7cloud.asia – Reformasi 1998 membawa banyak perubahan dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Di Bali, salah satunya adalah meningkatnya perhatian pada pengamanan adat yang dikenal dengan nama pecalang.
Asal-muasal pecalang sebenarnya tidak begitu jelas dalam sejarah Bali. Ada yang meyakini pecalang sudah menjadi bagian dari kebudayaan Bali sejak masa kerajaan dengan sebutan beragam, seperti sikep, dolop atau sambangan.
Mereka adalah barisan pengamanan, semacam telik sandi (mata-mata) yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan kerajaan dari ancaman musuh.
Seiring waktu, pecalang juga berkembang dan tumbuh di tiap desa adat dengan ciri khasnya masing-masing. Setiap desa adat punya ciri khas dan sebutan yang berbeda.
Versi lain menyebutkan, pada 1965 barisan pecalang mengingatkan sebagian survivor seperti barisan tameng, milisi sipil berpakaian hitam yang terlibat dalam peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh PKI (Partai Komunis Indonesia).
Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pecalang dibentuk untuk menjaga parkir dan mengatur lalu lintas saat Pesta Kesenian Bali (PKB) yang mulai berlangsung pada tahun 1970-an.
Terlepas dari asal-usulnya, momentum yang membawa pecalang dikenal publik luas adalah Kongres PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Ke-V di kawasan Sanur, Bali pada 8-10 Oktober 1998.
Penulis menyaksikan sendiri bagaimana suasana kala itu begitu meriah menyambut kongres. Ajakan menjadi pecalang untuk mengamankan kongres berseliweran sampai ke desa dan banjar—satuan komunitas terkecil di Bali.
Baca: Tata kelola air yang berkelanjutan di Bali
Selain satgas partai, PDIP memanfaatkan barisan pecalang untuk mengatur para simpatisannya yang datang berbondong-bondong ke Bali. Sejak saat itu, pecalang semakin dikenal sebagai simbol budaya Tanah Dewata.
Dari segi bahasa, pecalang berasal dari kata ‘calang’ atau ‘celang’ yang berarti “waspada.” Namun dalam praktiknya, sejarah menunjukkan bahwa peran pecalang begitu lentur, sehingga sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk beragam kepentingan.
Multifungsi pecalang
Cairnya peran pecalang membuat mereka rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Tidak terkecuali untuk sebagai barisan pengawas kepentingan pariwisata.
Citra dan simbol tradisi menjadikan pecalang sebagai pintu masuk legitimasi dan melibatkan kearifan lokal dalam berbagai kepentingan.
Setelah sukses mengawal kongres PDIP pada 1998, pecalang semakin dipercaya sebagai “jaminan keamanan Bali”. Banyak desa lantas membuat posko, memberi peralatan lengkap, bahkan menyediakan mobil patroli untuk mereka bertugas.
Asal-usul, tradisi, cara hidup, cara menjaga alam, hingga merawat sesama. Semuanya berakar dari pengetahuan lokal. Ada yang sebatas mitos dan tinggal cerita, ada juga yang masih hidup dan relevan, bahkan menjawab masalah terkini.
Tugas pecalang juga makin beragam. Mereka melakukan patroli keamanan desa, ikut dalam razia pendatang, melakukan sweeping pasca-Bom Bali 2002 dan 2005, hingga menjaga konser-konser musik.
Pasca Bom Bali 2002 dan 2005, pecalang menjadi bagian penting dalam fragmen razia, penggerebekan, atau “penertiban” penduduk pendatang. Aksi sweeping ini dinilai penting untuk memulihkan keamanan dan kedamaian Bali pascatragedi bom.
Baca: Pulau Bali diproyeksikan menjadi pulau pertanian organik
Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali pada pasal 47 semakin menguatkan posisi pecalang. Dalam Perda tersebut, mereka resmi bertugas menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam wewidangan atau wilayah desa adat.
Pecalang juga diminta berkoordinasi dengan aparat keamanan negara, serta mendapatkan pelatihan dari lembaga berkompeten.
Menurut Lontar Purwadigama Sasana, panduan moral dan etika Bali, syarat menjadi pecalang antara lain:
Nawang kangin kauh: memahami arah mata angin dan medan tugas.
Wanen lan wirang: berani dan tegas.
Celang can cale: peka, cerdas, dan gesit.
Rumaksa guru: berperilaku dan bertindak layaknya seorang guru.
Sathya bakti ikang widhi: tulus dan ikhlas serta setia berbakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
Krama desa adat: wajib terdaftar dan memiliki status hukum sebagai anggota sah di desa adat, serta memiliki kestabilan jiwa.
Lebih dari sekadar penjaga adat
Dalam perkembangannya, pecalang kini menghadapi sejumlah masalah yang lebih kompleks.
Riset penulis menunjukkan, pecalang bukan hanya menjaga ketertiban upacara adat, tetapi juga sudah jauh terlibat dalam mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk kriminalitas, narkoba, dan konflik sosial.
Sayangnya, kontribusinya terhadap sistem pertahanan nasional belum sepenuhnya diakui. Padahal, pecalang bisa berperan penting dalam mendeteksi dan merespons ancaman nonmiliter di masyarakat, sekaligus menjembatani hubungan antara masyarakat adat dan aparat formal agar keamanan lokal lebih inklusif dan berbasiskan kondisi setempat.
Untuk mendukung fungsi tersebut, penelitian penulis merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pecalang melalui pelatihan keamanan, pemahaman hukum, dan keterampilan menghadapi ancaman modern.
Dan hal ini hanya bisa terjadi dengan dukungan kelembagaan, pendanaan, serta integrasi formal ke sistem pertahanan nasional tanpa menghilangkan identitas adat yang menjadi dasar keberadaan mereka.
Perkuat negara, dari desa
Tanggal 17 Mei 2025 lalu, para pecalang yang tergabung dalam Pesikian Pecalang Bali (perkumpulan pecalang Bali)—yang mewakili 1.500 desa adat dengan total 13 ribu anggota—menggelar deklarasi bertajuk Gelar Agung Pecalang di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar.
Ribuan pecalang tersebut menyampaikan tiga poin pernyataan sikap.
Pertama, menolak kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, kekerasan, dan intimidasi. Aksi premanisme yang berbaju ormas tersebut menimbulkan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat Bali.
Kedua, mendukung aparat penegak hukum, seperti TNI dan Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali, serta menindak ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas.
Ketiga, mendukung sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat (Sipanduberadat) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga dan mengamankan wilayah Bali.
Deklarasi tersebut menegaskan bahwa pecalang bukan sekadar penjaga upacara adat. Mereka bisa juga menjadi aktor penting dalam menjaga keamanan Bali dari berbagai ancaman nonmiliter di tingkat lokal.
Namun di sisi lain, pelibatan pecalang dan institusi desa adat yang menaunginya menjadikan mereka rentan terhadap berbagai kepentingan yang ada.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: I Ngurah Suryawan (Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP Universitas Warmadewa, Universitas Warmadewa) dan I Made Chandra Mandira (Dosen Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional)
