Tag: keracunan

7cloud.asia – Kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah baru-baru ini.

Terbaru, keracunan menimpa 186 siswa SMPN 8 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sampai harus dirawat di sejumlah rumah sakit.

Ratusan siswa ini merasakan mual, lemas, buang air besar terus-menerus, dan dehidrasi. Mereka diduga keracunan setelah mengonsumsi daging sapi dan sayuran dari paket MBG.

Peristiwa serupa juga dilaporkan terjadi di SDN Tenau Kota Kupang dan SMAN 1 Taebenu Kabupaten Kupang.

Selain di Kupang, ratusan anak keracunan MBG juga terjadi di SMAN 1 Kota Tambolaka, SMKN 2 Kota Tambolaka, dan SMK Don Bosco di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sebelum masalah keracunan ini, persoalan paket MBG juga sudah berulang kali terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Baca: Tambahan Anggaran yang diajukan BGN untuk MBG dinilai sebagai pemborosan

Di Kabupaten Sumba Timur, Pulau Sumba, daging ayam yang dibagikan kepada siswa terlihat mentah karena masih ada darahnya. Ada juga helaian rambut yang ditemukan dalam kotak makan.

Akibatnya, sejak awal pekan ini, sejumlah orangtua murid melarang anak mereka mengonsumsi paket MBG, karena khawatir dengan keselamatan anaknya menyusul keracunan di sejumlah sekolah.

Kini, warga lebih memilih membekali anaknya dari rumah ketimbang mengkonsumsi jatah MBG.

Tak hanya NTT, belasan siswa SD 45 Arowi, Kabupaten Manokwari, Papua juga dilaporkan mengalami keracunan menu MBG.

Kemudian, 80 siswa dari dua SMP di Wates, Kulon Progo, Jawa Tengah pun diduga keracunan MBG.

Dengan rincian 30 siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Wates dan 50 siswa dari SMP N 3 Wates. Mereka harus menjalani perawatan di puskesmas setempat.

Baca: Rentetan masalah dalam pelaksanaan program MBG

Atas rentetan kejadian MBG, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait kandungan gizi dan standar keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan,” kata Yahya dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/8/2025).

Yahya pun mendorong BGN menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi sepanjang rantai distribusi makanan. Khususnya di wilayah rawan seperti NTT dan daerah-daerah terpencil lainnya.

“Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya,” tegas Yahya.

Ia berharap dengan pengawasan yang ketat, maka proses pengiriman, penyimpanan, dan penyajian MBG dapat berjalan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku.

Baca: Banyak masalah, program MBG harus dievaluasi

Yahya juga menekankan pentingnya Pemerintah memastikan keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam proses pengawasan.

Keterlibatan tenaga kesehatan pada pengawasan program MBG juga bisa menjadi garda terdepan dalam merespons cepat penanganan apabila terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan.

“Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan,” imbuh Yahya.

Pemerintah juga diharapkan dapat mengintegrasikan audit, pengawasan, dan respons kesehatan secara holistik. Menurut Yahya, hal tersebut diperlukan agar MBG dapat terus berjalan efektif, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.

Yahya mengingatkan, aspek kesehatan publik harus menjadi komponen utama dan prioritas dalam pelaksanaan program MBG.

“Dan harus menjadi catatan, keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” pungkas Yahya.

7cloud.asia – Menindaklanjuti kejadian luar biasa (KLB) keracunan di sejumlah daerah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah membenahi tata kelola program secara menyeluruh dan sejumlah langkah strategis.

“Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Sebelumnya sejumlah kalangan menilai maraknya keracunan dalam program MBG menunjukkan adanya kesalahan sistem. Korban keracunan akibat program MBG diperkirakan telah melampaui 8000 kasus yang terjadi di 52 kabupaten/kota.

Karena itu diusulkan agar pemerintah menghentikan sementara program MBG sembari dilakukan pembenahan.

Namun, sepertinya pemerintah tetap akan melanjutkan program andalan presiden Prabowo ini.

Baca: Menuntut tanggung jawab Negara dalam kasus keracunan MBG

Adapun, sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyikapi maraknya keracunan akibat program MBG adalah:

Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak.

Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan.

Baca: Keracunan marak pemerintah didesak hentikan sementara program MBG

Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulhas.

Terakhir, pemerintah meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

Zulkifli Hasan menegaskan seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG.

Baca: Ketua DPR minta program MBG dievaluasi secara menyeluruh

Hal ini guna memastikan standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat. Dia menjelaskan dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai.

Kemenkes dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan.

“Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala Dinas Pendidikan, dan kepala Dinas Kesehatan, yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

Baca: Keracunan massal dalam program MBG tunjukkan adanya kesalahan sistem

 

7cloud.asia – Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan ini diambil setelah adanya laporan keracunan atau kasus gangguan kesehatan yang dialami ratusan penerima manfaat usai mengonsumsi MBG dari dapur SPPG tersebut.

Dalam keterangan tertulisnya, BGN menyatakan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima MBG.

“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar keterangan tertulis BGN Selasa (30/9/2025).

SPPG yang dinonaktifkan termasuk di antaranya SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, serta SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah).

Baca: Keracunan MBG sebagian besar terjadi di SPPG baru

Adapun, puluhan SPPG yang dinonaktifkan kini masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan pengawasan, maupun sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.

“BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga,” tegasnya.

Sementara itu, untuk memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan, BGN membuka kanal pengaduan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG.

Baca: Menuntut tanggung jawab Negara dalam keracunan MBG

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati mengatakan kebijakan tersebut diharapkan menjadi sarana deteksi dini apabila muncul potensi masalah serupa di kemudian hari.

“BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan. Hal ini untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat,” kata Hida.

Menurut Hida, momentum evaluasi kali ini akan dimanfaatkan sebagai perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola SPPG mulai dari rantai pasokan bahan pangan, proses pengolahan di dapur, hingga distribusi ke penerima manfaat akan menjadi fokus pengawasan.

“Evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa standar keamanan pangan dipatuhi di semua lini, sehingga penerima manfaat terlindungi,” tegasnya.

7cloud.asia – Kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama perempuan. Sejak diluncurkan pada Januari 2025 hingga 1 Oktober 2025, lebih dari 7.000 anak mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.

Pemerintah menanggapi keracunan masif MBG dengan menutup puluhan SPPG yang dipandang bermasalah. Namun, langkah ini dinilai tidak cukup. Sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah menghentikan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

Koalisi Warga Tolak MBG yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, FIAN Indonesia, jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Transparency International Indonesia, Suara Ibu Peduli menyatakan sikap menolak program MBG.

Program yang diklaim pemerintah sebagai solusi stunting justru berubah menjadi sumber masalah serius: ribuan anak mengalami keracunan massal sepanjang Januari-September 2025.

Koalisi menilai program MBG terbukti gagal memenuhi hak anak atas pangan bergizi, sehat dan aman. Alih-alih menjadi jawaban atas problem gizi, MBG justru dikelola dengan pola sentralistik dan militeristik, minim transparansi, serta rawan praktik rente.

“Karena itu, Koalisi mendesak agar pemerintah menghentikan proyek ini dan segera mengembalikan pemenuhan gizi anak kepada komunitas dan daerah,” demikian Koalisi dalam pernyataannya.

Baca: Unjuk rasa menolak program MBG

Hal-hal yang mendasari mengapa Program MBG harus dihentikan segera.

Sistem yang Sentralistik
Salah satunya adalah tingginya kasus keracunan membuktikan kegagalan sistemik MBG dalam menjamin keamanan pangan anak.

Selain itu MBG dijalankan secara sentralistik dan militeristik. MBG dijalankan sebagai program kesayangan Presiden dengan pola serba top-down. BGN mengendalikan penuh tanpa melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, maupun orang tua.

Distribusi makanan bahkan dikawal aparat militer, menciptakan suasana tidak ramah anak. Pola ini menutup partisipasi publik dan lebih mengedepankan pencitraan politik ketimbang pemenuhan gizi.

Minim Transparansi dan Akuntabilitas
Tata kelola MBG sangat tertutup. MoU antara BGN dan sekolah/orang tua tidak memuat pertanggungjawaban jelas dan bahkan melarang publikasi data.

Publik tidak mengetahui kriteria penerima, standar menu, maupun mekanisme distribusi. JPPI menemukan 70 persen sekolah yang dipantau tidak mendapat informasi resmi tentang jadwal maupun standar gizi MBG. Hal ini membuka ruang diskriminasi dan melemahkan kontrol publik.

Selain itu, ICW dalam hasil pemantauannya di Jakarta (Maret–April 2025) menemukan hal serupa: informasi penerima MBG tidak dibuka ke publik, distribusi makanan kerap terlambat hingga tiga jam dari jadwal, dan keluhan siswa maupun guru tidak ditindaklanjuti oleh SPPG.

Baca: Ketua DPR Minta program MBG dievaluasi total

“Kondisi ini membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas MBG sangat rendah, membuka ruang diskriminasi antar sekolah sekaligus melemahkan kontrol publik,” demikian Koalisi dalam pernyataannya.

Praktik Rente dan Korupsi
Pelaksanaan MBG rawan menjadi bancakan politik. Pemilihan mitra dapur bermasalah, konflik kepentingan kental, dan SPPG di banyak daerah tidak menerima pembayaran tepat waktu. Dengan anggaran jumbo, MBG berubah menjadi lahan rente dan potensi korupsi baru.

Praktik pemotongan yang dilakukan oleh yayasan pengelola SPPG menciptakan risiko korupsi. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas menu yang diberikan, tapi juga menimbulkan potensi kerugian (potential lost).

Hal ini mengingat besarnya nilai akumulatif pemotongan yang terjadi secara masif dan sistemik. Dampaknya, penerima manfaat dipaksa mengkonsumsi makanan basi sementara dana miliaran rupiah tetap digelontorkan.

Menggerogoti Anggaran Pendidikan
MBG menyedot 30–44 persen dari total anggaran pendidikan Rp 757 triliun (RAPBN 2026). Padahal, 4,2 juta anak masih tidak sekolah, lebih dari 60 persen SD rusak, dan jutaan guru belum bersertifikasi.

Alih-alih memperbaiki mutu pendidikan, dana pendidikan justru dipangkas untuk proyek “makan-makan” yang gagal melindungi anak.

Baca: Keracunan massal program MBG tunjukkan ada kesalahan sistem

Merusak Ekosistem Sekolah dan Komunitas
MBG mengacaukan ekosistem sekolah. Guru terbebani tugas tambahan mengelola distribusi makanan, mencatat alergi siswa, hingga menangani keracunan.

Kantin sekolah kehilangan pendapatan, dan komunitas/orang tua tersisih dari pemenuhan gizi anak. Model sentralistik ini mematikan inisiatif lokal yang selama ini lebih dekat dengan kebutuhan siswa.

Tidak mencerminkan prinsip kedaulatan pangan nasional.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa menu MBG masih menggunakan Ultra Processed Food yang tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang.

Program MBG juga belum berfokus pada pemanfaatan dan pemberdayaan pangan lokal dan kesejahteraan petani serta pelaku UMKM lokal yang seharusnya menjadi bagian penting dalam ekosistem ketahanan dan kedaulatan pangan.

Keracunan akibat program MBG juga menjadi sorotan DPR. Saat menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPR Kamis (2/10/2025), Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan DPR.

Baca: Menuntut tanggung jawab negara dalam kasus keracunan massal program MBG

Lebih lanjut, Puan juga meminta adanya evaluasi dan perbaikan secara total dari pelaksanaan MBG. Supaya ke depannya proses penyediaan program MBG pun tidak lagi mempunyai masalah di lapangan.

Puan menegaskan pentingnya regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjadi payung hukum dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan merespon hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi IX bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional di Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025). Dalam raker tersebut, DPR menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG.

DPR, ujar Puan, sudah meminta adanya payung hukum berupa Perpres agar seluruh kementerian dan lembaga terkait bisa terlibat langsung dalam mendukung program MBG.

“Dengan begitu, proses di lapangan tidak lagi menemui masalah seperti yang terjadi sebelumnya,” ujar Puan saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).