Tag: keracunan

  • Anggaran BPOM untuk Pengawasan MBG Kalah dari Anggaran Kaus Kaki BGN, Pimpinan Komisi IX DPR Geleng-geleng Kepala

    Anggaran BPOM untuk Pengawasan MBG Kalah dari Anggaran Kaus Kaki BGN, Pimpinan Komisi IX DPR Geleng-geleng Kepala

    7cloud.asia – Kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengawasan kualitas makanan di program MBG mendapatkan sorotan dari Komisi IX.

    Kerja sama BPOM dan BGN dilakukan menyusul adanya temuan maraknya keracunan penerima MBG. Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kepala Badan POM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026) terungkap minimnya anggaran yang dimiliki BPOM.

    Meski BGN mendapatkan alokasi anggaran hingga 300 ratusan triliun setahun, anggaran yang diterima BPOM untuk pengawasan MBG kurang dari Rp3 miliar. Angka ini bahkan di bawah anggaran BGN untuk membeli kaus kaki yang mencapai Rp6 miliar lebih.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menilai angka itu sangat tidak sebanding dengan besarnya skala program yang dijalankan.

    “Ya hanya tersisa Rp2,9 miliar. Saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada BPOM. Karena memang kalau begini berarti kesalahannya bukan di sana. Anggarannya kalah sama pengadaan kaus kaki (MBG),” ujarnya.

    Baca: Warga Menilai MBG Lebih Menguntungkan Elit Politik Ketimbang Rakyat Kecil

    Politisi PDI Perjuanan ini mengungkapkan kasus keracunan terus terjadi hampir setiap hari di berbagai daerah. Ia menyebut jumlah korban sudah melampaui 33 ribu anak hingga April 2026.

    “Ya hitungan kami dari Kementerian Kesehatan per hari ini mungkin sudah lebih dari 33.000 Pak,” kata Charles dalam rapat tersebut.

    Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai MBG merupakan program yang baik, tetapi program tersebut dinilai dijalankan tanpa manajemen dan perencanaan yang baik.

    Ia mengatakan selama ini sering beredar kasus keracunan yang terjadi seolah-olah karena makanan tidak layak. Namun, menurutnya hal itu belum dapat dikonfirmasi sebelum mendapatkan hasil investigasi resmi dari BPOM.

    “Dapur-dapur yang belum terbukti kebersihannya juga masih banyak, sehingga kerja sama antara BPOM dan BGN memang harus ditindaklanjuti untuk mengurangi resiko keracunan,” imbuhnya.

    Baca: Besarnya Anggaran MBG Berisiko Memperbesar Potensi Penyimpangan oleh Elite Negara

    Ia menekankan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama agar manfaat gizi dari program MBG dapat diterima secara optimal oleh kelompok sasaran.

    Ia menegaskan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pangan yang disalurkan aman bagi penerima manfaat.

    Dalam hal ini, BPOM harus ikut berperan dalam melakukan pengembangan kapasitas pelaksana MBG di SPPG.

    “Bahan pangan merupakan hal krusial untuk menjaga kualitas makanan, apabila tidak tentunya akan menjadi bom waktu, selain itu anggaran yang ada juga harus didukung agar program yang direncanakan benar benar berjalan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Politisi Partai NasDem ini meminta BPOM menyiapkan pengawalan keamanan pangan MBG melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas dan pelaksanan SPPG, surveilans pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional.

    Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, bermutu, dan berkelanjutan.

    Baca: Operasional Lebih 500 SPPG Dihentikan Sementara

  • Keracunan Massal Akibat MBG Terus Terjadi, Pakar: Masalah Sejak Dari Perencanaan

    Keracunan Massal Akibat MBG Terus Terjadi, Pakar: Masalah Sejak Dari Perencanaan

    7cloud.asia – Keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus terjadi. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak awal 2025 hingga April 2026 tercatat sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan yang diduga dari MBG.

    Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya terkait implementasi program MBG yang masih menghadapi tantangan sehingga dibutuhkan evaluasi menyeluruh.

    Guru Besar Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, FTP UGM, Prof. Sri Raharjo mengatakan kejadian keracunan makanan akibat MBG yang terjadi setiap bulan menunjukkan bahwa sejak awal implementasi, program tersebut sudah menghadapi persoalan serius terkait kesiapan.

    “Hanya mungkin satu dua bulan saja yang tidak ada laporan. Selebihnya hampir setiap bulan ada, dengan jumlah kasus yang fluktuatif,” ujarnya dikutip ugm.ac.id Jumat (24/4/2026).

    Menurutnya, kejadian ini menandakan ketidaksiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyediakan makanan yang aman. Ketidaksiapan tersebut tidak terjadi di satu wilayah saja, melainkan tersebar secara acak di berbagai daerah.

    Terlebih dengan target produksi hingga 3.000 porsi per hari, menurutnya itu di luar kapasitas wajar SPPG yang baru dibentuk.

    Baca: Balita umur 2 tahun meninggal akibat keracunan MBG

    Ia juga menilai bahwa berbagai kritik dan masukan yang sebelumnya disampaikan kepada pihak terkait, terutama Badan Gizi Nasional (BGN), belum sepenuhnya diakomodasi.

    Meskipun ada langkah penertiban seperti penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar, Sri menyebut langkah tersebut dinilai hanya bersifat reaktif.

    “Seolah-olah itu menunjukkan tindakan disiplin, tetapi sebenarnya masalah awalnya persiapannya dipaksa berjalan,” katanya.

    Sri menyoroti menambahkan, akar persoalan justru berasal dari kebijakan awal yang menetapkan target produksi besar secara serentak.

    Program MBG yang ditujukan untuk puluhan juta siswa membuat pemerintah menetapkan angka produksi sekitar 3.000 porsi per SPPG per hari. Ia menghitung dengan melayani sekitar 80 juta siswa, dibutuhkan hampir 30 ribu SPPG.

    Ia menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam produksi makanan skala besar. Menurutnya, seharusnya SPPG memulai dari kapasitas kecil seperti di 500 porsi per hari seiring proses evaluasi sebelum ditingkatkan jumlahnya.

    Baca: Keracunan massal MBG akibat proyek kejar tayang

    “Dari situ bisa diambil pelajarannya terkait kemampuan handle 500, hasilnya nanti bisa untuk menetapkan apakah cukup siap dinaikkan tiga kali lipat selanjutnya. Tahapan ini tidak diantisipasi karena terburu-buru tadi,” tambahnya.

    Dari sisi teknis, Sri menyoroti risiko yang muncul dalam proses pengolahan makanan. Ia mencontohkan pengolahan ayam sebagai menu protein hewani yang sering digunakan karena relatif banyak dan murah dibanding ikan atau daging.

    Untuk memenuhi 3.000 porsi, dibutuhkan ratusan ekor ayam yang dimasak dalam waktu singkat. Selain itu, jeda antara proses memasak dan konsumsi bisa mencapai beberapa jam.

    “Jika makanan tidak diolah dengan benar sejak awal, risiko kontaminasi semakin besar,” ujarnya.

    Sri turut membandingkan terdapat perbedaan signifikan antara ayam yang langsung dimasak dari kondisi mentah dengan ayam yang telah melalui proses perebusan terlebih dahulu lalu disimpan dalam freezer.

    Ia menjelaskan pada kondisi ayam yang direbus lebih dahulu hingga matang memungkinkan panas merata dan mampu membunuh bakteri secara optimal.

    Setelah itu, penyimpanan dalam freezer menjadi bagian dari manajemen produksi yang lebih aman, sehingga saat akan disajikan, ayam hanya perlu dipanaskan kembali atau dibumbui tanpa proses pemasakan panjang.

    Sebaliknya, jika ayam dimasak langsung dari kondisi mentah dalam jumlah besar, terutama dengan metode seperti tumis atau bumbu kering, panas yang dihasilkan belum tentu merata ke seluruh bagian daging.

    Baca: Keracunan massal MBG terus terjadi

    Hal ini berisiko menyebabkan sebagian potongan tidak matang sempurna sehingga bakteri masih dapat bertahan dan berkembang selama jeda waktu sebelum konsumsi.

    “Relatif sulit untuk memastikan setiap bahan dari ratusan potong dalam satu wajan matang semua. Berarti ada risiko sebagian dari potongan tadi mungkin tidak mampu mematikan katakan kuman atau bakteri penyebab penyakit,”

    Kelelahan tenaga kerja juga menjadi faktor yang berkontribusi. Proses produksi yang dimulai sejak dini hari dan berlangsung setiap hari dalam jangka panjang berpotensi menurunkan ketelitian pekerja.

    Ia juga menyinggung pemilihan menu yang seharusnya mempertimbangkan aspek keamanan.

    “Beberapa metode pengolahan seperti menggoreng justru lebih aman dari sisi higienitas karena suhu tinggi mampu membunuh bakteri. Namun, metode ini kerap dihindari karena dianggap kurang sehat karena lemak,” katanya.

    Di sisi lain, Sri menekankan kalau tujuan MBG untuk meningkatkan status gizi, seharusnya penerima manfaat adalah kelompok paling rawan.

    Ia melihat dari data bahwa stunting anak-anak ada di sekitar 20 persen, jika diprioritaskan pada mereka menu bergizi bisa jadi turun jauh dari target 80 juta. Langkah ini dinilai lebih realistis dibandingkan target awal yang terlalu luas.

    “Kalau difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, jumlahnya jauh lebih kecil dan secara keamanan pangannya lebih bisa dikelola,” ujarnya.