Tag: unjuk rasa

7cloud.asia – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyesalkan bertambahnya jumlah kematian terkait unjuk rasa pekan lalu.

Juga penangkapan sejumlah aktivis HAM, seperti Delpedro Marhaen di Jakarta, Khariq Anhar di Banten, Syahdan Husein di Bali dan dua pendamping hukum dari YLBHI masing-masing di Manado dan Samarinda.

Bahkan terakhir, muncul gejala pengerahan pamswakarsa yang dapat mendorong konflik horisontal di masyarakat.

“Ini semua menunjukkan negara memilih pendekatan otoriter dan represif daripada demokratik dan persuasif. Tuduhan pun memakai pasal-pasal karet. Ini harus dihentikan. Bebaskanlah mereka, ujar Usman dalam keterangan tertulis kepada media pada Selasa (2/9/2025).

Negara harus mengoptimalkan pendekatan pemolisian demokratis, persuasif dan dialog dengan pengunjuk rasa, sebagaimana saran Kantor HAM PBB.

Ancaman hukuman hanya memicu eskalasi ketegangan antara kepolisian dan pengkritik. Masyarakat berhak berkumpul dan menyampaikan pendapat di depan umum dan ini adalah hak asasi manusia.

Amnesty Internasional Indonesia mendesak Polri membebaskan Delpedro, Syahdan dan ratusan pengunjuk rasa lainnya yang ditangkap hanya karena bersuara kritis sejak 25 Agustus.

Amnesty Internasional juga mengecam penembakan gas air mata ke arah kampus Unisba dan Universitas Pasundan yang dipakai sebagai posko medis bagi pengunjuk rasa atau menjadi korban kekerasan.

Gas air mata membahayakan keselamatan warga sipil yang ada di dalam maupun di sekitar kedua kampus tersebut. Penggunaan gas air mata yang berlebihan bisa mengakibatkan luka fatal dan bahkan kematian seperti Tragedi Kanjuruhan.

Amnesty Internasional mendesak pemerintah melakukan investigasi independen yang melibatkan tokoh-tokoh dan unsur masyarakat yang memiliki integritas dan keahlian.

“Komnas HAM harus segera melakukan penyelidikan projustisia atas terbunuhnya sepuluh warga sipil selama aksi unjuk rasa,“ tandas Usman

Negara harus mau bekerja sama dengan Komnas HAM dalam memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kematian ini dapat dimintai pertanggungjawaban.

Amnesty Internasional Indonesia menyayangkan sikap Presiden yang malah mengeluarkan pernyataan yang memunculkan label “anarkis”, “makar” atau bahkan “terorisme”.

Pemerintah seharusnya menjawab kritik masyarakat dengan mengevaluasi kebijakan sosial dan ekonomi yang merugikan hak masyarakat dan memastikan akuntabilitas polisi,

Kepolisian negara berwenang menindak setiap peristiwa pidana namun harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip HAM.

Pelabelan “anarkisme”, “terorisme” maupun “makar”, menurut Usman, berpotensi mengeskalasi pendekatan keamanan dan membenarkan penggunaan kekuatan yang lebih represif dan eksesif lagi.

Negara semestinya hadir dengan manusiawi, yaitu mendengarkan tuntutan warga, menghormati kebebasan berekspresi, serta menegakkan hukum secara adil.

”Tanpa itu, pernyataan presiden hari Minggu lalu bahwa ‘negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat’ hanya slogan kosong,” pungkas Usman

7cloud.asia – Elemen mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai bermasalah dan mengancam masa depan bangsa.

Di Yogyakarta, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kembali turun ke jalan hanya berselang sehari setelah gerakan Rakyat Memanggil yang digelar pada Sabtu 13 Juni 2026 di simpang Gejayan.

Pada unjuk rasa kali ini, mahasiswa mendesak Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mengevaluasi sejumlah kebijakan negara yang dinilai tidak menyelesaikan masalah bangsa.

Elemen mahasiswa yang berunjuk rasa di antaranya dari Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (KM Fisipol UGM). Ada juga Poros Keluarga Mahasiswa dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Dilansir Tempo.co, KM Fisipol UGM mengambil Taman Pintar Fisipol UGM sebagai lokasi unjuk rasa dengan mengenakan pakaian warna hitam. Mimbar bebas dihadirkan sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersuara dan mengekspresikan keresahan dan perlawanan terhadap pembungkaman.

“Saatnya menyatukan suara, menyampaikan tuntutan, dan menunjukkan ketidakberdayaan untuk tinggal diam atas penderitaan rakyat, karena jika ketidakadilan terus dibiarkan maka diam adalah bentuk pengkhianatan,” ujar Koordinator Majelis Mahasiswa Fisipol UGM, Noor Hanifah Arrasyid dikutip Tempo.co.

Unjuk rasa yang dilakukan Fisipol UGM ini juga membawa semangat hidup rakyat Indonesia, tagar darurat demokrasi, tagar revolusi atau tidak sama sekali, serta tagar matinya nurani Prabowo Gibran.

Unjukrasa ini mengusung enam poin tuntutan pada rezim Prabowo-Gibran, yakni mendesak pemerintah membatalkan UU TNI dan Polri dan menegakkan supremasi sipil sepenuhnya.

Kedua, menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak. Ketiga, menuntut pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.

Keempat, mendesak pemerintah untuk segera menguatkan nilai rupiah. Kelima, mendesak pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi antara negara dan warga negara guna mengembalikan kepercayaan masyarakat

Keenam, KM Fisipol UGM mendesak Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk segera mengambil sikap resmi yang berpihak pada nestapa rakyat.

Adapun elemen mahasiswa UII Yogyakarta memusatkan demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY).

Perwakilan dari Poros Keluarga Mahasiswa UII Yogyakarta, Alamsyah menyatakan aksi ini dilatarbelakangi kegelisahan mendalam mahasiswa terhadap situasi kepemimpinan nasional saat ini.

“Hari ini rakyat dipaksa hidup dalam ketidakpastian. Harga kebutuhan pokok terus menghimpit, lapangan pekerjaan semakin sempit, ruang demokrasi kian tercekik, sementara penguasa sibuk mempertontonkan kebijakan yang jauh dari kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Sivitas UII turun ke jalan guna menolak menjadi generasi yang hanya menonton ketika konstitusi dikesampingkan dan suara rakyat diperlakukan sebagai gangguan.

“Negara dibentuk untuk melayani rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek percobaan kebijakan yang gagal menjawab persoalan nyata,” tutur Alamsyah.

Alamsyah mengimbuhkan bahwa ketika instrumen kritik dan hukum sudah tidak lagi berpihak pada kepentingan publik, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk memimpin gerakan perubahan di masyarakat.

“Ketika kritik dibungkam, ketika hukum kehilangan keberpihakannya, dan ketika kepentingan segelintir orang lebih didengar daripada jeritan rakyat, maka mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk bersuara,” kata dia.

“Sebab sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang memilih diam. Karena demokrasi tidak akan mati dalam satu malam. Demokrasi mati ketika rakyat takut bersuara dan mahasiswa kehilangan keberanian untuk melawan,” ujarnya.

Di Sumatera Selatan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan mendatangi Gedung DPRD Sumsel Senin, (15/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mereka mengusunng kartu merah sebagai simbol protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Aksi diwarnai orasi bergantian dari perwakilan mahasiswa. Mereka menyoroti persoalan kenaikan dan kelangkaan BBM di Sumatera Selatan, berkurangnya transfer keuangan daerah (TKD) Sumsel, program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Unjuk rasa juga dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dilansir Kalimantanpost.com, mahasiswa mengecam keras kebijakan di masa rezim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang dinilai bobrok dan merugikan rakyat.

Contohnya seperti program Makan Gratis Bergizi (MBG) yang hingga saat ini tetap dipaksa berjalan. Meski Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta beberapa jajarannya tertangkap karena kasus korupsi.

Plt Ketua Umum BEM ULM, Satria Bima yang sedang beorasi menyebutkan sebelum adanya kasus korupsi tersebut, banyak kasus siswa keracunan MBG hingga kualitas menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

Sejumlah elemen mahasiswa kembali turun menggelar aksi unjuk rasa hari ini di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Mereka membawa dua karangan bunga saat long march menuju lokasi aksi.

Dilansir detik.com, mahasiswa dengan almamater yang berbeda melakukan long march dari arah Semanggi menuju gedung DPR. Mereka terdiri dari mahasiswa Universitas Paramadina dan Institut STIAMI.

Massa mahasiswa membawa dua karangan bunga. Dua karangan bunga itu bertulisan ‘Selamat Atas Kegagalan Rezim Prabowo dan Gibran’ dan ‘Selamat Atas Gagalnya Kinerja DPR RI’.

“Setiap hari ada aja berita buruk dari pemerintah kita. Kita sebagai mahasiswa, rakyat kita sudah cukup marah terhadap pemerintah,” ujar orator berorasi di depan gedung DPR.