segar untuk masyarakat karena cicilannya lebih kecil setiap bulannya. Namun sebenarnya, total uang yang harus kita keluarkan jauh lebih besar dari harga asli rumah tersebut.

    Misalnya harga rumah adalah Rp500 juta. Jika mengambil KPR tenor 20 tahun dengan bunga efektif sekitar 10-12% per tahun, total pembayaran yang dikeluarkan bisa mendekati dua kali lipat harga awal rumah, yaitu sekitar Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar. 

    KPR 40 tahun juga bukan waktu yang sebentar. Semisal seseorang mengambil cicilan KPR 40 tahun di usia produktif, yaitu 25 tahun, maka cicilan tersebut baru selesai ketika ia berusia 65 tahun.

    Bayangkan, hampir setengah hidup dihabiskan dalam kewajiban membayar cicilan rumah. Jika di tengah perjalanan terjadi PHK, penurunan pendapatan, atau kondisi tidak terduga lainnya, beban tersebut bisa menjadi tekanan yang besar.

    Dalam kondisi tertentu, dampaknya bahkan dapat ikut dirasakan oleh pasangan, keluarga, atau anggota keluarga terdekat lainnya. Permasalahan lainnya yang belakangan kerap muncul adalah soal sertifikat yang ditahan oleh bank atau yang lebih parah sertifikat tidak pernah ada.

    Bahkan jika kita memiliki rezeki lebih untuk melunasi cicilan lebih cepat, kita akan terkena denda. Meski setiap bank punya kebijakannya masing-masing, beberapa di antaranya menerapkan penalti kisaran 1-5% dari sisa pokok pinjaman. Padahal, 1% dari pokok pinjaman senilai Rp100 juta saja sudah Rp1 juta.

    Mengedepankan sisi rasional dari kedua pilihan

    Daripada menggelontorkan dana untuk uang muka yang besar dan cicilan yang bisa berujung pada total harga 2 kali lipat, lebih baik kamu menabung selagi kontrak untuk membeli rumah secara tunai.

    Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selisih biaya kontrak dan cicilan rumah bisa dialokasikan untuk investasi yang berpotensi memberikan imbal hasil lebih tinggi. Kamu juga tidak perlu menurunkan kualitas hidup karena terlilit cicilan yang mencekik.

    Di zaman yang serba tidak bisa diprediksi seperti sekarang ini, kamu perlu memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak terlebih dahulu.


    Mengambil KPR tidak hanya membutuhkan perhitungan matang-matang terkait keuangan kita, tapi juga harus selektif betul terhadap pengembang.

    Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, PHK besar-besaran dapat menjadi dampak nyata. Bagaimana kalau kamu terlanjur ambil cicilan 20 tahun, lalu tiba-tiba kehilangan pekerjaan?

    Kalau mengontrak, kamu bisa mencari tempat tinggal lain hingga kondisi keuangan lebih baik tanpa memusingkan hitungan bunga. Harga sewa pun bisa dinegosisasikan secara kekeluargaan dengan pemilik properti.

    Tentunya, memiliki rumah melalui KPR tidak dilarang dan sah. Tapi yang perlu dipertimbangkan baik-baik adalah bagaimana mitigasi risiko dan ketahanan finansial kita dalam mengarungi cicilan berpuluh-puluh tahun.

     

    Teresia Angelia Kusumahadi, Lecturer, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.