Tag: emisi

  • Kurangi Polusi Udara, Uji Emisi di Jakarta Tetap Berlanjut

    Kurangi Polusi Udara, Uji Emisi di Jakarta Tetap Berlanjut

    7cloud.asia – Berbagai cara dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara. Salah satunya tetap melanjutkan uji emisi kendaraan.

    Uji emisi ini akan tetap dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Melansir Antaranews, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan sejak tahun 2022 pihaknya telah melakukan uji emisi sebanyak lebih dari 100 kali.

    “Kami dari tahun 2022 sudah melakukan uji emisi di tahun 2022 sudah 24 kali, 2023 sudah 44 kali dan 2024 sudah 44 kali. InsyaAllah uji emisi ini akan terus kami lakukan dan kami juga bekerja sama dengan KLHK,” jelasnya.

    Baca: Polusi udara di Jakarta tinggi, anak-anak diimbau perbanyak konsumsi buah

    Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta guna meningkatkan kualitas udara di masing-masing wilayah.

    Dia mencontohkan saat DLH memberikan pelatihan kepada pemerintah daerah sekitar Jakarta untuk kompetensinya dalam hal uji emisi. “Dan itu sudah berjalan,” katanya.

    Upaya lain yang dilakukan DLH DKI Jakarta adalah mengkampanyekan kepada masyarakat untuk beralih ke transportasi massal dan menggunakan sepeda saat beraktivitas.

    Baca: Polusi udara ganggu pertumbuhan anak

    Hal ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Pihaknya juga telah meluncurkan situs pemantau kualitas udara yaitu udara.jakarta.go.id.

    Dengan demikian, masyarakay dapat memantau langsung baik buruknya kualitas udara di Jakarta.

    Tak hanya itu, DLH DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) DKI Jakarta untuk menanam jutaan pohon dan penambahan ruang terbuka hijau (RTH).

    Dia berharap kerjasama ini akan terus berlanjut nantinya agar dapat menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta.

    Baca: Yuk, tanam vegetasi penyerap polutan

    Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengusulkan Pemprov DKI dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk mengatasi masalah polusi udara.

    “Misalkan Dinas Lingkungan Hidup dengan SDA terkait dengan sepanjang kali itu kalau dipagar lalu dikasih pohon gantung, memang paling tidak mengurangi sedikitlah polusi. Kerja sama juga dengan Dinas Kehutanan,” terang Ida.

     

     

  • Indonesia Miliki 362 Titik Panas Bumi yang Bisa Diekplorasi untuk Wujudkan Emisi Nol

    Indonesia Miliki 362 Titik Panas Bumi yang Bisa Diekplorasi untuk Wujudkan Emisi Nol

    7cloud.asia – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sebanyak 362 lokasi potensi panas bumi yang berada di berbagai daerah.

    Potensi panas bumi ini bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan target Indonesia mencapai net zero emission atau emisi nol pada 2060.

    Ahli Penyelidik Bumi Pusat Sumber Daya Mineral, Batu bara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi, Nurhadi mengatakan dari 362 lokasi panas bumi tersebut baru 62 titik yang telah dieksplorasi.

    “Sebanyak 362 lokasi ini tersebar dari ujung Sumatera sampai dengan Papua bahkan di daerah Kalimantan yang kita sebut sebagai sumber batu bara dan cekungan migas di sana juga tetap ada potensi panas bumi,” kata Nurhadi di Bandung, Rabu (7/8/2024).

    Baca: Dampak ekologis eksplorasi panas bumi

    Nurhadi mengungkapkan 61 lokasi panas bumi yang telah dieksplorasi tersebut, sementara Indonesia juga memiliki 18 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta.

    “Sementara yang sudah dikembangkan saat ini oleh perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta itu pada umumnya sekitar 90 persen berasal dari sistem vulkanik,” kata dia.

    Dia menyebut dari jumlah sumber daya panas bumi sebesar 23.531 megawatt (MW), pemanfaatannya untuk kebutuhan listrik baru sekitar 11 persen.

    “Hingga saat ini untuk PLTP kita sudah mencapai 2.374,4 MW atau sekitar 11 persen dari total sumber daya panas bumi yang ada di Indonesia,” katanya.

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia

    Oleh karena itu, dia berharap atas potensi lokasi panas bumi yang tersebar di berbagai daerah tersebut bisa ditindaklanjuti untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

    Nurhadi menambahkan pihaknya berkomitmen terus melakukan eksplorasi untuk menemukan keberadaan atau potensi panas bumi agar target Indonesia mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 dapat terpenuhi.

    Kami dari Badan Geologi, ujarnya, masih akan terus mengeksplorasi lokasi panas bumi yang memang belum teridentifikasi.

    ”Informasi-informasi dari masyarakat maupun pemerintah daerah sangat penting untuk kita dalami terhadap potensi panas bumi,” kata Nurhadi.

    Sumber: Antaranews.com

  • Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat

    Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat

    7cloud.asia – Kualitas udara di Jakarta pada Kamis (8/8/2024) pagi masuk kategori tidak sehat.

    Kualitas udara Jakarta ini dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

    Menurut situs pemantau kualitas udara IQ Air yang dipantau pada Selasa pukul 06.13 WIB kualitas udara di Jakarta menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

    Sementara dari data yang sama, kota dengan kualitas udara terburuk di dunia urutan pertama yaitu Kinshasa ​​​​​​(Kongo) di angka 170, urutan kedua yaitu Kampala ​​​​​​(Uganda) di angka 160.

    Baca Juga: Kurangi Polusi Udara, Uji Emisi di Jakarta Tetap Berlanjut

    Berada di urutan keempat Manama (Bahrain) di angka 102, dan yang kelima yaitu Cairo City (Mesir) dengan angka 101.

    Indeks kualitas udara (Air Quality Index/ AQI) di Jakarta berada di angka 157 sedangkan partikel halus PM2.5 memiliki nilai konsentrasi 64 mikrogram per meter kubik.

    Angka PM2.5 sebanyak itu setara 12,8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Terkait kondisi udara di Jakarta, masyarakat disarankan untuk menghindari aktivitas di luar ruangan, jika berada di luar ruangan gunakanlah masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor.

     

    Baca Juga: Mengapa ‘WFH’ Layak Jadi Kebijakan Mendesak untuk Memangkas Polusi Udara di Jakarta

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.

    Namun, berbagai upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belum efektif menurukan polusi udara di Jakarta.

    Sejumlah organisasi lingkungan bahkan menilai apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak akan banyak berpengaruh jika sumber utama emisi yakni kendaraan bermotor dan batubara tidak dipotong.

  • Indonesia Bisa Tiru, Begini Cara Pemerintah Inggris Mengurangi Emisi Karbon

    Indonesia Bisa Tiru, Begini Cara Pemerintah Inggris Mengurangi Emisi Karbon

    7cloud.asia – Berbagai cara dilakukan pemerintah Inggris untuk mengurangi emisi karbon, diantaraya meninggalkan batu bara dan beralih ke energi terbarukan.

    Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey dalam acara Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2024 “S.O.S Neraka Bocor: Climate Avengers Assemble!” di Jakarta pada Sabtu (24/08/2024).

    “Tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga batu bara di Inggris Raya setelah tahun ini, dan itu juga berarti pertumbuhan ekonomi, yang sangat penting bagi pemerintah untuk diberikan kepada rakyatnya,” jelas Jermey seperti yang dikutip Antaranews.

    Baca: Konsumsi pangan lokal berpotensi kurangi emisi karbon

    Kemudian cara kedua, Inggris memiliki sistem tindakan yang tidak memungkinkan politisi untuk ikut campur, yaitu komite perubahan iklim independen yang terdiri dari para ilmuwan dan pakar.

    “Mereka menetapkan anggaran karbon untuk seluruh perekonomian,” ujarnya.

    Cara ketiga, Inggris kembali merangkul alam karena alam menyediakan beberapa cara termurah dan terbaik untuk mengatasi perubahan iklim.

    “Di Indonesia, Anda melakukannya dengan penanaman kembali hutan bakau. Anda melestarikan hutan. Anda menanam kembali hutan,” jelasnya.

    Baca: Negara anggota ippp komitmen kurangi emisi karbon

    Selanjutnya Jermey menerangkan saat ini Inggris telah berkomitmen pada aturan “30×30”, yaitu melindungi lahan dan lautan masing-masing sebanyak 30 persen pada 2030 dan memulihkan kembali ekosistem alami tersebut.

    Menurutnya kebijakan yang tepat harus diambil berdasarkan bukti, data, dan ilmu pengetahuan.

    Tak hanya kebijakan, politik, ilmu pengetahuan yang tepat saja. Dibutuhkan juga orang-orang yang peduli untuk mengatasi perubahan iklim.

    “Orang-orang di Inggris, mereka memilih aksi iklim karena beberapa komunikator luar biasa yang benar-benar membuat kita peduli,” ungkapnya.

     

  • Agar Program Susu Gratis Tak Memicu Lonjakan Emisi Gas Rumah Kaca

    7cloud.asia – Program susu gratis yang dicanangkan presiden terpilih, dikhawatirkan akan memicu lonjakan emisi gas rumah kaca.

    Indonesia tak boleh menyepelekan risiko polusi dan emisi dari program susu gratis. Peningkatan emisi dari sektor ini bisa menghalangi komitmen Indonesia untuk meredam emisi sektor peternakan sebanyak 32-43 persen pada 2030.

    Indonesia juga menandatangani Global Methane Pledge (GMP) 2021 untuk mengurangi emisi metana sebesar 30 persen pada akhir 2030.

    Karena itulah, pemerintah sebaiknya mengaji ulang kelayakan program susu gratis. Apalagi, susu bukanlah sumber nutrisi yang umum: hanya menyumbang 1,5 gram dari total 80 gram konsumsi protein harian per kapita secara nasional.

    Studi ilmuwan lintas negara pada 2021 justru menyarankan Indonesia melakukan diversifikasi pangan, salah satunya melalui pengembangan ikan dan makanan laut lainnya.

    Baca: Dampak program susu gratis pada lingkungan

    Namun, apabila pemerintah menginginkan program susu gratis tetap dilanjutkan, Indonesia setidaknya perlu melaksanakan beberapa strategi untuk mengurangi dampak lingkungannya.

    1. Peningkatan produktivitas
    Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan produktivitas sapi yang ada melalui perbaikan pakan dan genetika sapi perah.

    Saat ini, produksi susu sapi Indonesia hanya 1.653 kg per ekor per tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata produksi susu sapi perah di Thailand (4,432 kg/ekor/tahun), dan Vietnam (3,621 kg/ekor/tahun).

    Jika strategi peningkatan produktivitas ini dilaksanakan, pemerintah dapat meninggalkan fokus program peningkatan populasi sapi perah sebagai strategi utama meningkatkan produksi susu sapi nasional.

    2. Pengendalian emisi metana
    Strategi lainnya adalah pengendalian emisi metana melalui penggunaan pakan tanaman hijauan dan biji-bijian dengan nilai kecernaan yang lebih tinggi.

    Pemerintah juga dapat memperbanyak penelitian seputar potensi pakan yang dapat meredam emisi metana dari sapi perah.

    Penelitian seputar hal tersebut sampai saat ini masih sangat terbatas di Indonesia.

    Baca: Dampak industri peternakan pada lingkungan

    Pemerintah perlu mengalokasikan dana, mendukung investasi, dan kerja sama internasional untuk menambah riset dan pengembangan pakan sapi perah.

    Selama studi teknis dan keekonomian berlangsung, pemerintah dapat memperbanyak pasokan produk suplemen sapi yang mengandung bahan aktif seperti tannin, saponin, dan 3-nitrooxypropanol (3-NOP).

    Hal ini untuk mengurangi jumlah mikroba yang pembentuk gas metana dalam sistem pencernaan sapi. Selama ini, suplai produk suplemen tersebut masih sangat sedikit.

    Pemerintah juga perlu meringankan beban ekonomi peternak untuk memberikan pakan tambahan.

    Pada umumnya, peternak akan ragu untuk memberikan pakan jenis baru pada ternaknya apabila biaya pakan meningkat dan ketiadaan jaminan produksi susu meningkat setelahnya.

    Baca: Kurangi konsumsi daging berdampak bagus pada lingkungan

    3. Pemanfaatan kotoran sapi
    Strategi berikutnya adalah pemanfaatan kotoran sapi perah untuk produksi biogas, kompos, dan pupuk.

    Sejauh ini, masih sedikit peternakan yang melaksanakan program biogas karena keterbatasan lahan dan kemampuan peternak dalam memelihara reaktor biogas.

    Pemanfaatan untuk kompos dan pupuk juga terhalang kendala teknis seperti ketersediaan tenaga kerja, akses lahan dan pasar.

    Pemerintah perlu menyokong program biogas bersamaan dengan pelaksanaan program susu gratis.

    Biogas bisa menyokong ketahanan energi di kawasan peternakan, sekaligus mengurangi ketergantungan pupuk kimia di daerah pertanian.

    Strategi ini juga dapat mengurangi pencemaran amonia ke tanah maupun air, sekaligus meredam emisi metana ke atmosfer.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis: Titis Apdini PhD Candidate of Animal Production Systems, Wageningen University

  • Ditanya Perkembangan Pajak Karbon, Begini Jawaban Sri Mulyani

    Ditanya Perkembangan Pajak Karbon, Begini Jawaban Sri Mulyani

    7cloud.asia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih terus menyiapkan regulasi terkait pajak karbon.

    “(Penerapan pajak karbon, sedang) kami siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya,” kata Sri Mulyani di sela menghadiri Indonesia Net-Zero Summit (INZS) di Jakarta, Sabtu (24/8/2024), sebagaimana dilansir Antara.

    Sri Mulyani menjelaskan, persiapan untuk pajak karbon mencakup berbagai aspek seperti peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri.

    Sehingga, apabila kebijakan itu diterapkan dapat berjalan secara efektif. Dia juga menyoroti bahwa mekanisme pasar atau bursa karbon yang sudah ada saat ini merupakan langkah awal penting dalam mengontrol emisi.

    Sistem tersebut, ujarnya, menjadi alat untuk menilai dan membatasi emisi karbon yang akan mendukung komitmen pengurangan emisi di masa depan.

    Baca: Kisah sukses penerapan pajak karbon di India

    Walaupun demikian, Menkeu tidak memberikan rincian pasti mengenai kapan pajak karbon akan diterapkan secara resmi.

    Sebelumnya, Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, nantinya terdapat dua fase penerapan pajak karbon sesuai dengan rancangan peta jalan.

    Namun, belum diketahui kapan kebijakan ini akan mulai diimplementasikan. Untuk fase pertama, pajak karbon diusulkan hanya untuk subsektor pembangkit listrik.

    Kemudian untuk fase kedua, Elen menjelaskan akan terdapat penambahan untuk pengenaan pajak karbon bagi subsektor transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil.

    “Pengenalan terhadap dua subsektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71 persen jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48 persen dari pembangkit (listrik) dan 23 persen dari transportasi atau sekitar 39 persen dari total emisi Indonesia,” ujar Elen dalam webinar bertajuk “Perdagangan dan Bursa Karbon di Indonesia 2024” Juli lalu.

    Baca: Penerapan pajak karbon di negara berkembang

    Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah saat ini sedang menyiapkan peta jalan kebijakan pajak karbon sebagai komitmen dalam menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target emisi nol karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

    Menurut Elen, penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level rata-rata 6,2 persen hingga 2045.

    Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga dinilai dapat mengurangi emisi sebesar 86 juta ton karbon dioksida ekuivalen hingga menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.

    “Kerja-kerja Pemerintah ini akan mencapai hasil yang lebih baik jika mendapat dukungan dari sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil serta media,” ucap Elen.

    Adapun pada 26 September 2023, pemerintah telah meresmikan bursa karbon sebagai strategi lain mencapai target NZE.

    Nilai transaksi bursa karbon di Indonesia tercatat mencapai Rp36,7 miliar sejak awal peluncurannya sampai dengan 30 Juni 2024.

    Volume transaksi perdagangan di bursa karbon juga tercatat sebanyak 608 ribu ton karbon dioksida ekuivalen.

     

  • Sulawesi Tengah Terima 2,8 Juta Dolar untuk Program REDD+, Seperti Ini Rinciannya

    Sulawesi Tengah Terima 2,8 Juta Dolar untuk Program REDD+, Seperti Ini Rinciannya

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menerima dana 2,8 juta dolar untuk program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+).

    Sulteng merupakan provinsi kelima di Indonesia yang memperoleh insentif Results-Based Payment atau RBP REDD+ karena keberadaan kawasan hutan seluas lebih dari 4,27 juta hektare di wilayah itu.

    RBP adalah skema insentif di bawah mekanisme REDD+ yang memberikan pendanaan ke daerah-daerah atas komitmen pengurangan emisi lewat kegiatan konservasi hutan.

    Dilansir Antaranews.com, Penjabat Sementara Gubernur Sulteng Novalina mengajak seluruh pihak berkomitmen dan berkonsentrasi penuh dalam menyukseskan REDD+ di wilayahnya.

    “Semoga tidak hanya sekadar lip-service (umbar janji), tapi harus betul-betul ada aksi nyata mengendalikan perubahan iklim, terutama penurunan emisi gas rumah kaca dan ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan,” katanya, saat membuka Workshop Penguatan Arsitektur REDD+, di Kota Palu, Rabu (25/9/2024).

    Baca: Indonesia menyimpan salah satu hutan hujan tropis terluas

    Novalina pun mengapresiasi kegiatan itu, sebagai forum konstruktif melahirkan solusi dan rekomendasi pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

    Adapun langkah yang dilakukan dengan menyeimbangkan investasi dan konservasi supaya masyarakat hidup sejahtera dan alam tetap lestari.

    “Sulteng punya potensi dan sumber daya, tinggal bagaimana kita menjemput insentif dan alternatif-alternatif pembangunan yang ada di luar sana,” katanya menegaskan.

    Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yulia Suryanti berharap Sulteng dapat berkontribusi signifikan dalam implementasi REDD+ dengan pertimbangan kawasan hutan yang sangat luas.

    “Dari identifikasi awal kami, Sulteng sudah punya modalitas dan potensi menyukseskan REDD+. Tidak sembarang daerah terpilih mendapatkan alokasi pendanaan RBP-REDD+,” imbuhnya.

    Selanjutnya, ia berharap semoga dapat tersusun arsitektur REDD+ yang kuat dari kegiatan itu, supaya dana yang digelontorkan dapat berdampak nyata ke lingkungan dan masyarakat.

    Baca: Aktivitas tambang picu deforestasi di pulau-pulau kecil

    Dalam mengelola dana RBP REDD+ ini, Pemprov Sulteng menggandeng KEMITRAAN sebagai salah satu Lembaga Perantara (Lemtara) BPDLH.

    Dilansir di kemitraan.or.id, program ini akan dilaksanakan selama dua tahun, dimulai pada September 2024 hingga Agustus 2026 sesuai dengan prioritas Pemprov Sulteng terkait dengan REDD+.

    Pengelolaan program pengurangan emisi gas rumah kaca antara dilakukan melalui perbaikan tata kelola hutan lestari, peningkatan resiliensi, dan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.

    Langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah penguatan kondisi pemungkin kelembagaan dan instrumen REDD+ di daerah, pengembangan peta Jalan FOLU Net Sink 2030 level Sub Nasional berbasis IGRK terkini.

    Serta peningkatan akses Perhutanan Sosial (PS), legalitas, pemasaran produk dan jasa ekosistem.

    Aktivitas dalam program ini diharapkan dapat mencapai target penurunan emisi di Sulawesi Tengah melalui tahapan yang terstruktur, serta pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar melalui skema pengelolaan yang berkelanjutan dan inklusif.

  • Gelaran MotoGP dan Isu Lingkungan: Apakah Penggunaan Bahan Bakar Ramah Lingkungan Efektif Turunkan Emisi?

    Gelaran MotoGP dan Isu Lingkungan: Apakah Penggunaan Bahan Bakar Ramah Lingkungan Efektif Turunkan Emisi?

       

    7cloud.asia – Isu lingkungan juga menjadi sorotan di ajang balap sekelas MotoGP, mengingat olahraga yang satu ini tak bisa dilepaskan dari bahan bakar fosil.

    Untuk itu, sebagai balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP akan mulai menggunakan bahan bakar ramah lingkungan mulai musim 2024.

    Langkah ini sebenarnya sudah diumumkan sejak 2021, di mana para stakeholder terkait sepakat untuk menggunakan bahan bakar non fosil di seluruh kelas, yakni Moto3, Moto2, dan MotoGP.

    Melansir Speedweek.com, Kompas.com pada Januari lalu menulis penggunaan bahan bakar ramah lingkungan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

    MotoGP akan dijadikan ajang balap yang ramah lingkungan, tapi tanpa mengurangi tingkat persaingan dan pertunjukan. Untuk itu, secara bertahap akan digunakan bahan bakar berkelanjutan.

    Baca: Peserta MotoGP Indonesia ikut gerakan menanam pohon

    Musim 2024 ini, MotoGP menargetkan untuk bisa mengurangi emisi CO2 lewat penggunaan bahan bakar non fosil. Setelah itu, bahan bakar tersebut diharapkan bisa digunakan oleh seluruh kendaraan di dunia.

    Dikutip dari Speedweek.com, Selasa (9/1/2024), Grand Prix Commission sudah menetapkan jadwal terkait penggunaan bahan bakar non fosil di MotoGP.

    Mulai 2024, setidaknya 40 persen bahan bakar yang digunakan untuk semua kelas berasal dari non fosil. Mulai 2027, bahan bakar yang digunakan sudah harus 100 persen non fosil.

    Beberapa pabrikan, seperti KTM dan Aprilia, sudah membayangkan balapan menggunakan bahan bakar sintetis atau biofuel lebih awal. Kemungkinan akan setahun lebih awal, yakni 2026.

    Sementara di kelas Moto3 dan Moto2, pemasok bahan bakarnya menggunakan Petronas. Perusahaan minyak dan gas asal Malaysia ini akan mengandalkan bahan bakar Petronas Primax Pro-Race M2 yang sudah terdiri dari 40 persen non fosil.

    Baca: MotoGP Indonesia dongkrak jumlah penumpang pesawat ke Lombok

    Sedangkan untuk kelas MotoGP, masing-masing pabrikan akan menggandeng pemasoknya untuk mengembangkan bahan bakar tersebut. Sehingga, pengembangan bahan bakar non fosil juga bisa lebih mendunia.

    Ducati misalnya, akan menggandeng Shell untuk mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan. Menurut Ducati, akan terjadi perubahan, khususnya dari segi performa motor.

    General Manager Ducati Corse Gigi Dall’Igna mengakui perubahan ini akan membuat perbedaan. Kami, ujarnya, akan memiliki sedikit lebih banyak masalah dan sedikit penurunan performa.

    Dia menambahkan, bahan bakar ini sedikit lebih rentan terhadap pembentukan vapor lock, jadi Anda harus lebih berhati-hati.

    “Tapi kami sudah menggunakannya untuk sementara waktu, jadi saya rasa kami bisa beradaptasi dengan baik,” ujarnya.

    Baca: Mengungkap jejak karbon di setiap pertandingan sepakbola

    Sementara Honda, akan tetap menggandeng Repsol. Bahkan, Honda terang-terangan sudah mengetesnya pada November 2022. Pengetesan dilakukan bersama dengan pebalapnya saat itu, yakni Marc Marquez, menggunakan RC213V-S.

    “Saya merasa baik dan tidak merasakan ada perbedaan ketika menggunakan bahan bakar tersebut, di mana itu adalah tujuan utamanya, untuk mempertahankan tingkat performa yang tinggi,” kata Marquez.

    Masalahnya, emisi karbon dalam gelaran MotoGP tak hanya dihasilkan dari motor para pembalap. Emisi terbesar dari sebuah gelaran akbar juga dihasikan dari transportasi peserta dan penonton.

    Dan, transportasi penonton/peserta dari kota tempat tinggal mereka hingga sampai di lokasi balapan menyumbang jumlah terbesar emisi yang dihasilkan gelaran MotoGP ini.

    Karena itu penggunaan bahan bakar pada motor balap harusnya bukan menjadi satu-satunya cara untuk mewujudkan nol emisi di gelaran balap motor terbesar di dunia ini.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

  • Riset Mengungkap Emisi yang Dihasilkan Gas Alam Tak Lebih Baik Ketimbang Batu Bara

    Riset Mengungkap Emisi yang Dihasilkan Gas Alam Tak Lebih Baik Ketimbang Batu Bara

    7cloud.asia – Survei persepsi risiko global (GRPS) yang dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem menjadi risiko utama yang dihadapi dunia pada tahun 2024.

    Situasi ini akan mengganggu stok pangan dan meningkatkan harga bahan pangan pokok karena berpotensi gagal panen (World Economic Forum, 2024) seperti dilansir di cerah.or.id

    Kondisi ini diperparah dengan sejumlah bencana meteorologi dan fenomena gelombang panas
    khususnya di Asia pada tahun 2023-2024.

    Fenomena iklim ini merupakan salah satu dampak meningkatnya suhu bumi yang pada tahun 2024 ini mendekati batas yang ditetapkan, yakni 1,5°C dibanding masa praIndustri.

    Ilmuwan di seluruh dunia yang tergabung dalam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), telah berulang kali menekankan pentingnya komitmen semua negara di dunia untuk mencegah kenaikan suhu Bumi.

    Salah satunya, melalui kewajiban menghentikan pasokan dan permintaan bahan bakar fosil guna mencapai emisi nol pada 2050. Rencana ini mencakup pengurangan batubara hingga 95 persen, minyak (60 persen), dan gas (45 persen) pada tahun 2050 (IPCC, 2022).

    Mengalihkan bahan bakar fosil ke energi terbarukan adalah solusi nyata negara-negara di dunia yang bisa diterapkan untuk menurunkan emisi secara progresif.

    Namun, bukannya berfokus pada transisi ke energi terbarukan, baru-baru ini muncul narasi bahwa gas alam dapat menjadi bahan bakar alternatif utama pengganti batu bara karena dinilai rendah emisi.

    Baca: Tesla enggan masuk karena listrik di Indonesia masih gunakan batubara

    Apakah klaim tentang gas alam ini benar dan seberapa efektif langkah ini? Simak ulasan berikut ini

    Dilansir di cerah.or.id, gas alam merupakan bahan bakar fosil yang terdiri dari metana (CH4) dan hidrokarbon lainnya. Saat ini, penggunaan gas alam sebagai sumber energi menempati posisi ketiga, setelah minyak bumi dan batu bara.

    Sementara, dalam hasil studi peer-review terbaru yang dilakukan ilmuwan ekosistem dari Amerika Serikat, Robert Howarth menyimpulkan bahwa Liquified Natural Gas (LNG) memiliki dampak iklim yang lebih besar dibandingkan bahan bakar fosil lainnya.

    Dilansir earth.org, penelitian Howarth mengungkap emisi yang dihasilkan dari penggunaan gas alam tidak lebih baik jika dibandingkan dengan batu-bara yang saat ini disebut sebagai bahan bakar paling kotor.

    Batubara, hingga saat ini disebut sebagai bahan bakar fosil yang paling murah dan paling kotor, merupakan sumber emisi karbon terbesar dan bertanggung jawab atas lebih dari 0,3°C dari kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,2°C sejak Revolusi Industri.

    Batu bara disebut-sebut sebagai penyumbang utama polusi udara dunia, sehingga menmpati urutan teratas dalam target pengurangan penggunaannya.

    Namun penelitian Howarth sampai pada kesimpulan bahwa LNG 33% lebih buruk dalam hal emisi gas rumah kaca selama periode 20 tahun dibandingkan dengan batu bara, ketika memperhitungkan emisi siklus hidupnya.

    Faktanya, sekitar dua pertiga dari total emisi terjadi sebelum pembakaran akhir gas, baik untuk rumah tangga maupun untuk kebutuhan industri.

    Baca: Transisi energi memicu penghematan APBN hingga Rp 90 triliun setahun

    Emisi terbesar yang dihasilkan gas alam karena sebagian besar terdiri dari metana. Metana memerangkap sekitar 80 kali lipat panas karbon dioksida (CO2) selama 20 tahun, dan turun menjadi 28-34 kali lipat dalam satu abad.

    Ventilasi gas dan emisi sampingan (Fugitive emision) adalah penyebab utama emisi metana. Ventilasi gas adalah praktik yang memompa keluar gas yang tidak diinginkan untuk menjaga kondisi aman dalam proses ekstraksi minyak dan gas.

    Meskipun pelepasan gas adalah pelepasan metana yang disengaja, emisi sampingan adalah pelepasan gas yang tidak disengaja ke seluruh sistem pasokan bahan bakar fosil.

    Mayoritas pelepasan metana berasal dari proses hilir, yang meliputi pemurnian, transmisi, dan distribusi produk gas alam.

    ”Jadi, meskipun pembakaran batu bara menghasilkan emisi CO2 yang lebih besar dibandingkan pembakaran gas alam, emisi metana yang dihasilkan gas alam “dapat mengimbangi perbedaan ini,” demikian penelitian tersebut seperti dikutip earth.org.

    Diterbitkan di Energy Science & Engineering, pada Kamis (3/10/2024) penelitian ini mengamati jejak gas rumah kaca dari ekspor LNG dari Amerika, yang saat ini merupakan eksportir bahan bakar terbesar di dunia.

    Ekspor gas dilarang di AS hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2023, tujuh tahun setelah larangan tersebut dicabut, AS menyumbang 21 persen pasokan LNG global.

    Baca: Enam cara agar Indonesia bisa membebaskan diri dari batu bara

    Berdasarkan bukti sebelumnya mengenai potensi dampak ekspor gas, pemerintahan Biden pada bulan Januari memberlakukan moratorium peningkatan ekspor LNG, sambil menunggu bukti ilmiah lebih lanjut mengenai dampak pengiriman tersebut.

    “Jeda persetujuan LNG baru ini melihat krisis iklim apa adanya: ancaman nyata di zaman kita,” bunyi pernyataan Gedung Putih. Pada bulan Juli, seorang hakim federal menghentikan moratorium tersebut.

    Menurut Howarth, sekitar setengah dari total emisi yang terkait dengan produksi gas alam ditimbulkan saat gas diangkut melalui pipa ke terminal pantai setelah dibor.

    Meski demikian, tahapan produksi lainnya, termasuk pendinginan dan pengiriman, juga memberikan kontribusi yang besar.

    Khusus untuk emisi dari transportasi kapal tanker menyumbang 5,5 persen dari total emisi, dan secara mengejutkan kapal tanker modern menunjukkan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi dibandingkan kapal tanker bertenaga uap karena berkurangnya metana dalam gas buang.

    “Ilmu pengetahuannya cukup jelas di sini: hanya angan-angan bahwa gas secara ajaib berpindah ke luar negeri tanpa emisi apa pun,” kata Howarth kepada The Guardian.

    “Menganggap kita harus menggunakan gas ini sebagai solusi iklim adalah sebuah kesalahan. Ini adalah tindakan ramah lingkungan (greenwashing) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang terlalu meremehkan emisi dari jenis energi ini.”

    Referensi:

    1. https://earth.org/lng-33-worse-for-climate-than-coal-over-20-year-period-groundbreaking-research-reveals/

    2. https://www.cerah.or.id/publications/report/detail/transisi-energi-indonesia-lepas-landas-tanpa-gas

     

  • Studi: Penerapan Standar Bahan Bakar Euro 4 Mampu Turunkan Sumber Polusi Udara hingga 70 Persen

    Studi: Penerapan Standar Bahan Bakar Euro 4 Mampu Turunkan Sumber Polusi Udara hingga 70 Persen

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui hasil pemetaan sumber emisi di sektor transportasi Jakarta mengungkapkan penerapan standar bahan bakar Euro 4 diproyeksikan mampu menurunkan emisi pemicu polusi udara seperti PM10 dan PM2.5 hingga 70 persen pada tahun 2030.

    Penurunan polusi udara ini diketahui akan memberikan kontribusi bagi perbaikan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menekan angka penyakit pernapasan dan penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi di kawasan perkotaan.

    Studi mengenai pemicu polusi udara di Jakarta ini dilakukan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia melalui program USAID Clean Air Catalyst.

    Studi yang juga bekerja sama dengan Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Puji Lestari yang juga peneliti USAID CAC ini memperbarui pemetaan sumber emisi di sektor transportasi di Jakarta, yang terakhir dilakukan pada tahun 2020.

    Baca: BRIN sebut butuh pembenahan transportasi publik untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Studi itu juga menemukan, kendaraan berat terutama truk menjadi penyumbang (kontributor) terbesar untuk beberapa jenis polutan termasuk partikel (PM) 2.5.

    Kendaraan berat terutama truk penyumbang terbesar partikel emisi (PM10, PM 2.5, dan karbon hitam), nitrogen oksida (NOx), dan sulfur dioksida (SO2), sementara sepeda motor lebih banyak menyumbang emisi karbon monoksida (CO) dan senyawa organik volatil nonmetana (NMVOC).

    Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris menyatakan hasil studi yang dihasilkan memberikan informasi mendasar guna memahami sumber polusi di Jakarta.

    Selanjutnya data temuan riset ini, akan menjadi dasar pengembangan kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta secara lebih tepat sasaran.

    “Dengan data ini, Jakarta lebih siap dalam menghadapi tantangan terkait polusi udara di masa depan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/10/2024)

    Baca: Butuh transportasi publik berkualitas untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Lebih lanjut soal emisi, studi juga menganalisis dampak dari berbagai skenario langkah pengendalian emisi di Provinsi Jakarta yang mencakup lima wilayah administrasi.

    Skenario ini yakni penerapan standar bahan bakar Euro 4, adopsi kendaraan listrik, dan penggunaan filter partikel diesel (DPF).

    Manajer Program Kualitas Udara WRI Indonesia dan Project Manager Clean Air Catalyst Satya Utama mengatakan laporan ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih komprehensif untuk pengendalian polusi udara.

    “Data yang dihasilkan dari studi ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai tantangan polusi udara di Jakarta, khususnya dari sektor transportasi.

    Ini adalah upaya konkret dalam upaya mengurangi emisi, khususnya dari sektor transportasi untuk kualitas udara yang lebih baik,” jelas dia.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, telah melakukan berbagai langkah guna menangani polusi udara.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan langkah-langkah ini salah satunya menambah jumlah stasiun pemantau kualitas udara yang dapat diakses masyarakat secara komputasi waktu nyata (real-time) melalui udara.jakarta.go.id.

    Pemprov DKI juga, sambung dia, memperluas uji emisi kendaraan secara berkala, serta meningkatkan pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

    “Selain itu, kami juga sedang mempersiapkan rencana memperluas kawasan rendah emisi (low emission zone) guna mengurangi tingkat polusi udara secara signifikan,” jelas Asep.

    Sumber:Antaranews.com