ruangkota

Tag: emisi

  • Perdagangan Karbon Bisa Tekan Emisi dan Menambah Pendapatan Negara, Seperti Ini Mekanismenya

    Perdagangan Karbon Bisa Tekan Emisi dan Menambah Pendapatan Negara, Seperti Ini Mekanismenya

    7cloud.asia – Pada 23 Agustus lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon).

    Peraturan ini lantas disusul dengan penerbitan Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon pada 6 September.

    Kedua beleid yang ditunggu-tunggu pasar akan menjadi pedoman perdagangan karbon melalui bursa layaknya efek lainnya, seperti saham atau efek berjangka.

    Hal ini tak lepas dari rencana Pemerintah Indonesia menggulirkan perdagangan karbon untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca.

    Baca: Perdagangan karbon diatur untuk maksimalkan pemasukan Negara

    Tapi, apa sih sebenarnya perdagangan karbon itu? Bagaimana perdagangan karbon bisa membantu mengurangi emisi? Yuk, simak penjelasan berikut.

    Apa itu perdagangan karbon?

    Perdagangan karbon adalah jual-beli sertifikasi atau izin untuk menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah tertentu. Sertifikasi atau izin pelepasan karbon itu disebut juga kredit karbon (carbon credit) atau kuota emisi karbon (allowance).

    Satu kredit karbon setara dengan pengurangan atau penurunan emisi sebesar satu ton CO2. Emisi CO2 dihasilkan oleh antara lain pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, gas dan minyak bumi), pembakaran hutan, dan pembusukan sampah organik.

    Mekanisme perdagangan karbon adalah satu dari tiga cara penurunan emisi yang ditetapkan oleh perjanjian iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Protokol Kyoto, pada 11 Desember 1997.

    Baca: Masukan pakar terkait pengaturan perdagangan karbon untuk tekan emisi

    Nah, siapa pembeli dan penjual kredit karbon? Pembeli kredit karbon atau allowance adalah industri, negara atau perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tinggi karena menggunakan bahan bakar fosil atau mengkonsumsi energi dalam jumlah besar.

    Misalnya, pabrik baja, pembangkit listrik batu bara (PLTU) atau pembangkit listrik gas, pusat data (data center) dan sektor transportasi.

    Para penjual kredit karbon adalah perusahaan atau negara yang kegiatannya mampu menyerap emisi CO2 atau yang kegiatannya menghasilkan sedikit sekali CO2.

    Contohnya antara lain, perusahaan konservasi hutan; pembangkit energi terbarukan – pembangkit tenaga surya PLTS, pembangkit tenaga bayu (PLTB), atau kegiatan pengolahan sampah organik.

    Kredit karbon tidak serta-merta bisa diperjualbelikan. Kredit karbon yang diperdagangkan harus disertifikasi oleh badan sertifikasi internasional, seperti Verra dan Gold Standard.

    Baca: Hutan mangrove efektif serap emisi karbon

    Riza Suarga, Ketua Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia (APERKARIA), menjelaskan tujuan sertifikasi adalah untuk memastikan penjual kredit karbon berkomitmen pada pengurangan emisi dari hasil penjualan.

    Misalnya, perusahaan konservasi hutan tidak menggunakan dana hasil penjualan kredit karbon untuk mengubah lahan hutan menjadi perkebunan sawit yang justru menghasilkan emisi CO2.

    “Tanpa disertifikasi, (kredit karbon) tidak bisa dijual karena barangnya tidak kelihatan. Yang dijual adalah kemampuan penyerapan karbonnya. Harga kredit karbon akan menarik jika proyeknya berintegritas tinggi, surveilansnya jelas, dan bukan hoaks,” papar Riza.

    Bagaimana kredit karbon diperdagangkan?

    Kredit karbon diperdagangkan di pasar sukarela (voluntary carbon market) dan pasar wajib (mandatory carbon market). Perdagangan di pasar karbon sukarela tidak diatur pemerintah.

    Dalam pasar sukarela, para penghasil emisi mengkompensasi CO2 yang dihasilkan dengan membeli kredit karbon dari proyek-proyek yang ditargetkan untuk mengurangi atau meniadakan emisi CO2.

    Transaksi terjadi langsung antara pembeli dan penjual atau melalui pialang (broker).

    Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penghasil oksigen

    Salah satu contohnya, Pertamina Patra Niaga, yang bergerak di bidang distribusi bahan bakar minyak, membeli kredit karbon dari Pertamina New Renewable Energy (Pertamina NRE) sebesar 1,8 juta ton emisi karbon ekuivalen untuk satu tahun.

    Kredit karbon itu akan menyeimbangi emisi CO2 yang dihasilkan oleh Pertamina Niaga. Sumber kredit karbonnya adalah pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Lahendong di Sulawesi Utara yang dikelola Pertamina NRE.

    Provinsi Kalimantan Timur juga berhasil meraup $110 juta insentif pengurangan karbon dari Bank Dunia untuk pengurangan karbon sebesar 30 juta ekuivalen CO2 .

    Sebaliknya, pada pasar karbon wajib atau yang dikenal dengan Emission Trading System (ETS) atau “cap-and-trade system”, pihak berwenang menetapkan batas emisi karbon yang dihasilkan oleh setiap peserta ETS.

    Batasan itu akan dikurangi setiap tahunnya dan diberikan dalam bentuk alokasi kuota emisi.

    Jika belum terbentuk harga di pasar karbon, pemerintah bisa menentukan harga karbon dengan cara menetapkan harga dasar (floor price) atau melakukan pelelangan.

    Baca: Indonesia termasuk negara dengan hutan terluas di dunia

    Dikutip dari Indonesia Commodity Derivative Exchange (ICDX), kuota emisi itu ditetapkan pada awal periode, biasanya tahunan. Peserta pasar karbon wajib melaporkan emisi yang dihasilkan secara berkala kepada lembaga yang ditunjuk.

    Pada akhir periode, peserta yang melewati batas emisi bisa membeli kuota tambahan dari peserta lain yang surplus kuota karena menghasilkan emisi lebih sedikit.

    Bila tidak membeli kuota tambahan, peserta dengan emisi karbon tinggi itu harus membayar denda.

    Secara sederhana, cara kerja ETS kira-kira seperti ini: pemerintah menetapkan jumlah total emisi CO2 yang dikeluarkan oleh para peserta yang berpartisipasi dalam pasar karbon wajib, sebanyak 5 unit.

    Perusahaan yang bisa menghasilkan emisi lebih sedikit dari batas total emisi tadi bisa menjual kelebihan kuota itu ke perusahaan yang tidak bisa mengurangi emisi.

    Saat ini, European Union Emission Trading System (EU ETS) adalah pasar wajib karbon dan masih terbesar di dunia.

    Baca: KLHK sebut deforestasi di Indonesia terus menurun

    Menurut Bank Dunia dalam laporan “State and Trends of Carbon Pricing 2023” yang dirilis pada 23 Mei, saat ini, hampir seperempat emisi gas rumah kaca global atau 23 persen sudah tercakup oleh 73 instrumen pengurangan karbon, baik dalam bentuk ETS maupun pajak karbon.

    Cakupan itu meningkat dari 7 persen pada satu dasawarsa lalu ketika Bank Dunia memulai laporan itu.

    Bank Dunia mencatat pemasukan dari pajak karbon dan ETS secara global mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2022, yaitu 95 miliar dolar AS.

    Tahun ini, sejumlah negara, termasuk Australia, Indonesia, Malaysia dan Vietnam dijadwalkan akan memulai pasar karbon dengan sistem ETS.

    Sumber: VOA Indonesia

  • KLHK Ancam Hukuman Berat Bagi Pelanggar Emisi Udara

    KLHK Ancam Hukuman Berat Bagi Pelanggar Emisi Udara

    7cloud.asia – Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta agar kualitas udara membaik. 

    Di antaranya penegakan hukum berupa sanksi bagi pelanggar emisi udara.

    Hukuman penjara dan denda hingga miliaran siap menanti siapapun yang emisi udara nya melanggar baku mutu udara. Hal ini dilakukan agar kualitas udara Jakarta membaik.

    “Di bawah UU Lingkungan Hidup, melanggar baku mutu udara bisa berujung pada hukuman yang serius,” ucap Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani seperti yang dikutip Antaranews.

    Baca: Menghijaukan kembali Jakarta dengan ruang terbuka hijau

    Para pelanggar emisi udara, lanjut Rasio dapat dikenai hukuman pidana hingga tiga tahun penjara dan denda mencapai Rp3 miliar.

    Dari 504 jumlah kegiatan usaha yang ada di Jabodetabek, sebanyak 59 di antaranya mempunyai emisi udara yang tinggi.

    Sedangkan 49 jenis kegiatan usaha menggunakan pembangkit listrik sendiri dengan pembakaran batu bara.

    Rasio menyebutkan pihaknya mengidentifikasi 45 perusahaan yang berpotensi mencemari udara.

    Baca: DKI Jakarta akan tambah 800 ruang terbuka hijau

    Sebanyak 21 perusahaan diantaranya telah diberikan sanksi tegas berupa penyegelan dan pemasangan palang penghentian usaha.

    Selain itu terdapat sembilan sanksi administrasi yang telah diberlakukan serta dua Pulbaket dan 26 perusahaan dalam proses sanksi administrasi dan 10 dalam pengawasan.

    Hal ini, kata Rasio, sesuai dengan Pasal 22 angka 17, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

    “Menteri memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah,” urai Rasio.

    Baca: Tilang uji emisi dibatalkan

    Sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar aturan emisi udara ermacam-macam bentuknya.

    Mulai dari sanksi administratif yakni penghentian kegiatan, paksaan pemerintah, dan bahkan pembekuan atau pencabutan izin usaha serta sanksi hukum pidana.

    “Ada juga opsi gugatan perdata yang dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi dan pemulihan lingkungan,” jelasnya.

    Penerapan hukum pidana penjara dan denda biasanya diberlakukan untuk kasus yang lebih serius. Selain itu, ada pidana tambahan untuk korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan lingkungan.

    Baca: Untuk atasi poluis udara Pemprov DKI Jakarta bisa belajar dari China

    Selain menindak tegas pelanggar emisi udara, KLHK bersama dengan BRIN, BMKG dan BNPB juga telah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Dengan demikian, KLHK berharap kondisi udara di Jakarta dapat membaik dengan tingkat polusi yang rendah.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Dosen ITB Soroti Polusi Udara di Jakarta, Ini Solusinya

    Dosen ITB Soroti Polusi Udara di Jakarta, Ini Solusinya

    7cloud.asia – Polusi udara di Jakarta masih tinggi seiring dengan musim kemarau yang kini tengah melanda. Ada beberapa solusi dalam mengatasi polusi tersebut. Diantaranya memperketat standar emisi.

    Hal ini dikatakan oleh dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Puji Lestari dalam dialog polusi udara di Jakarta.

    “Sumber polusi udara di Jakarta sudah saya hitung lama sebelum pandemi. Saya sudah melakukan kajian ini di Jakarta,” ujar Puji yang dikutip Antaranews.

    Berdasarkan studi yang ia lakukan selama lima tahun (2018-2022), terungkap bahwa konsentrasi polusi udara tertinggi terjadi pada Juni-Juli tahun 2019 dengan konsentrasi rata-rata hampir 60 mikrogram per meter kubik.

    Kemudian konsentrasi polusi udara menurun pada tahun 2020, 2021, dan 2022, saat terjadi pandemi. Sedangkan konsentrasi terendah tercatat pernah terjadi pada tahun 2022.

    Puji memaparkan polutan PM2,5 bersumber dari kendaraan bermotor sebanyak 46 persen, industri 43 persen, pembangkit listrik 9 persen, dan pemukiman 2 persen.

    Sedangkan Nitrogen Okside (NOx) lebih didominasi oleh sektor transportasi 57 persen, industri 15 persen, pembangkit listrik 24 persen, dan pemukiman 4 persen.

    Sementara Belerang dioksida (SO2) dihasilkan oleh sektor industri mencapai 67 persen, pembangkit listrik 24 persen, pemukiman 6 persen, dan transportasi 3 persen.

    PM10 disumbangkan oleh transportasi sebanyak 43 persen, industri 45 persen, pembangkit listrik 10 persen, dan pemukiman 2 persen.

    “Data meteorologi sangat berpengaruh terhadap potensi sumber pencemaran di Jakarta yang membawa polutan lintas batas,” kata Puji.

    Karena itu Puji menyarankan agar memperketat standar emisi dan segera memberlakukan kebijakan tersebut, menyediakan bahan bakar yang bersih untuk mendukung implementasi Euro IV.

    Selain itu,  percepatan adopsi kendaraan listrik khususnya kendaraan angkutan berat atau penerapan Euro yang lebih tinggi, memperhatikan emisi dari sepeda motor dalam uji emisi, dan adaptasi untuk publik pindah mode transportasi.

    Sedangkan untuk sektor industri dan pembangkit perlu penerapan alat pengendali pencemaran udara untuk partikulat seperti electrostatic precipitator (ESP), fabric filter, wet scrubber atau cyclone perlu diwajibkan dan diawasi ketat.

    Penerapan flue gas desulfurization (FGD) untuk industri juga perlu diterapkan bagi industri yang melewati ambang batas baku mutu untuk polutan SO2.

    Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Kualitas Udara dan Limbah ITB itu menjelaskan paparan debu dengan partikel udara 2,5 mikrometer atau lebih kecil adalah siklus rutin saat kemarau.

    “Kalau kita lihat gambaran PM2,5 di Jakarta, kita lihat tren dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang sama bulan Juni, Juli, Agustus. Saat musim kemarau tren selalu tinggi dan selalu naik, kemudian turun lagi (saat musim hujan),” jelasnya.

    Selanjutnya Puji menjelaskan polusi udara akibat adanya senyawa atau substansi di udara ambien yang tidak diinginkan dalam jumlah yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan manusia dan lingkungan.

    Karena itu, ia meminta semua pihak khususnya Jakarta untuk mencermati fenomena peningkatan polutan PM2,5 saat musim kemarau. 

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Tekan Polusi Udara, Berbagai Upaya Dilakukan Pemprov DKI Jakarta

    Tekan Polusi Udara, Berbagai Upaya Dilakukan Pemprov DKI Jakarta

    7cloud.asia – Kondisi udara di Jakarta masih berada pada status tidak sehat bagi kelompok sensitif. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya agar kualitas udara di Jakarta membaik.

    Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Pemprov DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan cerobong asap secara rutin.

    Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, pengawasan rutin ini untuk inventarisasi dan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

    Ani menjelaskan dalam sepekan terakhir, DLH mendatangi dua industri olahan kelapa sawit yang berpotensi tidak memenuhi baku mutu emisi pada cerobongnya.

    Satgas PPU Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penertiban berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha terhadap enam usaha/kegiatan stockpile batu bara.

    Selain itu, pihaknya bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ataupun DLH DKI Jakarta, juga telah melakukan legal sampling pengukuran emisi cerobong dan penyegelan pabrik.

    “Pada 19 September 2023, kami telah memberikan sanksi administratif kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit PT AAJ yang berlokasi di Jakarta Utara karena tidak memenuhi baku mutu untuk parameter opasitas (tingkat ketebalan asap) pada pengujian kualitas emisi sumber tidak bergerak (cerobong boiler) berbahan bakar batu bara,” jelas Ani Ruspitawati, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Jumat (22/9).

    Lebih lanjut Ani menjelaskan, pada 21 September 2023, tim Satgas mendatangi PT SMMI yang berlokasi di Jakarta Timur.

    Hal ini dilakukan untuk mengecek cerobong industri yang berpotensi sebagai pencemar udara di Jakarta.

    Penggunaan water mist juga masih terus dilakukan. Hingga 22 September 2023, sebanyak tujuh gedung Pemprov DKI Jakarta telah memasangnya.

    Yaitu di lima Kantor Wali Kota dan Balai Kota DKI Jakarta. Di Balai Kota DKI Jakarta, telah dipasang dua water mist, yakni di Blok G dan Blok H.

    “Ke depan, akan segera menyusul beberapa gedung pemerintah lainnya yang juga dipasang water mist,” katanya.

    Sedangkan sebanyak 79 gedung swasta telah memasang water mist. Di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara masing-masing  4 gedung.  

    Di Jakarta Barat sebanyak 27 gedung, Jakarta Selatan sebanyak 40 gedung, dan Jakarta Timur sebanyak empat gedung.

    “Terkait penyiraman jalan-jalan protokol oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta hingga 20 September 2023, telah dilakukan pada 249 lokasi di seluruh wilayah Jakarta, dengan jumlah kendaraan yang digunakan sebanyak 243 mobil dan personel yang dikerahkan sebanyak 976 orang. Penyiraman jalan-jalan ini dilakukan paralel hingga pemasangan water mist sudah dilakukan lebih luas,” urai Ani.

    Selain itu pemprov DKI Jakarta juga masih melakukan kampanye pelaksanaan uji emisi.

    Tercatat hingga 22 September 2023 pukul 10.00 WIB, terdapat 1.088.487 kendaraan roda empat dan 115.281 kendaraan roda dua yang telah melakukan uji emisi.

    Tersedia 333 bengkel untuk kendaraan roda empat dengan 936 teknisi dan 108 bengkel untuk kendaraan roda dua dengan 189 teknisi untuk uji emisi yang tersebar di wilayah Jakarta.

    Beberapa terminal bus juga mengadakan uji emisi gratis, yaitu terminal bus Kampung Rambutan, Pulogebang, Kalideres, Tanjung Priok, Ragunan, Grogol, Kantor Wali Kota, dan terminal mobil barang Rawa Buaya.

    Pemprov DKI juga dibantu PT Astra untuk melakukan uji emisi gratis bagi kendaraan yang berusia diatas 3 tahun, di 45 lokasi dan akan ditambahkan 12 titik yang baru.

    “Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus kepada perluasan akses bagi masyarakat untuk melakukan uji emisi. Oleh sebab itu, kami terus mengajak masyarakat untuk melaksanakan uji emisi bagi setiap kendaraan pribadinya,” ujarnya.

    Pemprov DKI Jakarta juga telah menerapkan tarif disinsentif parkir di 10 lokasi parkir yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi.

    Secara bertahap akan diberlakukan pada lokasi parkir yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

    “Mulai 1 Oktober 2023 seluruh lokasi parkir yang dikelola Pasar Jaya, ada 121 titik lokasi parkir akan juga menerapkan tarif disinsentif parkir bagi kendaran yang belum lulus uji emisi,” katanya.

    Upaya lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah dengan menanam pohon dan tanaman di berbagai wilayah.

    Sejak Oktober 2022 hingga September 2023, sebanyak 225.851 pohon dan 5.683.835 tanaman.

    Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga melakukan Rencana Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru tahun 2023 yang tersebar di 23 lokasi.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca Dapat Memicu Krisis Air

    Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca Dapat Memicu Krisis Air

    7cloud.asia – Emisi gas rumah kaca terus meningkat, hal ini dapat menyebabkan fenomena perubahan iklim yang akhirnya memicu terjadinya krisis air.

    Peruabhan iklim yang memicu krisis air ini diungkapkan oleh kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati seperti yang dilansir Antaranews Jumat (13/10/2023).

    “Krisis air menjadi ancaman serius sekaligus nyata dan harus jadi perhatian seluruh negara. Salah satu penyebab utama krisis air adalah terus meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berdampak pada peningkatan laju kenaikan suhu udara,” jelas Dwikorita.

    Baca: Perubahan iklim membuat banjir makin sering terjadi

    Pada acara Forum Air Dunia di Bali, Dwikorita mengatakan kenaikan suhu udara berakibat pada proses pemanasan global terus berlanjut.

    Hal ini berdampak pada fenomena perubahan iklim yang memicu krisis pangan dan bahkan krisis energi, serta meningkatnya frekuensi, intensitas, dan durasi, kejadian bencana hidrometeorologi.

    Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) tahun 2022 lalu melaporkan Planet Bumi jauh lebih hangat dan suhunya naik 1,15 derajat Celcius jika dibandingkan rata-rata suhu udara permukaan pada masa pra-industri (1850-1900).

    Baca: Green skills untuk antisipasi perubahan iklim

    “Saat ini dalam penilaian awal (September 2023) menunjukkan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah,” ungkapnya.

    Selanjutnya Dwikorita menjelaskan dampak dari variabilitas dan perubahan iklim sering kali dirasakan melalui air.

    Dinamika siklus air dan interaksinya dengan manusia menghasilkan pola ketersediaan sumber daya air yang bervariasi secara spasial dan temporal.

    Baca: Anak muda punya kesadaran lingkungan tinggi tapi enggan bergerak

    Selain itu dampak ekstrem terkait air sangat mempengaruhi kehidupan, perkembangan, dan keberlanjutan ekosistem, serta masyarakat dan individu.

    Tantangan lainnya yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan air adalah ekstraksi air tanah yang menyebabkan penurunan muka air tanah.

    Musim kemarau yang berkepanjangan, tidak meratanya aksesibilitas serta distribusi air bersih.

    Baca: Seperti ini media memotret aksi lingkungan Gen Z

    Infrastruktur untuk pengelolaan sumber daya air juga merupakan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan terhadap ketersediaan air.

    Jika hal ini dibiarkan, lanjut Dwikorita, krisis air akan berujung pada krisis pangan, krisis energi, bahkan krisis sosial.

    “Semakin menipisnya sumber daya alam, termasuk air juga disebabkan oleh jumlah populasi penduduk dunia yang terus bertambah,” kata anggota Dewan Eksekutif WMO ini.

    Baca: Negara maju diminta ambil peran lebih besar menahan laju perubahan iklim

    Karena itu, ia meminta semua negara harus melakukan aksi mitigasi dan adaptasi secara sistematis dan kolaboratif.

    Selain itu ia juga meminta semua negara dapat merumuskan kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya air secara efisien berbasis ilmu pengetahuan.

    “Ini penting untuk segera dilakukan karena air adalah salah satu kebutuhan dasar hidup manusia,” katanya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Indonesia Terus Mengupayakan Kehutanan untuk Menutup Emisi Sektor Energi

    Indonesia Terus Mengupayakan Kehutanan untuk Menutup Emisi Sektor Energi

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berjuang untuk menekan emisi gas rumah kaca hingga minus 140 juta ton setara karbon dioksida.

    Upaya KLHK di sektor kehutanan ini terutama untuk demi menutup emisi yang keluar dari sektor energi.

    “Pada 2030, tidak boleh lagi ada emisi dari hutan,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di sela-sela perhelatan COP28 di Dubai, Kamis (30/11/2023).

    Siti menuturkan Indonesia berhasil mengelola dengan sistematis sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya selama hampir satu dekade terakhir yang tertuang dalam Rancangan Operasional Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) Net Sink 2030 sebagai pedoman aksi iklim Indonesia.

    Baca: Joseph Stiglizt sebut negara miskin perlu bantuan ratusan triliun untuk atasi perubahan iklim

    Oleh karena itu, sektor kehutanan menjadi tulang punggung dalam menurunkan emisi secara keseluruhan terutama yang dihasilkan dari sektor energi.

    “Sektor kehutanan harus positif untuk membantu energi,” kata Siti.

    Indonesia menggunakan empat strategi utama untuk menurunkan emisi sektor FOLU.

    Langkah KLHK itu adalah menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak perubahan iklim

    Pada tahun 2019, emisi sektor energi mencapai 636 juta ton, lalu turun menjadi 584 juta ton dan 595 juta ton pada 2020 dan 2021.

    Penurunan itu akibat pengaruh pandemi COVID-19 yang memaksa orang-orang untuk tidak beraktivitas di luar rumah.

    Ketika 2022, saat pandemi mereda angka emisi sektor energi naik drastis menjadi 715 juta ton.

    Menteri Siti berpesan agar semua pihak untuk tidak marah dan komplain terhadap sektor energi Indonesia yang masih tinggi emisi.

    Menurutnya, negara-negara maju sudah selesai dengan kesejahteraan mereka dalam indikator energi sejak tahun 1970-an.

    Baca: Menilik aksi iklim yang dilakukan di era SBY

    Sedangkan, Indonesia belum masuk kategori sejahtera. Hal ini bisa dilihat dengan pemakaian listrik rata-rata penduduk Indonesia hanya sekitar 1.200 kWh per kapita per tahun.

    Padahal kategori sejahtera memiliki tingkat konsumsi listrik mencapai 5.400 kWh per kapita per tahun.

    “Saya selalu bilang dalam forum-forum internasional kalau memaksa Indonesia harus hancur-hancuran tekan energi itu akan berat karena rakyat juga harus sejahtera,” tegas Siti.

    Indonesia pada masa Presidensi G20 November 2022, bersama dengan International Partner Group (IPG) telah memulai perjanjian internasional (tidak mengikat) tentang Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan.

    Baca: Komitmen Glasgow, cara negara-negaradi dunia setop deforestasi

    IPG dipimpin oleh AS dan Jepang, dengan anggota Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Italia, Norwegia dan Inggris.

    Implementasi Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) JETP memproyeksikan sekitar 20 miliar dolar AS kepada masyarakat kemitraan swasta.

    Kemitraan swasta ini merupakan pembiayaan investasi campuran khususnya untuk mempercepat dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

     

  • MADANI Berkelanjutan: Indonesia Harus Lebih Progresif Turunkan Emisi dan Lebih Berani Tangani Krisis Iklim

    MADANI Berkelanjutan: Indonesia Harus Lebih Progresif Turunkan Emisi dan Lebih Berani Tangani Krisis Iklim

    7cloud.asia – Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad mengatakan klaim keberhasilan menurunkan emisi sebesar 42% seharusnya menjadikan Indonesia lebih berani dan tegas dalam menangani krisis iklim

    “Di antaranya dengan meningkatkan ambisi kontribusi nasional dalam menurunkan emisi (NDC) Kedua sesuai target 1,5C untuk atasi krisis iklim,” ujarnya.

    Namun, Nadia menyayangkan hal itu tidak dilakukan Indonesia. Bahkan sebaliknya, dalam Konferensi Iklim atau COP 28 di Dubai yang berakhir pekan ini tidak dicapai kesepakatan untuk kurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil.

    Hasil perundingan di Dubai ini memperkuat bukti bahwa negara-negara maju gagal menunjukkan kepemimpinan dalam upaya mengatasi krisis iklim global.

    Oleh karena itu, sudah saatnya negara-negara berkembang, miskin, dan terdampak merebut kepemimpinan negosiasi terkait penanggulangan krisis iklim.

    Baca: COP 28 tanpa mandat tegas kurangi emisi

    Negara berkembang juga harus bersuara lebih keras menuntut negara-negara maju memenuhi kewajiban mereka dalam mengurangi emisi GRK

    ”Negara maju juga harus membantu negara-negara berkembang dalam hal beradaptasi, maupun mengatasi kehancuran dan kerusakan atau Loss and Damage akibat krisis iklim,” ujar Nadia.

    anager Program Pendanaan Perubahan Iklim Kemitraan, Abimanyu Sasongko Aji menyoroti aksi iklim yang belum inklusif dan melupakan aspek partisipatif.

    “Perencanaan dan implementasi aksi iklim harus dibuat lebih transparan, akuntabel, inklusif, dan partisipatif, terutama terhadap kelompok rentan, ujarnya.

    Sebagai negara dengan hutan tropis kedua terluas di Dunia, Indonesia menjadikan sektor Kehutanan dan Lahan (Forestry and Land Use/FOLU) sebagai tumpuan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca.

    Baca: Polusi udara justru meningkat saat penyelenggaraan COP 28

    Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak krisis iklim, terutama dengan semakin meningkatnya kenaikan muka air laut yang dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil dan risiko kehilangan tempat tinggal.

    Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono menambahkan, delegasi Indonesia yang baru pulang dari perundingan di Dubai harus membuka mata akan realita di lapangan.

    Hutan alam masih terus hilang, pulau-pulau kecil terancam, transisi energi yang tidak berkeadilan justru merusak lingkungan dan merampas hak-hak masyarakat.

    ”Perusakan pesisir, perairan, terumbu karang, dan mangrove pun terus terjadi sehingga perekonomian masyarakat lokal hilang,” tandasnya 

    “Tidak hanya itu, masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat pun masih terus diintimidasi dan dikriminalisasi,” tambah Torry.

    Baca: Sambut COP 28 organisasi sipil ingatkan aksi nyata

    Masyarakat sipil mencatat, selama periode 2001-2022 telah terjadi kehilangan 6,5 juta hektare tutupan hutan alam, termasuk mangrove.

    Seluas 176 ribu hektare di antaranya hilang dalam tiga tahun terakhir (Mapbiomas, 2023).

    Selain itu, setidaknya terdapat 26 kasus hukum yang dihadapi pembela lingkungan pada 2021, meningkat 10 kasus dibandingkan tahun sebelumnya (Environmentaldefender, 2021).

    Masyarakat sipil menuntut agar Indonesia memiliki agenda prioritas dalam penanganan krisis iklim.

    Pertama, melakukan pemensiunan PLTU batu bara lebih cepat termasuk captive coal power plant untuk kepentingan hilirisasi.

    Baca: Peluang Indonesia mendapatkan dana loss and damage

    Kedua, menghentikan deforestasi serta memulihkan dan melindungi seluruh ekosistem alam tersisa dengan menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat adat dan lokal.

    Ketiga, bersiap untuk menghadapi bencana iklim yang sudah semakin sering terjadi melalui adaptasi efektif dan berkeadilan, serta menghindari terjadinya maladaptasi.

    Keempat, menyalurkan pendanaan iklim yang dapat diakses langsung masyarakat terdampak di tingkat tapak.

    Kelima, pemerintah harus menjamin dan melindungi hak setiap warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

    Yaitu dengan menghentikan segala bentuk ancaman dan intimidasi kepada masyarakat pembela lingkungan dan HAM.

     

     

  • Keren! Jerman Catat Rekor Emisi Terendah Pada Tahun 2023

    Keren! Jerman Catat Rekor Emisi Terendah Pada Tahun 2023

    7cloud.asia – Capaian pemerintah Jerman untuk menurunkan emisi karbon ini layak diacungi jempol.

    Pada tahun 2023, saat emisi global mencapai rekor tertinggi, Jerman justru mencetak rekor emisi gas rumah kaca (GRK) terendahnya dalam 70 tahun terakhir.

    Rekor emisi terendah tersebut dipecahkan Jerman yang dijuluki sebagai “Negeri Panzer” karena berhasil mengurangi ketergantungannya terhadap batu bara.

    Sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga think tank Agora Energiewende menemukan, Jerman mengeluarkan 673 juta ton emisi gas rumahkaca pada 2023. 

    Jumlah tersebut 73 juta ton lebih sedikit dibandingkan 2022, sebagaimana dilansir The Guardian, Kamis (4/1/2024).

    Baca: Penerapan pajak karbon di India, contoh bagi negara berkembang

    Agora Energiewende menyampaikan, penurunan emisi GRK Jerman sangat dipengaruhi oleh banyaknya pengurangan konsumsi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    Dilansir dari AP, lebih dari separuh pengurangan emisi di Jerman pada 2023, sekitar 44 juta juta ton, disebabkan oleh penurunan produksi listrik dari PLTU batu bara.

    Hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan listrik dan meningkatnya impor dari negara-negara tetangga, yang sekitar setengahnya berasal dari sumber energi terbarukan.

    Selain itu, untuk pertama kalinya pembangkit energi terbarukan memproduksi listrik 50 persen dari total produksi listrik di Jerman.

    Baca: KTT G20 gagal sepakati pengurangan bahan bakar fosil

    Pangsa batu bara di Jerman juga turun dari 34 persen menjadi 26 persen pada 2023. Jerman sempat kembali menggunakan batu bara setelah Rusia menginvasi Ukraina dan Moskwa memutus pasokan gas ke Eropa.

    Namun, perlahan Jerman telah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara signifikan.

    Direktur Agora Energiewende Simon Muller mengatakan, rekor pengembangan energi terbarukan Jerman membawa negara tersebut sejalan dengan targetnya untuk menghasilkan 80 persen listriknya dari tenaga angin dan surya pada 2030.

    Meskipun ketergantungan terhadap batu bara menurun, Agora Energiewende tetap memberikan sejumlah catatan.

    Baca: Mungkinkah dunia mencapai nol emisi pada 2050

    Pasalnya, sebagian besar pengurangan emisi di Jerman pada 2023 tidak berkelanjutan dari perspektif kebijakan industri atau iklim.

    “Penurunan produksi yang terkait dengan krisis melemahkan perekonomian Jerman. Jika emisi kemudian dipindahkan ke luar negeri, maka tidak ada hasil yang dicapai untuk iklim,” kata Muller.

    Secara keseluruhan, Agora Energiewende memperkirakan hanya 15 persen dari pengurangan emisi pada 2023 yang merupakan penghematan emisi permanen.

    Untuk mencapai target iklimnya, Jerman memerlukan rentetan investasi untuk memodernisasi industri dan mengurangi jejak karbon dari konsumsi pemanas. 

    Sumber: Kompas.com

  • Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Ini Upaya yang Dilakukan KLHK

    Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Ini Upaya yang Dilakukan KLHK

    7cloud.asia – Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satunya melaksanakan kick off sekaligus sosialisasi rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Pulau Jawa.

    Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono, peran pimpinan daerah serta para stakeholder sangat dibutuhkan sebagai upaya penurunan GRK.

    “Intinya pulau Jawa, dalam kontribusinya  mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dengan hal-hal yang sangat strategis, khususnya langkah rehabilitasi dan pemulihan lingkungan menjadi bagian kegiatan utama dari rencana operasional,” jelas Bambang seperti yang dilansir Antaranews.

    Baca: Perubahan iklim akibat gas rumah kaca picu krisis air

    Selanjutnya Bambang menjelaskan pulau Jawa memiliki potensi tinggi untuk kontribusi mitigasi dan peningkatan cadangan karbon.

    Sehingga membutuhkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan tata kelola hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.

    “KLHK telah menetapkan arahan kebijakan terkait isu-isu strategis pengelolaan hutan, termasuk keberlanjutan ekosistem hutan dalam konteks landscape management,” paparnya.

    Karena itu, KLHK akan menguatkan pulau Jawa dengan kegiatan-kegiatan dan aksi nyata dalam upaya penurunan emisi GRK.

    Baca: Pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kelautan

    Khususnya kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan untuk menguatkan daya dukung daya tampung.

    Saat ini, kata Bambang, pihaknya tengah menyusun rencana operasional di tingkat sub nasional atau provinsi. Sekaligus didukung oleh para tenaga ahli dan ahli-ahli akademisi.

    “Sehingga pembangunan berkelanjutan yang harus dibangun tetap tidak meninggalkan aktivitas produktivitas rakyat. Jadi secara kebijakan, tidak saya jelaskan lagi. Tapi yang kita perlukan memang saat ini adalah aksi-aksi nyatanya,” jelasnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Pemerintahan Jokowi Akan Segera Berganti, Bagaimana Kelanjutan Program Penurunan Emisi?

    Pemerintahan Jokowi Akan Segera Berganti, Bagaimana Kelanjutan Program Penurunan Emisi?

    7cloud.asia – Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang sudah tertuang dalam rencana Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat terus berjalan secara sistematis meski terjadi pergantian menteri.

    Ikhwal kelanjutan upaya penurunan emisi gas rumah kaca itu diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kepada media di Kantor Kementerian LHK di Jakarta, Senin (12/2/2024).

    Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sistem kerja untuk menurunkan emisi sudah disiapkan sehingga tinggal dilanjutkan.

    “Sistematika kerjanya kayak sistem FOLU Net Sink, Forestry and other Land Use Net Sink 2030 itu sudah ada SK-nya, sudah ada pola kerjanya, blue print sudah tersedia,” ujarnya dikutip Antaranews.com

    Baca: Sektor kehutanan jadi penyeimbang emisi sektor energi

    FOLU Net Sink 2030 adalah satu kondisi yang ingin dicapai di mana serapan emisi GRK untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan setara atau lebih tinggi dengan tingkat emisi yang dihasilkan

    Kondisi ini diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030  dengan berbagai cara dilakukan. Komitmen Indonesia itu ingin mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton setara karbon dioksida.

    Rencana itu juga dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK secara nasional yaitu sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.

    Baca: Menelaah misi kehutanan para capres, mana yang paling berkomitmen

    Komitmen masing-masing negara untuk menurunkan emisi ini tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang diserahkan kepada sekretariat UNFCCC.   

    Siti menjelaskan, selain sektor kehutanan yang sudah memiliki peta jalan dalam FOLU Net Sink 2030, terdapat pula sektor pengolahan sampah dan limbah.

    Dari sektor ini ditargetkan mengalami penurunan emisi hingga 40 megaton setara CO2 (MtCO2e) dengan berbagai langkah yang sudah disiapkan.

    Baca: Hilirisasi nikel membuat indeks emisi Indonesia terpuruk

    “Jadi saya kira untuk sektor kehutanan dan sampah yang jumlahnya mungkin bisa 60 persen plus dua atau tiga, 64 persen lah, itu sudah bisa dijaga secara sistematis,” jelasnya.

    Siti mengatakan, langkah-langkah pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan pengolahan sampah yang dilakukan KLHK dapat dijalankan oleh birokrasi yang terus bergerak.

    Sehingga meski terjadi pergantian menteri sebagai dampak dari Pemilu tahun ini upaya di lapangan masih akan terus berjalan.

    Baca: Negara miskin paling terdampak perubahan iklim