7cloud.asia – Pada Senin (25/9/2023) Kota Bandung merayakan hari jadinya yang ke 213 tahun. Sejarah Kota Bandung sendiri pernah memiliki sejumlah penafsiran dan baru melahirkan satu penafsiran yang disahkan pada 1999 lalu.
Menyadari pentingnya pelurusan sejarah, sejak tahun 1997 pemerintah Kota Bandung berusaha untuk menetapkan hari jadi Kota Bandung yang benar berdasarkan pembuktian atau fakta sejarah.
Sejumlah seminar dan serasehan digelar pada 1997-1998 untuk menggali jejak sejarah Kota Bandung. Selain itu juga dibentuk tim untuk meneliti hari jadi Kota Bandung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tim inti terdiri atas sejumlah sejarawan dari fakultas sastra Universitas Padjadjaran dan beberapa pakar bidang lainnya. Penelitian itu menghasilkan tanggal 25 september 1810 adalah “Hari Jadi Kota Bandung”.
Baca: UNESCO akui sumbu filosofi menjaid warisan dunia
Dilansir di Bandung.go.id, berdirinya Kota Bandung tidak bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri.
Kabupaten Bandung lebih dulu berdiri, yakni pada sekitar pertengahan abad ke-17 masehi, dengan Bupati pertama yang bernama Tumenggung Wirangunangun.
Ia memerintah Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (saat ini dikenal Dayeuhkolot), kira-kira 11 kilometer ke arah selatan dari pusat kota Bandung sekarang.
Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6 yaitu R.A. Wiranatakusumah II (periode 1794-1829) yang dijuluki “dalem kaum”, kekuasaan di Nusantara beralih dari kompeni kepada pemerintah Hindia Belanda, dengan Gubernur Jenderal pertama yang bernama Herman Willem Daendels.
Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di pulau jawa, Daendels membangun jalan raya pos (groote poshweg) dari anyer di ujung jawa barat ke panarukan di ujung jawa timur (± 1000 kilometer).
Baca: Cara Kota Surabaya menjadi kota yang ramah disabilitas
Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.
Di daerah Bandung khususnya dan daerah priangan umumnya, jalan raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada.
Di Kota Bandung sekarang, jalan raya itu bernama jalan Jendral Sudirman – Jalan Asia Afrika – Jalan A. Yani, berlanjut ke sumedang dan seterusnya.
Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten.
Masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak ( saat ini dikenal Tanjungsari) mendekati jalan raya pos.
Baca: Lima kota di Indonesia yang sangat ramah untuk pejalan kaki
Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan.
Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat sungai Cikapundung, tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun (yang menjadi pusat kota Bandung sekarang).
Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.
Sekitar akhir tahun 1808 / awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru.
Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (saat ini dikenal Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampung Bogor (saat ini dikenal Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang).
Baca: Kota tua di Italia ini hanya dibuka untuk pejalan kaki dan angkutan umum
Tidak diketahui secara pasti, berapa lama kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati.
Dengan kata lain Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri kota ini.Kota bandung diresmikan sebagai ibukota baru kabupaten bandung dengan besluit tanggal 25 september 1810.
Hal ini berarti, selama belum ditemukan sumber lain yang menunjukan fakta lebih akurat, maka tanggal 25 september 1810 dapat dipertanggung jawabkan validitasnya sebagai “hari jadi kota bandung”.
Hari jadi kota Bandung itu telah disahkan melalui peraturan daerah nomor 35 tahun 1998.
Dengan demikian, tanggal 1 April yang beberapa tahun lamanya biasa diperingati sebagai hari ulang tahun kota Bandung bukan lagi hari jadi kota Bandung, karena tanggal 1 April 1906 merupakan tanggal pembentukan gemeente Bandung.
Baca: Empat kota di dunia yang sangat mengutamakan pejalan kaki
Sejak Kota Bandung berdiri hingga pertengahan tahun 1864, hanya berfungsi sebagai ibukota kabupaten yang sepenuhnya diperintah bupati R.A. Wiranatakusumah II dilanjutkan Bupati R.A. Wiranatakusumah III (periode 1829-1846) dan Bupati R.A. Wiranatakusumah IV (periode 1846-1874).
Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranata Kusumah IV, tepatnya sejak tanggal 7 Agustus 1864, Kota Bandung berfungsi sebagai ibukota keresidenan priangan, menggantikan Kota Cianjur yang rusak berat akibat meletusnya Gunung Gede.
Dengan demikian, sejak itu kota bandung terjadi dualisme pemerintahan, yakni pemerintahan kabupaten (pemerintahan tradisional) dan pemerintahan keresidenan (pemerintahan kolonial).
Hal ini berlangsung sampai dengan Kota Bandung menjadi kota berpemerintahan otonom yang disebut gemeente (sejak 1 april 1906).
Gemeente Bandung dibentuk pada waktu Kabupaten Bandung diperintah Bupati ke-10 yaitu R.A.A. Martanegara menggantikan Bupati R.A. Kusumadilaga.
Baca: Sejarah Jakarta, dari Jayakarta menjaid Batavia
Dengan berdirinya pemerintahan gemeente, maka di Kota Bandung berlangsung tiga bentuk pemerintahan yaitu kabupaten, keresidenan, dan gemeente.
Dalam hal ini, pemerintahan gemeente sebagai pemerintahan kota yang bersifat otonom, lebih dominan daripada kedua pemerintahan lainnya. Pengelolaan kota sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah gemeente.
Namun dalam praktiknya, Bupati tetap turut berperan dalam kapasitas sebagai anggota dewan kota (gemeente road).
Sejak tanggal 1 Oktober 1926, sebutan gemeente diubah menjadi stadsgemeente, yang berlangsung hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang (periode Maret 1942 – 14 Agustus 1945), pemerintah Kota Bandung disebut Bandung Shi.
Pada masa kemerdekaan, sebutan pemerintah kota Bandung berubah-ubah sebagai berikut :
Baca: Bukan Jakarta, ini kota tertua di Indonesia
Haminte Bandung :
Dari 11 maret 1946 – 24 april 1948 (masa negara Pasundan di bawah RIS).
Kota besar Bandung :
Sejak 15 agustus 1945.
Kotapraja Bandung :
Berdasarkan undang – undang no. 1 tahun 1957 tentang pemerintahan daerah.
Kotamadya Bandung :
Berdasarkan undang – undang no. 1 tahun 1957 dan surat edaran walikota kepala daerah bandung no. 637 tanggal 19 maret 1966.
Kotamadya daerah tingkat II Bandung :
Berdasarkan undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan di daerah.
Pemerintah kota Bandung :
Sejak tahun 1999 sampai sekarang