ruangkota

Tag: IKN

  • Repotnya Persiapan Upacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, Ada Prinsip yang Dilanggar

    Repotnya Persiapan Upacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, Ada Prinsip yang Dilanggar

    7cloud.asia – Presiden Jokowi memutuskan akan menggelar Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di Ibukota Nusantara alias IKN pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

    Karena tidak semua fasilitas penunjang sudah siap, penyelenggara terpaksa melakukan berbagai ‘akrobat’ untuk mempersiap Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di IKN ini.

    Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Istana Negara, Istana Garuda, hingga Gedung Kemenko di IKN siap difungsikan untuk Upacara 17 Agustus 2024.

    “Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap,” kata Basuki di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

    Basuki menambahkan bahwa Plaza Seremoni yang juga berada di area Sumbu Kebangsaan akan difungsikan untuk pusat peringatan Hari Kemerdekaan di IKN. Kawasan ini dapat menampung 4.000 orang undangan dan panitia pendukung.

    Baca Juga: Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI Dirayakan di Jakarta dan IKN

    Forest trail yang ada di Plaza Seremoni hingga galeri UMKM juga akan disiapkan untuk kemeriahan pada tanggal 17 Agustus mendatang.

    Karena tempat terbatas, pihak Istana akan membatasi jumlah tamu undangan yang akan menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di IKN.

    “Karena ada keterbatasan, kami mempersiapkan (untuk upacara penaikan bendera) 1.000 (undangan) di pagi hari, dan sore hari (penurunan bendera) 1.000, plus 380 di main hall,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

    Untuk mengakomodasi banyaknya masyarakat yang antusias mengikuti upacara di IKN, pemerintah menyiapkan sebuah lokasi di Plaza Seremoni atau Sumbu Kebangsaan IKN, yang akan menampung 1.500 undangan.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan seluruh mantan Presiden akan diundang untuk mengikuti upacara di IKN, sedangkan mantan Wakil Presiden diundang dalam upacara di Jakarta.

    Baca Juga: Kehadiran Influencer di IKN Jadi Sorotan Publik: Apa Pentingnya?

    Pihak Istana mempersilakan presiden terdahulu untuk menghadiri dan mengikuti pelaksanaan upacara di Istana Merdeka, Jakarta, jika tidak bisa ke IKN.

    Heru menyampaikan pada 17 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berada di IKN, sedangkan Wapres Ma’ruf Amin dan Wapres Terpilih akan upacara di Jakarta bersama undangan lain.

    “Apa yang akan dilakukan di Istana Jakarta adalah tambahan hiburan. Jadi dikombinasikan antara Jakarta dan IKN tetap menyambung waktunya, semua bersamaan, tapi susunan acara (di Jakarta) mulai 8.30 WIB kegiatan hiburan, dan diambil alih (IKN) 10.00 waktu Jakarta,” kata dia.

    Untuk membawa tamu undangan dari Bandara Sepinggan Balikpapan, Pemerintah mendatangkan 56 bus pariwisata dari Solo dan Surabaya. Bus itu diperiksa (ramp cek) di Terminal Tirtonadi Surakarta dan Terminal Purabaya Surabaya.

    Sebenarnya IKN dirancang sebagai smart city dan tidak mengenal kendaraan berbahan bakar minyak. Tapi karena darurat, pemerintah tampaknya terpaksa memakai bus solar.

    Baca Juga: Pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara IKN Mencapai 82,37 Persen

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan ramp cek 36 armada bus di Terminal Bus Tirtonadi Surakarta, dan 20 bus diperiksa di Surabaya.

    Menurut Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta Bandiyono, tempatnya ditunjuk sebagai salah satu lokasi ramp cek bagi bus pariwisata yang akan dikirim ke IKN Provinsi Kaltim.

    Pemeriksaan di dua lokasi pertama di Terminal Tirtonadi Surakarta dan kedua Terminal Purabaya Surabaya untuk mendukung kelancaran kegiatan peringatan HUT Ke-79 RI yang akan dilaksanakan IKN Provinsi Kaltim.

    Bandiyono mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bus yang digunakan laik jalan dan operasi di IKN. Bus dikirim melalui Surabaya, pada tanggal 7 Agustus 2024 dan diperkirakan sampai di IKN, 10 Agustus 2024.

    “Bus-bus ini, akan digunakan untuk melayani atau memfasilitasi kegiatan para tamu undangan dan tamu kenegaraan di upacara HUT ke-79 RI,” katanya .

    Baca Juga: Akan Berkantor di IKN Besok, Tidak Jelas Apakah Jokowi Akan Terus Tinggal di Sana

    Pemeriksaan bus dilakukan sesuai SOP. Ada beberapa armada yang menjadi catatan mayor dan juga minor.

    Ada bus yang perlu diganti kacanya atau diganti armadanya. Karena hasil pemeriksaan ada kaca yang pecah.

    Ia mengatakan secara SOP kegiatan ramp cek armada ini, ada tiga unsur yang dicek, yaitu administrasi, utama, dan penunjang. Ada beberapa yang hasil pemeriksa armada yang menjadi catatan.

    Menyinggung soal telolet basuri, kata dia, tidak boleh ada. Jadi tidak ada basuri di bus yang akan melayani tamu kenegaraan di IKN.

    Sumber: Tempo.co

  • OIKN: Reforestasi di IKN Bakal Libatkan 7 PTN di Indonesia

    OIKN: Reforestasi di IKN Bakal Libatkan 7 PTN di Indonesia

    7cloud.asia – Upaya reforestasi kawasan inti pusat pemerintahan di IKN bakal melibatkan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.

    Rencana reforestasi IKN itu dipaparkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi dalam Bulaksumur Roundtable Forum 2024 di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat (9/8/2024).

    “Kami hitung ada tujuh perguruan tinggi negeri di Indonesia yang akan melakukan. Kami mengatakan sebagai ‘pilot’ ya, mereka ini akan melakukan konsep reforestasi di IKN,” katanya

    Dari sejumlah kampus itu, Thomas menuturkan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui pengelola hutan pendidikan Wanagama dipandang sebagai kampus yang pertama paling siap dilibatkan.

    “Wanagama sudah siap untuk melakukan reforestasi di IKN dan itu sebagai organisasi atau institusi perguruan tinggi pertama yang akan intervensi terkait lingkungan di IKN,” kata dia seperti dikutip Antaranews.com.

    Sesuai konsep reforestasi itu, menurut Thomas, kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang merupakan eks hutan tanaman industri (HTI) bakal dipulihkan menjadi hutan tropis.

    Dari sebelumnya ditanami tanaman tunggal atau monokultur untuk ekaliptus, katanya, bakal dikembalikan seperti kondisi semula dengan ditanami flora dan fauna.

    Baca: Langkah Jokowi undang influencer ke IKN menuai kritik

    Menurut Thomas, lahan sudah disiapkan dan pihaknya juga sudah menentukan di mana lokasinya. Pun demikian dengan juga sudah disiapkan.

    “Tinggal menunggu persetujuan dari Bapak Plt Kepala Otorita dan nanti tujuh perguruan tinggi itu akan melakukan ‘pilot projek’ terkait reforestasi di IKN,” ujar dia.

    Dia meyakini melalui semangat kolaborasi bersama masyarakat serta perguruan tinggi upaya reforestasi di kawasan jantung IKN bisa segera terwujud.

    “Mudah-mudahan kalau UGM pertama (melalui) Wanagama, itu menjadi triger (pemicu) untuk yang lain dan kita berharap kolaborasi dengan masyarakat dengan perguruan tinggi negeri dalam semangat kolaborasi dapat kita wujudkan untuk membangun IKN,” tutur Thomas.

    Menurut dokumen Bappenas IKN diproyeksikan menjadi sebuah kota masa depan yang maju dan hijau, dengan 70 persennya merupakan kawasan hijau. Kebijakan tersebut sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi agar IKN dijadikan sebagai kota hutan atau forest city.

    Namun, rencana ini berarti lahan yang luasnya 256 ribu hektar, jika 70 persennya dijadikan sebagai kawasan hijau, maka 30 persennya akan mengalami deforestasi.

    Baca: Pakar sebut pembangunan IKN adalah penjajahan model baru

    Laporan Bappenas juga mengatakan bahwa dari 256 ribu hektar lahan yang akan dijadikan sebagai ibu kota, hanya sekitar 43 persen yang masih layak disebut hutan.

    Artinya jika kawasan hijau yang ditargetkan sebanyak 70 persen, maka pemerintah harus melakukan reboisasi seluas 27 persen lagi. Tentu saja ini bukanlah suatu hal yang mudah,

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saja sejauh ini hanya mampu melakukan rehabilitasi atau reboisasi seluas 900 hektar dalam satu tahun.

    Jika dihitung lebih lanjut, diperlukan waktu paling tidak 88 tahun untuk bisa mentransformasi lahan tersebut benar-benar menjadi hutan atau kawasan hijau.

    Dan, fakta yang ada saat ini justru sedang terjadi deforestasi. Baru-baru ini, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) merilis hasil perbandingan citra satelit wilayah IKN antara periode April 2022 dan Februari 2024.

    Hasilnya menunjukkan skala pembukaan lahan di IKN sangat masif dalam dua tahun terakhir. NASA tampaknya lebih tajam memotret realitas daripada mendukung upaya pemerintah dalam memoles citra.

    Hasil analisis Tempo atas citra satelit NASA menyebutkan bahwa di kawasan inti pusat pemerintahan IKN saja telah terjadi deforestasi dan degradasi hutan seluas 2.464 hektare.

  • Prabowo Nyatakan Komitmennya untuk Mempercepat Pembangunan IKN, Tapi Tak Tegaskan Segera Berkantor di Sana

    Prabowo Nyatakan Komitmennya untuk Mempercepat Pembangunan IKN, Tapi Tak Tegaskan Segera Berkantor di Sana

    7cloud.asia – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Namun, saat ditanya akah dia akan langsung berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai dilantik nanti, Prabowo tidak memberikan jawaban tegas.

    “Kalau ibu kota ya presiden ada di ibu kota,” kata Prabowo di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024) sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

    Prabowo kemudian juga menyinggung soal investor di IKN. Menurut Prabowo salah satu investor adalah dirinya sendiri.

    “Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha,” jelas dia.

     

    Baca: Keppres Pemindahan Ibukota belum diteken Jokowi, apa dampaknya?

    Seperti diketahui sampai saat ini Jokowi belum meneken Keputusan Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota yang menjadi dasar hukum pindahnya pemerintahan ke IKN.

    Jika mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

    Pada saat itu juga, presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di ibukota negara.

    Percepatan pembangunan IKN, menurut Prabowo, bisa didukung dengan pengerahan para ahli di lapangan.

    “Jadi ya memang pembangunan (IKN) ini berjalan dan harus terus kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan semua kemampuan kita,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan di kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Kalimantan Timur,

    “Kalau saya optimistis saya lihat. Saya kira bagus sekali,” katanya.

    Baca: IKN belum siap dihuni, ini opsi yang ditawarkan pengamat

    Prabowo pun menegaskan komitmennya dalam pembangunan IKN saat mulai menjalankan pemerintahannya nanti. Menurut Prabowo, ia pasti akan menyelesaikan pembangunan IKN.

    “Oh, pasti kita selesaikan dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya. Kalau tidak salah, pernah disebut beberapa puluh tahun, sebagaimana ibu kota negara lain, kan juga sangat panjang ya,” ungkap Prabowo.

    Prabowo menambahkan, pembangunan IKN tidak boleh terlalu dipaksakan, tapi dia optimistis dalam empat-lima tahun IKN sudah berfungsi dengan sangat baik.

    “Saya bukan ahli teknik, tapi saya lihat potensinya saya lihat. Saya yakin lima-enam ahun akan bagus akan selesai,” jelas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Saat ditanya lebih lanjut apakah pembangunan IKN berlanjut di masa pemerintahannya, Prabowo membenarkan hal itu.

    Adapun kehadiran Prabowo di IKN dalam rangka mengikuti sidang kabinet paripurna perdana di Istana Garuda, IKN.

    Selain Prabowo, para anggota lainnya dalam Kabinet Indonesia Maju hadir pada sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu.

  • Biaya HUT Kemerdekaan RI Membengkak di Tengah Saat Badai PHK, DPR: Mana Rasa Keadilan Pemerintah?

    Biaya HUT Kemerdekaan RI Membengkak di Tengah Saat Badai PHK, DPR: Mana Rasa Keadilan Pemerintah?

    7cloud.asia – Pemerintah menggelontorkan dana Rp 87 miliar, khusus untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

    Biaya perayaan HUT Kemerdekaan RI ini melonjak 64,15 persen dari anggaran HUT Kemerdekaan RI di Jakarta tahun lalu, yakni Rp 53 miliar.

    Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, kenaikan anggaran terutama disebabkan oleh pengadaan alat-alat upacara baru di IKN, penyiapan sarana fisik, dan jamuan.

    Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran ini sebagai hal wajar, karena upacara Hari Kemerdekaan RI kali ini diselenggarakan di dua tempat, yaitu Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.

    Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Netty Prasetiyani mengkritik pernyataan ini, mengingat saat ini dunia usaha sedang dilanda badai PHK.

    “Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata Netty dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

    Baca: Istana benarkan anggaran peringatan HUT Kemerdekaan RI membengkak

    Dilansir dari berbagai sumber, pemerintah mengakui membengkaknya anggaran tersebut karena terbatasnya infrastruktur di IKN.

    Sehingga, hal itu membuat pemerintah harus mengalokasikan biaya transportasi dan akomodasi yang besar bagi para tamu.

    “Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran?!,” tuturnya retoris.

    Menurut Netty, jika pemerintah peka maka seharusnya bisa memberikan fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi.

    “Saat ini kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?” kata Politisi PKS itu.

    Baca: Peringatan HUT Kemerdekaan RI dilakukan di Jakarta dan IKN

    Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, telah terjadi PHK bagi 101.536 karyawan pada Januari hingga Juni. Jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2024.

    “Contohnya, sektor tekstil dan pakaian jadi yang mengalami pelambatan pertumbuhan sehingga harus melakukan PHK pekerja, bahkan penutupan pabrik. Ironinya, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasinya, malah sibuk buat acara megah di IKN. Pemerintah harusnya prioritaskan ini,” ungkap Netty.

    Lebih lanjut, Netty yang juga anggota Komisi IX itu juga menyoroti adanya puluhan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non-aktif saat ini. Berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif

    “Artinya peserta non-aktif JKN ini sebagian besarnya menunggak iuran. Penyebabnya antara lain karena miskin, karena di-PHK, karena kesulitan ekonomi,” tukasnya.

    Lebih lanjut, Netty menilain alasan kemiskinan dan kesulitan ekonomi juga membuat masyarakat banyak yang terjerumus pinjaman online (pinjol).

    Untuk itu ia berpendapat agar anggaran negara digunakan untuk subsidi keluarga korban PHK dan pelunasan tunggakan BPJS sehingga masyarakat tidak berhutang di pinjol.

    Baca: Peningkatan utang negara hanya untuk bayar bunga

    Selain itu, menurutnya saat ini banyak petani yang juga sedang mengalami kesulitan.

    Hal lain yang menurutnya masih menjandi pekerjaan rumah adalah masih minimnya anggaran pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah di luar negeri.

    “Misalnya, petani tomat yang menjerit karena harganya anjlok. Belum lagi kalau kita lihat industri UMKM yang susah modal dan sering merugi. Di mana hadirnya pemerintah? Anggaran pemulangan PMI bermasalah juga, amat minim karena rendahnya political will Pemerintah,” sambungnya.

    Oleh karena itu, Netty menilai, kritik yang datang dari masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN merupakan keniscayaan.

    Netty juga meminta pemerintah transparan agar total anggaran pelaksanaan peringatan HUT ke-79 RI dapat dibuka ke publik, termasuk biaya acara di IKN.

    “Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN, sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Padahal peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna. Masyarakat harus tahu berapa jumlah biayanya. Sampaikan pada publik secara transparan,” tutupnya.

  • Upacara Peringatan HUT RI ke-79 di IKN Tak Dihadiri Megawati dan SBY

    7cloud.asia – Dua mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dipastikan tidak menghadiri HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu besok, 17 Agustus 2024.

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, menjelaskan Megawati dijadwalkan memimpin upacara HUT RI ke-79 di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    “Ibu Mega diagendakan untuk mimpin upacara 17-an di Sekolah Partai, ya,” ujar Djarot, Selasa, (13/8/2024) dikutip Tempo.co.

    Djarot menambahkan permintaan tersebut datang langsung dari kader partai berlambang banteng moncong putih yang ingin Megawati menjadi inspektur upacara.

    “Itu permintaan dari bawah (kader PDI Perjuangan, red) supaya irupnya langsung Ibu Mega,” katanya.

    Baca: Biaya penyelenggaraan HUT RI ke-79 membengkak

    Adapun Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono akan merayakan HUT RI ke-79 di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur.

    “Beliau sudah ada apa namanya, kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga. Upacaranya di Pacitan, di kampung halaman,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono Senin, (12/8/2024).

    Dilansir Tempo.co, Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, mengungkapkan bahwa SBY tidak akan hadir sendirian dalam acara tersebut.

    Mantan Presiden keenam Indonesia itu akan didampingi oleh teman-temannya dari Akademi Militer Magelang.

    “Menurut kabar, Pak SBY tidak sendiri. Mau mengajak angkatan beliau ketika di Akmil,” kata dia. “Kurang lebih informasinya yang telah masuk 300-an. Nanti pasti di-update lagi. Sementara memang Beliau upacara di sini (Pacitan),” ucapnya.

    Baca: Peringatan HUT RI ke-79 diselenggarakan di IKN dan Jakarta

    Sebelumnya, Istana Kepresidenan telah mengumumkan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati diundang untuk menghadiri Upacara peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    “Untuk mantan presiden rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan bapak Presiden Joko Widodo atau Jokowi,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, (1/8/2024).

    Sementara mantan wakil presiden diundang untuk menghadiri upacara HUT RI ke-79 di Jakarta.

    HUT RI ke-79 di IKN merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Pengibaran bendera di IKN akan diikuti acara secara hibrid di Istana Merdeka Jakarta. Sebanyak 1.400 tamu diundang untuk menghadiri Upacara 17 Agustus di IKN.

    Sedangkan peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka akan mengundang masing-masing 3.500 orang untuk jadwal pagi dan sore hari.

  • Kritik Pujian Jokowi atas Kualitas udara di IKN, Walhi Sebut Bentuk Pengabaian atas Polusi Udara Jakarta.

    Kritik Pujian Jokowi atas Kualitas udara di IKN, Walhi Sebut Bentuk Pengabaian atas Polusi Udara Jakarta.

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi menilai pujian Presiden Joko Widodo terhadap kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sama saja dengan pengabaian atas kondisi di Jakarta.

    Seperti diketahui, Jakarta saat ini terbelit masalah polusi udara dan beban lingkungan yang berat, ancaman krisis air bersih termasuk turunnya permukaan tanah.

    Eksekutif Nasional Walhi, Abdul Ghofar mengatakan, kondisi polusi udara Jakarta tersebut, bukannya dibenahi justru dijadikan justifikasi untuk pemindahan ibu kota negara.

    “Terakhir Jokowi bilang udara di IKN bagus sekali, tidak seperti Jakarta, makanya pindah ke IKN itu pilihan yang tepat, karena Jakarta tidak layak huni dan sebagainya. Tinggalin aja lah, begitu kira-kira,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Eknas Walhi, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

    Baca: MA menangkan gugatan warga soal polusi udara di Jakarta

    Sebelumnya, Jokowi membandingkan kualitas udara di IKN yang disebutnya jauh lebih baik daripada banyak kota besar di Indonesia. Bahkan lebih baik daripada Singapura.

    “Segar sekali,” katanya antara lain saat membuka rapat kabinet paripurna perdana di IKN pada Senin lalu.

    Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemerintah sedang merusak kualitas udara di daerah sekitar IKN.

    Menurutnya, dampak polusi dari pembangunan yang sedang dilakukan di sana bukan tidak mungkin akan mengantar kawasan IKN nantinya sama dengan Jakarta.

    Pemerintah saat ini, menurut Suci, seperti tidak belajar kepada sejarah kala pembangunan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sejak kemerdekaan 1945.

    Suci menyampaikan, di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin periode 1966-1977, pembangunan melibatkan masyarakat lokal, menggandeng pemikiran dan aspirasi masyarakat.

    Baca: Terkait penanganan polusi udara Jakarta, pemerintah dinilai beri solusi palsu

    Bahkan, karena keterlibatan masyarakat lokal, ada banyak tanah yang dihibahkan langsung untuk pembangunan Jakarta di 1960-1970 silam.

    “Artinya perlu adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam aspek membangun ibu kota. Bagaimana masyarakat itu sama-sama berkontribusi dan punya visi yang sama dengan pemerintah,” kata Suci.

    Suci melihat, pembangunan IKN saat ini seperti menolak pemikiran dan aspirasi warga negara Indonesia.

    Akibatnya, banyak yang menduga hadirnya IKN ini sebenarnya bukan untuk masyarakat atau Indonesia secara umum, namun bertujuan sebagai bancakan untuk investasi semata.

    “Begitu pula kalau kita saat ini bicara Jakarta, betapa Jakarta ditinggalkan. Tidak ada langkah konkret untuk pemulihan lingkungan yang sifatnya partisipatif, bersama-sama dengan masyarakat yang tinggal di dalam kota ini,” papar Suci.

  • Ironi di Balik Kemegahan IKN: Jokowi Wariskan Beban Ekonomi dan Beban Kerusakan Ekologis

    Ironi di Balik Kemegahan IKN: Jokowi Wariskan Beban Ekonomi dan Beban Kerusakan Ekologis

     

    7cloud.asia – Direktur Eksekutif Pokja Pesisir Balikpapan, Mappaselle mengatakan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara telah terbukti mengancam keanekaragaman hayati.

    Pembangunan IKN, ujarnya, membabat habis lebih dari empat hektare hutan mangrove di hulu Teluk Balikpapan, menjadi akses jalur perairan untuk alat-alat berat.

    Penghancuran mangrove dan arus mobilitas yang masif di teluk Balikpapan yang sejak lama menjadi habitat pesut, duyung, serta buaya muara—mengganggu ekosistem fauna sehingga kerap berkonflik dengan warga lokal beberapa tahun terakhir.

    Kebijakan ini semakin menandakan masyarakat pesisir belum merdeka dalam mengelola wilayah pesisir dan laut sendiri.

    Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk habitat flora dan fauna di sekitarnya, kian rentan dikorbankan untuk pembangunan oligarki.

    ”Kebijakan dalam pembangunan IKN ini menjadi ironi di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini,” kata Direktur Eksekutif Pokja Pesisir Balikpapan, Mappaselle seperti dilansir di laman resmi Greenpeace, Sabtu (17/8/2024)

    Baca: Wilayah IKN miliki keanekaragaman hayati tinggi

    Pembangunan IKN juga jelas membebani keuangan negara. Hingga saat ini, pemerintahan Jokowi sudah menggelontorkan Rp72,3 triliun APBN untuk proyek senilai Rp466 triliun tersebut.

    Pada saat yang sama pemerintah terus mencari investor dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai gula-gula insentif pajak.

    Pemerintah juga menghabiskan Rp87 miliar–membengkak dari tahun sebelumnya–untuk upacara Hari Kemerdekaan ke-79 di IKN.

    Juru Kampanye Trend Asia, Meike Inda Erlina mengatakan, di balik megahnya cerita pembangunan ibu kota negara di depan dunia internasional, Jokowi mewariskan beban ekonomi dan beban kerusakan ekologis kepada rakyat.

    APBN yang seharusnya diinvestasikan untuk kepentingan mendesak kesejahteraan rakyat malah dihambur-hamburkan demi proyek mercusuar yang menyengsarakan rakyat.

    ”Laporan “Ibu Kota Baru untuk Siapa” dari Koalisi #BersihkanIndonesia menemukan indikasi bahwa penerima keuntungan dari proyek bisnis ini tak lain elite ekonomi-politik yang terhubung dengan pemerintahan saat ini,” kata Meike

    Baca: Menjaga keanekaragaman hayati di IKN

    Meike menambahkan, pemerintah mestinya memulihkan Kalimantan Timur yang dihantam krisis multidimensi.

    Namun, Jokowi justru melanggengkan praktik kolonial dengan memberi pengampunan dosa dan bonus berbisnis pengadaan infrastruktur di IKN kepada para investor dan oligarki.

    Pembangunan megaproyek IKN pun bukan hanya mendatangkan masalah bagi warga di Pulau Kalimantan. Masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah, ikut terpapar debu akibat pertambangan batu dan kerikil untuk bahan material IKN.

    Pemindahan ibu kota ke IKN juga tak otomatis menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta, seperti masalah sampah plastik, banjir menahun, kemacetan, hingga polusi udara.

    Pemindahan ibu kota negara secara tiba-tiba tanpa mengoreksi watak pembangunan selama ini yang ekstraktif dan tidak berkelanjutan adalah langkah keliru.

    Perlu ada perombakan kebijakan struktural yang lebih komprehensif, partisipatif, dan inklusif, yang mengedepankan kelestarian lingkungan, sehingga proyek pembangunan sebuah kota—baik di Jakarta maupun di Penajam Paser Utara—tidak menjadi bancakan segelintir oligarki.

    Sumber:greenpeace.org

  • Masyarakat Umum Dilarang Masuk Kawasan IKN hingga Akhir September

    Masyarakat Umum Dilarang Masuk Kawasan IKN hingga Akhir September

    7cloud.asia – Pengunjung dari kalangan masyarakat umum dilarang memasuki area pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai akhir September 2024.

    Pelarangan masuk IKN ini diterapkan hingga pekerjaan pengaspalan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, pembangunan anjungan pengunjung, dan area parkir tuntas.

    Demikian bunyi Surat Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 299/IKN/SATGAS/UM/2024 tertanggal 22 Agustus 2024.

    Surat ini diteken oleh Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam S Ernawi dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga.

    Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw membenarkan pelarangan kunjungan masyarakat umum ini ketika dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (24/8/2024).

    Baca: Ada perusakan lingkungan di balik pembangunan IKN

    “Pelarangan ini untuk aspek keselamatan dan keamanan (safety and security concern) di area pembangunan IKN,” ujar Troy.

    Menurut Troy, pasca upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, pekerjaan konstruksi fisik di lapangan akan dilanjutkan kembali untuk pencapaian target ekosistem pada Desember 2024.

    Hingga saat ini, terdapat 68 paket pekerjaan dengan intensitas tinggi secara bersamaan di area pembangunan IKN dengan jumlah pekerja 27.209 orang.

    Selain itu terdapat juga peralatan konstruksi 3.000 unit yang bergerak secara dinamis.

    “Ini yang mendasari pelarangan kunjungan masyarakat umum,” imbuh Troy.

    Baca: Kisah warga yang menjadi korban pembangunan IKN

    Sementara untuk kunjungan instansi atau kedinasan, dapat dilaksanakan secara terbatas dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pihak berwenang.

    Pihak berwenang itu adalah Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN cq Kepala Balai BPPW Kalimantan Timur dan/atau Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN.

    Kunjungan terbatas untuk dilaksanakan pada Kamis/Jumat dengan jumlah pengunjung maksimal 15 orang dengan jumlah kendaraan 3 unit.

    “Para pengunjung kedinasan/instansi ini harus memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kebersihan, dan kerapian,” tuntas Troy.

  • Berebut Air di IKN dan Sekitarnya: Bagaimana Agar Pengelolaannya Lebih Adil?

    Berebut Air di IKN dan Sekitarnya: Bagaimana Agar Pengelolaannya Lebih Adil?

    7cloud.asia – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menambah tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya air di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

    Tanpa IKN, kawasan ini sebetulnya rentan mengalami kekeringan. Secara tren, jumlah hari hujan di kabupaten ini semakin menurun.

    Curah hujan juga kian berkurang. Di Kecamatan Penajam dan Sepaku pada 2019 masing-masing sebesar 116 dan 122 mm per tahun. Ini jauh menurun dengan curah hujan pada 2010 sebesar 239,5 dan 177,2 mm per tahun.

    Selain itu, ada pula risiko kebutuhan air yang lebih besar di Penajam Paser Utara, dibandingkan dengan kapasitas produksinya.

    Dengan proyeksi pertambahan penduduk di kawasan Penajam Paser Utara sebesar 2,45 persen, kebutuhan air yang diperlukan mencapai 257,61 liter per detik.

    Sementara itu, kapasitas produksi air bersih di kawasan ini hanya mencapai 76,09 liter per detik. Kota terdekat selain IKN yang juga mengalami peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan airnya adalah Balikpapan.

    Dengan adanya IKN, maka jumlah penduduk yang bermukim di wilayah tersebut akan semakin banyak.

    Pun dengan kebutuhan airnya. Pemerintah perlu merancang berbagai upaya pengelolaan air berkelanjutan agar ibu kota baru tidak semakin menyulitkan masyarakat sekitar berikut penduduk IKN nantinya.

    Mengelola pasokan air
    Bibit-bibit persoalan air di IKN sudah mulai terlihat. Proyek Bendungan Sepaku-Semoi untuk kebutuhan penduduk ibu kota baru, misalnya, menahan akses masyarakat ke air Sungai Sepaku dari hulu untuk keperluan irigasi.

    Biasanya, meskipun kemarau, warga masih bisa memanfaatkan air dari Sungai Sepaku.

    Pada Juni 2024 lalu, bendungan sudah beroperasi. Pekerjaan rumah berikutnya bagi pemerintah adalah memastikan bendungan bermanfaat bagi IKN dan sekitarnya.

    Dari segi kapasitas, misalnya, pemerintah perlu melakukan pembersihan sedimen dan pengerukan. Tujuannya adalah untuk mengangkut dan mengeluarkan sedimen yang menghambat aliran air, sehingga aliran air menjadi lebih lancar dan jernih.

    Jika upaya ini tidak dilakukan, kapasitas waduk menampung air dapat berkurang hingga 50 persen pada 2072.

    Bendungan Sepaku Semoi juga memerlukan pemeliharaan rutin karena berisiko tinggi mengalami keruntuhan karena rekahan. Ini biasanya terjadi karena tekanan air, perubahan suhu, pergerakan tanah sekitar bendungan.

    Bila pemeliharaan tidak dijalankan, tepian bendungan di beberapa sisi berisiko runtuh sehingga menghambat akses air dan menimbulkan kerugian hingga Rp17 miliar.

    Angka ini dihitung dari kerugian bangunan, jalan, tata guna lahan, dan penduduk.

    Menjaga kualitas air
    Pemerintah juga perlu mengelola sumber air lain di daerah aliran sungai (DAS) Kabupaten Penajam Paser Utara.

    Pasalnya, DAS ini terindikasi tercemar oleh limbah domestik dan tembaga. Alhasil, air dari sumber ini perlu diolah sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat.

    Untuk menjaga kualitas air, pemerintah sepatutnya membangun sistem pengelolaan air limbah domestik dan instalasi pengolahan air bersih.

    Pasalnya, Penajam Paser Utara memiliki ribuan lubang bekas tambang yang dapat menambah beban pencemar di air sekitar.

    Terlebih, pengembangan IKN akan menciptakan banyak proyek infrastruktur sehingga menambah beban pencemar kawasan tersebut.

    Untuk memastikan kualitas air tanah, otoritas IKN dapat menanam tanaman-tanaman lokal sebagai instalasi lahan basah buatan. Area ini dimaksudkan untuk meniru fungsi alami lahan basah yang mengurangi beban pencemar sebelum masuk ke badan air (sungai, embung, waduk, dll).

    Tanaman-tanaman, selada air, bayam, atau kangkung dapat mereduksi kandungan nitrat, fosfor, maupun zat berbahaya bekas tambang dan proyek. Teknik ini dikenal sebagai fitoremediasi.

    Keadilan bagi kota lainnya
    Selain penduduk IKN, penduduk lokal terdekat yang mengalami kekeringan selama dua dekade terakhir adalah Balikpapan. Balikpapan memiliki tingkat risiko kekeringan yang tinggi.

    Persoalan krisis air baku di Balikpapan telah menjadi perhatian sejak tahun 2010, termasuk opsi pengambilan air dari Bendungan Sepaku Semoi yang masuk dalam rencana jangka panjang.

    Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi sebenarnya sudah lama direncanakan. Pada awalnya, pemerintah merencanakan Bendungan Sepaku Semoi untuk mencukupi kebutuhan air Balikpapan sebesar 2.000 liter per detik dan Penajam Paser Utara sebesar 500 liter per detik.

    Namun, alokasi tersebut berbalik. Balikpapan kini hanya mendapatkan 500 liter per detik. Pasokan 2.000 liter per detik diperuntukkan bagi Penajam Paser Utara sebagai lokasi IKN.

    Dengan kondisi alokasi sebesar itu, pemerintah Balikpapan selayaknya melakukan beberapa strategi untuk memenuhi kebutuhan akses air warganya secara berkeadilan.

    Pertama, pemerintah Balikpapan perlu bernegoisasi ulang dengan pemerintah pusat terkait alokasi air Bendungan Sepaku Semoi untuk Balikpapan.

    Konsultasi publik pembangunan SPAM Sepaku Semoi pada 10 Juli 2023 terkait rencana untuk Kota Balikpapan direncanakan memiliki kapasitas 1000 liter per detik untuk kebutuhan air minum penduduk. Angka tersebut dua kali lipat dari pasokan saat ini.

    Langkah kedua, pemerintah Balikpapan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau swasta untuk membantu mengidentifikasi solusi inovatif dari distribusi air yang lebih adil.

    Kolaborasi ini juga bisa mencakup investasi bersama dalam proyek infrastruktur air yang dapat menguntungkan banyak pihak.

    Ketiga, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    Publikasi hasil konsultasi publik dan sosialisasi rencana pembangunan SPAM Sepaku Semoi dapat membantu masyarakat memahami situasi dan mendukung upaya pemerintah Balikpapan.

    Memastikan keadilan akses
    Pemerintah perlu mengelola air di IKN agar lebih menguntungkan dan terjangkau bagi masyarakat Penajam Paser Utara dan Balikpapan yang saat ini rentan kekeringan.

    Akses terhadap air merupakan hak dasar setiap warga negara yang diakui secara universal.

    Studi melaporkan bahwa pembangunan bendungan di Sepaku berdampak pada terganggunya pasokan air bersih untuk masyarakat lokal. Sebagian penduduk yang telah tinggal di Sepaku dalam waktu yang lama—baik masyarakat adat maupun pendatang dari Jawa dan Sulawesi—bahkan harus membeli air bersih untuk kebutuhan harian.

    Pemerintah perlu melihat langsung situasi akses air warga saat ini, terutama komunitas di sekitar DAS. Pemerintah perlu mengutamakan pendekatan kerja yang partisipatif dan menyelenggarakan dialog secara berkala dengan penduduk lokal untuk meredam dampak sosial keberadaan bendungan dan jalannya IKN.

    Saat ini, sungai Sepaku yang menjadi jalur aliran air bersih ke IKN pada dasarnya memiliki fungsi ekonomi yang penting bagi penduduk lokal.

    Masyarakat yang mengelola kebun buah-buahan tropis di sepanjang tepi sungai turut menggunakan Sungai Sepaku sebagai jalur transportasi hasil kebun.

    Proyek pembangunan untuk kepentingan bersama tidak boleh meminggirkan seorangpun. Kita perlu mengambil pelajaran dari peristiwa Waduk Kedung Ombo—proyek pengadaan air untuk minum dan industri pada masa Orde Baru—yang menggusur tiga puluh tujuh desa pada tiga Kabupaten di Jawa Tengah.

    Alih-alih melibatkan penduduk, proyek ini justru membuat rugi karena mereka tak menerima kompensasi dan ganti rugi yang adil.

    Mengingat kebutuhan air akan bertambah seiring dengan perkembangan IKN, perlu ada penyesuaian kebijakan jangka panjang yang memastikan distribusi air tetap adil. Ini termasuk perencanaan yang adaptif untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan air di masa depan.

    Penulis:
    Rian Mantasa Salve Prastica
    PhD student studying urban stormwater management, Environmental Engineering research group, School of Civil Engineering, The University of Queensland

    Bhakti Eko Nugroho
    Staf Pengajar Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia

  • Menyorot Tudingan Perampasan Lahan Milik Rakyat dalam Pembangunan IKN

    Menyorot Tudingan Perampasan Lahan Milik Rakyat dalam Pembangunan IKN

    7cloud.asia – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menampik tudingan adanya perampasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim),

    Basuki menyebutkan, tak ada sedikitpun upaya perampasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di IKN. Ia menjamin bahwa semua lahan digarap setelah statusnya sudah jelas.

    “Perampasan apa? Apa itu perampasan? Nggak ada, nggak ada istilah itu. Saya nggak ngerti itu nggak ada istilah perampasan.” ujarnya saat ditemui di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, pada Juni 2024.

    The Conversation Indonesia berkolaborasi dengan Eko Cahyono, peneliti Sajogyo Institute yang juga mahasiswa doktoral di IPB University dan Nikodemus Niko, Dosen Sosiologi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, untuk memeriksa kebenaran pernyataan Basuki tersebut.

    Menurutnya, perampasan lahan terjadi di IKN, baik langsung maupun tidak langsung. Eko mengatakan, klaim Basuki tersebut tidak benar. Perampasan tanah dan lahan tidak bisa dilihat dari hari ini saja, tetapi bersifat historis.

    Baca: Pembangunan IKN dinilai sebagai penjajahan model baru

    Dia menegaskan, jika dicek lebih dalam, asal dan statusnya lahan tempat dibangunnya IKN maka mayoritas Hutan Tanaman Industri (HTI).

    “Artinya bukan dari wilayah kosong. Ada konsesi (pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah kepada instansi pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain) dan izin-izin yang tidak bersih-bersih amat (ada konflik dengan masyarakat),” jelasnya.

    Nikodemus menegaskan hal ini dengan menyebutkan bahwa Undang-Undang (UU) No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dalam pasal 15A ayat (1) merinci tanah di IKN sebagai: barang milik negara, barang milik Otorita IKN, tanah milik masyarakat dan tanah negara.

    Tidak ada klausul tanah adat di dalam UU tersebut membuat masyarakat adat rentan digusur karena seolah-olah tidak memiliki hak atas tanah meski sudah mengelola lahan tersebut sejak dua abad.

    Selain itu, data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim tahun 2022 menunjukkan bahwa sejak ditetapkan sebagai IKN, muncul banyak perampasan tanah secara sepihak oleh negara maupun perusahaan pemegang izin yang diberikan oleh negara, bahkan di wilayah adat.

    Baca: Seperti ini suara warga yang menjadi korban pembangunan IKN 

    Hasil riset tahun 2023 yang dilakukan oleh Eko, juga menunjukkan bahwa masih ada intimidasi dan kekerasan baik secara simbolik dan fisik, khususnya terhadap masyarakat dalam proses alih fungsi dan kepemilikan lahan di IKN.

    Bahkan, data lain dari AMAN menunjukkan bahwa 687 orang masyarakat adat dikriminalisasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

    Eko juga menambahkan bahwa banyak lahan di IKN yang sudah dikuasai oleh mafia atau pemegang konsesi lahan dan bersifat HTI sehingga bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemerintah tanpa kompensasi.

    Perampasan tanah juga perlu dilihat dari sudut pandang yang akan datang. IKN punya dampak tidak langsung yaitu membuat tanah-tanah ‘diobral’, ditawarkan sebagai hak guna usaha (HGU) dengan pengurangan atau bahkan tanpa pajak, dan punya konsesi 180 tahun.

    Menurut Eko, ini merupakan perampasan tidak langsung, karena yang bisa membeli hanya yang bermodal besar.

    “Masyarakat adat seperti suku Balik (kelompok etnis berjumlah tidak lebih dari 1.000 jiwa yang mendiami Sepaku, kawasan inti IKN). apa iya masih bisa bertahan dengan kondisi seperti itu?” ujar Eko miris.

    Baca: Warga di sekitar IKN kesulitan mendapatkan air bersih 

    Dampak turunan lainnya adalah munculnya mafia tanah (broker atau spekulan tanah) yang sekarang menguasai tanah-tanah strategis di IKN. Mereka bisa bekerja dengan cara-cara manipulatif dan bahkan tidak diketahui siapa orangnya (mafia hantu).

    Eko menuturkan bahwa penjelasan tentang rampasan tanah juga harus dihubungkan dengan living space (ruang hidup).

    Seringnya, pemerintah hanya melihat hubungan manusia dengan tanah secara ekonomi semata, yang selesai dengan ganti rugi.

    Padahal, hubungan manusia dengan tempat tinggal itu kompleks. Mereka tidak hanya takut kehilangan tanah tapi kehilangan identitas sejarah mereka.

    Hal ini diamini oleh Nikodemus yang menyebutkan bahwa perubahan-perubahan dalam ruang hidup seringkali mengakibatkan hilangnya cara hidup tradisional dan praktik budaya asli masyarakat adat.

    Perampasan tanah juga menyebabkan masalah kepadatan penduduk, akses yang terbatas terhadap sumber daya, serta kehilangan lahan untuk pertanian dan mata pencaharian yang berubah.

    Baca: Pembangunan IKN menyimpan banyak masalah terkait masyarakat adat 

    Belum soal pendapat minoritas yang menjadi narasi utama pemerintah.

    “Hanya karena jumlah suku Balik tidak banyak, pendapat mereka tidak dianggap, bahkan tidak diajak ngomong. Padahal setiap individu punya hak dasar yang harus dilindungi. Apalagi mereka punya sejarah panjang,” terang Eko.

    Selain suku Balik, ada juga komunitas suku Bajo yang sudah diminta untuk bersiap-siap direlokasi karena tanah yang sudah mereka tinggali selama 15-20 tahun akan digunakan untuk pangkalan Angkatan Laut (AL) IKN.

    Kalau mengukur menggunakan prinsip keamanan manusia (human security) dari PBB, IKN belum memenuhi 7 kategorinya yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, keamanan politik.

    IKN juga menciptkan ketimpangan sosial dan potensi konflik horisontal. Berdasarkan kesaksian Eko, beberapa warga mengeluh karena sudah puluhan tahun minta jalan, air dan listrik, juga akses pendidikan dan kesehatan tidak pernah digubris.

    Sementara ini mau ada pendatang dari Jawa yang akan datang untuk IKN, orangnya belum datang saja semuanya sudah disediakan.

    “Jadi, sebenarnya IKN itu untuk siapa?,” tutup Eko retoris.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).