7cloud.asia – Kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengawasan kualitas makanan di program MBG mendapatkan sorotan dari Komisi IX.
Kerja sama BPOM dan BGN dilakukan menyusul adanya temuan maraknya keracunan penerima MBG. Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kepala Badan POM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026) terungkap minimnya anggaran yang dimiliki BPOM.
Meski BGN mendapatkan alokasi anggaran hingga 300 ratusan triliun setahun, anggaran yang diterima BPOM untuk pengawasan MBG kurang dari Rp3 miliar. Angka ini bahkan di bawah anggaran BGN untuk membeli kaus kaki yang mencapai Rp6 miliar lebih.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menilai angka itu sangat tidak sebanding dengan besarnya skala program yang dijalankan.
“Ya hanya tersisa Rp2,9 miliar. Saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada BPOM. Karena memang kalau begini berarti kesalahannya bukan di sana. Anggarannya kalah sama pengadaan kaus kaki (MBG),” ujarnya.
Baca: Warga Menilai MBG Lebih Menguntungkan Elit Politik Ketimbang Rakyat Kecil
Politisi PDI Perjuanan ini mengungkapkan kasus keracunan terus terjadi hampir setiap hari di berbagai daerah. Ia menyebut jumlah korban sudah melampaui 33 ribu anak hingga April 2026.
“Ya hitungan kami dari Kementerian Kesehatan per hari ini mungkin sudah lebih dari 33.000 Pak,” kata Charles dalam rapat tersebut.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai MBG merupakan program yang baik, tetapi program tersebut dinilai dijalankan tanpa manajemen dan perencanaan yang baik.
Ia mengatakan selama ini sering beredar kasus keracunan yang terjadi seolah-olah karena makanan tidak layak. Namun, menurutnya hal itu belum dapat dikonfirmasi sebelum mendapatkan hasil investigasi resmi dari BPOM.
“Dapur-dapur yang belum terbukti kebersihannya juga masih banyak, sehingga kerja sama antara BPOM dan BGN memang harus ditindaklanjuti untuk mengurangi resiko keracunan,” imbuhnya.
Baca: Besarnya Anggaran MBG Berisiko Memperbesar Potensi Penyimpangan oleh Elite Negara
Ia menekankan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama agar manfaat gizi dari program MBG dapat diterima secara optimal oleh kelompok sasaran.
Ia menegaskan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pangan yang disalurkan aman bagi penerima manfaat.
Dalam hal ini, BPOM harus ikut berperan dalam melakukan pengembangan kapasitas pelaksana MBG di SPPG.
“Bahan pangan merupakan hal krusial untuk menjaga kualitas makanan, apabila tidak tentunya akan menjadi bom waktu, selain itu anggaran yang ada juga harus didukung agar program yang direncanakan benar benar berjalan,” tuturnya.
Di sisi lain, Politisi Partai NasDem ini meminta BPOM menyiapkan pengawalan keamanan pangan MBG melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas dan pelaksanan SPPG, surveilans pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, bermutu, dan berkelanjutan.
Leave a Reply