ruangkota

Tag: sekolah

  • Israel Serang Sekolah di Gaza, 100 Orang Lebih Terbunuh

    Israel Serang Sekolah di Gaza, 100 Orang Lebih Terbunuh

    7cloud.asia – Lebih dari 100 warga Palestina terbunuh dalam serangan Israel terbaru terhadap sebuah sekolah yang dipadati pengungsi di Jalur Gaza, Palestina, Sabtu (10/08/2024).

    Serangan udara oleh Israel tersebut, menurut laporan Al Jazeera, terjadi di sebuah sekolah di kawasan Daraj, Gaza City timur, kira-kira pada waktu shalat Subuh.

    Ratusan warga Palestina yang mengungsi di sekolah tersebut turut terluka dalam serangan Israel itu.

    Baca: Israel gempur Khan Younis

    Pihak Israel berdalih serangan tersebut mereka luncurkan karena sekolah itu merupakan “markas militer” kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

    Merespons insiden tersebut, pusat informasi Palestina menyatakan bahwa rezim zionis Israel dan Amerika Serikat harus bertanggung jawab atas pembantaian yang mengerikan tersebut.

    Badan informasi tersebut juga mendesak komunitas internasional bertindak dan mengutuk pembunuhan brutal yang dilakukan Israel.

    Baca: Tentara Israel perkosa tahanan Palestina

    Selain pada sekolah tersebut, sejumlah media turut mewartakan setidaknya 10 warga Palestina juga meninggal dalam serangan udara Israel yang berbeda di bagian utara dan tengah Jalur Gaza di hari yang sama.

    Agresi Israel di Jalur Gaza yang tak kunjung henti sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan hampir 40.000 warga Palestina meninggal dunia.

    Gempuran Israel tersebut juga menghancurkan 70 persen bangunan rumah dan infrastruktur lain di Gaza, serta menyebabkan bencana kelaparan yang mengancam nyawa rakyat Palestina yang masih bertahan hidup.

    Sumber: IRNA-OANA

  • Ironi Anggaran Pendidikan: Penyerapan Lamban Sementara Jutaan Anak Putus Sekolah

    Ironi Anggaran Pendidikan: Penyerapan Lamban Sementara Jutaan Anak Putus Sekolah

    7cloud.asia – Badan Anggaran (Banggar) DPR, lambannya penyerapan anggaran pendidikan.

    Sebanyak 20 persen APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang telah ditetapkan pemerintah untuk anggaran pendidikan hingga akhir tahun 2023 yang terserap hanya sekitar 15 persen.

    Pimpinan Banggar mengatakan, jangan sampai ada kesengajaan penyerapan anggaran pendidikan dibikin lambat dan hanya terserap sekitar 15 persen.

    “Padahal problematika terkait pendidikan masih sangat banyak. Seperti penataan sarana dan prasarana pendidikan, contohnya rehab gedung sekolah yang dari tahun ke tahun masih menjadi masalah,” ujar Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal usai rapat kerja dengan Menteri Keuangan Rabu (4/9/2024).

    Cucun juga menyoroti sekolah-sekolah di bawah kedinasan memiliki fasilitas yang luar biasa.

    Baca: Kemendikbudristek ternyata hanya kelola 15 persen anggaran pendidikan

    Sementara sekolah-sekolah biasa, termasuk perguruan tinggi yang kehadirannya sangat bermanfaat dalam mencerdaskan masyarakat justru dikalahkan. Begitupun dengan pendidikan keagamaan seperti pesantren dan lain sebagainya.

    Bayangkan, ujarnya, satu anggaran kedinasan bisa triliunan, dibanding beberapa perguruan tinggi hanya ratusan miliar. Ini tentu akan terjadi kecemburuan di tengah-tengah masyarakat.

    “Pemerintah tentu harus berani investasi untuk pendidikan. Bahkan tidak ada salahnya memberikan beasiswa untuk berapa ribu anak bangsa yang kita kirim ke luar negeri untuk belajar. Namun diikat dengan perjanjian untuk kembali ke tanah air dan berkontribusi untuk pembangunan Indonesia,” paparnya.

    Politisi dari PKB ini menilai butuh keseriusan pemerintah untuk menata ulang skema anggaran pendidikan.

    Butuh grand disain dari pemerintah lewat Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Bappenas, untuk memperbaiki skema mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan.

    Baca: Laporan BPK ungkap realisasi anggaran pendidikan hanya 15 persen dari anggaran pendidikan

    Sebelumnya, Anggota Banggar DPR Nevi Zuairina berpendapat bahwa pemerintah masih belum mengoptimalkan mandatory spending dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

    Anggaran pendidikan tahun 2023 terealisasi hanya Rp513,38 triliun dari total anggaran sebesar Rp621,28 triliun, atau hanya 16,45 persen dari belanja negara.

    “Ini memberikan indikasi bahwa pemerintah tidak konsisten dengan arah kebijakan negara terkait dengan mandatory spending dan pembangunan kualitas SDM dan pendidikan,” tegas Nevi dalam keterangan tertulisnya.

    Ia menjelaskan besarnya anggaran pendidikan yang tidak terealisasi itu menjadi ironi di tengah 4,1 juta anak dan remaja usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

    “Bahkan, IPM Indonesia masuk jajaran terendah di negara G20, dan kesejahteraan guru belum memadai,” lanjut Politisi PKS ini.

    Baca: Hanya tiga provinsi yang alokasikan 20 persen APBD untuk anggaran pendidikan

    Nevi mendorong pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap mandatory spending bidang pendidikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD).

    Hal itu karena anggaran bidang pendidikan tahun 2023 melalui TKD mencapai Rp305,60 triliun dengan realisasi Rp306,00 triliun.

    Mengutip temuan BPK, Nevi mengatakan penganggaran mandatory spending bidang pendidikan pada APBN tahun 2023 belum didukung dengan perencanaan program atau kegiatan yang memadai”

    Di sisi lain, menurut Nevi, turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional tahun 2023 menjadi 5,32 persen atau 7,86 juta jiwa dari sebesar 5,86 persen atau 8,42 juta jiwa pada tahun 2022 belum optimal.

    “Masih di atas rata-rata TPT sebelum pandemi di kisaran 4,94 persen atau 6,93 juta jiwa. Buktinya, betapa sulitnya anak-anak muda mendapatkan pekerjaan pada sektor formal telah menjadi keluhan secara meluas,” tutur Nevi.

  • Mendekati Tahun Kedua Anak-anak Gaza Tidak Bisa Sekolah

    Mendekati Tahun Kedua Anak-anak Gaza Tidak Bisa Sekolah

    7cloud.asia – Sebanyak 625.000 anak usia sekolah di Gaza kehilangan hampir satu tahun penuh pendidikan. Sekolah-sekolah ditutup menyusul serangan Israel sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Belum jelas kapan anak-anak di Gaza bisa kembali bersekolah karena perundingan-perundingan untuk menghentikan perang antara Israel dan Hamas belum membuahkan hasil.

    Lebih dari 90 persen gedung sekolah di Gaza rusak akibat pengeboman Israel, termasuk sekolah dikelola oleh UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi Palestina.

    Menurut Klaster Pendidikan Global, sebuah koalisi organisasi bantuan yang dipimpin oleh UNICEF dan organisasi nirlaba, Save the Children, sebanyak 85 persen bangunan sekolah mengalami kerusakan parah hingga memerlukan rekonstruksi bertahun-tahun.

    Universitas-universitas di Gaza juga hancur. Israel berpendapat bahwa militan Hamas beroperasi di sekolah-sekolah tersebut.

    Baca: Israel hanya beri waktu tiga hari untuk vaksinasi polio di Gaza

    Sekitar 1,9 juta dari 2,3 juta penduduk Gaza diusir dari rumah mereka dan kini tinggal di kamp-kamp tenda yang tidak memiliki sistem air atau sanitasi.

    Banyak dari mereka juga bertumpuk di sekolah-sekolah PBB dan pemerintah yang kini berfungsi sebagai tempat penampungan.

    Kelompok-kelompok bantuan berupaya menyiapkan alternatif pendidikan, tetapi hasilnya terbatas karena mereka harus menangani berbagai kebutuhan mendesak lainnya.

    UNICEF dan lembaga-lembaga bantuan lainnya mengoperasikan 175 pusat pembelajaran sementara, sebagian besar didirikan sejak akhir Mei, yang melayani sekitar 30.000 siswa dengan bantuan sekitar 1.200 guru sukarelawan, kata Ingram.

    Mereka menawarkan kelas literasi dan numerasi serta kegiatan untuk kesehatan mental dan pengembangan emosional.

    Baca: Mesir menolak kontrol Israel atas perbatasan Mesir-Gaza

    Namun, dia mengatakan mereka kesulitan memperoleh perlengkapan seperti pena, kertas, dan buku karena barang-barang tersebut tidak dianggap sebagai material prioritas penyelamatan nyawa.

    Sementara kelompok bantuan harus berjuang untuk mengirimkan cukup makanan dan obat-obatan ke Gaza.

    Pada Agustus, UNRWA meluncurkan program “kembali belajar” di 45 sekolah yang beralihfungsi menjadi tempat penampungan. Program ini menyediakan kegiatan seperti permainan, drama, seni, musik, dan olahraga untuk anak-anak.

    Program ini bertujuan memberi mereka waktu istirahat, kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman-teman, dan merasakan kembali masa kanak-kanak mereka, kata juru bicara Juliette Touma.

    Palestina telah lama menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Sebelum perang, Gaza memiliki tingkat literasi yang sangat tinggi, hampir 98 persen.

    Baca: Israel hanya sisakan 9,5 persen zona aman di Gaza

    Saat terakhir kali mengunjungi Gaza pada April, Ingram mengungkapkan bahwaanak-anak sering mengatakan kepadanya bahwa mereka rindu kembali bersekolah, teman-teman, dan guru-guru mereka.

    Ketika seorang anak laki-laki menjelaskan betapa dia ingin kembali ke kelas, dia tiba-tiba berhenti dengan panik dan bertanya, “Saya bisa kembali, bukan?”

    “Itu sangat memilukan bagi saya,” katanya.

    Orang tua melaporkan bahwa tanpa adanya kegiatan belajar mengajar di sekolah, ditambah dengan trauma dari pengungsian, pengeboman, serta kerugian keluarga, anak-anak mereka mengalami perubahan emosional.

    Beberapa menjadi cemberut dan menarik diri, sementara yang lain mudah gelisah atau frustrasi.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Ketimpangan Akses Membuat Pendidikan Menjadi Eksklusif

    Ketimpangan Akses Membuat Pendidikan Menjadi Eksklusif

    7cloud.asia – Dalam tulisan sebelumnya, telah diulas bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini yang belum mendukung apa yang disebut sebagai kehidupan layak tersebut.

    Pendidikan, yang semestinya adalah barang publik, masih tidak cukup merata keberadaannya di Indonesia, terutama dari sisi jumlah.

    Keberhasilan program SD Inpres di era Presiden Suharto, telah meningkatkan durasi pendidikan di Indonesia.

    Secara rata-rata, program ini meningkatkan lama sekolah hingga 0,25-0,40 tahun, dan meningkatkan 12 persen kemungkinan anak untuk menyelesaikan tingkat sekolah dasar—anak-anak yang berusia 2 hingga 6 tahun pada tahun 1974 ketika sekolah-sekolah Inpres dibangun.

    Selain program Inpres, Soeharto juga meluncurkan gerakan pemberantasan buta huruf untuk melawan tingginya tingkat buta huruf yang ada saat itu.

    Gerakan ini dimulai pada 16 Agustus 1978 dengan pembentukan kelompok belajar yang dikenal sebagai KEJAR.

    Baca: Pendidikan sebagai barang publik jadi kunci kesetaraan

    Kelompok ini dirancang untuk mengajarkan keterampilan dasar literasi dan numerasi kepada individu buta huruf berusia 10 hingga 45 tahun.

    Namun, penting untuk diingat bahwa warisan pendidikan publik zaman Suharto dinodai oleh kecacatan yang signifikan pada tatanan demokrasi Indonesia. Bahkan, Suharto sudah menunjukkan ciri-ciri bermasalah sejak awal kepemimpinannya.

    Namun fokus kebijakan pendidikan bergeser di era pemerintahan Jokowi. Fokus pendidikan saat ini dengan era Suharto, cukup berlawanan.

    Orde Baru berfokus pada pendidikan dasar, sementara Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi mengarahkan pendanaan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK).

    Kebijakan ini direalisasikan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK).

    UU Sisdiknas memang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan 20 persen dari total APBN untuk bidang pendidikan, atau sebesar Rp665 triliun pada 2024.

    Baca: Komisi X DPR Dorong Pendidikan Dasar Gratis di Seluruh Indonesia

    Namun, anggaran ini juga diperuntukkan bagi program terkait pendidikan di kementerian/lembaga lain.

    Alhasil, alokasi tersebut tidak dinikmati seutuhnya oleh target utama kebijakan, yakni anak-anak usia sekolah yang masuk kategori wajib belajar.

    Tentunya ada usaha-usaha pemerintahan sekarang untuk memperbaiki pendidikan. Salah satunya dengan mengubah kurikulum. Peringkat Indonesia pada PISA 2022 memang meningkat sejak pemerintah memberlakukan Kurikulum Merdeka.

    Namun, peningkatan ini harus diinterpretasikan secara hati-hati karena tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan pendidikan di Indonesia.

    Dalam hal revitalisasi SMK, contohnya, data statistik justru menunjukkan bahwa penyumbang terbesar pengangguran berasal dari lulusan SMK

    Ketimpangan akses membuat pendidikan menjadi eksklusif
    JJ Rosseau, filsuf kelahiran Swiss pernah menulis, kesetaraan hak adalah hal terpenting dalam civil society.

    Tanpa prinsip ini, penemuan manusia atas civil society hanya merupakan alat bagi orang kaya untuk mempermainkan orang miskin.

    Baca: Sekolah di Riihimaki Filandia Tinggalkan Laptop

    Untuk menjamin kesetaraan tersebut, negara berperan penting dalam penyediaan barang publik, termasuk pendidikan publik.

    Seperti kebanyakan barang publik, penyediaannya tidak dapat dilepaskan pada mekanisme pasar begitu saja, karena akan rentan terhadap market failure—distribusi barang atau jasa yang tidak efisien di pasar.

    Dengan jumlah sekolah swasta yang lebih banyak dari negeri di jenjang sekolah menengah, negara melepaskan begitu saja pilihan atas pendidikan pada setiap individu dalam sebuah pasar privat.

    Ini menyebabkan kurang optimalnya investasi atas pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan karena akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi eksklusif—hanya yang sanggup membayar yang bisa mengakses.

    Dengan kata lain, negara perlu berperan lebih banyak dalam menyikapi persoalan akses pendidikan ini dengan menjadikan pendidikan sebagai barang publik. Jangan sampai, sekolah yang seharusnya berperan sebagai social equalizer, jutru menjadi social divider.

    Sehingga, kekhawatiran saya atas pendapat Bourdieu yang menyebutkan bahwa sekolah merupakan institusi yang dirancang untuk mereproduksi hierarki sosial tidak akan terjadi.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Reza Aditia (PhD student, Eötvös Loránd University)

  • Pemindahan Siswa Sekolah Kolong Tol Angke

    Pemindahan Siswa Sekolah Kolong Tol Angke

    7cloud.asia – Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Jakarta Barat menyatakan penentuan tempat pendidikan 64 siswa Sekolah Pondok Domba Kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan masih menunggu pemetaan relokasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

    Kepala Seksi (Kasi) SMP dan SMA Sudindik Jakarta Barat II Juwarto menyebut bahwa penentuan tempat pendidikan atau sekolah murid-murid tersebut mesti disesuaikan dengan tujuan relokasi warga Kolong Tol

    “Karena kami tak mungkin penempatannya di rusun (rumah susun) A, alamatnya di A, terus kami tempatkan di sekolah B, tak mungkin. Nanti bukannya makin sederhana, makin rumit,” kata Juwarto saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Adapun jumlah 64 murid tersebut adalah data terbaru yang diterima Sudindik Jakarta Barat, usai melakukan pendataan terkait relokasi warga kolong tol Angke ke sejumlah rumah susun di DKI Jakarta.

    “Ini data masih berkembang sehingga kami belum bisa menyampaikan per ‘person’-nya atau asal sekolah,” ucap Juwarto.

    Menurut Juwarto, Sekolah Pondok Domba merupakan lembaga non formal yang belum memiliki izin.

    Dengan demikian perlu pendataan terhadap masing-masing siswa yang sudah memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) dan yang belum.

    “Jadi, kalau dia sekolah di Pondok Domba, nanti kami lihat NISN-nya. Kalau memang dia sudah memiliki NISN, berarti kami bisa relokasi atau kemudian ke sekolah negeri atau kemudian bisa juga ke SKB (Sanggar Kegiatan Belajar),” kata Juwarto.

    Sementara itu, bagi murid yang belum memiliki NISN masih akan dibicarakan kebijakan yang akan diterapkan.

    Meskipun demikian, Juwarto memastikan anak-anak yang bersekolah di Pondok Domba tetap akan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

    “Prinsipnya, kami akan memfasilitasi semua anak usia sekolah. Mereka harus tetap bersekolah,” kata Juwarto.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat melakukan verifikasi data kependudukan dari 550 lebih warga kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan.

    “Berkenaan dengan warga kolong tol (Angke), kami bertugas melakukan verifikasi administrasi kependudukan warga kolong tol sesuai dengan dokumen yang dimiliki,” kata Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat Gentina Arifin saat dihubungi di Jakarta pada Senin (25/11/2024).

    Verifikasi tersebut dilakukan menyusul relokasi warga kolong Tol Angke menuju sejumlah rumah susu sederhana sewa (rusunawa) di wilayah Jakarta.

    Gentina mengatakan bahwa verifikasi kependudukan khususnya dilakukan dengan mendata warga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI, warga ber-KTP luar DKI serta warga yang belum memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK).

     

  • Semua Anak Berhak Mendapatkan Pendidikan Layak: Tak Seharusnya Siswa Dihukum Karena Menunggak SPP

    Semua Anak Berhak Mendapatkan Pendidikan Layak: Tak Seharusnya Siswa Dihukum Karena Menunggak SPP

    7cloud.asia – Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad Alaydrus menanggapi kasus siswa sekolah dasar (SD) di Kota Medan, Sumatera Utara yang dihukum belajar di lantai karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan.

    Dalam pernyataannya, Syarif menyebut sekolah tidak seharusnya menghukum siswa karena kesulitan membayar SPP. Dia juga menekankan sekolah harus lebih bijak mengatasi persoalan pendidikan, sehingga tidak mengorbankan anak.

    “Semua anak berhak mendapatkan pendidik yang layak. Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Selasa (14/1/2025).

    Dia meminta seluruh pihak terkait untuk mendukung supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi.

    Dalam pernyataannya, Syarief juga menngungkapkan keprihatinan dan kesedihan terjadinya kasus tersebut.

    Baca: Kemenag dan Kemendikdasmen duduk bareng bahas rencana Libur Ramadan

    “Saya sedih dan prihatin. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Kasus seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

    Seperti diberitakan, siswa kelas IV SD swasta di Kota Medan, inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama 3 bulan.

    Adapun dengan total SPP yang belum dibayar sebesar Rp 180.000. Syarif menilai adanya potensi bias paradigmatik dalam memandang sebuah peraturan.

    Di mana, isu ini terlihat seolah-olah sanksi harus segera diterapkan ketika terjadi sebuah pelanggaran.

    Sebab itu, Habib Syarief turut mengingatkan bahwa tujuan hukum tidak hanya soal kepastian hukum, namun ada kemanfaatan dan keadilan.

     

    Baca: Jangan jadikan ujian nasional jadi dasar tunggal menilai siswa

    Maka, sebutnya, sebaiknya sekolah dapat mempertimbangkan respon yang diberikan dengan berdasarkan kemanfaatan, terutama bagi siswa didik.

    “Tidaklah layak bila siswa SD diperlakukan seperti itu hanya gara-gara belum membayar tunggakan SPP,” katanya.

    Berdasarkan informasi yang ia terima, siswa SD yang dihukum tersebut memang tidak mendapatkan kekerasan fisik, akan tetapi mental anak itu terluka dengan hukuman belajar di lantai karena dihukum di depan siswa lainnya.

    Tidak ingin kasus ini terulang, Politisi Fraksi PKB itu menegaskan bahwa pembayaran SPP merupakan urusan dan tanggung jawab orang dewasa, bukan urusan anak-anak.

    “Tugas anak itu belajar, bukan memikirkan SPP. Sekolah harus memperlakukan semua siswa dengan perlakuan yang sama,” paparnya.

    Baca: Pendidikan adalah barang publik yang seharusnya bisa diakses untuk semua

    Jika ada siswa yang belum membayar SPP, kata Syarief, sekolah seharusnya berbicara baik-baik dengan orang tua siswa.

    Kalau orang tua siswa betul-betul tidak bisa membayar, karena tidak mempunyai uang, maka hal itu bisa dilaporkan ke dinas pendidikan.

    Apalagi, siswa tersebut adalah penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP). Hanya saja pada akhir 2024, dana PIP belum cair. Jadi, seharusnya pihak sekolah bisa menunggu pencairan PIP dari pemerintah.

    “Masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua dan dinas pendidikan,” ungkap Syarief

  • Puluhan Sekolah di Korea Selatan Ditutup Setiap Tahun Akibat Kekurangan Murid

    Puluhan Sekolah di Korea Selatan Ditutup Setiap Tahun Akibat Kekurangan Murid

    7cloud.asia – Sebanyak 49 sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas di 17 kota dan provinsi di Korea Selatan akan ditutup tahun ini, karena populasi usia sekolah terus menurun.

    Mengutip data pemerintah, harian Korea Herald melaporkan jumlah sekolah yang ditutup karena kekurangan siswa telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

    Dalam artikel yang dirilis Minggu (23/2/2025) itu disebutkan jumlah sekolah yang ditutup pada 2024 tercatat ada 33 sekolah, meningkat dari 22 pada 2023.

    Sebanyak 88 persen sekolah yang dijadwalkan ditutup pada akhir tahun ini berada di daerah pedesaan, menurut data dari Kementerian Pendidikan.

    Di ibu kota Seoul tidak ada sekolah yang terancam ditutup, sementara Provinsi Gyeonggi, yang merupakan provinsi terpadat di sekitar Seoul, memiliki enam sekolah yang terancam ditutup.

    Baca: Jumlah penduduk Jepang terus turun dan makin tua

    Provinsi Jeolla Selatan, wilayah paling selatan, melaporkan jumlah sekolah tertinggi yang terancam ditutup, yaitu 10 sekolah.

    Diikuti oleh Provinsi Chungcheong Selatan dengan sembilan sekolah, Provinsi Jeolla Utara dengan delapan sekolah, dan Provinsi Gangwon dengan tujuh sekolah.

    Dari 49 sekolah yang akan ditutup di Korea Selatan 38 di antaranya adalah sekolah dasar, yang merupakan sekolah mayoritas.

    Sementara jumlah sekolah menengah yang ditutup lebih sedikit, yakni 8 (delapan) sekolah menengah pertama dan 3 (tiga) sekolah menengah atas.

    Data tersebut juga mengungkapkan bahwa sekolah dasar di daerah pedesaan menghadapi tantangan karena kurangnya jumlah siswa baru yang mendaftar.

    Baca: Mengapa perempuan Korea Selatan menolak menikah

    Menurut data yang dirilis pada 23 September lalu, Korea Selatan diperkirakan akan mengalami penurunan populasi yang signifikan dalam 50 tahun ke depan.

    Peringkat populasi global negeri ginseng itu akan turun 30 level akibat tingkat kelahiran yang sangat rendah dan penuaan yang cepat,

    Populasi Korea Selatan diproyeksikan berada angka 36 juta pada 2072, turun 30,8 persen dari 52 juta tahun ini.

    Korea Selatan merupakan negara dengan populasi terbesar ke-29 di dunia pada 2024, namun peringkatnya diperkirakan akan turun ke posisi ke-59 pada 2072, kata lembaga tersebut.

    Baca: Populasi penduduk dunia turun dan dampaknya pada lingkungan

    Negara ini menghadapi tantangan demografi yang serius, di mana banyak anak muda memilih untuk menunda atau tidak mau menikah atau tidak memiliki anak.

    Hal ini sejalan dengan perubahan norma sosial dan gaya hidup, serta di tengah pasar kerja yang sulit dan harga rumah yang terus meningkat.

    Populasi Korea Selatan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dan telah mengalami penurunan sejak saat itu, menurut data dari lembaga statistik Korea.

    Sementara itu, populasi dunia diperkirakan akan terus meningkat selama periode tersebut, mencapai 10,22 miliar pada 2072, dibandingkan dengan sekitar 8,16 miliar tahun ini.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu-Yonhap-OANA

     

  • Banjir Besar di Bekasi Akibatkan 114 Sekolah Rusak

    Banjir Besar di Bekasi Akibatkan 114 Sekolah Rusak

    7cloud.asia – Banjir besar yang melanda kabupaten dan kota Bekasi, Jawa Barat pekan lalu telah mengakibatkan 114 sekolah rusak sedang hingga parah.

    Dilansir inijabarcom, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengajukan anggaran sebesar Rp3,6 miliar, untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu.

    Anggaran tersebut merupakan bagian dari total pengajuan sebesar Rp23,5 miliar, yang diajukan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

    Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana, menjelaskan bahwa usulan tersebut difokuskan pada perbaikan infrastruktur sekolah yang menjadi prioritas.

    “Usulan perbaikan sekolah rusak akibat banjir direalisasikan secara prioritas dengan anggaran Rp3,6 miliar melalui Bantuan Tak Terduga (BTT),” kata Warsim di kantornya, Selasa (11/3/2025).

    Baca: Kementerian Lingkungan Hidup akan tertibkan kawasan hulu

    Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah pusat dan daerah segera bersinergi dalam memperbaiki ratusan sekolah yang rusak.

    Menurutnya, perbaikan gedung sekolah harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

    “Sekolah rusak akibat banjir, rumah para siswa juga terendam. Lengkap sudah penderitaan mereka. Semua pihak harus turun tangan,” ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria, Senin (10/3/2025).

    Politisi PKB yang akrab disapa Lalu Ari ini mengungkapkan keprihatinannya atas dampak banjir yang melanda Jabodetabek, khususnya di Bekasi. Ia menyebutkan bahwa kerusakan sekolah terjadi merata, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.

    Akibat kerusakan tersebut, banyak siswa terpaksa diliburkan karena gedung sekolah terdampak banjir. Selain itu, para siswa juga kehilangan perlengkapan belajar, seperti buku, alat tulis, dan seragam sekolah yang hanyut terbawa air.

    Baca: Banjir Jabodetabek jadi bukti nyata ancaman krisis iklim

    Lalu Ari mengapresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang turun langsung ke lokasi terdampak dan memberikan bantuan kepada para siswa.

    “Perbaikan sekolah harus menjadi prioritas. Selain pembersihan lumpur, perbaikan gedung rusak harus segera dilakukan. Pemerintah juga perlu memiliki data yang jelas mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani perbaikan sekolah. Pemerintah pusat harus ikut turun tangan agar proses perbaikan bisa berjalan cepat dan siswa dapat kembali belajar di sekolah.

    “Jika perbaikan gedung tidak bisa selesai dalam waktu singkat, maka pemerintah harus menyiapkan tempat belajar alternatif agar proses belajar mengajar tetap berlangsung,” imbuhnya.

    Lalu Ari menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya juga berencana turun langsung ke lokasi untuk memantau kondisi sekolah yang terdampak.

    “Nanti kami juga akan memanggil Mendikdasmen untuk membahas langkah-langkah perbaikan sekolah yang rusak,” pungkasnya.

    Baca: Tren bencana banjir di Indonesia semakin mengkhaawatirkan

  • KPK Temukan Pembangunan 6 Sekolah di Jakarta Mundur dari Jadwal, Begini Respon Pramono Anung

    KPK Temukan Pembangunan 6 Sekolah di Jakarta Mundur dari Jadwal, Begini Respon Pramono Anung

    7cloud.asia – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membeberkan alasan keterlambatan pembangunan enam sekolah di Jakarta.

    Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah menjelaskan keterlambatan proses pembangunan gedung sekolah pada Paket 1 Tahun 2024 disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari proses lelang, penghapusan aset, hingga berbagai kendala teknis di lapangan.

    Kendati demikian, Taga mengatakan Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengambil langkah untuk mengatasi keterlambatan ini.

    “Salah satunya dengan menyurati pihak kontraktor guna mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan,” kata Taga dikutip Tempo, Senin (27/5/2025).

    Taga mengatakan perkembangan progres fisik pembangunan sejumlah sekolah sudah di atas 90 persen. SDN Duri Pulo 01, 02, 03, 04, 05, dan 10 telah mencapai 97,09 persen dengan target penyelesaian pada 12 Juni 2025.

    Baca: Disdik DKI Jakarta larang sekolah pungut biaya untuk wisuda

    Sedangkan SDN Cikini 01, 02 dan Unit Sekolah Baru (USB) SMA telah mencapai 97,02 persen dengan target penyelesaian pada 15 Juni 2025.

    “Keterlambatan seperti ini tentu menjadi bahan evaluasi kami ke depan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih tepat waktu dan optimal,” imbuhnya

    Ia memastikan Dinas pendidikan DKI Jakarta akan menindaklanjuti arahan KPK, termasuk menyampaikan progress harian kepada KPK sampai proses pembangunan sekolah selesai.

    Taga mengatakan laporan progres pembangunan sekolah ke KPK sebagai bentuk transparansi pelaksanaan pekerjaan.

    Sebelumnya, Kepala Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti, menemukan deviasi atau selisih anggaran minus 31 persen dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta.

    Temuan ini diungkap oleh tim Satgas II Korsup Wilayah II KPK saat meninjau pembangunan TK Negeri, SD Negeri 01 dan 02 Cikini, serta Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Mei 2025.

    Baca: Belasan ribu ijazah masih ditahan pihak sekolah

    “Proyek tersebut merupakan bagian dari enam paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, yang dikutip Senin (26/5/2025).

    Total anggaran untuk seluruh paket proyek mencapai R262 miliar, dengan nilai kontrak pembangunan Unit Sekolah Baru di wilayah Cikini sebesar Rp 61 miliar.

    Dwi menyebut PPK dan inspektorat perlu memberi perhatian serius terhadap temuan tersebut agar pembangunan segera tuntas 100 persen.

    Apalagi, kata Dwi, anggaran enam proyek ini berasal dari tahun anggaran 2024. Untuk menyesuaikan realisasi target, Dinas Pendidikan telah melakukan adendum agar proyek dapat dilanjutkan hingga 2025.

    Proyek ini ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024. Namun, Dinas Pendidikan memberikan perpanjangan waktu kepada penyedia jasa, sehingga jadwal serah terima diundur menjadi 3 Mei 2025.

    Baca: DPR nilai persiapan sekolah rakyat terlalu terburu-buru

     

    Tak hanya proyek di Cikini yang terlambat. Keterlambatan juga terjadi pada proyek rehabilitasi total SDN Duri Pulo 01, 02, 03, 04, 05, dan 10. Per 28 April 2025, progres pembangunan baru mencapai 69,13 persen.

    Sementara itu, dua proyek pembangunan hampir rampung, yakni Kelompok Bermain Negeri (KBN) 29 Cempaka Baru dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Negeri (PKBMN) 29 Cempaka Baru dengan progres 91,43 persen (per 21 Mei 2025).

    Serta, SDN Karang Anyar 01, 02, 05, 06, dan 08 dengan progres 95,35 persen, berdasarkan laporan per 15 Mei 2025.

    Adapun dua proyek yang telah selesai dan diserahterimakan pada 9 April 2025, yakni SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01, 03 dan 05, serta TK Negeri Sawah Besar. Secara keseluruhan, rata-rata progres pembangunan enam paket proyek sekolah tersebut mencapai 84,90 persen

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, segera menindaklanjuti temuan KPK mengenai proyek pembangunan enam sekolah di DKI Jakarta yang mengalami keterlambatan.

    Baca: Anggaran program sekolah swasta gratis di Jakarta capai Rp2,3 triliun

    Dia mengaku sudah mengetahui informasi mengenai proses pembangunan sekolah yang tidak sesuai target waktu yang ditetapkan tersebut.

    “Apapun yang menjadi temuan KPK, termasuk temuan BPK tadi kami akan segera menindaklanjuti,” ujar Pramono Senin (26/5/2025) dikutip jakarta.go.id

    Pramono menegaskan telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memberikan perhatiannya terhadap temuan KPK. Ia menekankan, setiap temuan dari lembaga penegak hukum, termasuk KPK, akan segera ditindaklanjuti dengan serius.

    “Saya sudah bicara dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang baru supaya saya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK karena pasti ada sesuatu harusnya kan bulan April, bulan Mei ini,” kata dia.

    Begitu juga dengan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

  • Komisi X DPR: Implementasi Keputusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis Hadapi Tiga Tantangan

    Komisi X DPR: Implementasi Keputusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis Hadapi Tiga Tantangan

    7cloud.asia – Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menanggapi positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan penyelenggara Negara menggratiskan pendidikan dasar.

    MK pada Selasa (27/5/2025) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)—khususnya terkait frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

    Hetifah menyatakan akan berkomitmen mengawal putusan MK untuk menjamin setiap hak warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan merata.

    Namun, menurutnya ada tiga tantangan implementasi keputusan MK soal penggratisan pendidikan dasar ini, yaitu pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, dan kemandirian dan kualitas sekolah swasta.

    Meskipun selama ini sekolah swasta mendapatkan bantuan negara seperti BOS, ujarnya, besarannya belum tentu cukup untuk menopang operasional sekolah.

    Baca: Putusan MK soal pendidikan dasar gratis jadi tonggak pemajuan HAM

    ”Akibatnya alokasi BOS harus ditambah secara signifikan dan pemerintah daerah melalui APBD perlu menambah alokasi ini,” kata Hetifah dalam keterangan tertulis Kamis (29/5/2025).

    Sebab itu, ia mengingatkan agar mandatory spending minimal 20 persen APBN/APBD untuk anggaran pendidikan perlu dialokasikan sesuai prioritas dan tepat sasaran.

    Hetifah juga mengingatkan pula soal risiko sekolah swasta kehilangan otonomi dalam pengelolaan jika harus bergantung pada negara sehingga berpotensi mengurangi inovasi pendidikan.

    Oleh karena itu, Hetifah mengusulkan reformasi alokasi dana pendidikan melalui optimalisasi 20 persen anggaran pendidikan dan realokasi dana proyek non-urgent.

    Skema pendanaan, jelasnya, dapat berbentuk sekolah swasta yang berbiaya rendah mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah sedangkan sekolah swasta premium tetap boleh memungut biaya tambahan dengan pengawasan.

    Baca: Putusan MK soal pendidikan dasar gratis akan turunkan angka putus sekolah

    Ia pun mendorong perluasan dan peningkatan nilai dana BOS untuk sekolah swasta. Menurutnya, penyaluran dana ini harus dilakukan tepat waktu dan menerapkan mekanisme afirmasi berupa tambahan dana khusus bagi sekolah swasta di daerah tertinggal.

    “Yang penting dalam pelaksanaan putusan ini adalah konsistensi regulasi dan harmonisasi antara putusan MK no.3/PUU-XXII/2024, UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu Permendikbud terkait BOS juga harus diperkuat,” terang Hetifah.

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan kunci keberhasilan putusan ini terletak pada koordinasi pusat dan daerah dalam pengalokasian dana, dan peran pemerintah dalam mengawasi implementasi untuk mengakomodasi kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

    “Opsinya adalah melaksanakannya secara bertahap. Pada fase awal pemerintah dapat fokus pada sekolah swasta berbiaya rendah dan tertinggal, kemudian baru jangka panjangnya pada perluasan pendaan merata dengan evaluasi berkala,” ucapnya.

    Dalam konteks legislasi, pihaknya melalui Komisi X saat ini tengah menyusun revisi UU Sisdiknas. Maka dari itu, ia menegaskan, putusan MK yang diterbitkan ini akan menjadi masukan utama untuk merancang skema pembiayaan pendidikan pada masa mendatang.

    “Komisi X berkomitmen mengawal pelaksanaan putusan MK ini agar tidak sekadar menjadi kebijakan populis, melainkan langkah strategis memperkuat SDM bangsa. Karena pendidikan dasar gratis adalah fondasi penting bagi masa depan Indonesia,” tutup Hetifah.

    Baca: Pendidikan gratis masih sebatas slogan