7cloud.asia – Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale adalah tudingan terbuka terhadap wajah pembangunan di Papua Selatan.
Film berdurasi 90 menit ini membongkar bagaimana Proyek Strategis Nasional (PSN) atas nama ketahanan pangan dan energi justru berubah menjadi mesin perampasan ruang hidup.
Dengan dalih “kepentingan nasional”, negara membuka hutan seluas 2,5 juta hektare membentang di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, hingga Kabupaten Mappi—wilayah hidup masyarakat adat yang kini berada di bawah bayang-bayang alat berat dan izin konsesi.
Film ini hasil kolaborasi lintas organisasi, dengan gamblang memperlihatkan bagaimana kebijakan dari Jakarta menjelma menjadi ancaman nyata di tanah Papua.
Di atas kertas, ini proyek pangan dan energi. Namun, di lapangan, ini pembabatan hutan adat dan penggusuran sistematis terhadap masyarakat asli.
Baca: Anak-anak Muda Papua Bertekad Mrawat Hutan Adat
Adegan pembuka langsung menyodok kesadaran: puluhan lelaki dari Suku Awyu memanggul batang kayu raksasa, menancapkannya sebagai salib merah di Distrik Fofi. Simbol itu bukan sekadar ritual, melainkan penanda duka dan perlawanan.
Kontras pun tak terelakkan ketika gambar beralih ke pembabatan hutan besar-besaran yang dijaga aparat bersenjata.
Pesta Babi menunjukkan bagaimana negara hadir melalui pengerahan TNI untuk “mengamankan” proyek, sementara masyarakat adat seperti Suku Malind, Suku Awyu, dan Suku Muyu justru kehilangan ruang hidupnya.
Lebih jauh, film ini juga mengurai aktor-aktor korporasi besar yang mendapat karpet merah dari kekuasaan untuk menggarap jutaan hektare hutan tersebut.
Namun kekuatan film ini tidak hanya pada kritik, melainkan pada cara ia merawat makna hutan bagi masyarakat adat.
Baca: Suku Awyu dan Moi Gelar Aksi Damai di Mahkamah Agung
Lewat dokumentasi upacara Awon Atatbon—pesta babi yang digelar oleh Wilem Wungim Kimko di Kurinbin—penonton diajak melihat hutan bukan sebagai komoditas, melainkan sumber kehidupan, identitas, dan relasi sosial.
Sepuluh tahun persiapan untuk satu upacara mempertegas betapa dalamnya ikatan manusia dengan tanahnya. Ironisnya, proyek serupa telah berulang kali dijalankan dan gagal sejak era Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
Namun negara tetap mengulang pola lama: membuka hutan, mengundang korporasi, dan mengorbankan masyarakat adat.
Diputar di M Bloc, Jakarta pada Sabtu (18/04/2026) lalu serta disaksikan ratusan mahasiswa, anak-anak muda Gen-Z serta aktivis, film Pesta Babi menegaskan bukan sekedar dokumenter. Ia adalah dakwaan atas kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat dan alam di Papua.
Baca: Papua Bukan Tanah Kosong, Masyarakat Distrik Konda Tandai Hutan Adat
Hal ini terungkap dalam diskusi dengan salah satu sutradara Film Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, produser eksekutif, Arie Rompas dan Gispa Ferdinanda dari Pusaka Bentala Rakyat, usai pemutaran film.
Dandhy pada kesempatan itu secara terbuka menyebut harapannya agar film ini memulai percakapan yang dianggap tabu—termasuk pertanyaan mendasar: apakah praktik pembangunan hari ini merupakan bentuk penjajahan baru atas Papua?
“Apakah masyarakat Papua dijajah? Jawabannya iya. Kalau memakai perspektif pemerintah, mereka akan menolak mengatakan ini bentuk penjajahan. Mereka pasti akan bilang bahwa yang dilakukan ini untuk membangun, dan lain-lain. Hal ini juga dilakukan pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia,” jelas Dandhy.
Melalui film ini, para sutradara ingin menghubungkan semua masalah yang terjadi di Papua selama ini. Dari mulai isu separatisme, lingkungan, pembangunan hingga isu militer.
“Mungkin selama ini Anda melihat isu separatisme sendiri, isu lingkungan sendiri, isu konflik agraria sendiri, isu peminggiran masyarakat adat sendiri, isu pembangunan sendiri, isu militer sendiri, ini semua kami gabung jadi satu yang lebih utuh,” katanya.
Baca: Rencana Pembangunan Papua: Bayang-bayang Ekonomi yang Menguras Alam
Sementara Arie Rompas menerangkan saat ini Indonesia berada dalam krisis iklim, yang mengharuskan untuk bertransisi ke energi yang terbarukan seperti biosolar, bio etanol.
“Tapi dalam hal ini yang kami temukan sebenarnya dari wilayah pembukaan proyek tebu saja itu sudah menghasilkan emisi 220 juta ton CO2 atau sama dengan emisi tahunan 48 juta mobil. Artinya ini juga menghasilkan emisi yang besar juga disaat kita mau beralih ke energi yang terbarukan,” ungkap Arie.
Karena itu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia ini menegaskan proyek deforestasi terbesar di dunia itu sedang terjadi di Papua Selatan saat ini.
“Pemerintah dengan menggunakan isu transisi energi justru melanggengkan kolonialisme baru di Papua,” katanya.
Baca: Izin Operasional PT. Freeport Diperpanjang, Derita Masyarakat Papua Berlanjut
Belum lagi masalah sosial dimana ada perampasan hak-hak masyarakat disana. Hak-hak perempuan yang dirampas disana disamarkan atau tidak dinaikkan dalam isu-isu transisi energi yang berkeadilan.
Pesta Babi pada akhirnya bukan hanya film dokumentasi, tetapi dakwaan. Ia memaksa publik melihat bahwa di balik jargon pembangunan dan energi, ada hutan yang hilang, ada identitas yang tergerus, dan ada masyarakat adat yang terus didorong ke tepi.
Pesta Babi menegaskan satu hal: pembangunan versi negara seringkali berdiri di atas puing-puing kehidupan masyarakat adat.
