ruangkota

Tag: bencana

  • BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem yang Dapat Memicu Bencana di Jawa Tengah pada 19-21 Februari 2025

    BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem yang Dapat Memicu Bencana di Jawa Tengah pada 19-21 Februari 2025

    7cloud.asia – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Jawa Tengah (Jateng) pada tanggal 19-21 Februari 2025.

    Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi (Stamet) Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Rabu (19/2/2024) mengatakan, cuaca ekstrem ini dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

    Berdasarkan informasi dinamika atmosfer yang dirilis BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang, potensi cuaca ekstrem tersebut dipicu oleh aktifnya gelombang atmosfer Rossby Ekuatorial dan Kelvin di Jateng, sehingga berkontribusi pada aktivitas pembentukan awan konvektif di wilayah itu.

    “Selain itu kelembapan udara diberbagai ketinggian cenderung basah, sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan yang menjulang hingga ke lapisan atas, serta labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diamati di Jawa Tengah,” katanya.

    Baca: Jakarta berpotensi hujan seharian

    Menurut dia, kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah Jateng pada tanggal 19-21 Februari 2025.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi, berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, pohon tumbang, dan sambaran petir, terutama untuk masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi,” kata Teguh.

    Lebih lanjut dia mengatakan wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrem pada hari Rabu (19/2/2025) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Kabupaten/Kota Magelang.

    Juga Salatiga, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Surakarta, Wonogiri, Karanganyar, Brebes, Pemalang, Kabupaten/Kota Pekalongan, Batang, Kendal, dan sekitarnya.

    Baca: UNEP sebut masalah utama lingkungan belum terurai

    Sementara pada hari Kamis (20/2/2025), cuaca ekstrem berpotensi terjadi di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Wonosobo, Batang, Kendal, Brebes.

    Cuaca ekstrem juga berpotensi terjadi di Kabupaten Pekalongan, Salatiga, Boyolali, Klaten, Surakarta, Karanganyar, Blora, dan sekitarnya.

    Selanjutnya pada hari Jumat (21/2/2025), wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrem meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Brebes, Kabupaten Tegal, Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Batang, Kendal, Boyolali, Jepara, Rembang, Blora, dan sekitarnya.

  • Kurangi Risiko Bencana di Jabodetabek, BMKG Kembali Lakukan Modifikasi Cuaca

    Kurangi Risiko Bencana di Jabodetabek, BMKG Kembali Lakukan Modifikasi Cuaca

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 8 Maret mendatang.

    Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang beberapa waktu lalu melanda wilayah Jabodetabek.

    Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto dalam rilisnya mengatakan bahwa OMC dilakukan dengan menyesuaikan update prediksi cuaca terbaru.

    Selanjutnya Seto menjelaskan pada OMC kali ini, pihaknya berfokus pada pengurangan curah hujan di daerah tangkapan air Sungai Ciliwung dan Cisadane, mulai dari Bogor sebagai hulu hingga Jakarta dan Bekasi sebagai hilir.

    Baca: Cuaca ekstrem picu banjir dan longsor di sejumlah wilayah

    “Awan-awan yang berpotensi membawa hujan deras dihujankan lebih awal di atas laut sebelum mencapai daratan. Sementara itu, awan yang berkembang di daratan disemai agar pertumbuhannya terganggu sehingga curah hujannya berkurang,” jelas Seto.

    Berdasarkan pengalaman, lanjut Seto, OMC ini mampu mengurangi curah hujan sebesar 30-60% pada awan hujan yang cukup masif. Dengan demikian, pihaknya berharap risiko banjir di wilayah terdampak dapat ditekan.

    Sementara itu, kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan dalam operasi ini, BMKG tidak hanya menyediakan data cuaca.

    Tetapi juga merancang strategi operasi, menentukan lokasi penyemaian, serta memantau kondisi atmosfer secara real-time untuk memastikan efektivitas intervensi cuaca.

    Baca: Cuaca ekstrem berpotensi terjadi hingga 10 Maret 2025

    BMKG menurunkan tim dengan kekuatan penuh yang bekerja selama 24 jam guna mendukung kelancaran operasi ini.

    “Operasi Modifikasi Cuaca bukan sekadar menyemai garam ke langit, tetapi memerlukan pemodelan atmosfer yang tepat agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif. BMKG memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan berbasis pada data meteorologi terbaru dan perhitungan ilmiah yang terukur,” jelas Dwikorita.

    Menurutnya keberhasilan OMC tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya di lapangan, tetapi juga pada koordinasi antar-lembaga yang solid dan transparan.

    Baca: Pulau Jawa waspada bencana hingga April 2025

    Pada kesempatan itu, BMKG juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

    “Dengan koordinasi yang baik antar-lembaga dan kesiapsiagaan masyarakat, dampak dari bencana hidrometeorologi dapat ditekan semaksimal mungkin,” katanya.

    OMC kali ini dikendalikan dari Pos Komando di Lanud Halim Perdanakusuma dan dilakukan oleh BMKG dan BNPB bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara.

     

     

  • Bencana Alam Makin Intens Akibat Perubahan Iklim: Menuntut Aksi Iklim yang Berkeadilan

    Bencana Alam Makin Intens Akibat Perubahan Iklim: Menuntut Aksi Iklim yang Berkeadilan

    7cloud.asia – Pada tahun 1896, ilmuwan Swedia Svante Arrhenius menyampaikan penjelasan pertama yang jelas tentang perubahan iklim kepada dunia. Namun, saat itu peringatan ini tak terlalu diindahkan.

    Perubahan iklim telah terjadi secara bertahap sejak saat itu, tetapi dampaknya dirasakan semakin nyata beberapa dekade terakhir.

    Meningkatnya suhu laut dan meningkatnya kelembapan di atmosfer meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam.

    Intensitas bencana alam akibat perubahan iklim telah melampaui prediksi ilmiah sebelumnya, karena perubahan iklim bertindak sebagai “pengganda ancaman” yang meningkatkan ketidakpastian dan memperkuat dampak bencana alam, menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim.

    “Risiko yang terkait dengan bencana terkait iklim tidak menggambarkan skenario masa depan yang jauh. Risiko tersebut sudah menjadi kenyataan bagi jutaan orang di seluruh dunia, dan tidak akan hilang begitu saja.” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary Anne DiCarlo

    Badai Katrina, adalah contohnya. Badai Kategori 4 yang dahsyat dengan kecepatan angin melebihi 135 mil per jam (217 kilometer/jam), menghantam New Orleans pada akhir Agustus 2005, menewaskan 1.833 orang.

    Baca: Badai Helene picu banjir terparah di Florida, AS

    Badai Helene September lalu adalah badai paling mematikan yang menghantam benua AS sejak Katrina, dengan jumlah korban tewas melampaui 200 orang.

    Badai Milton, yang menghantam Florida hanya dua minggu kemudian, adalah salah satu badai terkuat yang menghantam negara bagian itu dalam lebih dari 100 tahun.

    Dua badai berturut-turut itu memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka dan meninggalkan banyak orang dengan beban mental yang berat untuk pemulihan.

    Sebuah studi yang diterbitkan tak lama setelah itu mengonfirmasi bahwa pemanasan laut yang dipicu oleh perubahan iklim buatan manusia mengintensifkan semua badai di Atlantik tahun lalu.

    Pada bulan Januari, kebakaran hutan yang mematikan melanda Los Angeles. Dalam hitungan hari, kebakaran menyebar ke lebih dari 57.000 hektare lahan, menghancurkan ribuan rumah dan bangunan serta menelan lebih dari 30 korban jiwa.

    Penelitian kemudian mengonfirmasi bahwa perubahan iklim berperan dalam kebakaran tersebut.

    Baca: Perubahan iklim mempengaruhi kebakaran hebat di Los Angeles

    Meskipun bencana alam memengaruhi seluruh komunitas, kelompok yang terpinggirkan secara ras dan etnis sering kali menghadapi risiko yang tidak proporsional dan hambatan yang lebih besar selama pemulihan karena kesenjangan sosial, politik, dan ekonomi yang sudah berlangsung lama.

    Bencana alam di era perubahan iklim bukan sekadar peristiwa lingkungan — tetapi juga masalah keadilan sosial.

    Setelah Badai Katrina, 84 persen dari mereka yang dilaporkan hilang di New Orleans adalah orang kulit hitam, meskipun penduduk kulit hitam hanya mencakup 68% dari populasi kota pada saat itu.

    Banyak lingkungan kulit hitam dibangun di dataran rendah kota, dengan lebih sedikit sumber daya untuk evakuasi dengan aman.

    Selama Badai Helene, lebih dari 138.000 rumah mobil di North Carolina terletak di daerah yang menerima deklarasi bencana besar.

    Karena rumah mobil umumnya lebih rentan terhadap cuaca ekstrem, penduduk harus mengungsi ke tempat lain demi keselamatan – biasanya dengan biaya sendiri.

    Baca: Xi Jinping tegaskan komitmen China menahan laju perubahan iklim

    Kebakaran hutan di California berdampak secara tidak proporsional pada warga kulit hitam, pribumi, dan orang kulit berwarna (BIPOC). Mungkin terdengar aneh bagi banyak orang, karena populasi kulit putih lebih banyak terwakili di daerah rawan kebakaran hutan.

    Namun, dibandingkan dengan komunitas lain, orang kulit putih cenderung menerima lebih banyak sumber daya, sehingga menghasilkan ketahanan yang jauh lebih besar terhadap bencana alam.

    Sebuah penelitian menunjukkan bahwa komunitas pribumi di California terpapar sekitar 1,7 kali lebih banyak asap kebakaran hutan daripada populasi umum, secara rata-rata.

    Secara umum, masyarakat pribumi enam kali lebih mungkin tinggal di daerah rawan kebakaran hutan. Sayangnya, komunitas ini tidak didukung dengan baik selama bencana iklim seperti kebakaran hutan, karena kurangnya sumber daya, informasi, dan pendanaan.

    Meskipun ada prosedur evakuasi yang aman, peristiwa cuaca ekstrem masih dapat menyebabkan tekanan emosional yang signifikan dan perasaan terputus, terutama di antara komunitas pribumi yang identitas dan kesejahteraannya terkait erat dengan tanah dan lingkungan alam.

  • Investasi untuk Mitigasi Perubahan Iklim Mampu Redam Dampak Bencana Alam

    Investasi untuk Mitigasi Perubahan Iklim Mampu Redam Dampak Bencana Alam

    7cloud.asia – Menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), intensitas bencana alam telah melampaui prediksi ilmiah sebelumnya.

    Hal ini karena perubahan iklim bertindak sebagai “pengganda ancaman” yang meningkatkan ketidakpastian dan memperkuat dampak bencana alam,

    Dalam laporannya, IPCC menyebut meningkatnya suhu laut dan meningkatnya kelembapan di atmosfer memperkuat frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam.

    Namun, tak semua bencana alam harus berubah menjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan atau korban yang signifikan. Menerapkan persiapan bencana alam, menilai potensi risiko, dan membangun ketahanan dapat membantu menghindari hal ini.

    Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa setiap dolar yang dialokasikan untuk ketahanan dan kesiapsiagaan iklim menghasilkan pengembalian sebesar 13 dolar dalam bentuk pengurangan kerusakan, pembersihan, dan gangguan ekonomi.

    Baca: Bencana alam makin intens akibat perubahan iklim

    Menurut perhitungan yang diberikan oleh Kamar Dagang AS, investasi Kota Miami sebesar 10,8 miliar dolar untuk kesiapsiagaan dan ketahanan (mitigasi) terhadap badai membuahkan hasil yang signifikan jika terjadi badai Kategori 4.

    Upaya ini diproyeksikan akan menyelamatkan 184.000 pekerjaan, melindungi hampir 26 miliar dolar dalam hasil ekonomi, dan mempertahankan lebih dari 17 miliar dolar pendapatan di wilayah itu.

    Bahkan tanpa bencana besar, investasi ketahanan akan tetap menghasilkan manfaat ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan merangsang lapangan kerja lokal selama pelaksanaan.

    Memastikan bahwa kesiapsiagaan bencana dan investasi terkait dilaksanakan secara adil berarti menempatkan fokus yang lebih besar pada masyarakat yang paling berisiko.

    Dukungan harus mudah diakses, dengan informasi dan sumber daya yang disediakan dalam berbagai bahasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

    Baca: Perubahan iklim mempengaruhi kebakaran hebat di Los Angeles

    Ini termasuk menawarkan bantuan keuangan, berbagi materi pendidikan iklim, meningkatkan infrastruktur lingkungan untuk ketahanan iklim yang lebih besar, dan melatih warga dalam tanggap darurat.

    Agar kebijakan iklim benar-benar adil, kebijakan tersebut harus dipandu oleh pengalaman hidup masyarakat yang terkena dampak dan dikembangkan dalam kemitraan dengan penyelenggara lokal dan pemimpin masyarakat.

    Penting juga untuk mengadaptasi rencana kesiapsiagaan untuk mencerminkan kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dari masyarakat adat, yang sering kali berbeda dari populasi lainnya.

    Selain itu, mengintegrasikan pengetahuan ekologi tradisional — yang berakar pada rasa hormat dan hidup berdampingan dengan alam — dapat menawarkan wawasan berharga untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

    Baca: Perubahan iklim memicu munculnya eco-anxiety

     

  • Badai Crising Mengakibatkan 7 Orang Tewas di Filipina

    Badai Crising Mengakibatkan 7 Orang Tewas di Filipina

    7cloud.asia – Badai tropis Crising yang melanda Filipina dalam dua hari terakhir dilaporkan telah menewaskan tujuh warga dan membuat ribuan lainnya mengungsi.

    Menurut Dewan Pengurangan dan Penanggulangan Risiko Bencana Nasional (NDRRMC), Rabu (23/7/2025) menyebut badai tropis ini telah mengakibatkan sekitar 142.000 warga dievakuasi ke 537 pusat evakuasi di negeri itu.

    Sementara 1,4 juta warga lainnya terdampak badai, seperti dilaporkan surat kabar The Daily Tribune.

    Sementara itu ‘kerusakan infrastruktur meningkat hingga 562 juta peso Filipina atau sekitar Rp878,8 milyar).

    Baca: Bencana alam makin intens terjadi akibat perubahan iklim

    Selain itu, sejauh ini 29 kota dan munisipalitas telah menyatakan status keadaan darurat akibat badai tropis tersebut.

    Hingga Rabu (23/7/2025), sebuah daerah bertekanan rendah yang terpantau di sebelah barat Kepulauan Babuyan telah berkembang menjadi depresi tropis bernama Emong.

    Sementara itu, satu daerah bertekanan rendah lain di barat laut Samudra Pasifik dilaporkan memiliki kemungkinan tinggi untuk berkembang menjadi depresi tropis dalam 24 jam ke depan.

    Badai Crising menambah panjang daftar bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kematian sepanjang bulan Juli 2025 ini.

    Baca: Hujan ekstrem picu bencana hidrometeorologi di sejumlah negara

    Sumber: Antaranewscom/Anadolu

  • Curah Hujan Tinggi, Gubernur Jawa Barat Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana di Sejumlah Wilayah Ini

    Curah Hujan Tinggi, Gubernur Jawa Barat Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana di Sejumlah Wilayah Ini

    7cloud.asia – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menetapkan status siaga darurat bencana untuk 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Status siaga ini berlaku hingga 30 April 2026.

    Keputusan ini mempertimbangkan masukan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi curah hujan tinggi di wilayah Jawa Barat.

    “Untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari potensi bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana,” tertulis dalam SK yang ditandatangani Dedi Mulyadi

    Baca: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Jawa Barat

    Dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 yang diteken pada Minggu (27/10/2025), ada 18 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat yang ditetapkan siaga darurat bencana.

    Ke-18 kabupaten tersebut meliputi: Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya.

    Sementara 9 kota meliputi Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya.

    Baca: Cuaca Ekstrem Picu Banjir dan Tanah Longsor di Sinjai

    Dalam surat tersebut, gubernur yang akrab disapa KDM ini menyebut sumber pembiayaan penanganan selama masa siaga darurat berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Pembiayaan penanganan Status Siaga Darurat Bencana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan/atau sumber lain yang sah,”ungkap KDM.

    Sementara itu, BMKG Stasiun Geofisika Bandung mengimbau masyarakat di wilayah Jawa Barat untuk mewaspadai  potensi bencana hidrometeorologi hingga sepekan kedepan.

    Baca: Banjiir dan Longsor Landa Sukabumi Tewaskan 1 Orang

    Bencana hidrometeorologi dapat berupa banjir, tanah longsor, pohon tumbang, angin kencang, dan lain-lain.

    Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Teguh Rahayu mengungkapkan saat ini sebagian besar wilayah Jawa Barat telah memasuki musim hujan. Hanya sebagian kecil wilayah utara yang masih berada dalam masa peralihan.

    “Potensi hujan ringan hingga lebat bisa terjadi siang, sore, hingga malam hari. Dampaknya berisiko menimbulkan banjir dan tanah longsor,” ungkapTeguh dalam keterangan resmi, Selasa (28/10/2025).

    Baca: Cuaca Ekstrem Picu Banjir dan Longsor di Sejumlah Wilayah

    Selain itu, BMKG juga mengajak masyarakat agar berhati-hati saat beraktifitas di luar ruangan untuk segera berlindung di tempat aman saat cuaca buruk terjadi.

    Wilayah Bandung Raya termasuk dalam area yang berpotensi mengalami hujan intensitas tinggi, dengan suhu udara berkisar antara 17–35°C.

    Berdasarkan data infografis kejadian bencana periode 1 Januari hingga 27 Oktober 2025, tercatat 1.204 kejadian bencana di Jawa Barat.

    Rinciannya meliputi cuaca ekstrem (624 kejadian), tanah longsor (343), banjir (215), kebakaran lahan (12), kekeringan (6), dan gempa bumi (5 kejadian).

  • Cuaca Hari Ini: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Sangat Lebat di Jakarta dan Sejumlah Wilayah

    Cuaca Hari Ini: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Sangat Lebat di Jakarta dan Sejumlah Wilayah

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini hujan berintensitas lebat hingga sangat lebat untuk Jakarta dan sejumlah wilayah lainnya pada Rabu (29/10/2025).

    Dalam laman resmi BMKG, selain wilayah Jakarta, hujan berintensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah  Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Pegunungan.

    Sementara status waspada hujan berintensitas sedang hingga lebat meliouti wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.

    Selain itu wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan juga berada pada status waspada.

    Tak hanya hujan, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat.    

    Dengan adanya peringatan dini tersebut, BMKG mengajak masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsong, banjir bandang dan pohon tumbang yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

  • Banjir dan Tanah Longsor di Sumatra Utara Akibatkan 13 Orang Meninggal dan Ribuan Warga Mengungsi

    Banjir dan Tanah Longsor di Sumatra Utara Akibatkan 13 Orang Meninggal dan Ribuan Warga Mengungsi

    7cloud.asia – Curah hujan tinggi pada Sabtu hingga Selasa (22-25/11/2025), mengakibatkan bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

    Sejumlah sungai meluap menyebabkan banjir, dan tanah longsor melanda tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Nias Selatan, dan Padangsidimpuan.

    Dilansir Antaranews.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumut menyebutkan, bencana banjir dan tanah longsor ini mengakibatkan 13 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka.

    “Hingga pukul 08.00 WIB pagi ini terdapat 13 orang dinyatakan meninggal dunia di tujuh kabupaten/kota,” ucap Kabid Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Provinsi Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati lewat sambungan telepon dari Medan, Rabu (26/11/2025)

    Sri Wahyuni yang sedang menjalankan tugasnya di Kabupaten Tapanuli Utara ini melanjutkan, belasan korban meninggal dunia berasal dari dua kabupaten di Sumatera Utara.

    Sebanyak 9 orang meninggal berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan, 6 orang di Kecamatan Batangtoru, satu orang di Kecamatan Sipirok, dan satu orang di Kecamatan Angkola Barat.

    Baca: Dua bibit siklon tropis bisa picu hujan lebat di Indonesia bagian utara

    Kemudian, 4 korban meninggal dunia yang merupakan warga Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, akibat tertimbun material longsor di dalam rumahnya.

    “Korban yang mengalami luka-luka ada 37 orang, dan tiga orang masih dinyatakan hilang di Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Tengah masih dalam pendataan,” kata dia.

    BPBD Sumut juga mengungkapkan, total 330 unit rumah rusak di Tapanuli Selatan terdiri atas 12 rusak berat, enam rusak sedang, dan 312 rusak ringan, serta satu unit sekolah rusak.

    Sedangkan di Mandailing Natal, sebanyak 561 kepala keluarga atau 2.244 jiwa harus mengungsi karena rumah mereka terendam, 13 unit rumah rusak berat, satu unit sekolah rusak, dan banjir merendam 85 hektare lahan pertanian warga.

    Sementara di Tapanuli Utara ada 19 kepala keluarga yang tidur di pengungsian, lima unit rumah rusak berat, 64 unit rumah rusak ringan, dam empat titik ruas jalan rusak, serta satu jembatan terputus.

    “Kalau di Nias Selatan satu rumah rusak berat, dan satu ruas jalan terganggu. Di Padangsidimpuan satu korban dinyatakan hilang, dan 220 jiwa tinggal di pengungsian,” tutur Sri Wahyuni.

    Baca: Bencana alam makin sering terjadi akibat perubahan iklim

    Pada Rabu siang aparat kepolisian diturunkan di sekitar 65 titik terdampak dalam menangani bencana alam di delapan kabupaten/kota di wilayah tersebut.

    Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, aparat yang diturunkan bertugas memberikan update perkembangan situasi secara berkala.

    Ferry menambahkan tercatat delapan titik longsor dan 10 titik banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan empat warga meninggal dunia serta tiga orang masih tertimbun material longsor.

    Sementara di Kota Sibolga, longsor melanda enam titik dengan korban lima meninggal dunia, tiga luka-luka, dan empat dalam pencarian.

    Wilayah lain seperti Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Gunungsitoli, dan Pakpak Bharat juga mengalami longsor, banjir, maupun pohon tumbang yang mengakibatkan penutupan badan jalan, kerusakan rumah, dan gangguan lalu lintas.

    Untuk itu, Polda Sumut bersama pemerintah daerah dan BPBD telah menyusun langkah lanjutan untuk mengantisipasi situasi di antaranya pemulihan dan pembukaan akses jalan yang tertutup longsor.

    “Ditambah dengan melakukan koordinasi kepada pihak pemda setempat untuk penyediaan pengungsian yang representatif, pengiriman logistik, makanan, pakaian, dan selimut kepada warga terdampak,” tuturnya.

  • Cuaca Hari Ini: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah, Termasuk Tiga Provinsi yang Dilanda Bencana

    Cuaca Hari Ini: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah, Termasuk Tiga Provinsi yang Dilanda Bencana

    7cloud.asia – Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sejumlah wilayah pada Selasa (02/12/2025), termasuk tiga provinsi yang mengalami bencana. Yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Dalam laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), selain ketiga wilayah tersebut, wilayah lain yang berpotensi hujan berintensitas sedang hingga lebat adalah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta.

    Kondisi cuaca serupa berpotensi pula terjadi di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah.

    Wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan juga berpeluang terjadi hujan berintensitas sedang hingga lebat. 

    Selanjutnya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.

    BMKG juga mengajak masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang yang akan melanda wilayah Jawa Barat.

  • WALHI Ingatkan Potensi Bencana Alam di Jawa Barat Tergolong Tinggi

    WALHI Ingatkan Potensi Bencana Alam di Jawa Barat Tergolong Tinggi

    7cloud.asia – WALHI Jawa Barat (Jabar) mengingatkan potensi banjir dan longsor di Jabar bisa lebih parah dari bencana serupa yang baru saja terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat Wahyudin Iwang menjelaskan Jawa Barat adalah provinsi dengan kerentanan bencana yang tinggi.

    Bencana di Jabar bisa dalam bentuk tsunami, gunung berapi, banjir bandang, longsor, tanah amblas, maupun puting beliung.

    Salah satu pemicu bencana di Jawa Barat ini karena semakin maraknya kerusakan lingkungan.

    “Bencana ekologis tersebut sangat mungkin bisa terjadi serupa di Jawa Barat, bahkan alam bisa lebih dari itu untuk mengingatkan kita semua,” kata Wahyudin dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (2/12/2025) di Bandung

    WALHI Jawa Barat menyebut upaya pencegahan, pemulihan serta perbaikan lingkungan dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

    Dia mencontohkan berdasarkan data WALHI pada 2023 disebutnya ada 54 izin usaha perusahaan tambang statusnya sudah habis masa berlakunya tetapi masih tetap beroperasi.

    Pemerintah disebut WALHI tidak pernah mengurus apalagi menertibkan perusahaan-perusahaan yang izinnya telah habis namun masih beroperasi.

    Kemudian pada 2024 WALHI mencatat terdapat 176 titik kegiatan tambang yang ilegal. Salah satu wilayah yang memasuki kategori tertinggi yaitu Kabupaten Sumedang sebanyak 48 titik, disusul oleh Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 48 titik, Kabupaten Bandung 37 titik, Bogor 23 titik, Cianjur 20 titik, Purwakarta 12 titik dan Cirebon 7 titik.

    Selain itu, selama kurun 2023-2025 WALHI mencatat penyusutan tutupan hutan semakin meluas, dengan angka mencapai 43 persen dari total kawasan hutan di Jawa Barat.

    Salah satunya terdapat di bawah pengelolaan Perum Perhutani, kawasan lindung dan kawasan hutan produksi tetap dan terbatas.

    Kawasan itu disebut telah berubah menjadi area-area tambang, wisata, properti, KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus) hingga proyek geothermal pemerintah pusat. Kawasan lain yang menyusut adalah kawasan yang dikelola oleh BBKSDA.

    Menurut catatan WALHI, terjadi penurunan status konservasi di kawasan yang dikelola BBKSDA, salah satunya dipicu oleh proyek strategis nasional dan Taman Wisata Alam (TWA).

    “Kawasan konservasi telah terus menyusut bahkan terdapat kegiatan bangunan di area konservasi, dan itu ironi sekali,” ujarnya.

    Wahyudin juga menyinggung kawasan hutan lain yang menyusut karena disulap menjadi kawasani wisata dan pertanian sehingga menghilangkan fungsi utamanya.

    Ia menyoroti alih fungsi lahan yang masif di kawasan imbuhan (kawasan yang memiliki daya serap air yang baik) seperti area persawahan. 

    Luasan area imbuhan disebut WALHI terus menyusut, bahkan berpotensi tak lagi terlihat dalam waktu dekat. Penyusutan masif terjadi seiring maraknya izin pembangunan perumahan, izin pembangunan industri serta izin wisata.

    “Angkanya bisa sampai mencapai 20 hektare per tahun seiring laju izin mendirikan bangunan (IMB) terus dikeluarkan oleh pemerintah,” kata dia.

    WALHI menyebut aparat pemerintah ikut bertanggungjawab melegitimasi kerusakan lingkungan, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya Izin-izin yang keluarkan di kawasan yang memiliki fungsi penting.

    “Selain itu tidak ada upaya perbaikan dan pemulihan. Saat ini saja, ada 900 ribu hektare lahan kritis masih belum direboisasi atau direforestasi dengan serius oleh pemerintah,” kata dia.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap, kerusakan hutan di Jabar mencapai 80 persen.

    “Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak,” kata Dedi, dalam rilis yang terima wartawan, Selasa.

    Demul, sapaan Dedi menyebut pada Desember 2025 Pemprov Jabar memulai langkah penanganan hutan yang rusak. Masyarakat Jabar bakal dilibatkan untuk pemulihan hutan tersebut.

    Nantinya, setiap hektare hutan akan dikelola oleh dua warga yang bertugas menanam kemudian merawat pohon hingga kokoh dan kuat.

    “Mereka mendapat upah dalam setiap hari distandarkan oleh saya, Rp50 ribu. Itu lebih mahal dibanding upah nyangkul di daerah tertentu yang hanya Rp30 ribu. Kenapa harganya Rp50 ribu? Agar banyak rakyat yang dilibatkan,” tuturnya.

    Pemprov Jabar akan menentukan jenis pohon yang ditanam dalam penanganan hutan rusak, mulai dari beringin sampai nangka.

    “Kita tanami pohonnya perpaduan pohon hutan yang tidak bisa ditebang dan pohon produktif, seperti pete, jengkol, nangka sehingga masyarakat dalam jangka panjang mendapat hasilnya,” ujarnya.