7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi menilai pujian Presiden Joko Widodo terhadap kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sama saja dengan pengabaian atas kondisi di Jakarta.
Seperti diketahui, Jakarta saat ini terbelit masalah polusi udara dan beban lingkungan yang berat, ancaman krisis air bersih termasuk turunnya permukaan tanah.
Eksekutif Nasional Walhi, Abdul Ghofar mengatakan, kondisi polusi udara Jakarta tersebut, bukannya dibenahi justru dijadikan justifikasi untuk pemindahan ibu kota negara.
“Terakhir Jokowi bilang udara di IKN bagus sekali, tidak seperti Jakarta, makanya pindah ke IKN itu pilihan yang tepat, karena Jakarta tidak layak huni dan sebagainya. Tinggalin aja lah, begitu kira-kira,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Eknas Walhi, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).
Baca: MA menangkan gugatan warga soal polusi udara di Jakarta
Sebelumnya, Jokowi membandingkan kualitas udara di IKN yang disebutnya jauh lebih baik daripada banyak kota besar di Indonesia. Bahkan lebih baik daripada Singapura.
“Segar sekali,” katanya antara lain saat membuka rapat kabinet paripurna perdana di IKN pada Senin lalu.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemerintah sedang merusak kualitas udara di daerah sekitar IKN.
Menurutnya, dampak polusi dari pembangunan yang sedang dilakukan di sana bukan tidak mungkin akan mengantar kawasan IKN nantinya sama dengan Jakarta.
Pemerintah saat ini, menurut Suci, seperti tidak belajar kepada sejarah kala pembangunan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sejak kemerdekaan 1945.
Suci menyampaikan, di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin periode 1966-1977, pembangunan melibatkan masyarakat lokal, menggandeng pemikiran dan aspirasi masyarakat.
Baca: Terkait penanganan polusi udara Jakarta, pemerintah dinilai beri solusi palsu
Bahkan, karena keterlibatan masyarakat lokal, ada banyak tanah yang dihibahkan langsung untuk pembangunan Jakarta di 1960-1970 silam.
“Artinya perlu adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam aspek membangun ibu kota. Bagaimana masyarakat itu sama-sama berkontribusi dan punya visi yang sama dengan pemerintah,” kata Suci.
Suci melihat, pembangunan IKN saat ini seperti menolak pemikiran dan aspirasi warga negara Indonesia.
Akibatnya, banyak yang menduga hadirnya IKN ini sebenarnya bukan untuk masyarakat atau Indonesia secara umum, namun bertujuan sebagai bancakan untuk investasi semata.
“Begitu pula kalau kita saat ini bicara Jakarta, betapa Jakarta ditinggalkan. Tidak ada langkah konkret untuk pemulihan lingkungan yang sifatnya partisipatif, bersama-sama dengan masyarakat yang tinggal di dalam kota ini,” papar Suci.
Leave a Reply