ruangkota

Tag: kpu

  • Banyak Ditemukan Kesalahan, Komisi II DPR Akan Evaluasi Kinerja KPU Khususnya Terkait Penggunaan Sirekap

    Banyak Ditemukan Kesalahan, Komisi II DPR Akan Evaluasi Kinerja KPU Khususnya Terkait Penggunaan Sirekap

    7cloud.asia – Anggota Komisi II DPR Aminurokhman mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait potensi kegaduhan berkenaan dengan publikasi hasil pemilu melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.

    Amin meminta KPU mengevaluasi Sirekap yang dinilai tidak akurat dan justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    Ia mengatakan sejak jauh-jauh hari Komisi II sudah memberikan peringatan kepada KPU yakni saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU.

    “Saya sudah sampaikan persiapkan dengan baik agar tidak gaduh. Sirekap pakai sistem teknologi, jika tidak ada proteksi yang kuat bisa terjadi kerawanan,” ungkap Aminurokhman, seperti dikutip Perlementaria, Selasa (20/2/2024).

    Baca: Bawaslu rekomendasikan penayangan data Sirekap dihentikan sementara

    Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap menimbulkan polemik dan hal ini dinilai perlu segera diselesaikan oleh KPU.

    Apalagi, tambah Amin, sapaan Aminurokhman, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa Sirekap hanya alat bantu yang bisa digunakan untuk memantau perolehan hasil penghitungan suara.

    “Ketika publik banyak belum memahami Sirekap hanya jadi alat bantu, lalu sistemnya justru banyak perbedaan dengan hasil formulir C1 maka terjadi kegaduhan,” tegas Amin.

    Baca: Muncul desakan agar dilakukan audit forensik terhadap Sirekap

    Ia melanjutkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu, penghitungan resmi KPU dilakukan secara konvensional, berjenjang dari bawah ke atas.

    Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu menyebut akan ada evaluasi dari Komisi II terkait penggunaan Sirekap. Menurutnya, Sirekap bisa saja digunakan hanya untuk internal KPU.

    “Kalau itu tetap dipublikasi dan jadi konsumsi masyarakat maka sistemnya harus diperkuat. Jangan jadi seperti ini, gaduh, dianggap sebagai hasil final,” tegas Amin.

    Baca: Bawaslu temukan 19 jenis permasalahan di Pemliu 2024

    Terkait anggaran untuk proyek pengadaan Sirekap, Amin mengatakan Komisi II tidak membahas anggaran hingga satuan tiga.

    Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program dengan KPU.

    “Kami tidak dalam pembahasan hingga satuan tiga. Ketika anggaran untuk pelaksanaan pemilu dianggap sudah bisa dijalankan, maka kami tekankan untuk bisa dimaksimalkan dalam prosesnya,” pungkas Amin.

  • Pemilu 2024: Respon KPU Terkait Penolakan Penggunaan Sirekap

    Pemilu 2024: Respon KPU Terkait Penolakan Penggunaan Sirekap

    7cloud.asia – Dua pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md resmi menolak aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap untuk menghitung hasil Pemilu 2024.

    Atas sikap paslon 01 dan 02 ini, anggota KPU Idham Holik mengatakan Sirekap bukan penentu melainkan hanya alat bantu untuk memublikasikan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

    “Undang-Undang Pemilu telah tegas hasil resmi penghitungan suara itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang saat ini sedang berlangsung,” ujar Idham, dikutip Antaranews.com, Kamis (22/2/2024).

    Baca: Mungkinkah dilakukan audit forensik terhadap Sirekap

    Idham menjelaskan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengatur secara tegas bahwa hasil penghitungan suara mengacu pada proses rekapitulasi manual berjenjang, mulai dari tingkat TPS hingga KPU RI.

    Dalam aturan tersebut dituangkan soal batas waktu paling lama 35 hari harus menetapkan hasil pemilu.

    Oleh karena itu, KPU menetapkan batas akhir rekapitulasi adalah 20 Maret 2024. Saat ini proses rekapitulasi masih berlangsung dan sudah di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    Baca: PDI Perjuangan resmi tolak Sirekap

    Ia pun menambahkan proses rekapitulasi manual berjenjang mulai dari tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, hingga KPU RI ditayangkan lewat siaran langsung.

    “Mari masyarakat Indonesia saksikan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai KPU RI,” katanya.

    Sebelumnya, selain menolak penggunaan Sirekap DPP PDI Perjuangan juga  mendorong KPU melakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Baca: Komisi II DPR akan evaluasi kinerja KPU

    PDI Perjuangan dalam surat yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto dilayangkan kepada KPU RI di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

    “PDI Perjuangan juga mendesak dilakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” bunyi surat pernyataan tersebut.

    Desakan itu sehubungan dengan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional.

    Baca: Ada desakan kuat agar Sirekap diaudit

    Oleh karena itu, PDI Perjuangan meminta KPU RI membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Sementara itu, Anies Baswedan tak membantah pihaknya terbuka untuk membangun komunikasi dengan sejumlah pihak soal dugaan adanya kecurangan pemilu.

    Anies mengatakan pihaknya terus membicarakan kecurangan ini dengan koalisi Ganjar-Mahfud.

    “Ya, tentu saling ngobrol terus, ya,” ucap Anies di Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024)

    Sumber: Antaranews.com

  • Pemilu 2024: KPU Koreksi Anomali Data Pilpres 2024 di Lebih 154.000 TPS

    Pemilu 2024: KPU Koreksi Anomali Data Pilpres 2024 di Lebih 154.000 TPS

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengoreksi data anomali perolehan suara Pilpres 2024 di 154.541 tempat pemungutan suara (TPS).

    Adapun data anomali Pilpres 2024 itu merupakan angka perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

    “(Perolehan suara) Pilpres 2024 sebanyak 154.541 TPS (telah diperbaiki),” ujar Ketua KPU, Hasyim Asy’ari di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol Jakarta, Selasa (27/2/2024).

    Hasyim mengatakan koreksi data anomali itu dilakukan secara bertahap sejak 15 Februari 2024, setelah ditemukan ribuan kesalahan konversi data di Sirekap.

    Baca: Kemungkinan audit forensik terhadap Sirekap

    Selain perolehan suara pilpres, pengoreksian juga dilakukan terhadap data anomali dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPD di Sirekap.

    Namun jumlah koreksi data di Pileg dan pemilihan anggota DPD ini tidak sebanyak koreksi di Pilpres.

    “Pemilu DPR 13.767 TPS dan Pemilu DPD 16.450 TPS (yang sudah dikoreksi),” katanya.

    Sementara itu, Hasyim menjelaskan temuan data anomali dan hasil koreksi untuk DPRD Provinsi dikerjakan oleh KPU Provinsi.

    Baca: ICW dan KontraS sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Kemudian, data anomali dan hasil Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota dikerjakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

    Sirekap adalah alat yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara. Alat bantu ini baru pertama kali diterapkan dalam Pemilu.

    Sistem ini pun menjadi sorotan, karena mengalami galat hingga salah input data yang mengakibatkan adanya ‘penggelembungan suara’ salah satu pasangan capres-cawapres.

    Masalah pada Sirekap ini dinilai bisa menjadi pintu masuk kecurangan, sehingga sejumlah pihak mendesak dilakukan audit forensik digital. 

    Baca: Meski banyak masalah, KPU kekeuh lanjutkan penggunaan Sirekap

    Atas kekisruhan ini, Pada Kamis (15/2/2024), Hasyim Asy’ari hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi di Sirekap ini.

    “Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah,” ujar Hasyim.

    Ia pun memastikan bahwa kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi. Sebab, KPU tak boleh berbohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

    Namun KPU seolah mengesampingkan desakan berbagai pihak untuk dilakukan audit terhadap Sirekap

     

  • PSI Alami Lonjakan Suara, Cak Imin Ingatkan Jangan Ada Jual Beli Suara

    PSI Alami Lonjakan Suara, Cak Imin Ingatkan Jangan Ada Jual Beli Suara

    7cloud.asia – Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami lonjakan suara yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada periode 1-2 Maret 2024.

    Dalam selang waktu 24 jam, PSI memperoleh tambahan suara hingga 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat (1/3/2024).

    Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam ledakan suara.

    Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

    Baca: Beratnya partai baru untuk bisa lolos ke Senayan

    PSI membutuhkan 4 persen perolehan suara nasional DPR RI untuk mendapat kursi di parlemen sesuai syarat ambang batas parlemen.

    Menanggapi ledakan suara yang diraih PSI ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengingatkan semua partai politik agar tidak ada jual beli suara.

    “Ya saya minta kepada semua partai, termasuk khususnya PKB untuk benar-benar menjaga suara masing-masing,” ujar Cak Imin dalam keterangannya ditemui di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/3/2024) dikutip Tempo.co

    Baca: Kesalahan data Sirekap terjadi di lebih 154.000 TPS

    Calon wakil presiden nomor urut satu itu mengingatkan semua partai politik agar mencegah terjadinya jual beli suara.

    “Jangan sampai terjadi jual beli suara, transfer hasil pemilu yang itu sangat tidak bermoral,” kata dia.

    Karena itu, Cak Imin mengimbau semua pihak untuk mengawasi jalannya perhitungan suara di KPU.

    “Sehingga kita betul-betul harus awasi hari-hari di mana penghitungan ini kita mencurigai adanya transfer dan transaksi suara di luar aturan yang ada,” kata dia.

    Baca:  Masalah di Sirekap bisa jadi pintu masuk kecurangan

    Sebelumnya, juru bicara PSI Sigit Widodo mengaku optimistis PSI akan meraih suara 4 persen. Ia mengacu pada elektabilitas PSI terakhir sebelum pencoblosan yang sudah di atas 4 persen, termasuk dari survei internal.

    Sigit juga mengklaim hasil quick count rata-rata menyebutkan suara PSI di sekitar 3 persen. Menurut dia, quick count punya margin of error sekitar 1-1,5 persen. Bahkan, katanya, ada yang margin of error quick count sampai 2 persen.

    “Dari dua data tersebut saja kami optimis suara PSI sudah di atas 4 persen,” kata Sigit, 26 Februari lalu.

    Sigit mengungkapkan survei internal mengatakan PSI meraih suara di kisaran 4,5 persen dengan margin of error sekitar 1-2 persen.

    Baca: Banyak masalah, sejumlah pihak desak Sirekap diaudit

    Sebelumnya peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, meminta Partai Solidaritas Indonesia menerima hasil pemilu legislatif dengan lapang dada.

    Burhanuddin mengatakan survei terakhir Indikator sebelum pemilu menyatakan PSI hanya dapat 2,3 persen.

    Sementara Hasil Quick Count Indikator mencatat PSI hanya dapat 2,65 persen. Indikator sudah menghitung margin of error (MoE) per partai berdasarkan 3000 TPS dengan total suara sah 520.616 sebagai sampel dan menghasilan margin of error PSI sekitar 0,16 persen.

    “Bahkan jika kami memakai MoE generik sekitar 0,54 persen, perolehan suara PSI sekarang (2,65 persen) takkan sampai 4%. Ini juga terkonfirmasi semua lembaga penyelenggara quick count,” kata Burhanuddin Senin lalu.

    Sumber: Tempo.co 

     

     

     

  • Pemilu 2024: Anomali Kenaikan Suara PSI Memunculkan Dugaan Operasi Senyap untuk Loloskan PSI ke Senayan

    Pemilu 2024: Anomali Kenaikan Suara PSI Memunculkan Dugaan Operasi Senyap untuk Loloskan PSI ke Senayan

    7cloud.asia – Melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundang kecurigaan sejumlah pihak.

    Melonjaknya perolehan suara PSI ini memunculkan dugaan ada operasi senyap untuk meloloskan PSI yang dipimpin anak Jokowi ini ke Senayan dengan mencuri suara dari partai-partai lain. 

    PSI menjadi sorotan karena kenaikan suaranya berdasarkan hitung manual (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tak wajar dalam beberapa hari terakhir.

    Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, suara suatu partai politik mustahil naik secara tajam secara langsung. Dia bahkan menyindir kenaikan seperti itu tidak ubahnya semacam sulap. 

    Ujang mengatakan, beberapa politisi mulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyadari ketidakwajaran kenaikan suara PSI.

    “Karena sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” kata Ujang dikutip Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

    Baca: Suara PSI menggelembung, Cak Imin ingatkan jangan ada manipulasi suara 

    Menurut Ujang, di antara kecurigaan mereka adalah dugaan operasi untuk meloloskan PSI ke parlemen dengan cara menaikkan perolehan suaranya hingga tembus 4 persen.

    Caranya dengan mengalihkan suara partai politik tertentu kepada PSI. Ujang menyebut, jika memang operasi tersebut benar adanya maka kedaulatan masyarakat dalam sistem demokrasi terancam.

    “Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” ujar Ujang.

    Dugaan Ujang tentang adanya operasi senyap untuk meloloskan PSI ke Senayan ini bukan tanpa alasan.

    Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menjadi salah satu korbannya. Ia takbisa menyembunyikan kegeramannya karena perolehan suaranya di beberapa TPS di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur tiba-tiba pindah ke PSI.

    Baca: Pemilu 2024 dibajak keluarga Jokowi, masyarakat sipil siap melawan

    “Di Dapil saya, saya jadi korban. Dua TPS saya suara saya pindah ke suara Anda itu. Di TPS di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, suara saya ada yang pindah ke PSI,” kata laki-laki yang akrab disapa Awiek itu dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia TV, Minggu (3/3/2024).

    Awiek merupakan caleg petahana yang maju kembali dari Dapil Jawa Timur XI meliputi Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep di Pemilu 2024.

    Awiek mengatakan kebijakan KPU soal Sirekap harus dikritisi. Apabila ada perbedaan perhitungan antara Sirekap dengan perhitungan manual, maka seharusnya perhitungan secara manual dijadikan rujukan sesuai ketentuan undang-undang.

     

    “Rakyat berhak tahu dan mengaudit Sirekap ini. Makanya perlu dilakukan perbaikan-perbaikan,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Awiek menegaskan tak wajar suara partai alami naik dan turun secara tiba-tiba di Sirekap KPU.

    Baca: Anomali data pilpres ditemukan di lebih 154.000 TPS

    Awiek pun menyoroti perolehan suara PPP yang masuk di Sirekap KPU sempat tiba-tiba menurun jumlahnya. Di sisi lain, ia menyoroti ada partai lain yang tiba-tiba melonjak suaranya seperti PSI.

    “Makanya ini siapa yang bermain? Makanya saya bilang ke KPU jangan utak atik. Yang kita khawatirkan ada oknum-oknum tertentu yang manfaatkan situasi,” ujarnya.

    Berdasarkan hasil real count di Sirekap KPU sementara pada Senin (4/3) pukul 07.00 WIB menunjukkan perolehan suara PPP berada di angka 4,01 persen dengan memperoleh 3.082.507 suara.

    Sementara Juru Bicara PSI Sigit Widodo menganggap lonjakan suara partainya di Sirekap KPU masih wajar lantaran suara di daerah-daerah unggul baru tercatat masuk rekapitulasi.

    “Kenaikan ini sesuatu yang wajar. Karena kami lihat beberapa suara dari daerah PSI mendapatkan suara cukup signifikan mulai masuk. Memang seharusnya seperti itu,” kata Sigit dalam acara yang sama.

    Baca: ICW dan KontraS sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Komisioner KPU Idham Holik mengatakan hasil pemilu ditentukan lewat rekapitulasi manual berjenjang, bukan Sirekap.

    Menurutnya, saat ini penghitungan suara secara manual dan berjenjang itu masih di tingkat kabupaten/kota.

    Idham mengklaim proses rekapitulasi juga diawasi ketat oleh semua pihak, termasuk media massa.

    “Proses rekapitulasi secara berjenjang dilakukan secara terbuka tidak hanya disaksikan oleh saksi dan diawasi oleh Bawaslu, tetapi dipantau oleh pemantau terdaftar dan disaksikan oleh masyarakat serta diliput oleh jurnalis media,” ucap Idham Minggu (3/3/2024) dikutip CNN Indonesia.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

  • Pemilu 2024: Komisi III DPR Minta KPU Antisipasi Lonjakan Suara PSI, KPU Malah Minta Semua Pihak Sabar

    Pemilu 2024: Komisi III DPR Minta KPU Antisipasi Lonjakan Suara PSI, KPU Malah Minta Semua Pihak Sabar

    7cloud.asia – Lonjakan suara PSI (Partai Solidaritas Indonesia) mendapat sorotan negatif dari sejumlah pihak.

    Mereka menengarai ada operasi senyap yang dilakukan pihak tertentu agar PSI yang kini dipimpin anak Presiden Jokowi ini bisa melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan menempatkan wakilnya di DPR Pusat

    Kecurigaan ini muncul, karena terjadi lonjakan suara yang signifikan dari dalam beberapa hari terakhir sehingga perolehan suara PSI telah melampaui 3 persen dan mendekati ambang batas parlemen 4 persen.

    Padahal dari hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan perolehan suara PSI di bawah 3 persen.

    Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.

    “Sayang seribu sayang kalau ini tidak diantisipasi oleh KPU secepatnya, secara apa? Secara manual,” kata Sahroni saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (5/3/2024).

    Baca: Koalisi sipil dukung hak angket untuk selidiki lonjakan suara PSI

    Melalui penghitungan manual, ia menyebutkan KPU akan bisa melihat permasalahan dan daerah mana saja yang mengalami lonjakan signifikan suara PSI.

    Dengan begitu, kata Sahroni, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dinilai hanya diam oleh masyarakat.

    Menurut Sahroni, dinamika politik setiap Pemilu per lima tahun di lapangan memang selalu ada, sehingga terkadang memang wajar jika terdapat kesalahan peng-input-an angka.

    Tetapi, lanjut dia, yang menjadi pertanyaan jika terdapat kenaikan signifikan jumlah suara, khususnya jika lonjakan tersebut hanya terjadi pada suara salah satu partai saja.

    Langkah cepat, baik oleh KPU maupun Bawaslu tersebut pun, diharapkan Sahroni bisa dilakukan tidak hanya apabila terdapat lonjakan suara salah satu partai dalam Pemilu 2024, namun semua partai dengan konsep yang sama.

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan operasi TSM untuk lolos ke Senayan

    Menanggapi sorotan terhadap lonjakan suara PSI ini, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik meminta semua pihak untuk bersabar menunggu rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024.

    “Dan dikarenakan hasil resmi di tingkat nasional itu belum ditetapkan, maka mohon kepada semua pihak agar bisa bersabar, menunggu hasil resmi rekapitulasi tingkat nasional yang akan diselenggarakan oleh KPU,” ujar Idham dikutip Antaranews.com Selasa (5/3/2024).

    Dia menjelaskan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu dilakukan KPU lewat rekapitulasi manual berjenjang mulai tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

    Idham mengungkapkan pelaksanaan rekapitulasi berjenjang itu dilaksanakan secara terbuka dan tidak hanya disaksikan oleh para saksi sesuai tingkatannya.

    Lalu, diawasi langsung oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya serta dipantau oleh pemantau terdaftar. KPU juga mewajibkan BPK, KPU kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan siaran langsung saat rekapitulasi.

    Baca: Jokowi dinilai telah membajak Pemilu 2024, salah satunya demi PSI 

    Menurutnya, apabila terdapat ketidaksesuaian perolehan suara peserta pemilu saat rekapitulasi berjenjang, maka forum rekapitulasi itu bisa mengoreksi sesuai dengan data autentik perolehan suara peserta pemilu.

    “Sebagaimana yang termuat di dalam Formulir Formulir Model C1-Plano,” tambahnya.

    Selain itu, sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, KPU mempunyai waktu sampai 19 Maret 2023, untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga tingkat nasional.

    Dengan demikian, paling lambat hasil rekapitulasi penghitungan suara diumumkan pada 20 Maret 2024.

    “UU memberikan tenggat waktu kepada KPU paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara,” jelasnya.

    Baca: Kaesang ditunjuk jadi Ketum setelah dua hari gabung, warganet pertanyakan integritas PSI

    Oleh karenanya, KPU memiliki waktu paling lambat sekitar 35 hari untuk membereskan penghitungan suara.

    Sebelumnya, Idham sudah menegaskan bahwa tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara PSI.

    Idham menjelaskan bahwa yang tidak akurat justru optical character recognition (OCR) atau teknologi yang mengekstrak teks dari gambar dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

    “Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut,” kata Idham.

  • Pemilu 2024: KPU Sahkan Rekapitulasi Suara di 16 Provinsi, Prabowo-Gibran Unggul Disusul Ganjar-Mahfud

    Pemilu 2024: KPU Sahkan Rekapitulasi Suara di 16 Provinsi, Prabowo-Gibran Unggul Disusul Ganjar-Mahfud

    7cloud.asia – Berdasarkan rekapitulasi suara nasional per Sabtu (9/3/2024) hingga Selasa (12/3/2024) pukul 23.59 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan perolehan atau rekapitulasi suara Pilpres di 16 provinsi.

    Ke-16 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan.

    KPU juga telah mengesahkan rekapitulasi suara untuk Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, dan Kalimantan Timur.

    Dari rekapitulasi suara di 16 provinsi tersebut, pasangan Prabowo-Gibran meraih 38.521.561  Selanjutnya, Ganjar-Mahfud mendapatkan 15.338.906 suara, serta Anies-Muhaimin meraih 13.657.552 suara.

    Baca: Rekapitulasi suara Sumatera Selatan disahkan tanpa tandatangan saksi paslon 01 dan 03 

    Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

    Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

    Sementara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional untuk Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar) tidak jadi dilaksanakan pada hari ke-14 rekapitulasi atau pada Selasa (12/3/2024).

    Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyebut rekapitulasi untuk Sulbar ditunda dan akan dilaksanakan pada hari ke-15 rekapitulasi atau Rabu ini.

    “Sulawesi Barat Ketua (KPU)-nya belum sampai. Baru tiba besok jam tiga, ya. Nah nanti dulu,” kata Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/3/2024) malam.

    Baca: Rekapitulasi suara Kalbar disahkan dengan banyak kejanggalan

    Adapun sebelum menskors “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional” Panel A, Hasyim mengungkapkan bahwa terdapat dua provinsi yang telah siap untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional.

    “KPU provinsi yang sudah siap tetapi belum siap untuk malam ini itu ada dua. Satu, KPU Provinsi Jawa Timur. Satu lagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, ia mengatakan terdapat tiga provinsi yang akan dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional pada hari ke-15 rekapitulasi dan diadakan dalam dua panel.

    “Jadi, besok rencananya rekapitulasi untuk panel A di sini Provinsi Jawa Timur. Kemudian, jam sepuluh di panel B yang sudah siap Sulawesi Tenggara. Kalau Sulawesi Tenggara sudah selesai, Sulawesi Barat tiba nanti juga dimasukkan di panel B,” tuturnya.

    Baca: Saksi PDI Perjuangan Bali tolak tandatangani hasil pleno rekapitulasi suara

    Hasyim kemudian menetapkan untuk rekapitulasi pada hari ke-15 akan dimulai pada pukul 10.00 WIB di tiap panelnya.

    “Besok itu hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Untuk di panel A jam sepuluh kita akan merekapitulasi hasil perolehan suara di Jawa Timur, demikian,” kata Hasyim.

    Berdasarkan “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional” yang dilakukan KPU RI pada Rabu (28/2) hingga Senin (4/3), pasangan Prabowo-Gibran meraih 421.605 suara di 127 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

    Pada urutan kedua adalah Anies-Muhaimin dengan 120.085 suara, dan posisi terakhir yaitu Ganjar-Mahfud yang mendapatkan 117.351 suara. (Antaranews.com)

    Baca: Ini bahayanya jika kecurangan Pemilu 2024 dibiarkan

     

     

  • KPU Minta Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR Ditunda Sampai Rekapitulasi Suara Selesai

    KPU Minta Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR Ditunda Sampai Rekapitulasi Suara Selesai

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kamis (14/3/2024) ini, dijadwalkan ulang yakni usai rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

    Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa KPU telah mengirimkan surat kepada Setjen DPR dengan nomor surat 500/PR.05-SD/01/2024 perihal permohonan penjadwalan ulang pelaksanaan rapat kerja.

    Adapun surat tersebut telah ditandatangani oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari pada Senin, 11 Maret 2024.

    Dia menjelaskan Komisi II DPR telah mengagendakan melakukan RDP dengan KPU RI pada Kamis besok. Kendati demikian, Setjen DPR RI mendapatkan surat dari KPU yang meminta agar pertemuan itu ditunda.

    “Komisi II mengagendakan melakukan rapat pleno agenda pada masa sidang sekarang. Salah satu di antaranya itu memanggil, mengundang penyelenggara Pemilu pada tanggal 14 Maret, hari Kamis, lalu suratnya sudah dikirim,” ujar Guspardi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa malam.

    Baca: Banyak ditemukan masalah Komisi II akan evaluasi kinerja KPU

    “Tetapi saat ini saya mendapatkan surat dari KPU itu yang dikirim oleh sekretariat, beliau meminta ditunda pelaksanaan daripada RDP ini,” sambungnya.

    Adapun dalam surat tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan dirinya bersama anggota lainnya belum dapat menghadiri agenda RDP bersama Komisi II DPR RI

    “Menindaklanjuti surat Wakil Ketua DPR RI nomor B/2543/PW.01/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal Undangan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, bersama ini kami sampaikan bahwa Ketua KPU dan Anggota KPU belum dapat menghadiri agenda rapat tersebut,” kata Hasyim dalam surat tersebut.

    Oleh karena itu, dia meminta agar Ketua DPR Puan Maharani dapat melakukan penjadwalan ulang agenda RDP bersama Komisi II DPR.

    Hasyim pun menjelaskan alasan penjadwalan ulang itu terkait adanya agenda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu Serentak 2024.

    Baca: Ditemukan sejumlah masalah saat rekapitulasi suara di sejumlah provinsi 

    Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum akan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kamis (14/3) besok.

    Anggota KPU, August Mellaz, mengungkapkan, surat dari DPR sudah sampai ke Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, beberapa hari lalu. Ia pun mengatakan ketuanya sudah memberikan surat disposisi untuk semua anggota KPU.

    “Kebetulan begini, saya lupa beberapa hari lalu itu sudah ada surat dari Komisi II yang sampai ketua KPU dan didisposisi ke kami semua anggota. Saya lupa persisnya, saya juga sudah disposisi saya akan hadir,” ujar Mellaz saat ditemui awak media di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3).

    Baca: Ketua KPU empat kali langgar etika, integritas Pemilu 2024 dipertanyakan

    Ia menjelaskan RDP merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab DPR untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja. Menurut Mellaz RDP KPU bersama DPR dalam rangka evaluasi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Oleh karena itu, KPU akan mempersiapkan evaluasi pemilu dengan sebaik mungkin. Hal ini untuk mengantisipasi apabila muncul pertanyaan mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

    Sementara itu, anggota Komisi II DPR, Agung Widyantoro, membenarkan ada RDP Komisi II DPR bersama KPU pada Kamis mendatang.

    “Sesuai hasil rapat internal memang betul Komisi 2 telah menjadwalkan RDP Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Bawaslu, DKPP. Rencana hari Kamis besok,” kata dia saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

  • Akhirnya, KPU Akui Ada Kerjasama dengan Alibaba Terkait Pengembangan Sirekap

    Akhirnya, KPU Akui Ada Kerjasama dengan Alibaba Terkait Pengembangan Sirekap

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) di Komisi Informasi Pusat (KIP) mengakui bekerja sama dengan Alibaba.

    Hal ini diungkapkan perwakilan KPU, Luqman Hakim menjawab pertanyaan Majelis Komisioner (MK) KIP Arya Sandhiyudha yang menanyakan perihal kontrak kerja sama dengan Alibaba terkaitcloud Sirekap.

    “Benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba?” tanya Majelis, Rabu (13/3/2024) yang langsung dijawab “Iya,” oleh Luqman.

    Luqman menyebut informasi tersebut memang sengaja disembunyikan karena berkaitan dengan keamanan data.

    “Bahwa menurut PPID kami, itu kecualikan, kalau pengadaan Barjas lain silakan, khusus untuk pengadaan server kita tidak bisa buka,” katanya.

    Baca: Server data Sirekap ternyata ada di luar negeri

    Namun, apa yang disampaikan Luqman itu langsung disanggah oleh Anggota Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn.

    Rospita menyebut, peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 telah menyebutkan dengan jelas, bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi yang terbuka serta wajib sifatnya diumumkan secara berkala.

    Dia juga meminta dalam persidangan selanjutnya dokumen kerja sama itu bisa dibawa oleh KPU. Bahkan dirinya siap melakukan pemeriksaan di tempat jika dokumen itu tidak dibawa ke dalam persidangan

    Rospita meminta di persidangan berikutnya, dokumen yang menurut termohon dikecualikan, ditunjukkan kepada majlis KIP.

    “Betulkan seluruh dokumen ditutup publik, benar enggak ada kontrak terkait pengadaan server? Berapa lama? Di mana kontraknya dilaksanakan?”

    Baca: KPU pernah membantah server Sirekap ada di luar negeri

    “Saya mau tahu itu, minta dokumennya dihadirkan. Kalau tidak bisa dihadirkan, kami akan melakukan pemeriksaan di tempat,” katanya.

    Menanggapi pernyataan KPU ini, Pakar Telematika Roy Suryo mengaku bersyukur akhirnya apa yang dia sampaikan lalu terkait hal ini beberapa waktu, bisa diakui juga oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

    Kendati demikian, dia yakin pengakuan KPU ini bukan untuk terakhir kalinya. Akan ada pengungkapan-pengungkapan lain dari KPU.

    “Ini masih indikasi awal dari terbongkarnya beberapa kepalsuan-kepalsuan atau kebobrokan-kebobrokan yang lain dari KPU, saya harus bilang begitu,” kata Roy kepada iNews Media Group, Kamis (14/3/2024).

    Dia pun menyayangkan, mengapa KPU mengakui adanya kerja sama dengan Ali Baba itu harus terlebih dahulu melalui sidang. 

    Baca: Muncul desakan agar dilakukan audit forensik terhadap Sirekap

    Seperti diberitakan sebelumnya, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (Yakin) mengajukan dua permohonan kepada KIP. Permohonan pertama terkait akses lebih baik ke data real count.

    Menurut Yakin, tantangan saat ini yang dihadapi masyarakat dalam mengakses data pemilihan waktu nyata, khususnya hasil real count yang hanya tersedia melalui antarmuka web berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    Yakin menekankan ketidakpraktisan pemantauan manual mengingat jumlah TPS yang sangat banyak.

    Sedangkan permohonan kedua mengenai rincian infrastruktur sistem IT KPU. 

    Berdasarkan penelitian Yakin, berbagai antarmuka web terkait Pemilu 2024, seperti pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id, menuju ke alamat IP yang dihosting oleh server Alibaba Cloud yang berlokasi di Singapura.

    Baca: Bawaslu temukan 19 jenis pelanggaran di Pemilu 2024

    Dalam konteks tersebut, Yakin meminta informasi rinci tentang infrastruktur IT KPU terkait Pemilu 2024, termasuk topologi, rincian server fisik dan cloud, lokasi server, rincian jaringan.

    Yakin juga meminta informasi tentang langkah-langkah keamanan siber seperti CDN hingga perlindungan DDoS.

    Yakin juga mencari informasi tentang layanan Alibaba Cloud yang digunakan, termasuk proses pengadaan dan kontrak antara KPU (atau perwakilannya) dan Alibaba Cloud.

    Informasi yang sensitif untuk keamanan siber, seperti alamat IP server di belakang CDN, tentu saja dapat dirahasiakan dalam informasi yang diberikan kepada Yakin.

     

     

     

  • Pemilu 2024: KPU Plenokan Rekapitulasi Suara PSU Kuala Lumpur Hari Ini

    Pemilu 2024: KPU Plenokan Rekapitulasi Suara PSU Kuala Lumpur Hari Ini

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka peluang untuk membahas hasil rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (18/3/2024).

    Rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur ini akan dibahas dalam “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional” 

    “Ya, misalnya, bisa saja besok. Yang jelas barangnya sudah ada,” kata Anggota KPU August Mellaz di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (17/3/2024).

    Menurut Mellaz, hasil rekapitulasi suara PSU Kuala Lumpur tinggal dibacakan dan disahkan dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut.

    “Kalau yang hasil PSU Kuala Lumpur itu udah selesai, tinggal kita bacakan,” ujarnya.

    Baca: KPU dinilai melanggar hukum soal Sirekap

    Sebelumnya, KPU telah menggelar “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional” yang dilakukan pada Rabu (28/2/2024) hingga Senin (4/3/2024).

    Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 421.605 suara di 127 dari 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

    Pada urutan kedua adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 120.085 suara, dan posisi terakhir yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang mendapatkan 117.351 suara.

    Satu wilayah PPLN yang belum disahkan oleh KPU adalah PPLN Kuala Lumpur, Malaysia karena masih menunggu PSU.

    Baca: KPU Akui bekerjasama dengan Alibaba

    Sebelumnya, KPU RI menyelenggarakan PSU Kuala Lumpur pada Minggu (10/3) dengan dua metode, yakni Kotak Suara Keliling (KSK) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPS Luar Negeri dan 19.845 orang pemilih KSK.

    Angka itu diperoleh dari total pemilih yang hadir di Kuala Lumpur lewat tiga metode pemungutan suara sebelumnya, baik yang tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK).

    Total pemilih untuk tiga metode yang tercatat dalam DPT, DPTb, dan DPK mencapai 78 ribu.

    Baca: Banyak masalah, KPU akan dievaluasi

    Angka 78 ribu itu menjadi basis data untuk pemutakhiran dengan tiga kategori, yakni validitas alamat, analisis kegandaan, dan validitas nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor paspor.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan PSU untuk di Kuala Lumpur setelah menyatakan menemukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.

    Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

    Sumber: Antaranews.com